Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Akta Yudisia Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Risalah Hukum ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Journal of Innovation and Sustainable Empowerment IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Justicia Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Letterlijk
Dikha Anugrah
Universitas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Anugrah, Dikha; Royvaldo
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46261

Abstract

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Armila, Armila
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9370

Abstract

 The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Prinsip Hifz Al-Mal dalam Tanggung Jawab atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays Anugrah, Dikha; Yoga Nugraha, Enggun
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i2.372

Abstract

This paper aims to analyze airline liability for flight delays from the perspective of Islamic law, particularly through the principle of hifz al-mal as a form of protection for passengers’ economic rights. The study employs a descriptive method with a qualitative approach using library research. Within the framework of an ijarah contract, airlines are obligated to fulfill services as agreed, including punctuality. Delays that result in financial losses necessitate compensation, both under positive law and Islamic principles. The hifz al-mal principle emphasizes the importance of safeguarding financial rights against unjust harm. Therefore, compensation such as ticket refunds, accommodation, or other remedies must be provided proportionally and fairly. This study shows that applying Islamic legal principles can strengthen justice in contractual relations between airlines and passengers.
Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibinuang Bias Lintang Dialog; Dikha Anugrah
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i3.166

Abstract

Perkembangan perdagangan digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan sistem transaksi elektronik atau e-commerce. Namun, mayoritas pelaku UMKM di Desa Cibinuang masih menghadapi kendala serius dalam hal literasi hukum digital, seperti pemahaman tentang kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan legalitas usaha daring. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui edukasi perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce agar mereka dapat menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Metode yang digunakan berupa pelatihan literasi hukum, workshop penyusunan dokumen legal, serta klinik hukum individual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital peserta, ditandai dengan hasil post-test yang lebih tinggi, serta kemampuan menyusun dan menerapkan dokumen transaksi legal seperti invoice, kontrak jual beli, dan kebijakan retur. Selain itu, beberapa UMKM mulai mengurus legalitas formal dan aktif menggunakan marketplace dengan sistem transaksi yang lebih tertata. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum praktis terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum UMKM di era digital. Temuan ini juga merekomendasikan pentingnya integrasi antara literasi digital dan pembinaan hukum sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online Fitria Sari, Cucun Cundaya; Ira Ghina Salsabila; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah
Jurnal Risalah Hukum Vol 21 No 2 (2025): Volume 21, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v21.i2.1912

Abstract

ABSTRACT The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the most common negative impacts is sexual violence, targeting women and children as the primary victims. The Women and Children Protection Unit plays a crucial role in the rehabilitation process for victims of sexual violence. The purpose of this study was to determine how the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the Women and Children Protection Unit's authority is implemented in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The research method used was an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the Women and Children Protection Unit's authority is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the Indonesian National Police. In exercising its authority, the Women and Children Protection Unit of the Kuningan and Cirebon Police Departments coordinates with relevant agencies involved in the protection of women and children. However, victim rehabilitation remains hampered by challenges such as limited facilities, public stigma, and minimal reporting, particularly in online-based cases. Therefore, strengthening technical regulations specifically governing procedures for handling online-based sexual violence is necessary, particularly regarding digital evidence and guaranteeing victims' rights. Local governments should also provide rehabilitation infrastructure, such as safe houses, child psychological services, and PPA Unit officers specifically trained to handle online-based sexual violence. They should also improve legal and digital literacy through legal education in schools and public campaigns to ensure victims are not afraid to report and to ensure the public understands the risks of digital interactions.   ABSTRAK Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menyasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, namun rehabilitasi korban masih terkendala, seperti fasilitas yang terbatas, stigma masyarakat, dan minimnya pelaporan, terutama pada kasus berbasis online. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online, terutama dalam hal pembuktian digital dan jaminan hak korban, serta pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur rehabilitasi, seperti rumah aman, layanan psikologis anak, serta petugas Unit PPA yang terlatih khusus menangani kekerasan seksual berbasis media online, meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui pendidikan hukum di sekolah dan kampanye publik agar korban tidak takut melapor dan masyarakat memahami risiko interaksi digital.
The effectiveness of post-mining land rehabilitation policy in realizing environmental sustainability: Lessons from Sukageuri View, Kuningan, West Java Akhmaddhian, Suwari; Supartono, Toto; Anugrah, Dikha; Hidayat, Sarip; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Setiawan, Wawan
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 11 No. 1 (2023)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2023.111.5059

Abstract

The effective management of natural resources is critical in achieving environmental sustainability, and it requires a careful balance of ecological and economic interests. Therefore, this study analyzed the effectiveness of village government policy in managing post-mining land for environmental sustainability using a non-doctrinal legal approach. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data came from regulations, scientific journals, and papers related to post-mining land rehabilitation governance. The study was conducted in Sukageuri View, Kuningan Regency. The study found that the policy implemented by the Cisantana Village Government in managing post-mining land through the establishment of the Village-Owned Enterprise (VOE) in 2016 has been effective. The area, formerly known as Sukageuri View, is home to various flora and fauna species, with several businesses operating and over 114,000 visitors engaging in social activities in 2022. Additionally, the site has contributed to the village's original income and supported the work program of the Cisantana Village Government. In conclusion, the policy implemented by the Cisantana Village Government effectively balances ecological, social, and economic factors, meeting the criteria for environmental sustainability.
Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia Dikha Anugrah; Bias Lintang Dialog; Risa Siti Fauziah; Haris Budiman
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14202

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru, termasuk program afiliasi yang mempertemukan afiliator sebagai pihak ketiga dengan konsumen melalui promosi produk. Namun, hubungan hukum antara afiliator dan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada masih menyisakan persoalan perlindungan hukum, terutama dalam aspek kejelasan hak atas komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian afiliasi dalam e-commerce dan menelaah sejauh mana regulasi dan implementasinya melindungi hak-hak afiliator. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan afiliator aktif dari berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian afiliasi bersifat sepihak (adhesi) dan tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap afiliator, khususnya dalam hal transparansi komisi dan akses penyelesaian sengketa. Sementara regulasi seperti UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 telah mengatur e-commerce secara umum, namun belum secara khusus mengakomodasi posisi hukum afiliator. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi kebijakan khusus, berupa penguatan norma kontraktual dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan setara bagi afiliator di ranah digital. Kata Kunci: Afiliator, E-commerce, Hukum kontrak elektronik, Perlindungan hukum, Sengketa Legal Protection Inequality for Affiliates on E-Commerce Platforms in Indonesia ABSTRACT The evolution of digital technology has significantly impacted trade dynamics in Indonesia, notably through the emergence of e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. These platforms promote affiliate programs, enabling individuals to earn commissions by marketing products online. However, the contractual relationship between affiliates and platforms is often imbalanced, with standard-form electronic agreements that offer limited protection to affiliates, particularly in terms of commission rights and dispute resolution mechanisms. This research seeks to examine how affiliate agreements are structured in Indonesian e-commerce platforms and how they affect the legal protection of affiliates. Furthermore, it explores policy formulations aimed at strengthening both normative and practical aspects of affiliate protection. Utilizing a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study reveals a lack of legal safeguards and clarity for affiliates, exacerbated by unilateral policy changes and weak bargaining positions. The study concludes with recommendations for regulatory improvement, including more transparent contractual terms and dispute mechanisms to ensure justice, equity, and legal certainty for affiliates in the digital economy. Keywords: Affiliate Agreement, Commission, Consumer Protection, Dispute Resolution, E-Commerce
Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Perspektif Hukum Perikatan Dikha Anugrah; Enggun Yoga Nugraha; Bisma Bintang Pradipta
Letterlijk Vol 3 No 1 (2026): Pactum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the culinary business sector in Indonesia has encouraged the increasing establishment of business partnerships among entrepreneurs, including capital investment, business management, and trademark utilization. Such partnerships create legal relationships based on civil agreements, making legal protection essential to ensure legal certainty for the parties involved. However, in practice, culinary business partnership agreements are often made in a simple manner and rely solely on mutual trust, creating the potential for disputes in the future. This study aims to analyze the legal protection afforded to the parties in culinary business partnership agreements from the perspective of the law of obligations, as well as the dispute resolution mechanisms arising from the implementation of such agreements. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research of primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection is provided through the fulfillment of the legal requirements for a valid agreement, the application of the principles of freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith, as well as the regulation of contractual obligations and the legal consequences of breach of contract as stipulated in the Indonesian Civil Code. Disputes may be resolved through non-litigation mechanisms or litigation to ensure legal certainty and legal protection for the parties.
Status Hukum dan Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Nidha Raihani Aulia; Dikha Anugrah; Yayan Hadiyanto
Letterlijk Vol 3 No 1 (2026): Pactum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) remains a common phenomenon in Indonesia as it is considered valid under religious law but is not officially recorded in accordance with national legal requirements. This condition raises legal issues, particularly regarding the legal status and civil rights of children born from such marriages. This study aims to examine the legal regulation concerning the status of children born from unregistered marriages and to analyze the legal protection of their civil rights within the framework of Indonesian positive law. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the absence of marriage registration weakens legal certainty regarding the child's administrative status and may hinder the fulfillment of civil rights, including legal recognition of the biological father, identity rights, inheritance rights, and access to public services. Nevertheless, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has strengthened legal protection by recognizing the possibility of a civil legal relationship between a child born outside a registered marriage and the biological father, provided that such relationship can be established through scientific evidence or other legally recognized means. Legal certainty regarding the child's civil rights may further be enhanced through marriage validation (isbat nikah) and the official registration of the marriage in accordance with applicable laws.
Aspek Hukum Customer Dispute Resolution dalam Pengembalian Dana Keterlambatan Penerbangan Berdasarkan Mekanisme Kontrak dan Regulasi Dikha Anugrah; Bias Lintang Dialog; Anthon Fathanudien; Sri Mulyani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2025.v9.i2.p259-278

Abstract

Abstract This study examines the legal aspects of Customer Dispute Resolution (CDR) for refund claims arising from flight delays by framing refunds as a legal consequence of breach of contract under air transportation agreements. The principal legal issues addressed are the conflict between standard airline contractual clauses and the regulatory framework under the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, as well as the binding force of the CDR mechanism in ensuring the fulfilment of consumer rights. This research employs a normative legal methodology, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that refunds constitute a legal entitlement of consumers resulting from the carrier's non-performance, and therefore cannot be treated as a discretionary corporate policy. However, in practice, a normative disharmony persists between contractual provisions and regulatory standards, which weakens consumer protection. Furthermore, the institutional design of CDR lacks sufficient binding and enforceable force, rendering dispute resolution largely dependent on airlines' voluntary compliance. This study underscores the need to harmonize contractual norms with regulatory mandates and to strengthen the binding character of CDR mechanisms to ensure legal certainty and contractual fairness in air transportation agreements.  
Co-Authors Abdul Rohman Adzkari, Feby Agung Gumelar Agustian Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Ahmad Faizal Adha Ahmad Rayhan Akbar, Salman Faizal Nur Akhamddhian, Suwari Alfi, Muhamad Amelia, Dhita Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anthon Fathanudien Anthon Fathanudien Aqila, Marsa Nabil Arifton, Arifton Az-Zahra, Kayla Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Bisma Bintang Pradipta Dewi Lestari Diding Rahmat Eman Suparman Enggun Yoga Nugraha Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fadilah, Harlan Fathan Arya Wijaya Kusumah Fathanudien Anthon Fathanudien, Anthon Fauji, Ade Fernanda, Adam Banyu Fitria Sari, Cucun Cundaya Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gustianitami, Azmy Sabila Haq, Muhammad Aqil Dhiaul Haris Budiman Harjadi, Dikdik Hasanudin, Maulana Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Ira Ghina Salsabila Jejen Hendar Juliaanti, Amelya Kurniasih, Esy Kurniawan, Aszhari Kurniawati, Imelda Lintang Dialog, Bias Mardiani, Teti Maulana, Rivan Mega Fatimah Rosana Moza Dela Fudika, Moza Dela Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Hatta Nabila, Dila Nandi Nandi, Nandi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nidha Raihani Aulia Nnawulezi, Uche Nona Rizki Nusantara Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Novia Andini Nur, Devy Feronika Nurbayiti, Anita Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Pratiwi, Chika Nadia Priatama, Reska Bayu Ramliki Ridwan, Inayatilah Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rina Susanti Risa Siti Fauziah Roni Nursyamsu Royvaldo Ruben Simanjorang Salsabila, Adilah Salsabila, Dyska Callista Sari, Yuliana Indah Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Selawah, Widya Agustiana Sri Mulyani Sri Mulyani Sri Mulyani Suci Rahmatwati Sulastri, Meti Sumawijaya, Ardi Sundari, Pipi Supartono, Toto Suwari Akhmaddhian Suwari Akmaddhian Tarmedi, Emed Teten Tendiyanto Teti Mardiani Trimelawati, Reni Wawan Setiawan WEISHAGUNA WEISHAGUNA Wina Puspasari Yani Andriyani Yayan Hadiyanto Yudistira, Dony Zetira Utami