Claim Missing Document
Check
Articles

Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia Casnoyo Casnoyo; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12884

Abstract

This study analyzes the authority of Customs and Excise Officials in enforcing export smuggling laws in Indonesia and examines factors affecting the effectiveness of Article 102A of the Customs Law. Using a normative-empirical legal research method, this study combines statutory analysis with empirical data from law enforcement practices at the Tanjung Emas Customs and Excise Office. The findings indicate that enforcement of export smuggling provisions remains suboptimal, as many violations are redirected to other legal provisions with lighter sanctions. Key obstacles include high inspection costs for export goods already loaded onto vessels, social pressure from other exporters and transport operators, and the discretionary use of authority in response to complex field conditions. These factors weaken legal certainty and the deterrent effect of export smuggling law enforcement. This study argues that although administrative discretion is legally justified, it requires clearer boundaries and stronger institutional support to enhance enforcement effectiveness. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between the formulation of Article 102A and the practical limitations faced by Customs authorities, leading to recommendations for clearer discretionary guidelines, improved inter-unit coordination, and strengthened institutional capacity.   Penelitian ini menganalisis kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari praktik penegakan hukum di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum penyelundupan ekspor belum optimal karena banyak pelanggaran dialihkan ke ketentuan lain dengan sanksi yang lebih ringan. Kendala utama meliputi tingginya biaya pemeriksaan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut, tekanan sosial dari eksportir lain dan pemilik sarana pengangkut, serta penggunaan diskresi administratif dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan daya cegah penegakan hukum penyelundupan ekspor. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi perlu dibatasi secara jelas dan didukung penguatan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara rumusan Pasal 102A dan keterbatasan kewenangan Bea dan Cukai dalam praktik penegakan hukum, serta rekomendasi penguatan pedoman diskresi dan koordinasi penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku di Pasar Digital dan Tanggung Jawab Marketplace Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Zaenal Arifin; Agus Saiful Abib; Muhammad Sibaweh Muamar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13340

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of books that are illegally reproduced in digital markets, as well as the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The widespread practice of book piracy through digital marketplaces indicates that the development of information technology not only expands the distribution of creative works but also increases the risk of copyright infringement on a massive scale. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis of secondary data through library research. The findings show that legal protection is implemented through both preventive and repressive measures, including the strengthening of copyright holders’ exclusive rights, the active obligations of digital marketplaces, mechanisms for recording works, and the enforcement of civil, criminal, and administrative sanctions. The effectiveness of such protection depends on consistent law enforcement, public legal awareness, and the active responsibility of digital platforms in preventing the circulation of pirated books. The novelty of this study lies in its integrated analysis positioning digital markets as both active legal subjects and transaction intermediaries within the framework of copyright protection in the digital economy era.   Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal di pasar digital serta akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya pembajakan buku melalui marketplace menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memperluas distribusi karya sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara masif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif, meliputi penguatan hak eksklusif pemegang hak cipta, kewajiban aktif marketplace, mekanisme pencatatan ciptaan, serta penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran buku bajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu yang menempatkan pasar digital sebagai subjek hukum aktif sekaligus perantara transaksi dalam kerangka perlindungan hak cipta di era ekonomi digital.
Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara Angreinni Angreinni; Zaenal Arifin; Albertus Heru Nuswanto; Muhammad Iftar Aryaputra; Putri Haliza Yuniar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13474

Abstract

This study aims to analyze the role of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in ensuring fair auction implementation from regulatory, procedural, and stakeholder-protection perspectives. The research is motivated by the persistence of auction disputes, participant dissatisfaction, and negative perceptions regarding transparency and accountability in state auction practices. Previous studies have primarily examined auction procedures, transparency, or protection of specific parties in isolation, and therefore have not provided a comprehensive analysis of KPKNL as an institutional actor that integrates legal certainty, legal protection, and substantive fairness throughout the auction process. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by analysis of primary and secondary legal materials as well as secondary empirical data on auction practices. The findings indicate that KPKNL plays a strategic role as a technical regulator, process facilitator, and guarantor of compliance with transparency, accountability, and legal protection principles for all stakeholders. However, the effectiveness of these functions remains limited by challenges in public outreach, information technology utilization, and complaint-handling mechanisms. Academically, this study contributes to a more integrated understanding of KPKNL’s institutional function in ensuring auction fairness. Practically, it highlights the need to strengthen institutional capacity, enhance auction digitalization, and refine regulatory frameworks to improve governance quality and public trust in state auction systems.   Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menjamin pelaksanaan lelang yang berkeadilan dari aspek regulasi, prosedur, dan perlindungan para pihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sengketa lelang, ketidakpuasan peserta, serta persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang negara. Kajian terdahulu umumnya menelaah prosedur lelang, transparansi, atau perlindungan pihak tertentu secara parsial, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai peran KPKNL sebagai institusi yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan substantif dalam keseluruhan tahapan lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, serta data empiris sekunder mengenai praktik pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPKNL memiliki peran strategis sebagai regulator teknis, fasilitator proses, dan penjamin kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengaduan. Secara akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai fungsi kelembagaan KPKNL dalam kerangka keadilan lelang yang terintegrasi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi lelang, dan penyempurnaan regulasi guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lelang negara.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-commerce Thalita Rahmabilla Alvaroneta; Zaenal Arifin; Agus Saiful Abib; Andi Asri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13656

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of photographic copyright on e-commerce platforms and to evaluate its effectiveness in addressing copyright infringements in the digital environment. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the regulatory framework under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implementation in digital commerce practices. The findings reveal that although copyright protection has been formally established through the recognition of moral and economic rights and supported by preventive and repressive legal mechanisms, its implementation remains suboptimal due to challenges such as digital evidentiary constraints, limited enforcement capacity, low legal awareness, and unclear intermediary liability of e-commerce platforms. This study identifies a structural gap between normative regulation and practical enforcement, particularly in the context of platform-based transactions. The novelty of this research lies in its integrative analysis of copyright protection within the e-commerce ecosystem by emphasizing the role of digital platforms and technology-based enforcement mechanisms such as notice and takedown systems. The study contributes theoretically to the development of digital intellectual property law by incorporating an effectiveness-based approach, while practically offering policy recommendations to strengthen regulatory frameworks, enhance platform accountability, and improve adaptive law enforcement to ensure legal certainty, justice, and protection for photographers in the digital economy.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di platform e-commerce serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya dalam praktik perdagangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara formal melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi serta didukung oleh mekanisme preventif dan represif, implementasinya masih belum optimal akibat kendala pembuktian digital, keterbatasan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta belum jelasnya tanggung jawab platform e-commerce sebagai perantara. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan struktural antara pengaturan normatif dan praktik implementatif, khususnya dalam transaksi berbasis platform digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif perlindungan hak cipta dalam ekosistem e-commerce dengan menekankan peran platform digital serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi seperti sistem notice and takedown. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kekayaan intelektual berbasis digital melalui pendekatan efektivitas hukum, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas platform, serta mengoptimalkan penegakan hukum yang adaptif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi fotografer di era ekonomi digital.
Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang Putri Haliza Yuniar; Endah Pujiastuti; Zaenal Arifin; Sonny Hendraprasanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13832

Abstract

This study aims to analyze legal protection for electric bicycle users in Semarang City and to identify regulatory implementation challenges as well as strategies for strengthening such protection. The increasing use of electric bicycles as an environmentally friendly mode of transportation has raised concerns regarding safety and legal certainty, particularly because their regulation remains dispersed across multiple legal regimes that have not been comprehensively integrated. The urgency of this research arises from the growing number of electric bicycle accidents and the lack of normative coherence between traffic law and consumer protection law, which creates uncertainty regarding legal responsibility. This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification through interviews, literature review, and qualitative analysis to examine the alignment between legal norms and their implementation in practice. The novelty of this study lies in developing an integrated legal protection analysis combining traffic law and consumer protection law by positioning electric bicycle users as dual legal subjects, while also testing its effectiveness in the local context of Semarang City. The findings indicate that legal protection is normatively available but remains ineffective due to regulatory disharmony, weak institutional supervision, low public compliance, and the absence of comprehensive statutory regulation. Therefore, regulatory harmonization, strengthened supervision, safety infrastructure development, and systematic legal reform are necessary to ensure effective legal protection.     Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik di Kota Semarang serta mengidentifikasi kendala implementasi regulasi dan strategi penguatannya. Peningkatan penggunaan sepeda listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan menimbulkan persoalan keselamatan dan kepastian perlindungan hukum, terutama karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai rezim hukum yang belum terintegrasi secara komprehensif. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka kecelakaan sepeda listrik serta adanya ketidaksinkronan norma antara hukum lalu lintas dan hukum perlindungan konsumen yang berimplikasi pada ketidakpastian tanggung jawab hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan analisis perlindungan hukum berbasis integrasi rezim hukum lalu lintas dan hukum perlindungan konsumen dengan menempatkan pengguna sepeda listrik sebagai subjek hukum ganda sekaligus menguji efektivitasnya pada konteks lokal Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, namun efektivitasnya masih terbatas akibat disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan kelembagaan, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum adanya pengaturan komprehensif pada tingkat undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, penyediaan infrastruktur keselamatan, dan pembaruan hukum yang lebih sistematis guna menjamin perlindungan hukum yang efektif.
POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA Arif Hidayat; Zaenal Arifin
Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.123 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i2.1654

Abstract

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan hukum semakin responsif. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Politik hukum perundang-undangan seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (guarantee justice in society); (ii) menciptakan ketentraman hidup (creat alive placidity) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (realize use) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada daya laku hukum dan kesamaan di hadapan hukum . Prinsip kepastian hukum, ditempuh melalui: (i) penormaan yang jelas dan tegas mengenai keharusan dan larangan; (ii) transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Adapun prinsip kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.
Peningkatan Pemahaman Rencana Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Zaenal Arifin
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5791

Abstract

The Semarang City Government plans to expand the area, be it a sub-district or village area. The expansion of urban and sub-district areas in the city of Semarang has the aim of improving public services and welfare. The formation of a sub-district can be in the form of the expansion of 1 (one) sub-district into 2 (two) or more sub-districts, and/or the unification of village and/or sub-district areas from several sub-districts. In an effort to encourage regional development, a region is required to be able to increase regional original income, by exploring the potential of its resources for regional financing and to streamline the implementation of regional development, which in the end can be developed as a basic economic sector and superior economy that has competitiveness. in a competitive global economy. The implementation of this community service activity is in the form of increasing understanding in the juridical field to partners by providing socialization about the legal basis for regional expansion, and increasing understanding to partners with a sociological approach regarding sub-district expansion in Semarang City in order to minimize the impacts that will arise in the expansion of sub-district areas and provide socialization the purpose of regional expansion is to improve the welfare of the community. The results achieved from this activity of increasing understanding are an increase in understanding of increasing understanding of the division of sub-districts in the city of Semarang. From the results of the evaluation and measurement of questionnaires to participants, there was an increase in the understanding of partners by 76.19%.  Abstrak  Rencana Pemerintah Kota Semarang melakukan pemekaran wilayah baik itu wilayah kecamatan atau kelurahan. Pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di kota Semarang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan  kesejahteraan masyarakat. Pembentukan   kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna pembiayaan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi basis dan ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk peningkatkan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan peningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kuesioner kepada peserta, maka ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76,19%.  
Peningkatan Literasi Ketenagakerjaan dan  Kesiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Masyarakat di Kelurahan Krobokan Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/8h0vs923

Abstract

This community service program aims to improve labor literacy and work readiness among the productive-age community in Krobokan Village, Semarang City. The urgency of this activity arises from the community’s limited understanding of workers’ rights and obligations, labor social security, as well as the practical skills needed to face job selection processes. The program was carried out through a socialization approach involving speakers from the Master of Law Program at Universitas Semarang (USM) and was complemented with pre-test and post-test instruments to measure its effectiveness. The results show a significant improvement, with participants’ average understanding increasing from 21% in the pre-test to 81.25% in the post-test, indicating a 60.25% increase. These findings highlight that structured, applicative, and locally oriented socialization activities can strengthen labor literacy while also enhancing community work readiness. Therefore, this program can serve as a relevant empowerment model to support the improvement of human resource quality at the local level. Keywords: Community service; Labor; Literacy; Socialization; Work readiness
ANALISIS YURIDIS PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KURANG DARI BATAS MINIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN PATI Nadia Aurynnisa Prihandini; Supriyadi Supriyadi; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.244 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.3849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang.  Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan    
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI Rizky Syahputra; Doddy Kridasaksana; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.535 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i1.4783

Abstract

ABSTRAKKekayaan intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya seperti seni. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti serta  penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan yaitu studi kepustakaan. musisi yang memiliki hak cipta karya   lagu   belum terlindungi secara utuh haknya oleh peraturan yang berlaku, namun belum efisien. Hasil penelitian menunukkan masih belumnya adanya kesadaran untuk para pelaku seni,. bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalah pahaman untuk kedepannya.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Abidin Abidin Achmad Fuad Achwani Ade Irawan Ade Irma Srimurni Ati Agung Kristyanto Nababan Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Samudra Aisyah Nurhalizah Albertus Heru Nuswanto Ali Lubab Alvian Octo Risty Amri Panahatan Sihotang Andi Asri Angreinni Angreinni Ani Triwati Anna Widiastuti Annisa Rachmasari Apul Oloan Sipahutar Arief Rizal Arief Slamet Karyadi Arif Hidayat Arifin Arifin Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina B. Rini Heryanti Bambang Sadono Bayu Wishnu Buana Callesta Aydelwais De Fila Asmara Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cintia Dwi Puspita Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cristhananta Sindoro David Maharya Ardyantara Dewi Tuti Muriyati Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Di Angelo Fellest Hyaning Sabda Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Difa Ayu Putrisetia Djuhandhani Rahadjo Puro Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endang Setyowati Endang Supriyanti Erik Eko Nugroho Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fahroni Nur Fahruddin Mubarok Anwar Fenny Cahyani Fransiska Intan Cahyaningrum Giang, Vu Le Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hadi Ismanto Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang Hendri Susilo Henry Januar Saputra Herwin Haryadi Basoeki Ika Nurwulandari Ika Widyasari Rifki Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo Inayatul Muamaroh Irfatul Chasanah Junaidi, Muhammad Kuswardani Kuswardani Laksita Anggrarini Lestari, Rohmini Indah Mac Thi Hoai Thuong Mahendra Hakim Mangaraja Manurung Mariani Agnestasia Soeitoe Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miko Jaya Nanda Pratama Misbakhul Munir Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhammad Agus Prasetyo Muhammad Amirullah Muhammad Anam Muhammad Arif Maulana Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Iqbal Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Nur Aflah Muhammad Sibaweh Muamar Muhammad Zul Efendi Manurung Musfiratul Ilmi Nabila Setya Laksana Nadia Aurynnisa Prihandini Nadya Dhea Fristianti Ni Nyoman Tri Partini Niken Astuti Nikmatul Wachidah Novelia Christina Nugroho Novieyan Yahya Nur Aisah Nur Khikmatus Saidah Nurfitriawati Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Olivia Grasera, Brenda Panjaitan, Bahmid Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar R.S. Rakia, A. Sakti Rahajeng Wulandari Rajab Lestaluhu Rati Riana Reiska Hendristianto Rendy Setyo Prakoso Rezza Aldi Ferdiansa Rizky Syahputra Rizqi Purnama Puteri Roy Albi Winata Saifudin Saifudin Saiful Amar Sa’ro Fitriani A. Rohma Septiandani, Dian Setiya Pramana Shonia Hugeng Purnama Simanjuntak, Kristi W Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sonny Hendraprasanto Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukrisno, Wijayono Hadi Sungkowo Edy Mulyono Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Supriyanto Supriyanto Sutikno Wijaya Syafran Sofyan Teguh Hadi Prayitno Thalita Rahmabilla Alvaroneta Theresia Eni Prasetyorini Tirsa Tatara Tri Nugroho Tri Wibowo Unggul Basoeky Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wahyu Nugroho Wasino Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Wiwit Mulyanto Yogi Prasetiono