p-Index From 2021 - 2026
6.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PREAVIA JURNAL KOMPILASI JURNAL ISTINBATH Jurnal Cita Hukum J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia JURNAL POENALE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jambe Law Journal AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences jurnal hukum das sollen International Journal of Business, Law, and Education MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Islamic Circle East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Al-Mashadir Jurnal Multidisiplin Jurnal Elsyakhshi El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial UKAZ: International Journal of Islamic Studies Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Upaya Pencegahan Dan Penindakan Transaksi Narkotika Oleh Narapidana Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anisa, Jenny; Dewi, Erna; Putri, Ria Wierma; Maroni, Maroni; Siswanto, Heni
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The surveillance system in correctional institutions plays an important role in suppressing drug trafficking, given that around 40% of drug abuse cases in Indonesia occurred in prisons and detention centres in 2023. This study analyses the effectiveness of surveillance and law enforcement and identifies the main challenges in eradicating drug abuse. The methods used were literature review and secondary data analysis from official government reports. The findings show that manual surveillance is still prone to collusion, while the use of technology such as CCTV, electronic monitoring, and sniffer dogs can reduce smuggling by up to 25% in priority prisons. The main obstacles include budget and infrastructure limitations, especially in class II and III prisons. Inter-agency synergy has proven to increase effectiveness, with more than 150 narcotics cases uncovered throughout 2023, while a rehabilitative approach has reduced recidivism by up to 15%. This study recommends strengthening regulations, increasing human resource capacity, and integrating technology and intelligence as sustainable strategies to eradicate narcotics in prisons.
Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Irma Nur Amanda; Dewi, Erna; Putri, Ria Wierma; Maroni, Maroni; Siswanto, Heni
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice is an important approach in handling cases of drug abuse by children as an alternative to the repressive judicial system. This study analyses the effectiveness of its application in rehabilitation, education, and social reintegration, as well as identifying obstacles in the field through literature review and secondary data. The results show that diversion mechanisms and community-based rehabilitation programmes can reduce recidivism and social stigma. However, their implementation is still hampered by a lack of rehabilitation facilities, insufficient training for officials, and social stigma. Restorative justice has proven to be relevant for child protection, but requires stronger regulations, increased human resource capacity, and cross-sector collaboration to achieve sustainable results.
The Status of Interfaith Marriage From an Indonesian Positive Legal Perspective Dewi, Erna
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v3i2.17553

Abstract

This study aims to analyze the legal status of interfaith marriage in the perspective of Indonesia's positive law. This research uses normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies of laws and regulations, court decisions, and legal literature relevant to the issue of interfaith marriage. The results of the study show that Indonesia's positive law in principle does not recognize interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage emphasizes that the validity of marriage is determined by the laws of each religion, so interfaith marriage cannot be carried out if it is contrary to religious provisions. Although there is a practice of registering interfaith marriages through court orders or carried out abroad, it creates legal uncertainty and differences in interpretation in its application. This study concludes that the status of interfaith marriage in Indonesia's positive law is still within the area of strict legal restrictions in order to maintain legal order and certainty of marital status. Therefore, consistency in law enforcement and clarity of regulations are needed so that there is no dualism of practice and interpretation of the law in the community.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah di Kabupaten Mesuji (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK) Sanggem, Thoyyibah Nurhikmah; Dewi, Erna; Firganefi, Firganefi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7700

Abstract

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam integritas sistem pendidikan. Ijazah, yang seharusnya berfungsi sebagai bukti autentik atas capaian akademik, kerap disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses rekrutmen pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Penelitian ini menyoroti salah satu kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian moral dan sistemik bagi dunia pendidikan serta merusak integritas proses seleksi anggota Polri. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dinilai masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal Maya Shafira; Maroni; Dewi, Erna; Farid, Muhammad; Deni Achmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.194

Abstract

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.
Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl) Aini, Vienna Egitha Qurratu; Dewi, Erna; Fathonah, Rini
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1703

Abstract

Criminal acts may occur concurrently (concursus), as seen in cases combining the falsification of marital status and domestic neglect. This study examines the judicial considerations in sentencing perpetrators of concursus delicti between the crime of falsifying marital status and domestic neglect, as reflected in Decision No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, and evaluates whether the imposed sentence fulfills the principle of justice. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, with data collected through literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively to interpret legal norms and judicial reasoning. The findings reveal that the judges based their decisions on juridical, philosophical, and sociological considerations, reflecting efforts to achieve fairness for both the perpetrator and the victim. The three-year imprisonment sentence was deemed proportionate, balancing deterrence and rehabilitation. However, justice for the victim remains incomplete due to the absence of explicit legal provisions on compensation for victims of domestic neglect. The study concludes that future sentencing should not only ensure legal certainty but also emphasize restorative and victim-oriented justice within Indonesia’s criminal justice system.
Constraining Bankruptcy as an Ultimum Remedium: Evidence from Indonesia in Comparative Perspective with the United States and Singapore Santosa, Dewa Gede Giri; Dewi, Erna; Fardiansyah, Ahmad Irzal
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1332

Abstract

Bankruptcy law is fundamentally designed as an ultimum remedium due to its severe legal and economic consequences for debtors, creditors, and broader market stability. However, Indonesian bankruptcy law continues to rely on minimal formal requirements, which may facilitate the misuse of bankruptcy petitions against solvent debtors. This article examines how the principle of ultimum remedium and proportionality has been operationalized in judicial practice through Indonesian Supreme Court Decision No. 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Using a normative legal approach combined with jurisprudential analysis, this study evaluates the Court’s reasoning in limiting bankruptcy despite the formal statutory requirements being satisfied. The analysis is complemented by a comparative perspective with involuntary bankruptcy regimes in the United States and the rehabilitative-oriented insolvency framework in Singapore. The findings demonstrate a judicial shift from formalistic application toward substantive justice, emphasizing economic impact, proportionality, and the availability of non-bankruptcy alternatives. This development signifies an emerging judicial constraint on bankruptcy as a last resort and provides a normative foundation for future reform of Indonesian bankruptcy law.
Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hilmansah, M Ridho; Monica, Dona Raisa; Husin, Budi Rizki; Dewi, Erna; Riski, Sri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7921

Abstract

Disparitas putusan tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Permasalahan penelitian adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk serta bagaimanakah penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan Hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Saran, Disparitas putusan yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, diharapkan setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan terbuka.
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kasus Persetubuhan Dengan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw) Andayni, Metri; Dewi, Erna; Farid, Muhammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7971

Abstract

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yang sama-sama masih di bawah umur dianalisis dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan terjadinya persetubuhan secara berulang sebanyak enam kali akibat bujuk rayu. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menghadapi ketegangan antara upaya perlindungan anak dan penegakan hukum pidana yang berat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait yang dianalisis secara kualitatif. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan kepada Anak Pelaku atas pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan non-yuridis berupa dampak trauma terhadap korban dan penyesalan dari Anak Pelaku guna mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak sesuai prinsip Undang-Undang SPPA, meskipun efektivitas kombinasi sanksi tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.
Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam Dewi, Erna; Ichsan, Muhammad; Thaib, Badriah M.; Fata, Khairil
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2882

Abstract

Abstract : The wedding feast or yuamul farah in each tradition certainly has its distensing or uniqueness that gives birth to the characteristics of each region. The traditions carried out by each tribe of the community are certainly different from one another, one of which is the phenomenon practiced in the traditional events of the Mandailing tribe of North Sumatra which is still attached to this day is the tuor tradition in the Mandailing traditional marriage. Tuor is the name of the marriage dowry in the Mandailing customary agreement. The general description of tuor is: a man is obliged to give tuor to the woman he is going to marry. Tuor is a custom that has existed for a long time. For the people of Mandailing, the practice is as a form of preserving estavet tradition, although some of them do not know the origin of this tradition before. The author's observation on the area can be said that some people agree with the existence of this tuor tradition, but it is undeniable that there are other parts of the community who contradict the practice of the tuor because it can burden the party who will carry out the marriage. The party who feels burdened is the young man who is about to get married. Because sometimes the nominal size of the tuor results in delays in the marriage procession due to economic problems. The result of this study is that the Islamic perspective related to the tour inherited by the Mandailing community is not contradictory, because it is carried out on the basis that it both have aspects of willingness between one party and another. In addition, there is also a sense of family, agreement and also a sense of sincerity between the two sides of the family. The amount of the tuor is no longer a benchmark in Islamic considerations Because the form of the agreement between the two sides became the main foundation in establishing the tour.Keywords: Tuor, Mandailing Customs, Islamic Law Abstrak Pesta perkawinan atau yuamul farah dalam setiap tradisi tentunya memliki distensing atau keunikannya yang melahirkan ciri khas masing-masing daerah. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku masyarakat tentunya berbeda antara satu dengan adat lainya, salah satu di antaranya adalah fenomena yang di praktikkan dalam acara adat suku Mandailing Sumatera Utara yang masih melekat hingga saat ini adalah tradisi tuor dalam pernikahan adat Mandailing. Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dalam perjanjian adat Mandailing. Gambaran umum tentang tuor adalah: seorang laki-laki wajib memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tuor merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Bagi masyarakat Mandailing, praktik tersebut adalah sebagai wujud melestarikan estavet tradisi, walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui asal mula adanya tradisi ini sebelumnya. Observasi penulis pada daerah tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat setuju dengan adanya tradisi tuor ini, namun tidak dipungkiri ada sebagian lain dari masyarakat yang kontradiksi dengan praktik tuor tersebut karena dapat membebani pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena terkadang besarnya nominal tuor mengakibatkan keterlambatan prosesi menikah karena ganguan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perspektif Islam terkait tour yang diwariskan oleh masyarakt Mandailing tidak bertentangan, karena dilakukan atas dasar sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu juga ada rasa kekeluargaan, persetujuan dan juga rasa keikhlasan antara kedua belah pihak keluarga. Besaran tuor tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur dalam pertimbangan Islam, karena wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi pondasi utama dalam menetapkan tour.Kata Kunci: Tuor, Adat Mandailing, Hukum Islam
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adrinoviyan, Adrinoviyan Afri, Wedi Ahmad, Thearizky Aini, Vienna Egitha Qurratu Akem, Umar Andayni, Metri Anggraini, Bintang Puji Anisa, Jenny Anwar, Mashuril Azrieliani Vira Annisa Badriah M. Thaib Barlian, Ridho Saputra Berdian Tamza, Fristia Budiyono Budiyono Dafa Pansya Dila, M Decky, Radha Aulia Putri Deni Achmad Deni Achmad Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Faisal Fajri, Yan Fardiansyah, Ahmad Irzal Farida Ariyani Fasyah, Karfika Rosaida Fata, Khairil Firganefi Firganefi FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Halomoan HSB, Putra Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Badai Hazizi, Hazizi Heni Siswanto Heri Siswanto Hikmah, Kholifah Nuzulul Hilmansah, M Ridho Husin, Budi Rizki Husin, Sanusi Ieke Wulan Ayu Ikhwanuddin, Mohammad Irma Nur Amanda Julianna, Alya Putri Juniawan, Arbi Khairil Fata Khoirunnisa, Nabila Lubis, Muhlisah Maroni Maroni Maya Shafira Mochammad Sahid, Mualimin Muhammad Akbar Muhammad Amin Muhammad Farid Muhammad Ichsan Muhtadi Muhtadi Nenny Dwi Ariani Netti, Misra Nikmah Rosidah Nunna, Bhanu Prakash Nur, Syamsiyah Nurcahaya, Nurcahaya Pertiwi, Nyimas Maharani Putri Pratiwi, Atika Putri, Mirna Rachmat Haryanto, Rachmat Raisa Monica, Dona Ramadhani. D, Anggia Nur Resannita, Pinkan Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rija Sudirja Rinaldy Amrullah Rini Fathonah, Rini riski, sri Rizky, M. Affan Rosihan, Farhan Rasya Sanggem, Thoyyibah Nurhikmah Santosa, Dewa Gede Giri Setiawan, Refly Sitorus, Jono Parulian Sumarti Sumarti Syahputra Ginting, Mamanda syukrawati, syukrawati Tamza, Fristia Berdia Tamza, Fristia Berdian Thaib, Badriah M. Thoat Stiawan Warganegara, Damanhuri Yandi, Akmal Zainudin Hasan