Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Tadulako Master Law Journal Jurnal ComunitA Servizio Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Lemhannas RI Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUDGE: Jurnal Hukum Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Law and Justice SASI LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Greenation Sosial dan Politik Ulil Albab Jurnal KIK-AK Indonesian Law Journal
Rizky Pratama Putra Karo Karo
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Indra Setiawan; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2216

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menindak pelaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pengaturan bentuk-bentuk kekerasan, pengakuan hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat dalam keluarga.
Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Vani Novitasari; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2217

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
Kedudukan Hukum Pengguna Prompt dalam Karya Visual Berbasis Artificial Intelligence Generatif Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia Hamid, Amrullah; Selamat Lumban Gaol; Rizky Pratama Putra Karo Karo
JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Vol. 7 No. 2 (2026): JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/v8m9gb12

Abstract

This study aims to analyze the legal status of prompt users in generative AI-based visual works and examine the form of copyright legal protection for these works from an Indonesian legal perspective. The study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still adheres to the Human Authorship doctrine which places humans as the sole legal subject of the creator. However, prompt users can be qualified as creators if they are proven to have made a substantive creative contribution to the visual works produced by the generative AI system. This study also found a gap in legal norms related to the regulation of AI-based works in Indonesia, so that a reformulation of copyright regulations that are adaptive to the development of digital technology is needed. The conclusion of this study is that copyright regulations in Indonesia are still based on the Human Authorship doctrine, so that generative AI has not been recognized as creators, while prompt users can be recognized as creators if they make a substantive creative contribution, so that a reformulation of the Copyright Law is needed to address the gap in norms and provide legal certainty for works produced with the help of generative AI. Keywords: Copyright, Generative Artificial Intelligence, Legal Subject, User Prompt, Visual Artwork.
Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Novianto Novianto; Sudarto Sudarto; Rizky Pratama Putra Karo-Karo
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.601

Abstract

Posisi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menerapkan sistem dua atap (dual roof system), sementara lembaga peradilan lainnya sudah menggunakan sistem satu atap (one roof system). Fenomena di atas pertama kali diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang mana menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang idealnya berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung dan bukan di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya waktu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 diputuskan setelahnya, yang menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mencakup kemandirian struktural, fungsional,dan finansial yang mana seluruh pembinaan terhadap Pengadilan Pajak harus dilakukan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif? dan (2) Apa implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif ditetapkan berada di bawah Mahkamah Agung, dan (2) Implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaaan Kehakiman menjadi lebih memiliki kepastian dikarenakan Hakim Pengadilan Pajak memiliki independensi yang absolut.  
RUU KEPOLISIAN: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN POLISI WANITA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Rizky Karo Karo
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/hs1x5931

Abstract

One of the considerations for the formation of the Draft Law on the Indonesian National Police (RUU Kepolisian) is to adapt to the dynamics, developing legal needs in society, and the state's constitutional life. In this paper, the author discusses and analyzes the RUU Kepolisian in providing legal protection for female police officers. The research problem raised is: what is the ideal regulation for the legal protection of female police officers in the RUU Kepolisian? The research method used is normative-juridical, using a qualitative approach by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The conclusion of the research is that the RUU Kepolisian should specifically regulate the legal protection of female police officers in carrying out their duties, and the RUU Kepolisian can refer to relevant laws on legal protection, such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights (UU HAM). Such protection is solely aimed at humanizing humans, humanizing female police officers as the goal of the theory of dignified justice
INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT Rizky Karo Karo
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i3.652

Abstract

Majelis hakim pemeriksa perkara FS di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda dengan putusan FS di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Vonis hakim pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 (putusan kasasi FS) memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa FS tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan kasasi FS menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Putusan kasasi FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Rumusan masalah dalam analisis ini adalah bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa putusan kasasi FS merupakan putusan yang wajib dihormati oleh pelbagai pihak, baik FS, keluarga FS, keluarga korban, dan masyarakat. Majelis hakim tingkat kasasi melakukan interpretasi hukum sistematis dan futuristik dalam memberikan vonis karena salah satu pertimbangannya ialah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Interpretasi ini juga merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk hanya memeriksa judex juris. Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta dan bukti perkara melainkan memberikan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta yang telah diperiksa oleh judex facti baik di pengeadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Sosialisasi Penerapan prinsip Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang di PT Ardhya Bumi Persada (ABP) Bambang Widarto; Rizky Karo Karo; Sujono; Supri Abu; G. Magdalena
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 2 (2025): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v7i2.7244

Abstract

The Faculty of Law at Dirgantara Marsekal Suryadarma University has successfully conducted a Community Engagement Program (PKM) at PT Ardya Bumi Persada (ABP), emphasizing the critical importance of Airmanship. Staff members now possess a comprehensive understanding that Airmanship encompasses not only inspection and oversight but also strict legal compliance pertaining to aviation safety. Through the implemented methodology of socialization and legal counseling, PT ABP is now equipped to conduct its business operations with elevated safety standards for both its general operations and the shipment of goods, thereby enhancing public trust and bolstering the company's reputation. Through this Community Engagement Program (PKM), ABP staff have gained a deeper understanding of the significance of airmanship and various international regulations, including the Annexes to the Convention on International Civil Aviation, commonly known as the Chicago Convention of 1944, particularly concerning the process of air cargo transportation.
The Provision of Licensed Financial Technology Lending From The Perspective of Cyber Law and Criminal Law in Indonesia Rizky Karo Karo; Teguh Prasetyo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6559

Abstract

This study undertakes an examination of the enforcement of legal provisions pertaining to licensed Financial Technology (FinTech) Lending, specifically from the vantage point of cyber law and criminal law. Furthermore, this article aims to provide an analytical framework and to educate users of FinTech lending regarding the legal liabilities that arise under both cyber law and criminal law within this domain. This research employed a normative juridical approach. The study exclusively utilized secondary data, comprising the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (the ITE Law), and Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (IL 4/2023). This data underwent a qualitative analysis. FinTech lending providers bear criminal liability should they be found to have committed criminal acts under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). It is therefore incumbent upon these providers to conduct their electronic operations in strict adherence to the principles of cyber law. Furthermore, the Financial Services Authority (OJK) is empowered to impose administrative sanctions upon FinTech lending providers proven to have misused personal data, in accordance with Indonesia Law Number 4 of 2023
Proving the Element of Mens Rea in the Offence of Disseminating False and Misleading Information in Electronic Transactions: A Study of Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Antonius Maria Laot Kian; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Niru Anita Sinaga; Ariy Khaerudin
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 3 (2026): August 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i3.17261

Abstract

This study examines how the subjective element of mens rea is regulated and proven in the Indonesian offence of disseminating false and misleading information in electronic transactions. Using normative legal research with statutory, case, historical, comparative, and conceptual approaches, it analyses Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng concerning Indra Kenz, compared with Bale Bandung District Court Decision Number 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. The study finds that Indonesian regulation is dispersed and procedural, lacking technical standards for inferring intent from digital traces, and that the court constructed intent from consequences rather than from knowledge and volition. The findings recommend technical guidelines aligning electronic evidence authentication with algorithmic accountability.
Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl pada Perkara Tindak Pidana Pajak Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan: Penelitian Donny Prasetyo; Rizky Karo-Karo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.547

Abstract

Bidang perpajakan berdiri pada titik temu antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga pemidanaan semestinya baru dijalankan sebagai ultimum remedium ketika perangkat administratif terbukti tidak lagi membuahkan hasil. Kajian ini menyoroti nalar hukum majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl, yakni perkara ketika terdakwa berinisial HP dinilai terbukti secara sengaja menyembunyikan sebagian omzet usahanya pada Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga negara dirugikan melalui pajak yang kurang dibayar, lalu dihukum satu tahun penjara berikut denda dua kali lipat pajak terutang. Kajian disusun secara normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, kemudian membaca putusan tersebut dari sudut asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, asas ultimum remedium, asas lex favor rei, dan tujuan pemidanaan. Temuannya, unsur Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada umumnya diterapkan selaras dengan asas legalitas maupun asas kesalahan, tetapi ultimum remedium hanya terbaca tersirat lewat besaran denda tanpa penalaran normatif yang menjelaskan pergeseran dari jalur administratif ke jalur pidana. Penyandingan dengan perkara korporasi yang lahir dari rangkaian fakta serupa, yaitu Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl, memperlihatkan takaran sanksi yang tidak sebanding antara pelaku perseorangan dan badan hukum. Kajian ini berkesimpulan bahwa penalaran hakim pada perkara pajak menuntut perumusan ultimum remedium yang lebih tegas, sekaligus mengusulkan disusunnya pedoman pemidanaan yang mampu menakar tujuan retributif dan tujuan preventif secara lebih terukur.
Co-Authors Abednego Ozora Abraham Ethan Abraham Ethan Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Antonius Maria Laot Kian Ariy Khaerudin Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bambang Widarto Bambang Widarto Bernice Bernice Brandon Hartanto Brandon Hartanto Christian Nugraha Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dian Simanjuntak Narwastuty Diding Rahmat Donny Prasetyo Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Elza Syarief, Elza Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra G. Magdalena Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hamid, Amrullah Harsojono Sukmana Hendharto Oetomo Hosiana Daniel Adrian Gultom Ikechukwu P. Ugwu Immanuel Titus Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Indra Setiawan Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jenri Ranteallo Jeremiah Maximillian Laza Kadek Sudhi Asthawa Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Marsilindo Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Niru Anita Sinaga Novianto Novianto Nurman Siddiq Oktar Hasudungan Olina Rizki Arizal Potler Gultom Prasetyo, Teguh Pricilia, Vena Putu Bintang Seviana Dewi Razak, Siti Suraya Abd Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Ronny Wazier Rusdiana, Shelvi Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Selamat Lumban Gaol Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Situmeang, Ampuan Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sugianto, Joanne Natasha Sujono Sujono Sujono Sujono Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Supri Abu Surya Lung Tan, Winsherly Teguh Prasetyo Titis Anindyajati Vanesia Ciayadi Kwang Vanesia Ciayadi Kwang Vani Novitasari Velliana Tanaya Vidya Prahassacitta Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yola Iskandar Yoshin Nainggolan Zahra