Claim Missing Document
Check
Articles

Paradoks Digitalisasi Rekam Medis Elektronik: Analisis Korelasional Bottleneck Pelayanan, Kepuasan Pasien Dan Akurasi Data Di Puskesmas Kota Batu Kabupaten Bogor Dadang Darmawan; Rita Rahmawati; Saprudin
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 1 No. 5 (2025): Oktober : Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v1i5.642

Abstract

Transformasi digital melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas Kota Batu, Kabupaten Bogor, yang semula bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, justru memunculkan paradoks berupa bottleneck sistemik dalam alur pelayanan klinis. Penelitian ini bertujuan menguji korelasi antara waktu tunggu sebagai indikator bottleneck dengan kepuasan pasien serta akurasi dan kelengkapan data rekam medis. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif korelasional dengan 379 responden (purposive/proportionate random sampling), data dikumpulkan melalui kuesioner Likert, observasi langsung, dan audit data RME periode Juli– Oktober 2025. Hasil menunjukkan korelasi negatif signifikan antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien (Beta = −0,32; p < 0,01; R² = 0,21) dan antara waktu tunggu dengan akurasi data (r = −0,45; p < 0,05). Rata-rata durasi input RME mencapai 9,5 menit per pasien tanpa skrining awal, dengan puncak waktu tunggu 72 menit pada periode 08:31–09:30 WIB. Kondisi tekanan tinggi mendorong petugas melakukan plotting data yang mengancam integritas rekam medis. Penelitian menegaskan bahwa digitalisasi tanpa process re-engineering dan penyesuaian kapasitas SDM menjadikan teknologi sebagai beban administratif. Rekomendasi mencakup penyederhanaan antarmuka RME, demand management pada jam puncak, dan pengembangan sistem self-service skrining terintegrasi.
Implementasi Kebijakan Keamanan Siber pada Pemerintah Daerah: Studi Kasus Diskominfo Kota Bogor Muhammad Alfonzo Aprilio Irawan; Muhammad Husein Maruapey; Rita Rahmawati
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2026): April : Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i2.716

Abstract

Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN RUMPIN Jayanti Merdeka Wati; Rita Rahmawati; Faisal Tri Ramdani
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i3.10420

Abstract

Stunting remains a major public health issue that requires the involvement of multiple sectors, including village governments through the effective utilization of Village Funds. Although the Supplementary Feeding Program (PMT) has been promoted as one of the key strategies for accelerating stunting reduction, the implementation of policies prioritizing Village Fund allocation for this program continues to face various challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of the Village Fund prioritization policy in the Supplementary Feeding Program (PMT) as an effort to reduce stunting in Rumpin District, Bogor Regency. A qualitative approach with a descriptive case study design was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model and validated through source and technique triangulation. The analysis was based on Edward III’s policy implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Village Fund-based PMT policy has been carried out but has not yet achieved optimal results. Major challenges include uneven dissemination of information, limited human and financial resources, low community participation, and ineffective cross-sectoral coordination. On the other hand, implementers’ commitment and effective communication among stakeholders serve as supporting factors. The study highlights that successful stunting reduction policy implementation is strongly influenced by the quality of communication, adequacy of resources, commitment of implementers, and coordination effectiveness among stakeholders. The findings imply the need to strengthen the coordinating role of sub-district governments, optimize Village Fund utilization, and enhance community participation to support sustainable stunting reduction efforts. ABSTRAK Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk pemerintah desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa. Meskipun Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah menjadi salah satu strategi percepatan penurunan stunting, implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan pada tingkat pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penurunan stunting di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMT yang didanai Dana Desa telah berjalan, namun belum optimal. Permasalahan utama ditemukan pada penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat sasaran, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara efektif. Di sisi lain, komitmen pelaksana dan dukungan komunikasi antaraktor menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan program. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam fungsi koordinasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.
Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus PBJT Atas Jasa Pajak Perhotelan di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi) Kiki Rizki Fauzi; Rita Rahmawati; Saprudin Saprudin
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4610

Abstract

Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan pajak hotel, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), teori administrasi fiskal Tanzi (2000), serta teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo (1972). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak hotel telah berjalan cukup efektif, dibuktikan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan SDM dalam pengawasan pajak, infrastruktur teknologi yang masih perlu pengembangan, serta fluktuasi okupansi hotel yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bappenda Kabupaten Bogor telah menerapkan berbagai strategi, seperti pemutakhiran data wajib pajak, integrasi sistem e-Pajak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. Dengan penerapan strategi yang tepat, kebijakan pajak hotel dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Bogor. Peningkatan transparansi, efisiensi administrasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Kecamatan Cibinong Sugiyanto Sugiyanto; Rita Rahmawati; Agus Suarman
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4616

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan salah satu elemen dalam sistem administrasi negara yang berperan vital dalam tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang efektif dapat meningkatkan keteraturan dalam pemerintahan serta memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah. Salah satu aspek krusial dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, yang perlu dikelola secara sistematis agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi administrasi kependudukan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cibinong, (2) mengevaluasi kinerja ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ASN yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cibinong mengalami peningkatan kualitas dengan diterapkannya digitalisasi layanan, yang berdampak pada percepatan waktu penerbitan dokumen dan peningkatan responsivitas pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis pada sistem digital, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya dokumen kependudukan. Pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai upaya, seperti penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, serta penguatan infrastruktur digital guna mempercepat pelayanan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cibinong, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.
Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh di Kabupaten Boven Digoel Rina Nuzulia Fitri; Rita Rahmawati; Abubakar Iskandar
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4617

Abstract

Penyuluh memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas petani melalui transfer pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Di Kabupaten Boven Digoel, terbatasnya jumlah penyuluh dan kondisi geografis yang menantang menghambat optimalisasi kinerja penyuluhan. Selain itu, faktor internal seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, dan etos kerja diyakini mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi kinerja penyuluh di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Boven Digoel. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif dan metodologi kuantitatif. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak proporsional, 45 penyuluh diberikan survei dengan kuesioner Skala Likert untuk mengumpulkan data. Regresi linier berganda dan uji asumsi klasik digunakan dalam proses analisis data untuk memastikan model statistik dapat diandalkan. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun motivasi kerja dan kepuasan kerja tidak memiliki dampak yang signifikan (p>0,05), etos kerja memiliki dampak yang besar terhadap kinerja penyuluh (p<0,05). Secara bersamaan, dengan nilai R2 sebesar 76,7%, ketiga faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja penyuluh. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan etos kerja melalui pelatihan yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur, dan program insentif berbasis kinerja untuk mendukung keberhasilan penyuluhan. Penelitian ini menjadi dasar bagi penelitian di masa depan di bidang terkait dan memberikan wawasan yang signifikan bagi manajemen sumber daya manusia secara umum.
Stakeholders' Perceptions of Inclusive Education Policy: A Sociological Review of Government Strategies and Efforts in Achieving Equitable Education Services Irmawati; Rita Rahmawati; Rusliandy; Irma Purnamasari; Novel Anak Lyndon
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 17 No. 1 (2026): Jurnal Sosial Humaniora
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v17i1.22312

Abstract

This study aimed to analyze the role of local government and stakeholder perceptions of inclusive education policies from a sociological perspective. This study used qualitative research methods, including observation, interviews, literature reviews, and FGDs. The research informants were local government employees responsible for education, school principals, teachers, and parents of students. The sample comprised 20 informants, selected purposively. Data analysis was conducted through thematic analysis. The study's results indicated three main themes: readiness to implement inclusive education policies, stakeholder perceptions, and government efforts to realize equitable education. Inclusive education policies have been implemented, but not optimally, especially regarding schools' readiness to implement them. From the perspective of stakeholder perceptions of inclusive education, there was a good understanding, which has an impact on the emergence of solidarity and stakeholder participation in supporting the implementation of inclusive education policies. Government efforts have been made to assist schools in implementing inclusive education. However, the budget policy for inclusive schools has not been institutionalized. In addition to successful implementation, some factors that could strengthen policy implementation but have not been fully addressed include local cultural characteristics that have not been incorporated into inclusive education policies. Recognizing these cultural factors is crucial for fostering equitable education and ensuring policies resonate with local communities.
Collaborative Governance in the Management of the Bogor Halimun Salak Geopark Muhammad Jalaludin Assayuti; Rita Rahmawati; Euis Salbiah; Ginung Pratidina; Novel Anak Lydon; Cecep Wahyudin
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 2 (2025): Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/ajap.v7i2.20780

Abstract

The Bogor Halimun Salak Geopark is a conservation area that integrates geological richness, biodiversity, and local cultural heritage. Located in Bogor Regency, it serves as a hub for environmental education and preserving Kasepuhan traditions. Despite its potential, the geopark's management encounters complex challenges, particularly in actor collaboration. This study explores the implementation of collaborative governance in geopark management and identifies factors influencing its effectiveness. A descriptive quantitative method was used with a saturated sampling of 58 respondents, consisting of government officials and local community members. Data collection involved interviews, observations, literature review, documentation, and Likert-scale questionnaires. Findings indicate that collaborative governance falls within the "good" category, with an average score of 3.81 from government employees and 3.48 from the community. The leadership dimension received the highest score, highlighting the critical role of leaders in fostering cooperation. However, initial collaborative conditions, particularly at the community level, remain weak. Identified barriers include poor cross-sector coordination, conflicting interests between tourism and mining, limited budgets, and low community participation. To address these issues, the study recommends enhancing stakeholder synergy, forming a dedicated management unit, and establishing structured collaborative frameworks. Strengthening these aspects is essential to achieve inclusive and sustainable geopark management.
Techno-Economic Analysis of Production Ecobrick from Plastic Waste to Support Sustainable Development Goals (SDGS) Dede Syahrudin; Martin Roestamy; R. Siti Pupu Fauziah; Rita Rahmawati; Ginung Pratidina; Irma Purnamasari; Saepudin Muhtar; Euis Salbiah
ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials Vol 5, No 1 (2026): AJSEM: Volume 5, Issue 1, March 2026
Publisher : Bumi Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the techno-economics of plastic waste into ecobrick products from a Collaborative Governance perspective. The research method used is to carry out an economic feasibility analysis of ecobrick production from plastic waste over 20 years, by carrying out an analysis from various points of view. The research results show that the production of ecobricks from plastic waste is economically feasible if it is produced for 20 years. This is proven by the technical analysis of the conversion of 135 tons of plastic waste per year to produce 90,000 ecobricks with a total production cost per bottle of USD 0.308 at a selling price of 0.617. However, when production started, there were quite large losses due to equipment and raw materials, reaching negative values of -1000. Even so, in the third year, there was a relatively stable increase until it reached an increase in cumulative net profit every year. Thus, analytical calculations show the potential for significant profits by achieving the break-even point (BEP). However, fluctuations in raw material prices and operational costs can affect profitability, so there is a need for collaborative governance involvement from the government sector in policies on the use of plastic waste and providing financial assistance to the community as waste producers and the private sector as producers. Therefore, this research will have an impact on the government's goal of achieving environmental cleanliness by creating ecobricks and creating profit opportunities for the community and entrepreneurs/private parties. This study also supports current issues in the Sustainable Development Goals (SDGs).
Assessing the Implementation of Kampus Mengajar Policy in Islamic Educational Institutions Rita Rahmawati; Berry Sastrawan; Abraham Yazdi Martin; Martin Roestamy; Irma Purnamasari; Muhamad Husein Maruapey; Muhammad Rendi Ramdhani; Mahmud Danil
Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpi.v10i2.38976

Abstract

This research investigates the implementation of Kampus Mengajar policies from the perspective of Islamic religious values. The study aims to analyze how these policies align with Islamic teachings, particularly in fostering social responsibility and educational development. Using descriptive analysis methods, the research involved 17 students participating in the Kampus Mengajar program, with data collected through questionnaires, in-depth interviews, participatory observation, and literature review. The findings reveal that the overall implementation of Kampus Mengajar policies is rated at 3.84, categorized as Good, with the highest score in the Disposition dimension (4.08) and the lowest in the Resources dimension (3.55). Notably, the facility indicator in the Resources dimension received a lower score (2.65) due to limited infrastructure. Despite these challenges, the program positively impacts schools with insufficient teaching staff, fostering creativity and innovation in the learning process. The study concludes that Kampus Mengajar is significantly aligned with Islamic principles, particularly in terms of social justice and responsibility, and enhances students' knowledge and contributions to educational quality, reflecting devotion to God and service to humanity. This research highlights the importance of integrating Islamic values in policy implementation to improve education.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Abubakar Iskandar Abubakar Iskandar Adellia Safitri, Liza Afmi Apriliani Agus Suarman Agus Suarman Sudarsa Agustini Agustini, Agustini Agustini, A. Ahmad Shiddiq, Naufal Ali Alamsyah Kusumadinata Alinda Alpy, Math Amri, Chairul Anak Lydon, Novel Anggi Hermawan Anggraeni, Nadiya Anisa, Bella Nur Aprianto, Hendro Apriliani, Afmi Apriliani, Neng Virly Apriliani3, Afmi Arinda Novpika Nerustia Aryati, Siti Ayu Nuranti Azahari, Ratnasari Azhari, Ratnasari Bani Jafar, Firdaus Berry Sastrawan Cecep Wahyudin Chairul Amri Chatarina Umbul Wahyuni Cinta, Nur Cuhandi Dadan Rohimat Dadang Darmawan Dadang Darmawan Dea Hilmiah Halawi Dede Citrawati Dede Mardiah Dede Syahrudin Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan denny hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan, Denny Desi Fitriyana, Desi Dian E Idris Gentini Djoyo Sektiono Dudung Darusman Elfito, Fidya Arzita Euis Salbiah Euis Salbiah Evi Satispi Faisal Tri Ramdani Faisal Tri Ramdani Farhati, Muthia Zahra Fauzi, Kiki Rizki Firmansyah, Rafiek Fitri, Rina Nuzulia Fitria Aprilia Suherman G. Goris Seran G. Goris Seran Ginung Pratidina Ginung Pratidina Ginung Pratidina goris seran Gotfridus Goris Seran Halawi, Dea Hilmiah Haryadi, Wanda Maulana Hasbiyah, Desi Heri Wansyah Laia Heryati, Ade Husen, Sadam Ika Sartika Illahi, Muhammad Jaya Indra Rukmana Indradewa, Rhian Indrakusumah, Faruq Irenda Putri Utami Irma Purnamasari Irma Purnamasari Irmawati Irmawati Irmawati Irvan Maulana Iskandar, Abu Bakar Jayanti Merdeka Wati Juliati, Putriyani JUMARTO Kevin Ginaldo Kiki Rizki Fauzi Kristina, Lulu Leni Laelawati Leni Laelawati Lesmana, Wira Lulu Kristina Luthfie, Muhammad Lyndon, Novel Anak M. Rafi M.YGG seran Mahmud Danil Maria Fitriah Marinda. W, Vuvud Masbang, M Dian Bahrul Ullum Maulana Maulana, Irvan Midriyan, Arzaina Muchtar, Aep Saepudin Muhamad Tengku Muhammad Afif Muhammad Alfonzo Aprilio Irawan Muhammad Alfonzo Aprilio Irawan Muhammad Faizal Rezza Rahman Muhammad Husein Maruapey Muhammad Jalaludin Assayuti muhammad luthfie Muhammad Randa Muhammad Rendi Ramdhani Muhammad Ridwanullah Muhammad Syafii Mulyana, Ana Munispa, Siti Mursyidah, Euis Mustopa, Eliza Nur Fauziah Muthia, Muthia Zahra Nabilah, Siti Neng Virly Apriliyani Neng Virly Apriliyani Nerustia, Arinda Novpika Ningrum, Elis Salsiah Novel Anak Lydon Novel Anak Lydon Novel Anak Lyndon Novel Anak Lyndon Noviani Alya Putri, Regita Nugraha, Fahri Nugraha, Rayhan Cahya Nur Azijah, Siti Nur Rochman Nurfadhillah, Annisya Nurmila, Samhatul Nurmila, Samhatul Nurwijayanti Oetje Subagdja Oetje Subgdja Pratami, Mirna Purnama, Maulana Hasyim Purnamasari, Irma Putri, Listya Eka R. Akhmad Munjin R. Oetje Subagdja R. Oetje Subagdja R. Oetje Subagdja R. Siti Pupu Fauziah Rafiek Firmansyah Rahma Wati, Siti Rahman Wijaya Laksana Rahman Wijaya Laksana Rahman, Muhammad Faizal Rezza Ranbilal, Rio Rina Nuzulia Fitri Robby Firliandoko Roestamy, Martin Rohimat, Dadan Rusliandy, Rusliandy Rustandi, Resyiana Saffira Saaepudin Sadam Husen Saepudin Saepudin Saepudin Muhtar Saepudin Muhtar Sahila, Alifa Nasywa Salam, Rahmat Salopah Sandi Sanjaya, Sandi Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin, Saprudin Sastrawan, Berry Seran, G. Goris Seran, M.YGG Silpiya, Devi Siti Hesti Rachmawati Siti Julaeha, Siti Siti Munispa Soebagdja, Oetje Soebagdja, R. Oetje Sri Harini Suarman, Agus Sugiyanto - Sugiyanto Sugiyanto Suherman, Fitria Aprilia Sukarelawati . Sukarelawati Sukarelawati Sukarelawati, S. Sultoni, Muhammad Rafli Suminar, Mimin Supriatna, Hendra suryaningsih Susanto, Chaerunnisa Zoe Syafitri, Riska Adita Therasari, Anita Tirtayasa Titik Herawati Tohir, M. Abdullah Tri Ramdhani, Faisal Tri Widyastuti, Ambar Ubaidilah, Asep Ulfah Zakiah, Ratu Umar A. J, Sabrina Mubarak Utami, Irenda Putri Venni Alfrianni Bawamenewi Vuvud Marinda. W Wahyudin, Cecep Wira Lesmana Yati, Siti Murni Yeni Handayani Yohanes Mote Yuli Sri Kurnia Yuliana Yuliana Yuniar, Putri Gina Yunita, Trizalia Zakiah, Ratu Ulfah Zulfa, Agra Alfin Zulfikar, Muhamad