Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Legalitas Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal of Research in Social Science and Humanities Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scientia Law Review International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Situmeang, Ampuan
Universitas Internasional Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Hentikan Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda di SMA K Yos Sudarso Batam Ampuan Situmeang; Listia Nurjanah; Michelle Winovsky; Claudia Christina; Jackie Rosana; Viona Eka Putri Desmond; Vivian Frederica
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7000

Abstract

Salah satu bentuk kekerasan dalam dunia Pendidikan adalah perundungan (bullying). Bullying adalah suatu bentuk penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Dari data yang didapatkan, dikatakan sebanyak 40% anak-anak di Indonesia meninggal dengan cara bunuh diri akibat tidak kuat terhadap perundingan yang terjadi. Dimana 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku tindakan perundungan siber, sedangkan 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Tingginya persentase siswa yang meninggal karena perundungan khususnya di jenjang sekolah menengah, maka kegiatan yang dilakukan ini untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai bullying. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode angket dan metode studi pustaka. Responden yang mengisi angket adalah siswa kelas 10 SMA K Yos Sudarso Batam. Sedangkan metode studi pustaka menggunakan berbagai sumber seperti dari jurnal penelitian, buku, media massa, dan internet. Keluaran dari program ini adalah adanya kesadaran dari semua siswa akan bahaya dan dampak bullying, mengajarkan semua siswa bagaimana cara menghadapi dan membantu korban bullying, dan melatih para siswa sedari awal untuk tidak melakukan bullying.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM Elan; Ampuan Situmeang; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ujaran kebencian menjadi isu yang sangat berpengaruh karena berpotensi mengancam persatuan bangsa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Riset ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, yang mana data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif. Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan perbuatan yang dapat merugikan bagi orang lain akibat media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Farel Hasibuan; Junimart Girsang; Ampuan Situmeang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law, meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan subtansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan.
URGENSI PUBLIKASI DALAM PENERBITAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Herlambang Adhi Nugroho; Ampuan Situmeang; Elsa Syarief
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2526

Abstract

The similarities between the registered trademark "GEPREK BENSU" and the owners Benny Sudjono and Ruben Onsu necessitates a government strategy to prevent a recurrence. This research focuses on two aspects of the problem: how to publish artificial designs and trademarks in Indonesia, and what is the correct outcome to ensure that fake designs and trademarks in Indonesia are not published in duplicate. To analyze the problem's expression, the author employs a normative legal method. According to the findings, the allocation of fake designs and trademarks is based on early enrolment. To prevent the existence of parallels in society, it is important to disseminate extensively in vivid media.
Pengaruh Omnibus Law terhadap Kontrak Kerja: Studi di Kota Batam Oky Mayrudin; Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4563

Abstract

Since it was ratified on October 5 2020, the Omnibus Job Creation Law has still reaped consternation among workers. Basically, the Omnibus Law on Job Creation was made with the aim of improving the welfare of employees. In fact, employees feel disadvantaged by the existence of the Omnibus Job Creation Law, especially in the work contract section. In the Omnibus Law on Job Creation, it is not possible for employees to become permanent employees when their working period ends for a certain time. However, there are also benefits for employees with this new rule, namely employees will receive severance pay/compensation when their working period ends. However, employers have a way of not incurring additional expenses by tweaking employee contracts to be short-term to avoid employees getting THR.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Sultan Bayu Anggara; Lu Sudirman; Ampuan Situmeang
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BEKERJA SAMA DENGAN POLDA KEPULAUAN RIAU Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang; Triana Dewi Seroja; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/madani.v2i1.7443

Abstract

Penegakan HAM telah berkembang pesat pada abad ke-21 ini, namun dalam perjalanannya masih menyisakan banyak perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Stigma seksualitas perempuan yang masih kuat berakar dalam budaya masyarakat global pada akhirnya menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya. Terlebih lagi ketika masyarakat maupun aparat penegak hukum menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kesadaran hukum tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kampung Pasir Merah, Kota Batam, dalam rangka pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengingat bahwa darurat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi, namun terkadang korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak yang berwajib dan memilih untuk diam, terlebih lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal sehingga hal tersebut menambah trauma yang dialami oleh para korban. Pelaksanaan pengabdian ini juga dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual masih rendah, khususnya perempuan dan anak yang rentan tertimpa kekerasan seksual. Sebagian besar kekerasan seksual masih dilakukan oleh keluarga terdekat sehingga hal tersebut masih menjadi pemakluman dan faktor pemicu tindak pidana kekerasan seksual.
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE OF ROKAN HULU: CONTEMPORARY ISSUES Susanto Martua; Ampuan Situmeang; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8286

Abstract

The Attorney General's Office issued Regulation of Attorney General Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written RAG No. 15/2020). According to this regulation, the Public Prosecutor has the right to stop prosecuting the accused in certain cases, if the victim and the defendant have agreed to an amicable agreement. The existence of RAG No. 15/2020 which gives the Prosecutor's authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in the settlement of criminal acts. Restorative justice is an approach in resolving criminal acts which is currently being voiced again in various countries. Through a restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by prioritizing win-win solutions, and emphasizing that the victims' losses are replaced and the victims forgive the perpetrators of the crime in condition that is committed with the value of the evidence or the value of the loss caused by the crime of not more than 2.5 million rupiah. Referring to the principle of fast, simple, and low-cost justice, RAG Number 15 of 2020 has been accommodated for settlement through an out-of-court process, namely a peace process between the victim and the perpetrator. The peace process is carried out by the parties voluntarily, with deliberation for consensus, without pressure, coercion, and intimidation. In the peace process, the Public Prosecutor acts as a facilitator, which means that he has no interest or connection with the case, the victim, or the suspect, either personally or professionally, directly or indirectly.
Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong Ernis Hutabarat; Ampuan Situmeang; Junimart Girsang
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 26 No 1 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 1, Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2023.26.1.57-70

Abstract

This study aims to determine and analyze the function of the Press Council according to Article 15 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press in its roles and actions in preventing hoax news. This research is a normative juridical analysis, by which the secondary data is in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 (F) and Article 15 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in particular. It is analyzed with a progressive legal theory from Satjipto Raharjo. The results of this study indicate that the Press Council, which has the status of an independent state institution, failed to maximize its role, especially its authority, in dealing with hoax news. The Press Law only has a simple function, like mediating press disputes. Due to its power, the Press Council has no authority to impose sanctions on violations committed by press companies. Moreover, the challenges faced no longer come from external sources but from the internal press itself, where currently, press companies often behave arbitrarily because the owners of press companies have used their media as a means of politics for the benefit of certain parties.  
Enhancing Geographical Indications Product Protection: A Comparative Study of Indonesia and India Lu Sudirman; Ampuan Situmeang; Fiona Fiona
Journal of Judicial Review Vol. 25 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v25i2.8308

Abstract

Indonesia boasts abundant natural resources, yet its registered Geographical Indication products remain limited compared to India. Despite its strategic geographical location and diverse offerings, many Indonesian Geographical Indication products lack registration and protection. This research conducts a legal comparison of Geographical Indication product protection between Indonesia and India. Utilizing a normative juridical approach and qualitative analysis of secondary legal materials, the study examines Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Indonesia and The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 in India. The findings reveal that Indonesia lacks a time limit for protection, unlike India, which grants ten renewable years of protection with more stringent sanctions. Considering India's approach, Indonesia should tailor its protection timeframe and penalties to its unique context for optimal results.
Co-Authors Abdul Rachman Agus Rosita Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Anggriawan, Rizaldy Antony Any Lindawaty Aprisanti, Aprisanti Aulia Putri Bayu Anggara, Sultan Bhaskara, Kevin Indra Brelly, Adolfh Budi Setiawan Chana Oktavia Harefa Claudia Christina Davina Shebiartha, Kyushu Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Edison Edison Elan Elan Elsa Syarief Elsa Syarief Elza Syarief, Elza Ernis Hutabarat Farel Hasibuan Febri Jaya Febriyani, Emiliya Fiona Fiona Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart Haiti, Rudolf Halawa, Filemon Herlambang Adhi Nugroho Herlambang Adhi Nugroho Hieu, Le Ho Trung Huang, Mitchelle Lizen Hutauruk, Rufinus Hotmaulana I Gusti Bagus Wiksuana Irawan, Dhenisa Oktavia Jackie Rosana Jannah, Syarifah Mifthahul Jaya, Febri Jefri Harianto Nababan Junimart Girsang Junimart Girsang Junimart Girsang Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kusmayanti, Rita Lu Sudirman Mahardihka, Delvin Shakira Mahendra, Adam Manullang, Rizky Ariftama Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Martua, Susanto Michelle Winovsky Muhammad Luthfi Nipon Sohheng Nugroho, Cahyo Jati Nur'Asih Budhi Dharma Putri Nurjanah, Listia NURLAILY, NURLAILY Nurviani, Nanny Oktaviani, Belinda Oky Mayrudin Ong’eta, Wyclife Panama, Nikolas Park, Jihyun Polim, Taufik Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Rahma, Isnawati Azizatul Rahmad, Tedi Sutadi Raja Taufik Zulfikar Rayen Elfredo Hutabarat Razak, Siti Suraya Abd Rina Shahriyani Shahrullah Rita Kusmayanti Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H Hutauruk Rufinus H. Hutauruk Rumbadi Rumbadi Rusdiana, Shelvi Saefudin, Yusuf Santiago, Owen saputra tanwir, yopta eka Silviani, Ninne Zahara Simorangkir, Ronal Roges Sliviani, Ninne Zahara Sohheng, Nipon Sugiyarto Sugiyarto Sultan Bayu Anggara Sunatoyoga, Jody Supardi Susanto Martua Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Taufik Polim Tobing, Joel Jordan Tommy Liusudarso Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trinh, Hien Valerisella, Nila Viona Eka Putri Desmond Vivian Frederica Weley, Nadia Carolina Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yulia Christi Nurul Hudayani