Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.191
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Akta Yudisia Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Risalah Hukum ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Journal of Innovation and Sustainable Empowerment IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Justicia Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dikha Anugrah
Universitas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Harmonization of International Instruments and National Regulations for the Protection of Indonesian Migrant Workers: Achieving Global Compliance and Comprehensive Protection Sri Mulyani; Dikha Anugrah
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The cross-border mobility of Indonesian labor has become a global phenomenon that significantly contributes to the national foreign exchange, yet simultaneously poses a substantial risk of human rights violations in the absence of adequate legal protection. This article examines the disharmony between international legal instruments and national regulations in the context of protecting Indonesian migrant workers. Utilizing a normative juridical approach and qualitative method, the study finds that Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI Law) is not fully aligned with the principles enshrined in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) and other relevant international conventions. Such inconsistencies not only weaken legal protection at all stages of the migration cycle but also give rise to serious legal implications for the State as the guarantor of its citizens' rights. This research recommends legal harmonization strategies and institutional strengthening to ensure comprehensive and equitable fulfillment of migrant workers' rights.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Anugrah, Dikha; Royvaldo
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46261

Abstract

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Armila, Armila
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9370

Abstract

 The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Prinsip Hifz Al-Mal dalam Tanggung Jawab atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays Anugrah, Dikha; Yoga Nugraha, Enggun
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i2.372

Abstract

This paper aims to analyze airline liability for flight delays from the perspective of Islamic law, particularly through the principle of hifz al-mal as a form of protection for passengers’ economic rights. The study employs a descriptive method with a qualitative approach using library research. Within the framework of an ijarah contract, airlines are obligated to fulfill services as agreed, including punctuality. Delays that result in financial losses necessitate compensation, both under positive law and Islamic principles. The hifz al-mal principle emphasizes the importance of safeguarding financial rights against unjust harm. Therefore, compensation such as ticket refunds, accommodation, or other remedies must be provided proportionally and fairly. This study shows that applying Islamic legal principles can strengthen justice in contractual relations between airlines and passengers.
Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibinuang Bias Lintang Dialog; Dikha Anugrah
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i3.166

Abstract

Perkembangan perdagangan digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan sistem transaksi elektronik atau e-commerce. Namun, mayoritas pelaku UMKM di Desa Cibinuang masih menghadapi kendala serius dalam hal literasi hukum digital, seperti pemahaman tentang kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan legalitas usaha daring. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui edukasi perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce agar mereka dapat menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Metode yang digunakan berupa pelatihan literasi hukum, workshop penyusunan dokumen legal, serta klinik hukum individual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital peserta, ditandai dengan hasil post-test yang lebih tinggi, serta kemampuan menyusun dan menerapkan dokumen transaksi legal seperti invoice, kontrak jual beli, dan kebijakan retur. Selain itu, beberapa UMKM mulai mengurus legalitas formal dan aktif menggunakan marketplace dengan sistem transaksi yang lebih tertata. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum praktis terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum UMKM di era digital. Temuan ini juga merekomendasikan pentingnya integrasi antara literasi digital dan pembinaan hukum sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online Fitria Sari, Cucun Cundaya; Ira Ghina Salsabila; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah
Jurnal Risalah Hukum Vol 21 No 2 (2025): Volume 21, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v21.i2.1912

Abstract

ABSTRACT The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the most common negative impacts is sexual violence, targeting women and children as the primary victims. The Women and Children Protection Unit plays a crucial role in the rehabilitation process for victims of sexual violence. The purpose of this study was to determine how the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the Women and Children Protection Unit's authority is implemented in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The research method used was an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the Indonesian National Police. In exercising its authority, the Women and Children Protection Unit of the Kuningan and Cirebon Police Departments coordinates with relevant agencies involved in the protection of women and children. However, victim rehabilitation remains hampered by challenges such as limited facilities, public stigma, and minimal reporting, particularly in online-based cases. Therefore, strengthening technical regulations specifically governing procedures for handling online-based sexual violence is necessary, particularly regarding digital evidence and guaranteeing victims' rights. Local governments should also provide rehabilitation infrastructure, such as safe houses, child psychological services, and PPA Unit officers specifically trained to handle online-based sexual violence. They should also improve legal and digital literacy through legal education in schools and public campaigns to ensure victims are not afraid to report and to ensure the public understands the risks of digital interactions.   ABSTRAK Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menyasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, namun rehabilitasi korban masih terkendala, seperti fasilitas yang terbatas, stigma masyarakat, dan minimnya pelaporan, terutama pada kasus berbasis online. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online, terutama dalam hal pembuktian digital dan jaminan hak korban, serta pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur rehabilitasi, seperti rumah aman, layanan psikologis anak, serta petugas Unit PPA yang terlatih khusus menangani kekerasan seksual berbasis media online, meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui pendidikan hukum di sekolah dan kampanye publik agar korban tidak takut melapor dan masyarakat memahami risiko interaksi digital.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Winduherang, Kuningan Abi Wisnu Rahmatullah; Fauzan Alkautsar; Heri Ramdani; Indah Tri Utami; Karolina Maulida; M Hanifan Bagus P; Susi Anjas Astuti; Akhmaddhian, Suwari; Iman Jalaludin Rifai; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.8505

Abstract

Teenagers are thefuture generation of a nation whose mindset and social association must be protected and guided. They can threaten the futureof a nation when they are not well directed anymore. Nowadays, teenagers are threatened by drug abuse, ana ddictivething which influences immune system, emotion, mindset, and reason. Teenage drug a busers could be increased in annually, there foreanunder standing of what lies behind it is needed. One of several factors believed to be the background of druga bused by teen agersisp sychological well-being. Based on these problems, legal guidance and legal counseling among adoescents need to be carried out sothatado lescents can better understand and have deterrence against drugs. The approach method used in this dedication activity to the community is in the form of legal counseling about preventing drug abuse and a participatory approach, meaning that participants are required to be active in participating throughout the activity.
Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda di Desa Sindangagung, Kuningan Pina, Pina; Nur Aisyah Sintawati; Ega Fahril Fadilah; Mochamad Riski Maulana; Fajar Octavian Nugraha; Roehan Akbar; Suwari Akhmaddhian; Iman Jalaludin Rifai; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.8518

Abstract

In carrying out legal awareness within the community itself, legal counseling is very necessary in order to achieve high legal awareness in society. Such counseling must be strengthened, so that every member of the community is aware of and lives up to their rights and obligations as citizens in the framework of law enforcement, justice and the protection of human dignity. This legal counseling aims to implement student learning outcomes in the world of lectures and increase understanding of their studies so that they can be applied or disseminated to the public through legal counseling. The first stage is the preparatory stage. At this stage, lecturers and students have prepared materials related to narcotics and legal aid.The next second stage is the stage of implementing material delivery activities to the community as a form of counseling. At this stage the lecturer provides legal aid material and students will provide material about the dangers of drugs. The last third stage is a question and answer session about the material presented by the resource persons. Counseling efforts in Sindangagung Village, Sindangagung District, Kuningan Regency which were carried out on February 8, 2023. This agenda was carried out as an effort to provide understanding to the community and village officials about the increasingly widespread dangers of drugs and legal assistance for people who need the services available at the Faculty. Kuningan Law University, namely the Center for Consultation and Legal Aid for PKBH.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Pasayangan Rita Kurnia; Elsa Nurridha Indryati; Berlian Mahadewi; Furqon Yohana Alfiansyah; Nurul Misbah; Muhammad Fakhri; Iman Jalaludin Rifai; Bias Lintang Dialog; Dikha Anugrah
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.9440

Abstract

Rural communities are vulnerable to narcotics abuse, because a lack of understanding of the dangers of narcotics makes them easily influenced by narcotics dealers. The population in Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency is quite large, consisting of 11 RTs. There are also many people who do not know about legal Assistance, on average they are still confused about how and where they can seek legal assistance in the event of a criminal case, especially legal Assistance for underprivileged people. To anticipate that people are not involved in narcotics abuse, legal counseling is needed, especially in preventing narcotics crime and secondly legal assistance. Problems with lack of understanding such as the Narcotics Law, forms of narcotics prevention, and procedures for seeking legal assistance. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the community. As for the stages of implementing community partnership program activities with preparation, implementation of activities, evaluation and reporting. Community service activities in the form of outreach and legal counseling received a very positive response from the participants. The emergence of an understanding of the people of Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, especially being able to understand the dangers of narcotics abuse, being able to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics, and Legal Assistance Procedures for Underprivileged Communities.
Perlindungan Hukum Musisi atas Hak Cipta dalam Royalti Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Willy Setiaza Permana; Anugrah, Dikha; Bias Lintang Dialog
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i02.11512

Abstract

The growth of the music industry in Indonesia has led to disputes over works within the industry. This study aims to examine the regulation of royalties on music copyrights and the legal protection for musicians regarding copyright in royalty payments based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a descriptive-analytical approach with a juridical-normative method, involving literature studies and field studies. Data collection techniques include primary and secondary data sources, with literature studies serving as the primary tool for gathering information related to the research topic. The findings indicate that musicians holding copyright to their songs are not yet fully protected under the law, particularly concerning economic and moral rights, despite the existence of Government Regulation Number 56 of 2021. Preventive legal protection efforts include copyright registration, Law Number 28 of 2014, and the role of Collective Management Organizations. Copyright registration serves as concrete legal evidence in disputes. Repressive legal protection through the Commercial Court is regulated under the Copyright Law as a means of safeguarding musicians' exclusive rights, ensuring economic rights, and upholding human rights.
Co-Authors Abdul Rohman Abi Wisnu Rahmatullah Adzkari, Feby Agung Gumelar Agustian Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Ahmad Faizal Adha Ahmad Rayhan Akbar, Salman Faizal Nur Akhamddhian, Suwari Alfi, Muhamad Amelia, Dhita Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anthon Fathanudien Aqila, Marsa Nabil Arifton, Arifton Az-Zahra, Kayla Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Beben Muhammad Bachtiar Berlian Mahadewi Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Dewi Lestari Diding Rahmat Ega Fahril Fadilah Elsa Nurridha Indryati Eman Suparman Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fadilah, Harlan Fajar Octavian Nugraha Fathan Arya Wijaya Kusumah Fathanudien Anthon Fathanudien, Anthon Fauji, Ade Fauzan Alkautsar Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Furqon Yohana Alfiansyah Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gustianitami, Azmy Sabila Haq, Muhammad Aqil Dhiaul Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hasanudin, Maulana Heri Ramdani Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Indah Tri Utami Ira Ghina Salsabila Jejen Hendar Juliaanti, Amelya Karolina Maulida Kurniasih, Esy Kurniawan, Aszhari Kurniawati, Imelda Lintang Dialog, Bias M Hanifan Bagus P Mardiani, Teti Maulana, Rivan Mega Fatimah Rosana Mochamad Riski Maulana Moza Dela Fudika, Moza Dela Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Fakhri Muhammad Hatta Nabila, Dila Nandi Nandi, Nandi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nnawulezi, Uche Nona Rizki Nusantara Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Nugraha, Enggun Yoga Nur Aisyah Sintawati Nur, Devy Feronika Nurbayiti, Anita Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Nurul Misbah Pina, Pina Pratiwi, Chika Nadia Priatama, Reska Bayu Ramliki Ridwan, Inayatilah Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rina Susanti Rita Kurnia Roehan Akbar Roni Nursyamsu Royvaldo Ruben Simanjorang Salsabila, Adilah Salsabila, Dyska Callista Sari, Yuliana Indah Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Selawah, Widya Agustiana Siti Fauziah, Risa Sri Mulyani Sri Mulyani Suci Rahmatwati Sulastri, Meti Sumawijaya, Ardi Sundari, Pipi Supartono, Toto Susi Anjas Astuti Suwari Akhmaddhian Suwari Akmaddhian Tarmedi, Emed Teten Tendiyanto Teti Mardiani Trimelawati, Reni Wawan Setiawan WEISHAGUNA WEISHAGUNA Willy Setiaza Permana Wina Puspasari Yani Andriyani Yoga Nugraha, Enggun Yudistira, Dony Zetira Utami