Claim Missing Document
Check
Articles

Harmonization of International Instruments and National Regulations for the Protection of Indonesian Migrant Workers: Achieving Global Compliance and Comprehensive Protection Sri Mulyani; Dikha Anugrah
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The cross-border mobility of Indonesian labor has become a global phenomenon that significantly contributes to the national foreign exchange, yet simultaneously poses a substantial risk of human rights violations in the absence of adequate legal protection. This article examines the disharmony between international legal instruments and national regulations in the context of protecting Indonesian migrant workers. Utilizing a normative juridical approach and qualitative method, the study finds that Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI Law) is not fully aligned with the principles enshrined in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) and other relevant international conventions. Such inconsistencies not only weaken legal protection at all stages of the migration cycle but also give rise to serious legal implications for the State as the guarantor of its citizens' rights. This research recommends legal harmonization strategies and institutional strengthening to ensure comprehensive and equitable fulfillment of migrant workers' rights.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Anugrah, Dikha; Royvaldo
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46261

Abstract

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Armila, Armila
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9370

Abstract

 The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Prinsip Hifz Al-Mal dalam Tanggung Jawab atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays Anugrah, Dikha; Yoga Nugraha, Enggun
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i2.372

Abstract

This paper aims to analyze airline liability for flight delays from the perspective of Islamic law, particularly through the principle of hifz al-mal as a form of protection for passengers’ economic rights. The study employs a descriptive method with a qualitative approach using library research. Within the framework of an ijarah contract, airlines are obligated to fulfill services as agreed, including punctuality. Delays that result in financial losses necessitate compensation, both under positive law and Islamic principles. The hifz al-mal principle emphasizes the importance of safeguarding financial rights against unjust harm. Therefore, compensation such as ticket refunds, accommodation, or other remedies must be provided proportionally and fairly. This study shows that applying Islamic legal principles can strengthen justice in contractual relations between airlines and passengers.
Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibinuang Anugrah, Dikha; Lintang Dialog, Bias
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i3.166

Abstract

Perkembangan perdagangan digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan sistem transaksi elektronik atau e-commerce. Namun, mayoritas pelaku UMKM di Desa Cibinuang masih menghadapi kendala serius dalam hal literasi hukum digital, seperti pemahaman tentang kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan legalitas usaha daring. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui edukasi perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce agar mereka dapat menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Metode yang digunakan berupa pelatihan literasi hukum, workshop penyusunan dokumen legal, serta klinik hukum individual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital peserta, ditandai dengan hasil post-test yang lebih tinggi, serta kemampuan menyusun dan menerapkan dokumen transaksi legal seperti invoice, kontrak jual beli, dan kebijakan retur. Selain itu, beberapa UMKM mulai mengurus legalitas formal dan aktif menggunakan marketplace dengan sistem transaksi yang lebih tertata. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum praktis terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum UMKM di era digital. Temuan ini juga merekomendasikan pentingnya integrasi antara literasi digital dan pembinaan hukum sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Rohman Adzkari, Feby Agung Gumelar Agustian Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Ahmad Faizal Adha Ahmad Rayhan Akbar, Salman Faizal Nur Akhamddhian, Suwari Alfi, Muhamad Amelia, Dhita Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anthon Fathanudien Aqila, Marsa Nabil Arifton, Arifton Armila Armila Az-Zahra, Kayla Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Dewi Lestari Diding Rahmat Eman Suparman Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fadilah, Harlan Fathan Arya Wijaya Kusumah Fathanudien Anthon Fathanudien, Anthon Fauji, Ade Fernanda, Adam Banyu Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gustianitami, Azmy Sabila Haq, Muhammad Aqil Dhiaul Harjadi, Dikdik Hasanudin, Maulana Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Jejen Hendar Juliaanti, Amelya Kurniasih, Esy Kurniawan, Aszhari Kurniawati, Imelda Lintang Dialog, Bias Mardiani, Teti Maulana, Rivan Moza Dela Fudika, Moza Dela Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Hatta Nabila, Dila Nandi Nandi, Nandi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nnawulezi, Uche Nona Rizki Nusantara Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Nugraha, Enggun Yoga Nur, Devy Feronika Nurbayiti, Anita Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Pratiwi, Chika Nadia Priatama, Reska Bayu Ramliki Ridwan, Inayatilah Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rina Susanti Roni Nursyamsu Royvaldo Ruben Simanjorang Salsabila, Adilah Salsabila, Dyska Callista Sari, Yuliana Indah Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Selawah, Widya Agustiana Siti Fauziah, Risa Sri Mulyani Sri Mulyani Suci Rahmatwati Sulastri, Meti Sumawijaya, Ardi Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Suwari Akmaddhian Tarmedi, Emed Teten Tendiyanto Teti Mardiani Trimelawati, Reni WEISHAGUNA WEISHAGUNA Wina Puspasari Yani Andriyani Yoga Nugraha, Enggun Yudistira, Dony Zetira Utami