Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PUNGUTAN BIAYA PARKIR DI TEMPAT GRATIS PARKIR : (Studi Kasus di Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) Aisyah Dhini Mulitian; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1541

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik pemungutan biaya parkir di area yang dikenal sebagai tempat parkir gratis di Alfamart Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik biaya parkir dilakukan dengan penarikan tarif tertentu melalui koordinasi antara petugas parkir dan koordinator lapangan. Meskipun beberapa petugas parkir telah mendapat izin dari Alfamart, praktik ini masih menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan area yang dipahami masyarakat sebagai tempat parkir gratis. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama (an-taradin) dalam kontrak ijarah. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, kelanjutan praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengawasan yang lemah, dan kebiasaan sosial di mana orang menerima layanan parkir karena alasan keamanan dan kenyamanan. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, memperjelas regulasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan parkir agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Fostering Religious Moderation in Generation Z: The Impact of Cultural Environment and Social Media Relit Nur Edi; Hervin Yoki Pradikta; Khavid Normasyhuri
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 2 (2024): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v9i2.4925

Abstract

The objective of this research is to explore the relationship between the cultural environment, social media, and religious moderation among Generation Z in Lampung Province. This study utilizes a quantitative research methodology supported by SmartPLS 3.0 software. Primary data was collected using a purposive sampling method, focusing on Generation Z in Lampung Province, with a total of 500 respondents. Data collection was conducted via Google Forms, and responses were evaluated using a Likert scale. The findings reveal a path coefficient of 0.409, coupled with a notably high t-statistic value of 6.345 and a p-value of 0.000. These results provide empirical evidence that the cultural environment exerts a positive influence on religious moderation within Generation Z in Lampung Province. Likewise, a path coefficient of 0.350 and a t-statistic value of 5.354, which surpasses the critical threshold of 1.96, along with a p-value of 0.000, indicate that social media positively impacts religious moderation in this cohort as well. In summary, the research underscores the significant roles that both the cultural environment and social media play in shaping religious moderation among Generation Z in Lampung Province. This study adds to the existing literature by examining the interplay between cultural and technological influences on the religious behaviors of young people. By understanding how local and global cultural values disseminate through social media and shape attitudes towards religious moderation, the findings offer valuable insights into the sociology of religion. Practically, these insights are essential for policymakers, educators, and religious institutions in crafting programs that promote diverse religious moderation. Such initiatives are crucial for preventing polarization, fostering tolerance, and enhancing social cohesion in an ever-changing landscape.
Innovative Approaches to Arabic Vocabulary Learning for Islamic Senior High School Students with Lectora Inspire Umi Hijriyah; Relit Nur Edi; Erlina Erlina; Guntur Cahaya Kesuma; Tamer Sa’ad Ibrahim Khodr
Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpi.v10i2.28754

Abstract

Mastering vocabulary is essential for language acquisition, particularly in Arabic. This study aims to develop and evaluate the feasibility and effectiveness of AVLI (Arabic Vocabulary on Lectora Inspire) for grade X students at Baitul Jannah Integrated Islamic High School. Employing a research and development approach, this study utilized the ADDIE development model, which includes analysis, design, development, implementation, and evaluation phases. Data were collected through documentation, observation, interviews, questionnaires, and tests. The findings revealed that the Lectora Inspire-based mufradat learning media is deemed feasible, achieving a feasibility test score of 75% from material expert validators and 90% from media validators. User feedback was positive, with 86% of 106 respondents finding the learning media engaging. Moreover, AVLI proved effective in enhancing mufradat learning, evidenced by an increase in average student scores from 65.5 on the pretest to 85.5 on the posttest, a rise of 30 points. Consequently, this study concludes that Lectora Inspire-based learning media is both feasible and effective for teaching mufradat to grade X students, highlighting its potential implications for Arabic language education.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH PEKERJA PEMBERSIH IKAN TERI: (Studi di Desa Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) Vita Aprilia; Relit Nur Edi; Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik upah mengupah pekerja pembersih ikan teri di masyarakat Desa Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, serta mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam fiqh muamalat. Studi ini menerapkan metodologi kualitatif, dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara mendalam dengan pekerja dan pengusaha, serta pengumpulan dokumen terkait akad lisan. Studi menunjukkan bahwa pengupahan berlangsung berdasarkan borongan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, diorganisir melalui kesepakatan lisan antara juragan dan pekerja setempat. Selain sistem upah standar Rp3.000 per kg untuk 5 kg ikan teri Jengki, terdapat tambahan ketentuan pengurangan upah jika berat bersih kurang akibat sisa kotoran atau ikan hancur karena kondisi bahan baku buruk (basi/tercemar), sebagai bentuk penyesuaian operasional. Pengurangan ini tidak mengevaluasi tanggung jawab majikan atas kualitas pasokan secara tertentu. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianalisis dengan mempertimbangkan landasan Al-Quran, hadis (seperti "Berikan upah sebelum keringat kering"), serta prinsip fiqh terkait rukun ijarah (ujrah ma'lum) yang tidak boleh menimbulkan gharar atau ketidakadilan, di mana majikan seharusnya bertanggung jawab atas bahan baku cacat. Temuan studi ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih baik pada pengelolaan upah mengupah yang menghargai tradisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada keadilan ekonomi pekerja secara adil dan sesuai ajaran Islam.
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA : (Studi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) Putri Novita Sari; Relit Nur Edi; Helma Maraliza
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dari sudut pandang fikih muamalah. Umumnya, kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga muncul berbagai masalah, seperti perbedaan dalam pembagian hasil, ketidakseimbangan dalam beban kerja, serta ketidakjelasan tentang tanggung jawab terhadap biaya operasional dan risiko kerugian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi di lapangan, dan pengumpulan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep akad musaqah serta prinsip dasar fikih muamalah seperti keadilan, kerelaan, dan kepastian akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran  memiliki unsur tolong-menolong dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah karena adanya ketidakjelasan dalam akad, pembagian hasil yang tidak konsisten, serta penentuan tanggung jawab terhadap risiko yang tidak tegas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlu adanya perbaikan dalam praktik kerja sama melalui penegasan akad musaqah, penentuan pembagian hasil yang adil dan disepakati sejak awal, serta penjelasan tanggung jawab secara jelas agar kerja sama pengelolaan kebun kelapa dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam fikih muamalah.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN Irwan Lesmana; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzi Furqon
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.951

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 20 of the Regent Regulation of South Bengkulu Number 14 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency in supervising the management of palm oil industrial waste, as well as to analyze it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach and is conducted as a case study. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies related to environmental supervision and industrial waste management. The results of the study indicate that the Environmental Agency of South Bengkulu Regency has carried out its supervisory functions through environmental quality monitoring activities, field inspections, waste sampling, guidance for business actors, and evaluation of company environmental management reports. However, the implementation of supervision has not been fully optimal because there are still public reports regarding alleged environmental pollution as well as administrative violations committed by several palm oil industrial companies. In addition, there are internal obstacles in the form of limited human resources, budget, and supervisory facilities and infrastructure, while external obstacles are related to the low level of compliance among business actors and the enforcement of sanctions that still tends to be persuasive in nature. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of environmental supervision by the Environmental Agency of South Bengkulu Regency generally reflects the government’s mandate in maintaining public welfare and preventing potential environmental damage. Nevertheless, the implementation still requires strengthening, particularly in terms of law enforcement and follow-up actions against environmental violations, so that the objectives of environmental protection and management can be carried out more effectively in accordance with the principle of maslahah in siyasah tanfidziyah.
Implementasi Perlindungan terhadap Anak Silver Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Fiqh Siyasah Muhammad Alif Gibralthar; Relit Nur Edi; Rudi Santoso
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.873

Abstract

The phenomenon of “silver children” in Bandar Lampung City indicates that economic exploitation of children continues to occur, influenced by factors such as poverty, the social environment, and weak family supervision, thereby undermining children’s rights to education, health, and social development. This study aims to analyze the implementation of protection measures for “silver children” who are victims of economic exploitation in Bandar Lampung City and to examine them from the perspective of fiqh siyasah. This study employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach through interviews and literature review. The findings indicate that the local government has implemented protective measures through social assessment, rehabilitation, guidance, social assistance, family economic empowerment, and interagency coordination. However, this implementation has not been optimal due to constraints such as limited rehabilitation facilities, weak post-counseling supervision, family economic factors, and children returning to the streets. From a fiqh siyasah perspective, government policies have reflected the state’s responsibility toward child protection but have not fully realized the principles of public interest and the objectives of maqashid al-shariah. This study underscores the importance of strengthening social protection policies that are more comprehensive, sustainable, and family empowerment based in addressing children who are victims of economic exploitation
Tadlis Al-Kammiyyah dalam Praktik Takaran BBM pada Pom Mini: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Ramadan; Relit Nur Edi; Susi Nur Kholidah
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (August)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i3.954

Abstract

The rapid growth of motor vehicles has driven the proliferation of small-scale fuel retail businesses commonly known as pom mini or pertamini. This phenomenon conceals a serious problem, namely dishonest fuel measurement practices that systematically harm consumers. This study aims to examine fuel measurement practices at pom mini outlets from the perspective of Islamic economic law, analyze the relevance of fiqh muamalah principles to transaction validity, and identify legal protection mechanisms for consumers. A descriptive qualitative approach grounded in field research was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques, analyzed through the Miles and Huberman model reinforced by source and method triangulation. Findings reveal three predominant measurement deviation patterns: machine calibration manipulation, use of unrecertified measuring instruments, and unilateral termination of fuel dispensing. All identified patterns are categorized as tadlis al-kammiyyah, rendering the sale contract legally fasid under Islamic jurisprudence. Consumer protection is available through two complementary dimensions, namely Sharia norms via the concept of khiyar and the principle of amanah, alongside positive law through the Consumer Protection Act and legal metrology regulations. A synergistic approach combining internalization of muamalah values, periodic regulatory oversight, and consumer legal literacy constitutes the most comprehensive and sustainable solution recommended by this study
Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Nabilla Marlianti; Relit Nur Edi; Alan Yati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v12i1.20116

Abstract

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah, ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, ‘adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Ahmad Dani; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3920

Abstract

This study was motivated by the low level of public understanding regarding the importance of the administration and legal status of waqf land, which has the potential to cause family waqf disputes. The study aims to examine the implementation of waqf land counseling in preventing family waqf conflicts conducted by the Indonesian Waqf Board (BWI) of West Pesisir Regency from the perspective of Islamic law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of waqf land counseling by BWI of West Pesisir Regency in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA) of Way Krui District was carried out through socialization programs, religious gatherings, direct public services, and assistance in waqf administration. The counseling activities had a positive impact on increasing public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, and waqf legality in preventing family conflicts. From the perspective of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of protecting property (hifz al-mal) within the framework of maqasid al-shariah. Supporting factors include cooperation among BWI, KUA, religious leaders, and village government officials, while inhibiting factors include the low level of public understanding and limited public awareness regarding the importance of waqf land certification.
Co-Authors Aan Suhendri Abdul Qodir Zaelani Abidin Latua Abidin Latua Agung Romadon Agus Setiawan Ahmad Boby Ghifari Cahyana AHMAD BURHANUDDIN Ahmad Dani Ahmad Fauzan Aisah Aisyah Dhini Mulitian Alamsyah Raden Bangsaratu Alan Yati Anis Sofiana Ardian Nurhuda Aris Maisa Awalia, Silvia Ayu Azima Amalia Cahya Alifya Nazwa Davil Oswan, Fakhri Muhammad Destianingsi Destianingsi Dheswita Septia Anggraini Diah Mukminatul Hasimi Diah Mukminatul Hasimi Dinisa, Daffa Ul-Haq Dwi Rozalia Eko Hidayat Erike Anggraeni Erlina Erlina Erlina Erlina Faisal Faisal Fathul Fathul Muin Fathul Mu’in Ferdy Kurniansyah Fikri, Arif Furqon Ahmad Fauzi Gandhi Liyorba Indra Guntur Cahaya Kesuma Helma Maraliza Helma Maraliza Hendriyadi Hervin Yoki Pradikta Hesti Ratna Murni Idrus Alghiffary Iip Nuruul Topani Ikhwan Fikri Irwan Lesmana Isharyanto Isharyanto Juhratul Khulwah Khavid Normasyhuri Khulwah, Juhratul Liky Faizal M. Anwar Nawawi M. Iqbal Riansyah Iqbal Maskana Qurrota Ayyun Mu'in, Fathul Muhammad Akbar Hidayatullah Muhammad Alif Gibralthar Muhammad Jayus Muhammad Panji Hidayat Muhammad Ravi Al-Muntashir Muslim Muslim Muslim Muslim Nabilla Marlianti Nita Oktaviani Normasyhuri, Khavid Nur Rahmah Nur Rahmah Nurasari Nurasari Pramudya Wisesha Putra, Muhammad Haidir Syah Putri Novita Sari Ramadan Rifandy Ritonga Rita Zahara Rita Zahara, Rita Rizki Erlangga Rudi Santoso Rudi Santoso Rudi Santoso, Rudi Sahara, Hertina Said, Syakirah Apriliahana Sari, Sindi Novita Sa’ad Ibrahim Khodr, Tamer Silvia Ayu Awalia Sisca Novalia Sofie Mutiara Rahmadona SUAIDAH Sulastri Sulastri Susi Nur Kholidah Susi Nur Kholidah Susiadi Susiadi AS, Susiadi Tamer Sa’ad Ibrahim Khodr Tiara Indina Triono Triono Umi Hijriyah Vega, Nadia Ratu Pratiwi Vita Aprilia Yusika Sumanto