Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.453
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Journal of Dedicators Community Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law Indonesia Private Law Review KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal La Edusci Journal Justiciabelen (JJ) Semarang Law Review Journal of Law Justice Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Vifada Assumption Journal of Law Journal Juridisch
Zaenal Arifin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Muhammad Nur Aflah; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4279

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.
Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan Agung Kristyanto Nababan; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4808

Abstract

This research aims to determine the validity of the material related to severance pay in the legislation. Government Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related to severance pay. The research method used is the normative juridical approach. The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements, cannot add, does not reduce, does not insert a provision, and does not modify the material and understanding that already exists in the law that is its parent. Provisions related to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021 which regulates severance pay are lower than the provisions stipulated in the parent regulation, namely Law Number 11 of 2020 cannot be justified by law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan materi muatan dalam peraturan pemerintah terkait pesangon bagi tenaga kerja yang diatur kurang dari undang-undang induknya dan akibat hukum terhadap pemberlakuan ketentuan terkait pesangon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Ketentuan terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.  
Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Yogi Prasetiono; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5241

Abstract

This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (deelneming) in the corruption., the Panel of Judges has not fully considered who the main perpetrators or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel of Judges in qualifying the actors and doing so only limited to stating the existence of a collective cooperative relationship, resulting in the invisible role, position and pattern of the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack of complete and clear accusations/Public Prosecutors in adding additional, so that the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of Operating Room Systems at RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen Regency, which was caused by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, kendala dan solusi pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut sertaSedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penfsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku turut serta melakukan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif,   mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku. Ditambah lagi dengan tidak ditariknya pihak terkait dalam peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Terhadap kendala-kendala tersebut, Majelis Hakim harus mampu membuat terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.    
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi Zaenal Arifin; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Reiska Hendristianto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6095

Abstract

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Tirsa Tatara
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6400

Abstract

The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal researc.The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture.Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office.The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan  adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidan korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penlitian ini adalah diharapkan progam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.  
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa Amri Panahatan Sihotang; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Nadya Dhea Fristianti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6579

Abstract

The purpose of this study was to find out the Judge’s consideration of the Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the village head election in the analysis on Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg. This study was normative juridical research using a qualitative analytical method based on a literature review. Based on the results of this study, it can be concluded that in his legal consideration, the Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court. The issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges should not only decide in a procedural manner, but also prioritize the resolution of the dispute substance. The application of law to be considered by the Judge must include the three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan pemilihan kepala desa dan penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah Pondok Pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pokok permasalahan penentuan keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala desa tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan. Hakim seharusnya tidak sekedar memutus secara prosedural saja, namun harus mengedepankan penyelesaian subtansi pokok sengketa. Penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim harus memuat ketiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.   Abstract   
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending Zaenal Arifin; Rohmini Indah Lestari; Saifudin Saifudin; Difa Ayu Putrisetia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7170

Abstract

This research aims to examine the regulation and supervision of the Financial Services Authority (OJK) regarding the provision of financial technology-based peer-to-peer lending services. The utilization of knowledge and technology in the financial sector is marked by the emergence of financial technology (Fintech). The presence of Fintech has brought convenience to various types of financial transactions. However, these positive impacts are not without their negative consequences. This is because many businesses establish or operate Fintech platforms without proper authorization or registration with the OJK. The regulation of Fintech itself is scattered across various legal provisions. This research method is normative juridical. The results of this study indicate a lack of comprehensive regulation, which has the potential to weaken legal protection for Fintech consumers. There is a need for comprehensive regulations addressing illegal Fintech activities and consumer protection in the Fintech sector. Optimal supervision of Fintech services will provide a sense of security for Fintech consumers and protect their rights. The OJK's supervision of Fintech has not been maximized, and illegal Fintech providers continue to emerge. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital berbasis financial technology peer to peer lending. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya financial technology (Fintech). Hadirnya Fintech membawa kemudahan di segala jenis transaksi keuangan. Namun dampak positif tersebut tidak lepas juga dari dampak negatif yang timbul. Hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang mendirikan atau menjalankan Fintech  tanpa adanya izin atau terdaftar di OJK. Pengaturan Fintech  sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah.  Hasil penelitian ini adalah ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech. Perlu adanya regulasi yang komprehensif terkait adanya Fintech ilegal dan juga perlindungan terhadap konsumen Fintech. Pengawasan yang optimal terhadap jasa layanan Fintech akan memberikan rasa aman untuk para konsumen Fintech dan dapat terlindungi hak-hak dari konsumen. OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Fintech belum maksimal dan masih terus bermunculan penyelenggran Fintech ilegal.          
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi Callesta Aydelwais De Fila Asmara; Zaenal Arifin; Fahruddin Mubarok Anwar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7499

Abstract

The purpose of this research is to examine the resolution of copyright disputes between Ahmad Dhani and Once Mekel from the perspective of the Copyright Law and legal protection for copyright holders. Copyright infringement of songs by performing cover versions of songs at concerts or musical performances is one of the issues related to copyright violations in Indonesia. Copyright infringement occurs when a singer, without the permission of the song's creator, performs a song at a commercial music concert that violates both moral and economic rights. This research uses a normative juridical method. Based on the research results, it is evident that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for song copyright is an effort to ensure the certainty of fulfilling the rights of copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Protection of song copyright can be done preventively and repressively. As for the resolution of the dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through non-litigation dispute resolution through mediation.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.  
Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi Amri Panahatan Sihotang; Gita Novita Sari; Zaenal Arifin; Muhammad Isro Wahyudin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7502

Abstract

The research aims to find out the process of the seller's implementation cancellation of land because the buyer defaulted, a result of the law seller's cancellation of the land purchase agreement because the buyer defaulted. The research method used in this study is sociological juridical. The results of research on the process of the sale agreement are agreements in which the agreement is valid and has binding power since the agreement between the seller and the buyer has been reached. A buying and selling bond based on contractual validity and other treaty principles. Many of the cases involved promises to pay for the sale, but they were too late. An agreement can be nullified for the sake of the law (van rechtswege neiting) or cancelable (vernietigbaar), if an agreement does not meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, if subjective conditions are not met (they agreed to bind themselves, to make a covenant) and objective conditions (a certain thing, a lawful cause). As a result of the law against the buyer when he breaks his promise, the buyer is required to pay for the loss that the seller has suffered, pay the costs of the case when it is brought before the court, and fulfill the agreement if it continues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses erjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Pengikatan jual beli mendasarkan pada keabsahan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya. Banyak kasus yang terjadi tersebut berisikan janji-janji untuk melakukan pembayaran pembayaran jual beli, akan tetapi terlambat. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum (van rechtswege neiting) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka mengikat dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Akibat hukum yang timbul terhadap pembeli apabila wanprestasi, pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan, dan memenuhi perjanjian jika masih dilanjutkan. 
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi; Tri Wibowo; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       
Co-Authors Abib, Agus Saiful Abidin Abidin Achmad Fuad Achwani Ade Irawan Ade Irma Srimurni Ati Agung Kristyanto Nababan Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Samudra Aisyah Nurhalizah Albertus Heru Nuswanto Ali Lubab Alvian Octo Risty Amri Panahatan Sihotang Andi Asri Angreinni Angreinni Ani Triwati Anna Widiastuti Annisa Rachmasari Apul Oloan Sipahutar Arief Rizal Arief Slamet Karyadi Arif Hidayat Arifin Arifin Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina B. Rini Heryanti Bambang Sadono Bayu Wishnu Buana Callesta Aydelwais De Fila Asmara Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cintia Dwi Puspita Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cristhananta Sindoro David Maharya Ardyantara Dewi Tuti Muriyati Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Di Angelo Fellest Hyaning Sabda Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Difa Ayu Putrisetia Djuhandhani Rahadjo Puro Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endang Setyowati Endang Supriyanti Erik Eko Nugroho Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fahroni Nur Fahruddin Mubarok Anwar Fenny Cahyani Fransiska Intan Cahyaningrum Giang, Vu Le Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hadi Ismanto Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang Hendri Susilo Henry Januar Saputra Herwin Haryadi Basoeki Ika Nurwulandari Ika Widyasari Rifki Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo Inayatul Muamaroh Irfatul Chasanah Junaidi, Muhammad Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Kuswardani Kuswardani Laksita Anggrarini Lestari, Rohmini Indah Mac Thi Hoai Thuong Mahendra Hakim Mangaraja Manurung Mariani Agnestasia Soeitoe Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miko Jaya Nanda Pratama Misbakhul Munir Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhammad Agus Prasetyo Muhammad Amirullah Muhammad Anam Muhammad Arif Maulana Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Iqbal Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Nur Aflah Muhammad Sibaweh Muamar Muhammad Zul Efendi Manurung Musfiratul Ilmi Nabila Setya Laksana Nadia Aurynnisa Prihandini Nadya Dhea Fristianti Ni Nyoman Tri Partini Niken Astuti Nikmatul Wachidah Novelia Christina Nugroho Novieyan Yahya Nur Aisah Nur Khikmatus Saidah Nurfitriawati Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Olivia Grasera, Brenda Panjaitan, Bahmid Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar R.S. Rakia, A. Sakti Rahajeng Wulandari Rajab Lestaluhu Rati Riana Reiska Hendristianto Rendy Setyo Prakoso Rezza Aldi Ferdiansa Rizky Syahputra Rizqi Purnama Puteri Roy Albi Winata Saifudin Saifudin Saiful Amar Sa’ro Fitriani A. Rohma Septiandani, Dian Setiya Pramana Shonia Hugeng Purnama Simanjuntak, Kristi W Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sonny Hendraprasanto Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukrisno, Wijayono Hadi Sungkowo Edy Mulyono Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Supriyanto Supriyanto Sutikno Wijaya Syafran Sofyan Teguh Hadi Prayitno Thalita Rahmabilla Alvaroneta Theresia Eni Prasetyorini Tirsa Tatara Tri Nugroho Tri Wibowo Unggul Basoeky Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wahyu Nugroho Wasino Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Wiwit Mulyanto Yogi Prasetiono