Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.172
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Akta Yudisia ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property HUKMY : Jurnal Hukum IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Justicia Journal SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dikha Anugrah
Universitas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Responsibilities of Regional Water Supply Companies in Fulfilling Clean Water Needs are Associated with the Limited Liability Company Law Dikha Anugrah; Suwari Akhmaddhian; Indah Maulani Putri
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i2.6809

Abstract

The management of drinking water at the district or city level can take the form of a regional drinking water company (PDAM) and even in some districts or cities, now the regional drinking water company has changed its name to the regional public drinking water company (Perumda Air Drinking). Given the significant importance of the responsibility of the Regional Drinking Water Company (PDAM), the Regional Company must work professionally and efficiently in carrying out its business. The purpose of this research is to examine and examine how the regulation and implementation of the accountability of the Regional Public Water Company in meeting the demand for clean water in Kuningan Regency is related to regional regulations and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research method uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools by means of observation and interviews, qualitative data analysis. The results of the study show that the Regional Water Supply Company in Kuningan Regency has implemented corporate social responsibility to the community in tackling the clean water crisis by providing assistance to fulfill clean water through tanker services as well as providing compensation in the form of cost reductions and providing a means for complaints to the public for services , making efforts to obtain new water sources and guarding and caring for a number of springs in Kuningan Regency carrying out a program of replanting tree species as a source of underground water storage. 
Regulation of Physical Data on Land Destroyed by Natural Disasters Dikha Anugrah; Bias Lintang Dialog; Suwari Akmaddhian; Azmy Sabila Gustianitami
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i2.6144

Abstract

Natural disaster has a multifaceted impact on the environment, the land for instance. The demolition of land boundaries and the loss of legal footing ownership intricate problem surrounding reconstruction. Not to mention the massive losses suffered by citizens as a result of natural disasters that exacerbate the situation. The study employed socio-legal method, referring to library sources such as books, journals, statutory regulations and literature reviews. According to the findings, tangible data on destroyed land caused by natural disaster is fairly organized. Furthermore, the legal position of land rights affected by an earthquake is not removed; nonetheless, the abrasion-caused is discarded. Accordingly, the government, notably the National Land Agency, should create regulations that control and streamline the procedure for victims who have lost their civil rights, land boundaries-disaster that have been lost or cannot be recognized
SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM “PENDAFTARAN HAK MEREK DI DALAM UMKM” Anthon Fathanudien; Dikha Anugrah
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuningan  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  ada  di  Jawa  Barat  dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti: Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan  minimnya  pemahaman  akan  manfaat  pendaftaran  merek  bagi  industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah pengabdian, partisipasi mitra, kepakaran, dan tugas anggota tim. Adapun lokasi yang menjadi titik fokus kami yaitu di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Metode ini digunakan untuk menyampaikan  materi  penyuluhan  hukum  bersifat  kognitif  namun  dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM   yang   ada   di   Desa   Cipancur   Kecamatan   Kalimanggis   Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan: 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam   pentingnya   pendaftaran   merk   bagi   pelaku   usaha   UMKM,   dan   2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk Kekayaan Intelektual yaitu Hak Mereknya.
Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan Fathanudien, Anthon; Anugrah, Dikha
Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Vol. 2 No. 2: Mei 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jphb.v2i2.188

Abstract

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan sebuah upaya penting untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak tergantung pada kemampuan finansial. Dalam banyak masyarakat, individu-individu yang tidak mampu secara ekonomi sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum karena tidak dapat membiayai biaya-biaya legal. Dalam konteks ini, bantuan hukum gratis menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Peran bantuan hukum gratis dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum gratis tidak hanya memberikan bantuan hukum secara langsung dalam bentuk konsultasi dan representasi hukum, tetapi juga menyediakan pendidikan hukum bagi individu-individu tersebut. Melalui penyuluhan hukum dan program-program pendidikan lainnya, masyarakat yang tidak mampu dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses sistem hukum. Selain itu, bantuan hukum gratis juga memiliki dampak yang lebih luas dalam meningkatkan keadilan secara keseluruhan. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang paling rentan, bantuan hukum gratis membantu mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan mendukung sistem hukum yang lebih inklusif. Namun, meskipun penting, bantuan hukum gratis sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan keberlanjutan. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa layanan ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian, bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.
Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan) Fathanudien, Anthon; Dialog, Bias Lintang; Anugrah, Dikha
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552

Abstract

The formation of BPSK was based on the tendency of people to be reluctant to go to court because the position of consumers was socially and financially unequal to business actors. The existence of BPSK is also expected to reduce the burden of cases in court. The first problem formulation is the role of BPSK in resolving consumer dispute cases and the second problem is the procedure and mechanism for resolving consumer disputes at BPSK. This research focuses on the Consumer Dispute Resolution Agency based in Kuningan Regency using a normative juridical type and approach. This research produces and concludes that the most important role of BPSK is handling consumer cases through mediation, conciliation and arbitration. The form of decision using the conciliation and mediation method is final and binding, without having to request a fiat of execution from the local District Court, while the form of decision adopted using the arbitration method must request a fiat of execution from the local District Court so that the arbitration award has executorial force.
Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Hidayat, Sarip; Bachtiar, Beben Muhammad; Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin; Dialog, Bias Lintang; Adhyaksa, Gios; Anugrah, Dikha; Nurmayanti, Andini; Lestari, Dewi
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2024): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v3i1.816

Abstract

Ratified Law No. 35 of 2009 concerning​ Narcotics in Indonesia, Law the expected capable cope problem Act Criminal narcotics and precursors narcotics from various aspect, so Can reduce reduction of illegal supply and demand for save Indonesian people from threat narcotics. Research methods used​ in counseling This that is stage hearing, implementation and evaluation report, results and discussion This that is effort prevention follow criminal narcotics must done in a way comprehensive, and must be remove that stigma circulation narcotics No a must problem done government just but This is a must problem solved by everyone so that it doesn't happen Act Criminal Narcotics, as base the law that is Constitution Number 35 of 2009 concerning narcotics.
Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dialog, Bias Lintang; Anugrah, Dikha; Fathanudien, Anthon
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 7 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i7.1390

Abstract

Maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak disertai dengan pemahaman menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini yang belum memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya, melainkan hanya memilih berdasarkan harga murah atau rekomendasi tanpa memeriksa keaslian produk. Hal ini menimbulkan keresahan karena banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik dengan kandungan berbahaya maupun pelanggaran standar kesehatan. Kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sering dianggap sulit, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi BPOM atau mengidentifikasi ciri-ciri produk palsu. Terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui cara mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta simulasi cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah meningkatnya wawasan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode pendekatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasilnya adalah masyarakat kemudian dapat mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik palsu, cara mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan kosmetik palsu.
Perlindungan Hak Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Palsu Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Fathanudien, Anthon
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i10.1523

Abstract

Banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak diimbangi dengan pemahaman yang menyeluruh, sehingga masih banyak individu dalam masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini belum sepenuhnya memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya. Mereka cenderung memilih produk hanya berdasarkan harga yang murah atau rekomendasi, tanpa memeriksa keaslian dari produk tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang melanggar standar kesehatan yang ditetapkan. Masyarakat sering kali merasa kewalahan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi dari BPOM atau dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada produk palsu. Terbatasnya informasi serta akses untuk melakukan konsultasi menyebabkan banyak orang tidak mengetahui cara untuk mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai arti penting kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta menyelenggarakan simulasi mengenai cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu demi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat memahami bahan-bahan berbahaya yang mungkin terdapat dalam kosmetik palsu, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan produk kosmetik palsu tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank terkait Risiko yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19 Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Dialog, Bias Lintang; Anugrah, Dikha; Fernanda, Adam Banyu
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1328

Abstract

In the era of modern economic life, banking institutions in Indonesia have a very crucial role in the national financial system. Services provided by the bank to the public are money transfer services, collection services, savings and loan services and others. The condition of the banking world in Indonesia has undergone many changes from time to time. This study aims to find out how to regulate legal protection for bank customers and how to form legal protection for customers in credit agreements related to risks arising from the covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative research method. The results of the study show that the regulation of legal protection for customers during the Covid-19 disaster is the Civil Code, Bank Indonesia Regulations, Consumer Protection Laws and Financial Services Authority Regulations. The implementation of legal protection for customers against the COVID-19 pandemic is quite good. This is indicated by the Bank's compliance with all forms of regulations made by regulators including the government. The conclusion from this research is that the policy and implementation of law enforcement in legal protection for customers in a state of the Covid-19 pandemic disaster is carried out quite well by the Bank. The suggestion from the author is that there should be more detailed regulations regarding customers when experiencing a disaster or pandemic and it is hoped that banking institutions carry out the mandate of the Financial Services Authority Regulation.
Regulation of Physical Data on Land Destroyed by Natural Disasters Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Akhmaddhian, Suwari; Gustianitami, Azmy Sabila
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 02 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i02.753

Abstract

Natural disaster has a multifaceted impact on the environment, the land, for instance. The demolition of land boundaries and the loss of legal footing ownership are intricate problems surrounding reconstruction. Not to mention the massive losses suffered by citizens as a result of natural disasters that exacerbate the situation. The study employed a socio-legal method, referring to library sources such as books, journals, statutory regulations, and literature reviews. According to the findings, tangible data on destroyed land caused by natural disaster is fairly organised. Furthermore, the legal position of land rights affected by an earthquake is not removed; nonetheless, the abrasion-caused is discarded. Accordingly, the government, notably the National Land Agency, should create regulations that control and streamline the procedure for victims who have lost their civil rights, land boundaries, or disasters that have been lost or cannot be recognised.
Co-Authors Abdul Rohman Adzkari, Feby Agung Gumelar Agustian Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Ahmad Faizal Adha Ahmad Rayhan Akbar, Salman Faizal Nur Akhamddhian, Suwari Alfi, Muhamad Amelia, Dhita Andini Khoirunnisa Anditya, Ariesta Wibisono Andriyani, Yani Anthon Fathanudien Aqila, Marsa Nabil Arifton, Arifton Armila Armila Az-Zahra, Kayla Azmy Sabila Gustianitami Bachtiar, Beben Muhammad Bahtiar, Muhammad Beben Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Dewi Lestari Diding Rahmat Eman Suparman Erga Yuhandra Fadilah, Dikri Alpan Fadilah, Harlan Fathan Arya Wijaya Kusumah Fathanudien Anthon Fathanudien, Anthon Fauji, Ade Rizki Fernanda, Adam Banyu Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gustianitami, Azmy Sabila Haq, Muhammad Aqil Dhiaul Harjadi, Dikdik Hasanudin, Maulana Iman Jalaludin Rifa’i Indah Maulani Putri Jejen Hendar Juliaanti, Amelya Kurniasih, Esy Kurniawan, Aszhari Kurniawati, Imelda Lintang Dialog, Bias Mardiani, Teti Maulana, Rivan Moza Dela Fudika, Moza Dela Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Hatta Nabila, Dila Nandi Nandi, Nandi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nnawulezi, Uche Nona Rizki Nusantara Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Nugraha, Enggun Yoga Nur, Devy Feronika Nurbayiti, Anita Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Pratiwi, Chika Nadia Priatama, Reska Bayu Ramliki Ridwan, Inayatilah Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rina Susanti Roni Nursyamsu Ruben Simanjorang Salsabila, Adilah Salsabila, Dyska Callista Sari, Yuliana Indah Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Selawah, Widya Agustiana Siti Fauziah, Risa Sri Mulyani Suci Rahmatwati Sulastri, Meti Sumawijaya, Ardi Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Suwari Akmaddhian Tarmedi, Emed Teten Tendiyanto Teti Mardiani Trimelawati, Reni WEISHAGUNA WEISHAGUNA Wina Puspasari Yani Andriyani Yudistira, Dony Zetira Utami