Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.493
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Orasi Jurnal Tamaddun Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Akta JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Didaktika: Jurnal Kependidikan Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Studi Inovasi Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat Mafaza : Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi Strata Law Review Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Strata Social and Humanities Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Journal of Law Justice Journal of Economics and Business LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum AGHNINA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences (MJRS) Jurnal Pendidikan Impola Journal of Law and Justice ABDIMAS Iqtishadia AL MAQRIZI: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Ecobankers : Journal of Economy and Banking Jurnal Cakrawala Akademika Jurnal Hukum Ekualitas Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis (JURMANIS) Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan Khazanah Hukum Khazanah Sosial International Journal of Islamic Khazanah JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (JPKM) KEBANGSAAN Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Jurnal empower : jurnal pengembangan masyarakat Islam Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam DIMASEJATI:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jefik Zulfikar Hafizd
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Hamzah Fansuri; Kosim Kosim; Asep Asep Saepullah; Jefik Hafizd; Putri Rahmawati
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.108

Abstract

Hukum administrasi negara mengatur kewenangan pemerintah, pelaksanaan tugastugasnya, dan melindungi hak-hak administratif rakyat. Salah satu aspek yang dibahas adalah pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Nomor Induk Perangkat Desa dalam administrasi pemerintahan dari perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengaruh pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Data diperoleh melalui studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Nomor Induk Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat, yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Nomor Induk Perangkat Desa bermanfaat untuk hak penghasilan tetap, pengendalian data, serta validasi dan pemutakhiran data perangkat desa. Dari perspektif Fiqih Siyasah, administrasi yang baik dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa.
Peran Karang Taruna Terhadap Bela Negara Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Ajeng Listya Prihatini; Jefik Zulfikar Hafizd; Ubaidillah Ubaidillah
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.109

Abstract

Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Oleh sebab itu Karang Taruna perlu dilindungi oleh hukum, terkait dengan perannya sebagai wadah bagi para pemuda. Peraturan yang mengatur kedudukan Karang Taruna terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna  perubahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2013 tentang tentang Pemberdayaan Karang Taruna.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertama, Kesadaran hukum bagi para anggota Karatang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon masih tergolong rendah. Disamping itu peningkatan terhadap kegiatan setiap tahunnya masih selalu sama dengan yang dulu atau tidak ada ragamnya. Karang Taruna Mekar Sari masih belum sepenuhnya meberikan pelayanan dalam hal Hak Asasi Manusia kepada warganya dan masih sedikit kegiatan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.
Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di PBH Peradi Sumber  Menurut Tinjauan Mashlahah Maulana Yusup; Rabith Madah Khulaili Harsya; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.121

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi konflik antara individu yang yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dan berurusan dengan hukum. Oleh sebab itu Negara harus turut pro aktif melindungi masyarakatnya untuk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, upaya untuk merealisasikannya melalui pemberian bantuan hukum secara pro bono yang merupakan tanggung jawab advokat bagi masyarakat yang tidak mampu, salah satu lembaga yang mengelola Pro bono adalah Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Sumber Kabupaten Cirebon. Melihat permasalahan tersebut penulis merasa perlu mengkaji mengkaji lebih dalam terkait efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono berdasarkan tinjauan mashlahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Regulasi utama berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. PBH PERADI Sumber telah memberikan bantuan hukum pro bono yang efektif, dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Tinjauan mashlahah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kebaikan, kemaslahatan masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian, PBH PERADI Sumber telah efektif dan sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan amanat Undang-undang pro bono.
Implementasi Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Anak Di Kabupaten Kuningan Ratna Dewi; Jefik Zulfikar Hafizd; Achmad Otong Busthomi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.145

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan, terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi persoalan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum tentang HAM dan perlindungan anak terhadap korban tindak kekerasan, khususnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan anak dipengaruhi oleh faktor internal (keluarga, kondisi anak, stres, dan ketidakmatangan emosional orang tua) serta faktor eksternal (status sosial ekonomi, isolasi sosial, lingkungan, media massa, pendidikan, agama, sosial budaya, dan media sosial). UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun sosial, melalui pendampingan korban, penyediaan layanan terpadu, serta upaya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dengan pendekatan maslahah mursalah, perlindungan anak oleh UPTD PPA sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013, upaya perlindungan anak di tingkat lokal semakin memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sejahtera, dan bermartabat.
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa oleh Camat dalam Tinjauan PP Nomor 17 Tahun 2018 dan Fikih Siyasah Dila Mahfidatunnisa; Ema Nurkhaerani; Ilham Bustomi; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.150

Abstract

Artikel ini membahas peran camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, didukung data sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat memiliki kewenangan strategis dalam memberikan pembinaan administratif, pelatihan aparatur, serta pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tersebut belum optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan infrastruktur. Dalam perspektif fikih siyasah, peran camat harus dijalankan berlandaskan asas keadilan, musyawarah, amanah, maslahah, persamaan, ketaatan kepada ulil amri, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan penerapan asas-asas tersebut, camat diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga sejalan dengan tujuan otonomi daerah maupun prinsip syariat Islam.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN MELALUI PUTUSAN ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TERPENCIL Riyusi Fitriani; Jefik Zulfikar Hafizd; Am’mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.596

Abstract

Praktik transparansi dalam sistem peradilan Indonesia dapat dilihat dari adanya regulasi internal yang diterapkan di Mahkamah Agung serta kebijakan teknis mengenai penggunaan mekanisme pengadilan berbasis e-court. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mencerminkan penerapan sistem peradilan modern yang memanfaatkan teknologi, sejalan dengan prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Terlebih lagi, pemanfaatan putusan elektronik memungkinkan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengaksesnya. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet, dan kemampuan digital di kalangan masyarakat di lokasi-lokasi terpencil. Oleh sebab itu, lembaga peradilan perlu menawarkan solusi alternatif, misalnya dengan menyediakan bantuan hukum atau mekanisme untuk meminta salinan putusan secara langsung. Dengan langkah ini, penerapan UU No. 14 Tahun 2008 melalui putusan elektronik diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi.
Pengelolaan Arsip Dokumen Digital Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP) Di Pengadilan Agama Sumber Dwi Astuti; Asep Saepulloh; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.611

Abstract

Digital case-file management is essential for efficient, transparent, and accountable judicial administration. This study analyzes the implementation and legal governance of digital case archives through the Case Tracking Information System (SIPP) at the Sumber Religious Court. It employs empirical legal research with statutory, conceptual, and institutional approaches. Primary data derive from institutional observation and an interview with an archival staff member, while secondary materials consist of legislation, archival regulations, Supreme Court guidelines, SIPP manuals, and scholarly literature on electronic records and judicial administration. The data are qualitatively analyzed through five dimensions: authenticity and integrity, accessibility and retrievability, security and confidentiality, institutional capacity, and continuity of records management. The findings show that SIPP improves the speed of retrieval, supports case monitoring, reduces dependence on physical storage, and strengthens public access to procedural information. Nevertheless, implementation still faces unstable internet connections, server limitations, inconsistent document formats, software errors, uneven staff competence, resistance to digital work patterns, and the absence of sufficiently detailed internal procedures. From a legal perspective, SIPP data must be managed as electronic archives under Law Number 43 of 2009, Government Regulation Number 28 of 2012, and National Archives Regulation Number 6 of 2021. Effective management requires clear standard operating procedures, role-based access, metadata consistency, backup and disaster recovery, periodic audit, staff training, and integration between electronic records and original case files.
SMART GOVERNANCE SEBAGAI PILAR UTAMA KOTA CERDAS: ANALISIS PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM) Fetty Zelia Fitriani; Akhmad Khalimy; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v4i1.619

Abstract

Digital transformation in local government requires legal information services that are transparent, accurate, accessible, and responsive to public needs. This study examines the position and implementation of the Cirebon JEH program within smart governance in Cirebon City and identifies its constraints and optimization strategies. It employs empirical legal research using a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with officials from the Legal Division of the Regional Secretariat and the Cirebon City Office of Communication, Informatics, and Statistics, and a review of legislation, policy documents, the Legal Documentation and Information Network, and program publications. The findings indicate that Cirebon JEH functions as a legal service ecosystem comprising JDIH, legal product dissemination, and the development of an Integrated Policy Formulation Coordination System. The program supports information disclosure, service efficiency, bureaucratic coordination, and the dissemination of local legal products. Nevertheless, its implementation remains stronger in one-way transparency than in meaningful public participation. Other constraints include an unclear program identity, limited information technology competence, inconsistent digital document quality, coordination problems, insufficient operational guidelines, and weak user-based evaluation. The study concludes that Cirebon JEH contributes to smart governance but requires institutional integration, information quality control, capacity building, and participatory channels with traceable government responses.
Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah M. Akbar Nafa; Jefik Zulfikar Hafizd; Asep Saepullah; Abdul Fatakh; Ahmad Khoirudin
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2026): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i2.115

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tijarah and tabarru’ contracts at PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin in Cirebon and assess their conformity with Islamic economic law. It employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data were collected through interviews with the branch manager and marketing staff, observation, and documentation of insurance policies, application forms, product provisions, and fund-management mechanisms. Secondary data were drawn from DSN-MUI fatwas, regulations, books, and relevant scholarly articles, then analyzed descriptively through data reduction, presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that the tijarah contract is implemented through wakālah bi al-ujrah, under which participants authorize the company to manage their funds in return for an ujrah. The tabarru’ contract is implemented through participants’ charitable contributions placed in a separate account for claim payments and mutual protection. These practices generally satisfy the principles of contractual clarity, fund segregation, transparency, justice, and mutual assistance and refer to DSN-MUI Fatwa No. 52/2006 and No. 53/2006. The study concludes that the integration of both contracts is consistent with Islamic economic law, although transparency in ujrah determination and tabarru’ fund management requires stronger oversight.
Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Jefik Zulfikar Hafizd; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.58

Abstract

Kebijakan fiskal merupakan instrumen vital dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui pengelolaan anggaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi konseptual, filosofis, dan hukum dalam pengaturan kebijakan fiskal di Indonesia, dengan fokus pada elemen dasar yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan studi kasus terkait kebijakan fiskal dari perspektif historis dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, serta berperan penting dalam redistribusi kesejahteraan. Dari perspektif filosofis, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan dari perspektif hukum, kebijakan fiskal diatur oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU APBN, dan UU Pajak, yang memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Co-Authors A, Mohamad Fajar Abdul Fatakh Abdul Fatakh Abdul Hakim, Fadlih Achmad Otong Busthomi Adyananda Firnaz Asyifa Aen, I. Nurol Aenuliya Aenuliya Afif Muamar Ahmad Faridz Anwar Ahmad Khoirudin Ahmad Khoirudin Ahmad Khoirudin Ahmad Rofii Ajeng Listya Prihatini Aji, Aniko Akhmad Khalimy Akhmad Shodikin Al-Hakim, Sofian Al-Hanif, Elbayati Alam, Wahyu Bahrul Alaydiah, Fifi Alfaris, Dean Am'mar Abdullah Arfan Amelia, Rika Am’mar Abdullah Arfan Am’mar Abdullah Arfan Am’mar Abdullah Arfan ana, Kusti Anam, Syaeful Anwar Ihsan Hidayat Anwar, Syahrul Apriyanti, Afia Arfa, Dhita Ulviera Arrizky, Muhammad Fadel Aryanti, Agustina Asep Asep Saepullah Asep Saepullah Asep Saepulloh Atang Abd Hakim Avissa, Avrilia Aurelia Azahra, Nayla Alifah Azahra Azriyah, Azriyah B.A.P, Silvy Kanawanti Barokah , Tika Siti Dahlan, Ahmad Zaeni Dean Alfaris Dewi Safitri Dila Mahfidatunnisa Dita Nurjanah Ditta Mardiatta Dwi Astuti Edy Setyawan Edy Setyawan Edy Setyawan Eka Safitri Elisah Elok, Kharisma Ema Nurkhaerani Ema Nurkhaerani Esti Royani, Esti Fadillah Mursid Fadli, Mahfud Fajar Faturrachman Setiawan Fajri, Julfi Fatin Hamamah, Fatin Fauziah, Rifana Febiana, Via Fetty Zelia Fitriani Firdausiyah, Salsabila Gojali, Dudang Guna, Bayu Cakra Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Jihan Fadhilah Hamzah Fansuri Harahap, Viviyen Jensifa Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasan Bisri Hasan Bisri Hasan, Mustofa Herawati, Mila Huda, Rizki Ihsan Sa'dudin Ikhsan Ikhsan Ilaina, Nurul Ilham Bustomi Ilham Bustomi Iman , Chaerul Jaelani, Ammar Ibnu Jannah, Syarah Nur Athari Janwari, Yadi Jubaedah, Dedah Kaerudin, Pipin Karim, Noer M. Abdul Kharisma Elok Khoirudin, Ahmad Kosim Kosim Leliya Leliya M. Akbar Nafa Mario Rizaldi Maulana Yusup Maulana, Rifkih Maulina, Ade Fitri Meli Musyarofatul Ummah Mohamad Rana Mohamad Rana Mubarok, M. Zaki Muhammad Zaki Mubarok Mukhlas, Oyo Sunaryo Muntajah, Tsulis Affah Mustopa Mustopa Nandito, Moh. Nia Laila Apriliani Nindiani, Resa Normalia, Nita Noviyanti, Alinda Nur Arifah Nurfalah, Fika Siti Nurherawati, Irma Nursetiawati Nursetiawati Nurul Ilaina Nuryani Nuryani Oktaviani, Tabitha Oyo Sunaryo Mukhlas Perdana, Cinta Putu Pratama, Farhan Putra Purnama S, Mei Linda Putri Rahmawati Putri, Zelanti Deviana Rahmadani, Gilang Ramadhan, Mohamad Arya Pradana Ratna Dewi Rita Rita, Rita Riyusi Fitriani Riza Fasya Faturrakhman Rizaldi, Mario Rizky, M. Haikal Rofi, Ahmad Rohana Rohana Rosianti, Elshi Elvira Saiful Ansori Setiawan, Fajar Faturrachman Setiawati, Suci Shodikin, Akhmad Siswahyudianto Sobirov, Babur Sofian Al Hakim, Sofian Sugianto Sugianto Syaeful Anam Syafe’i, Rahmat Tajul Arifin Tajul Arifin Theguh Saumantri Tita Siti Fatimah Tsulis Affah Muntajah Ubaidillah, Ubaidillah Viviyen Jensifa Harahap Wadud, Abdul Muiz Abdul Wibisono, Ian Ainun Widiya Fradinda , Eka Widyawati, Inayah Wing Redy Prayuda Yadi Janwari Yati Haryati Zahra Septiani Zalafy, M. Faqihuddin Zelanti Deviana Putri