Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Analisis: Jurnal Studi Keislaman IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Pendidikan Islam Al-Mustashfa FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al-'Adl Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Dustur Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Asy-Syariah Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Mu'asyarah Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum PESHUM Journal Discrimination and Injustice Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Relit Nur Edi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia Cahya Alifya Nazwa; Nita Oktaviani; Muhammad Ravi Al-Muntashir; Relit Nur Edi; Maskana Qurrota Ayyun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4605

Abstract

Hukum Positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodir penyelesaian pembagian harta bersama. Aturan umum yang menyatakan bahwa harta dibagi secara adil, sering kali ditafsirkan sebagai pembagian 50:50. Realitasnya, kontribusi masing-masing pasangan tidak selalu seimbang. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu sengketa di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas harta bersama, problematika yang timbul akibat pembagian harta bersama, serta upaya dan solusi dalam mengatasi sengketa harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan sifat deskriptif analisis dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan. Alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah sengketa harta bersama adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Apabila sengketa harta bersama tidak mendapat kesepakatan, jalur yang dapat ditempuh para pihak sebagai upaya penyelesaian sengketa dapat melalui upaya litigasi dan non-litigasi.
Kesenjangan Implementasi Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Dwi Rozalia; Relit Nur Edi; Nur Rahmah
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.815

Abstract

The condition of road infrastructure in Abung Tinggi District, North Lampung Regency, reflects a significant gap between legal provisions and on the ground realities. Under Law Number 2 of 2022 concerning Roads, particularly Article 16, local governments are mandated to organize and manage road infrastructure within their authority. This study aims to analyze the implementation of Article 16 in road management in Abung Tinggi District and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyyah. This research employs an empirical juridical method with a field approach, utilizing data collected through interviews with relevant government agencies and affected communities. The findings indicate that the local government has authority over 215 road segments, totaling 1,205.06 km. The 2026 road management program includes the construction of 15 km of roads and the periodic rehabilitation of 20 km. However, implementation remains suboptimal due to budget constraints, limited resources, and environmental as well as weather-related challenges. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the government, as the executor of public policy, bears responsibility for ensuring public welfare through adequate infrastructure provision. Therefore, improvements in policy implementation are necessary to achieve more effective and equitable road management
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Aris Maisa; Relit Nur Edi; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1455

Abstract

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 huruf a Pasal 6 ayat (1). menempatkan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki peran dalam pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Karang Taruna di desa tersebut mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun terakhir sehingga fungsi pembinaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dikatakan belum diterapkan secara penuh. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 organisasi tentang Karang Taruna di Desa Walur serta mengkajinya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peratin pekon walur, Ketua Karang Taruna, dan salah satu masyarakat Desa Walur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal yang dapat dilihat dengan rendahnya keterlibatan pemuda, belum tersusunnya program kerja yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi organisasi, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan sosial kepemudaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dari Pemerintah Desa, penguatan koordinasi organisasi, serta pengembangan program kerja Karang Taruna secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan pemuda dan mendukung pembangunan sosial masyarakat desa.
Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung Alamsyah Raden Bangsaratu; Relit Nur Edi; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1399

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah guna mengentaskan masalah malnutrisi dan meningkatkan kognisi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi tata kelola kebijakan tersebut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dan divalidasi keabsahannya menggunakan teknik triangulasi guna memastikan kredibilitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola MBG di MIN 10 Bandar Lampung berjalan secara tertib melalui sistem distribusi dua sesi. Ditinjau dari kerangka Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi ini telah merepresentasikan tiga pilar utama, yakni Mabda' al-Amãnah (tata kelola distribusi yang tepat sasaran), Mabda' al-'Adalah (pemerataan hak gizi dan perlindungan bagi siswa beralergi), serta Maslahah ‘Ammah (terciptanya efisiensi finansial dan pemenuhan nutrisi praktis). Meskipun secara substansial telah selaras dengan tata kelola ketatanegaraan Islam, evaluasi sisa makanan mengungkap adanya kendala minor terkait kurang presisinya standar proporsi lauk dan buah dari pihak penyedia. Sebagai rekomendasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut memperketat kendali mutu komposisi harian, sementara pihak madrasah didorong untuk menjadikan program ini sebagai ruang edukasi adab makan Islami guna mereduksi kemubaziran pangan.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Ferdy Kurniansyah; Relit Nur Edi; Sisca Novalia
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pertambangan pasir, Pasal 96, siyasah tanfidziyah. Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.
PROBLEMATIKA PENGUPAHAN KARYAWAN TRAINING PADA GEPREK MASBOY BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM M. Iqbal Riansyah Iqbal; Relit Nur Edi; Susi Nur Kholidah
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v6i1.11633

Abstract

This research aims to analyze the problems of wages for training employees at Ayam Geprek Masboy MSME in Sukarame District, Bandar Lampung, and review them from the perspective of Islamic Economic Law and positive law in Indonesia. The training period is often used by business actors to provide sub-standard compensation without transparent contracts. The research method used is qualitative with descriptive-analytical field research. Primary data were obtained through observation and interviews with owners and employees, while secondary data included labor regulations and fiqh muamalah literature. The results showed that the wage practice at Ayam Geprek Masboy was carried out based on unspecified oral contracts, where the wages provided were below the City Minimum Wage (UMK) standards. This is not only a violation of Article 60 of Law No. 13 of 2003 concerning Labor, but also contradicts the principles of Islamic Economic Law because it contains elements of gharar (uncertainty) in the contract and ignores the value of justice ('adl). This research recommends the need for reconstruction of work contracts into written ones and adjustment of decent wages to realize worker welfare and business blessings.
Profit-Sharing Practices in Catfish Farming: An Islamic Economic Law Analysis in South Sumatra Indonesia Silvia Ayu Awalia; Relit Nur Edi; Juhratul Khulwah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v10i2.22240

Abstract

This study analyzes profit-sharing practices in catfish farming in Srikaton Village, Buay Madang Timur District, East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra, from the perspective of Islamic economic law. The main objective of this research is to examine the conformity of existing profit-sharing mechanisms with the principles of mudharabah as regulated in Islamic jurisprudence and sharia economic regulations. This research employs a qualitative field research approach using participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. Data were collected from key informants consisting of capital owners, pond managers, and religious figures, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that profit-sharing practices in catfish farming are generally based on verbal agreements without written contracts, resulting in unclear contractual terms, limited cost transparency, and unilateral changes in profit-sharing ratios at the end of the production cycle. These practices do not fully comply with the fundamental principles of mudharabah, particularly contractual clarity, transparency (al-shafāfiyyah), and justice (al-‘adl). Changes in profit-sharing ratios without prior mutual consent potentially lead to injustice and undermine trust between the contracting parties. This study contributes to Islamic economic law by providing empirical evidence from the fisheries sector and highlighting the importance of formalized mudharabah contracts in rural economic activities. It recommends the implementation of written agreements, full cost transparency, and periodic review mechanisms to ensure fairness, legal certainty, and the sustainability of profit-sharing partnerships in accordance with sharia principles.Keywords: profit-sharing; catfish farming; Islamic economic law; mudharabah; transparency
Implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning cassava governance and downstream from the perspective of Siyasah Tanfidziyah Agung Romadon; Relit Nur Edi; Iip Nuruul Topani
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2026): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2026
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v12i2.2529

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstream and review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The article regulates the obligation of local governments to supervise the purchase or receipt of cassava stalls in order to create an orderly, fair, and protective trading system for farmers. This research uses a qualitative method. Data was obtained through interviews, observations, and documentation involving village heads, cassava stalls, and farmers in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. The data was analyzed descriptively by linking the field findings with the provisions of laws and regulations and the theory of Siyasah Tanfidziyah.The results of the study showed that the implementation of Article 17 Paragraph (1) had not been running optimally. Supervision of business licensing, weighing marks, cassava quality, and trade systems still faces various obstacles, such as lack of coordination between agencies, limited field supervision, low awareness of business actors on business legality, and weak enforcement of sanctions for violations. This condition has led to the discovery of stalls operating without permits, a lack of transparency in transactions, and potential losses for farmers. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of trust, justice, maslahah, hisbah, and tanfidz al-ahkam because supervision and enforcement of rules have not been carried out optimally. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve coordination between agencies, continuous socialization, and stricter law enforcement so that the goals of cassava governance and downstream can be realized effectively and provide benefits to the community.
Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Nabilla Marlianti; Relit Nur Edi; Alan Yati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v12i1.20116

Abstract

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah, ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, ‘adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN SUAMI ISTRI MUALAF MENUJU KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM : (Studi Kasus Desa Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong) Tiara Indina; Relit Nur Edi; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan suami istri mualaf menuju keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam di Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA, pasangan mualaf, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan KUA meliputi bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, konsultasi keluarga, dan pendampingan keagamaan. Pembinaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman agama pasangan mualaf, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu keterbatasan pemahaman agama pasangan mualaf, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, upaya pembinaan yang dilakukan KUA merupakan bagian dari pembentukan keluarga sakinah melalui penguatan pemahaman dan praktik nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.
Co-Authors Aan Suhendri Abdul Qodir Zaelani Abidin Latua Abidin Latua Agung Romadon Agus Setiawan Ahmad Boby Ghifari Cahyana AHMAD BURHANUDDIN Ahmad Dani Ahmad Fauzan Aisah Aisyah Dhini Mulitian Alamsyah Raden Bangsaratu Alan Yati Anis Sofiana Ardian Nurhuda Aris Maisa Awalia, Silvia Ayu Azima Amalia Cahya Alifya Nazwa Davil Oswan, Fakhri Muhammad Destianingsi Destianingsi Dheswita Septia Anggraini Diah Mukminatul Hasimi Diah Mukminatul Hasimi Dinisa, Daffa Ul-Haq Dwi Rozalia Eko Hidayat Erike Anggraeni Erlina Erlina Erlina Erlina Faisal Faisal Fathul Fathul Muin Fathul Mu’in Ferdy Kurniansyah Fikri, Arif Furqon Ahmad Fauzi Gandhi Liyorba Indra Guntur Cahaya Kesuma Helma Maraliza Helma Maraliza Hendriyadi Hervin Yoki Pradikta Hesti Ratna Murni Idrus Alghiffary Iip Nuruul Topani Ikhwan Fikri Irwan Lesmana Isharyanto Isharyanto Juhratul Khulwah Khavid Normasyhuri Khulwah, Juhratul Liky Faizal M. Anwar Nawawi M. Iqbal Riansyah Iqbal Maskana Qurrota Ayyun Mu'in, Fathul Muhammad Akbar Hidayatullah Muhammad Alif Gibralthar Muhammad Jayus Muhammad Panji Hidayat Muhammad Ravi Al-Muntashir Muslim Muslim Muslim Muslim Nabilla Marlianti Nita Oktaviani Normasyhuri, Khavid Nur Rahmah Nur Rahmah Nurasari Nurasari Pramudya Wisesha Putra, Muhammad Haidir Syah Putri Novita Sari Ramadan Rifandy Ritonga Rita Zahara Rita Zahara, Rita Rizki Erlangga Rudi Santoso Rudi Santoso Rudi Santoso, Rudi Sahara, Hertina Said, Syakirah Apriliahana Sari, Sindi Novita Sa’ad Ibrahim Khodr, Tamer Silvia Ayu Awalia Sisca Novalia Sofie Mutiara Rahmadona SUAIDAH Sulastri Sulastri Susi Nur Kholidah Susi Nur Kholidah Susiadi Susiadi AS, Susiadi Tamer Sa’ad Ibrahim Khodr Tiara Indina Triono Triono Umi Hijriyah Vega, Nadia Ratu Pratiwi Vita Aprilia Yusika Sumanto