Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.176
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PREAVIA JURNAL KOMPILASI JURNAL ISTINBATH Jurnal Cita Hukum J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia JURNAL POENALE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jambe Law Journal AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences jurnal hukum das sollen International Journal of Business, Law, and Education RIO LAW JURNAL Ius Poenale Islamic Circle East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Multidisiplin UKAZ: International Journal of Islamic Studies Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi
Erna Dewi .
FAKULTAS HUKUM UNILA
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal Maya Shafira; Maroni; Dewi, Erna; Farid, Muhammad; Deni Achmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.194

Abstract

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.
Constraining Bankruptcy as an Ultimum Remedium: Evidence from Indonesia in Comparative Perspective with the United States and Singapore Santosa, Dewa Gede Giri; Dewi, Erna; Fardiansyah, Ahmad Irzal
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1332

Abstract

Bankruptcy law is fundamentally designed as an ultimum remedium due to its severe legal and economic consequences for debtors, creditors, and broader market stability. However, Indonesian bankruptcy law continues to rely on minimal formal requirements, which may facilitate the misuse of bankruptcy petitions against solvent debtors. This article examines how the principle of ultimum remedium and proportionality has been operationalized in judicial practice through Indonesian Supreme Court Decision No. 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Using a normative legal approach combined with jurisprudential analysis, this study evaluates the Court’s reasoning in limiting bankruptcy despite the formal statutory requirements being satisfied. The analysis is complemented by a comparative perspective with involuntary bankruptcy regimes in the United States and the rehabilitative-oriented insolvency framework in Singapore. The findings demonstrate a judicial shift from formalistic application toward substantive justice, emphasizing economic impact, proportionality, and the availability of non-bankruptcy alternatives. This development signifies an emerging judicial constraint on bankruptcy as a last resort and provides a normative foundation for future reform of Indonesian bankruptcy law.
Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hilmansah, M Ridho; Monica, Dona Raisa; Husin, Budi Rizki; Dewi, Erna; Riski, Sri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7921

Abstract

Disparitas putusan tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Permasalahan penelitian adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk serta bagaimanakah penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan Hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Saran, Disparitas putusan yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, diharapkan setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan terbuka.
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kasus Persetubuhan Dengan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw) Andayni, Metri; Dewi, Erna; Farid, Muhammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7971

Abstract

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yang sama-sama masih di bawah umur dianalisis dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan terjadinya persetubuhan secara berulang sebanyak enam kali akibat bujuk rayu. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menghadapi ketegangan antara upaya perlindungan anak dan penegakan hukum pidana yang berat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait yang dianalisis secara kualitatif. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan kepada Anak Pelaku atas pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan non-yuridis berupa dampak trauma terhadap korban dan penyesalan dari Anak Pelaku guna mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak sesuai prinsip Undang-Undang SPPA, meskipun efektivitas kombinasi sanksi tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.
INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LOVE SCAMMING DI INDONESIA Sulaiman, M. Zulvan; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2001

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Swiss Cheese Model berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.Kata Kunci: aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum  
Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban Resannita, Pinkan; Maroni; Amrullah, Rinaldy; Dewi, Erna; Syahputra Ginting, Mamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4745

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan seksual yang berbasis penyalahgunaan hubungan kepercayaan di lingkup keluarga pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fokus diletakkan pada dekonstruksi unsur "perbawa" dan "hubungan keadaan" dalam Pasal 6 huruf c, yang menggeser gravamen delik dari kekerasan fisik konvensional menuju eksploitasi relasi kuasa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla dan Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk sebagai ilustrasi evolusi yudisial. Temuan menunjukkan bahwa hakim mulai mengintegrasikan teori betrayal trauma dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) orang tua dalam memperberat sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai solusi atas kegagalan sistem restitusi yang selama ini hanya mencapai realisasi 0,028%. Analisis kritis menunjukkan bahwa syarat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam PP No. 29/2025 berisiko menciptakan hambatan akses keadilan bagi korban di wilayah marginal. Penelitian merekomendasikan perlunya simplifikasi birokrasi dana bantuan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme grooming psikis guna mewujudkan keadilan transformatif yang viktimosentris.
Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Guru Lestari, Ayu Lana; Achmad, Deni; Dewi, Erna
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37287

Abstract

Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana sebagai aparat penegak hukum berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, serta melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi dokumen terhadap literatur hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari aspek normatif, peran kepolisian telah dilaksanakan berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Peran ini berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara ideal, masyarakat mengharapkan Kepolisian bertindak cepat, tegas, dan profesional dalam menangani perkara tersebut. Selain menegakkan hukum, Kepolisian juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak melalui pendekatan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma ulang. Secara faktual, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru belum sepenuhnya berjalan sesuai. Meskipun proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilaksanakan, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat bukti, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan jumlah penyidik dan beban perkara juga memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif yang telah diatur dalam hukum dengan peran faktual yang terjadi dalam praktik.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adrinoviyan, Adrinoviyan Akem, Umar Andayni, Metri Anggraini, Bintang Puji Anisa, Jenny Anwar, Mashuril Azrieliani Vira Annisa Badriah Badriah Barlian, Ridho Saputra Berdian Tamza, Fristia Budiyono Budiyono Dafa Pansya Dila, M Decky, Radha Aulia Putri Deni Achmad Deni Achmad Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Farida Ariyani Fasyah, Karfika Rosaida FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Harahap, Nasruddin Khalil Hazizi, Hazizi Heni Siswanto Heri Siswanto Hilmansah, M Ridho Husin, Budi Rizki Husin, Sanusi Irma Nur Amanda Julianna, Alya Putri Juniawan, Arbi Khairil Fata Khoirunnisa, Nabila Lestari, Ayu Lana Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Akbar Muhammad Farid Muhammad Ichsan Muhtadi Muhtadi Nenny Dwi Ariani Netti, Misra Nikmah Rosidah Nunna, Bhanu Prakash Pertiwi, Nyimas Maharani Putri Pratiwi, Atika Putra Halomoan Hsb Rachmat Haryanto, Rachmat Raisa Monica, Dona Ramadhani. D, Anggia Nur Refly Setiawan Resannita, Pinkan Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rija Sudirja Rinaldy Amrullah Rini Fathonah, Rini riski, sri Rizky, M. Affan Santosa, Dewa Gede Giri Sitorus, Jono Parulian Sulaiman, M. Zulvan Sumarti Sumarti Syahputra Ginting, Mamanda Tamza, Fristia Berdia Tamza, Fristia Berdian Warganegara, Damanhuri Yandi, Akmal Zainudin Hasan