Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cepalo JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Corruptio Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Administrative and Environmental Law Review Pancasila and Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCLS Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Sumbangsih Indonesian Journal of Criminal Law Studies Justice Legislation and Crime Journal Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Maya Shafira
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu M. Alfin Ibnu Raihan; Firganefi; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dilakukan secara terpisah karena masing-masing pelaku diklasifikasikan sebagai pelaku utama yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosfis, dan sosiologis
Penerapan Primum Remedium Terhadap Pelaku Eksploitasi Benih Bening Lobster Secara Ilegal Dean Ezekiel Surbakti; Erna Dewi; Maya Shafira; Muhammad Farid; Siti Azizah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y3z78c57

Abstract

Illegal exploitation of clear lobster seeds (BBL) is a form of fisheries crime that has an impact on the sustainability of marine resources and causes economic losses for the state. The high demand for the international market and the economic value of BBL encourage the rampant practice of illegal trade carried out in an organized manner. This study aims to analyze legal arrangements related to the management and protection of clear lobster seeds, examine the modus operandi of perpetrators of illegal exploitation of BBL, and analyze the application of the principle of primum remedium in court decisions related to these criminal acts. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Tanjung Karang District Court Decision Number 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk and the Pacitan District Court Decision Number 34/Pid.Sus/2025/PN Pct. The results of the study show that Indonesia already has a strong legal basis in the management and protection of BBL, both through international legal instruments and national regulations. The modus operandi of BBL exploitation is carried out systematically through the stages of illegal collection, packaging, transportation, and distribution involving an organized network. The application of the principle of primum remedium can be seen through the use of criminal law as the main instrument in overcoming fisheries crimes. However, law enforcement still tends to target lower-level perpetrators and is not optimal in dismantling intellectual actors or the main controllers of illegal networks. Therefore, a more integrated law enforcement policy is needed so that the application of the primum remedium principle can be effective in protecting fishery resources and maintaining the sustainability of Indonesia's marine ecosystem.
Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dengan Kekerasan Indah Octavia; Maya Shafira; Muhammad Farid; Rini Fathonah; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7753

Abstract

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya membahayakan keselamatan fisik dan psikologis individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan, rasa takut, serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut dapat merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan harus dilakukan secara cermat dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya mencakup aspek pembalasan semata, tetapi juga meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan, pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan hukum normatif. Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku dan mencerminkan asas kepastian hukum. Selain itu, pidana tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum selanjutnya.
Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Siti Azizah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Tindak Pidana Peradilan Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Auliya Bestgati; Maroni M; Maya Shafira; Deni Achmad; Mamanda Syahputra Ginting
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18269053

Abstract

The legal profession enjoys immunity in performing defense duties; however, in practice this immunity often conflicts with the offense of contempt of court. This study aims to analyze the new paradigm of criminal liability for advocates following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP Nasional) and to examine the limits of professional protection for advocates. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that Article 281 of the National Criminal Code provides clearer and more explicit regulation of offenses against judicial proceedings compared to the previous Criminal Code. Although Article 16 of the Advocate Law guarantees legal protection, acts of misbehaving in court committed in bad faith may still give rise to criminal liability. A case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 521/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst confirms that professional immunity does not apply to conduct that constitutes a pure criminal offense and undermines the dignity of the court. This study concludes that the National Criminal Code clarifies the boundary between legitimate advocacy and contempt of court, requiring advocates to balance client defense with respect for the authority of the judiciary
Penerapan Scientific Crime Investigation dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan Ulia Tirafike Arbalen; Maya Shafira; Muhammad Farid; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18367164

Abstract

This study analyzes the application of the Scientific Crime Investigation (SCI) method in the investigation of murder cases at the investigation level as per Decision Number 425/Pid.B/2024/PN Mgl. This case faced obstacles due to the lack of witnesses and evidence, making conventional investigations difficult. The research method used a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data was obtained through literature studies and interviews with investigators and lecturers, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of SCI is carried out through three main areas, namely identification, forensic medicine, and forensic laboratories. Forensic medicine through visum et repertum and forensic laboratories through DNA testing have significant revelatory power in connecting the perpetrator with the victim. However, the application of SCI still faces obstacles in the form of limited forensic facilities, a lack of human resources, weak coordination between agencies, and low public awareness in preserving crime scenes.
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Bentuk Formulasi Pemidanaan Muhammad Hidayatullah; Maya Shafira; Deni Achmad; Eka Deviani; Refi Meidiantama
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8056

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk economic crime yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pemidanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pemidanaan.
Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung) Muhammad Husin Hatang; Diah Gustiniati; Sri Riski; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8619

Abstract

Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika yang serius, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara 4,11 juta penduduk pada tahun 2025. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan double track system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Lampung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi proses pendaftaran, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, klasifikasi tingkat keparahan, hingga rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat, baik internal (stigma/labeling masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor individu) maupun eksternal (tumpang tindih regulasi, perbedaan persepsi aparat penegak hukum, hambatan barang bukti, dan keterlibatan jaringan narkotika). Kesimpulannya, sinkronisasi regulasi, perubahan paradigma penegakan hukum, penambahan fasilitas, dan edukasi masyarakat diperlukan agar rehabilitasi berjalan sesuai asas keadilan, pengayoman, dan kemanusiaan.
Co-Authors Adam Khafi Ferdinand Afifah Maharani Agnesia Mutiara Sani Ahmad Irzal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Andre Arya Pratama Andre Arya Pratama Angga Zalayeta Auliya Bestgati Daffa Ladro Kusworo Damanhuri Warganegara Dean Ezekiel Surbakti Deni Achmad Deni Achmad Deni Achmad Dewi Septiana Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Eddy Rifai Eka Deviani Eko Rahardjo Eko Rahardjo Elfa murdiana Emilia Susanti Erna Dewi Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Haya Anastasya Azra Haya Anastasya Azra Heni Siswanto Indah Octavia Kayla Azzahra M. Alfin Ibnu Raihan M. Zidan Ardana Maghfira Nur Khaliza Fauzi Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maroni M Maroni Maroni Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Meizano Ardhi Muhammad Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Hidayatullah Muhammad Husin Hatang Nenny Dwi Ariani Nikmah Rosidah Ninin Ernawati Nunung Rodliyah Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom Refi Meidiantama Rehulina Tarigan Rendie Meita Sarie Putri Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rochmat Mushowwir Salman Ade Chandra Shofriya Qonitatin Abidah Silviani, Ninne Zahara Siti Azizah Siti Azizah Siti Nurlaila Sri Riski Sunarto DM Sunarto Sunarto Sunarto Sunarto Ulia Tirafike Arbalen