Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.645
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Legalitas Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PROGRESIF: Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Fundamental Justice Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal of Research in Social Science and Humanities Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Situmeang, Ampuan
Universitas Internasional Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Bayu Anggara, Sultan; Sudirman, Lu; Situmeang, Ampuan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
Socio-Legal Approaches To Combat Fake News (Hoax) On Social Media Pertaining Covid-19 In Batam City (A Case Study Of The Virginia Ship) Situmeang, Ampuan; Shahriyani Shahrullah, Rina; Brelly, Adolfh
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1034

Abstract

In 2020, a hoax was disseminated through social media in Batam City, claiming that the captain of the Virginia Ship had contracted Covid-19. This hoax immediately caused significant concern among the residents of Batam City, as the ship was anchored in their city. This study aims to identify the strategies employed by the Regional Police of Riau Islands Province to combat hoaxes, specifically focusing on the case of the Virginia Ship. To achieve this objective, socio-legal research was conducted, which involved in-depth interviews with relevant stakeholders from the Regional Police of Riau Islands Province. Additionally, secondary data collected through library research was utilized. All data was qualitatively analyzed. The findings of the study indicate that the enforcement of laws against hoaxes on social media pertaining to COVID-19 news in Batam City has been effective. This success can be attributed to the establishment of a Cyber Crime Investigation Satellite Office situated at the Kepulauan Riau Regional Police headquarters.
TRADEMARKS IN SUSTAINABLE FASHION: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Italy Situmeang, Ampuan; Alhakim, Abdurrakhman; Fitri, Winda; Trinh, Hien
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24114

Abstract

Trademarks have played a significant role in safeguarding intellectual property within the fashion industry and have been instrumental in upholding the reputation of various companies, particularly those aspiring to adopt sustainability concepts. This research aims to delineate the legal challenges and potential solutions for protecting intellectual property rights related to trademarks and the integrity of claims for sustainability implementation in Indonesia, employing normative research methods and comparative analysis with Italy's legal framework. The analysis reveals several structural differences between Indonesia and Italy's trademark legal frameworks despite sharing similar objectives. Italy has already been able to foster the integrity of sustainable claims in the fashion industry through regulations from the European Union although no direct connection to trademarks exists. On the other hand, Indonesia has yet to regulate the integrity of sustainable claims in the fashion industry although it possesses a sufficient foundational framework that could be further developed through its connection to the communal intellectual property protection system. Secara tradisional, merek memiliki peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual di dalam industri fesyen dan telah menjadi kunci dalam menjaga reputasi berbagai perusahaan, terutama yang berkeinginan menerapkan konsep keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tantangan hukum dan solusi potensial dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek serta menjaga integritas klaim implementasi keberlanjutan di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis perbandingan dengan kerangka hukum Italia. Analisis ini mengungkapkan beberapa perbedaan struktural antara kerangka hukum merek di Indonesia dan Italia, meskipun memiliki tujuan yang serupa. Italia telah berhasil menggalang integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen melalui regulasi dari Uni Eropa, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan merek. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengatur integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen, meskipun memiliki landasan kerangka kerja yang memadai yang bisa lebih dikembangkan melalui keterhubungannya dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal.
The Effectiveness of The Implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 in The Payment of Workers’ Wages Oktaviani, Belinda; Tan, Winsherly; Situmeang, Ampuan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.469

Abstract

Research on the effectiveness of the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning the provision of wages for local workers is conducted to ensure that the payment of wages to local workers in Bengkalis Regency complies with the applicable laws and regulations, while also promoting the welfare of its workforce. The provision of fair and timely wages, along with supporting welfare facilities, remains an issue that has not yet been fully realized in Bengkalis Regency. Various factors influence the effectiveness of this regulation in ensuring the proper payment of wages to local workers. Therefore, this study examines five factors influencing legal effectiveness as proposed by Soerjono Soekanto and reviews the implementation of wage distribution for local workers in Bengkalis Regency by employers. In addition to employers, the regional government  through collaboration between the Regent and other local institutions, such as the Department of Manpower and Transmigration of Bengkalis Regency and the Technical Implementation Unit of Manpower, can play a a role in taking preventive and repressive measures to achieve the effectiveness of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 (Perda Kab. Bengkalis No. 3/2022. This study further identifies the causes of non-compliance in wage provision for local workers and proposes solutions to ensure the objectives of the regulation can be met. Accordingly, the solutions offered by this research aim to provide stronger protection for local workers in Bengkalis Regency and to advance the welfare of the local community. [Penelitian mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 terhadap pemberian upah tenaga kerja lokal dilakukan agar pembayaran upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis dapat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya. Pemberian upah tenaga kerja yang sesuai dan tepat waktu serta fasilitas penyokong kesejahteraan lainnya menjadi hal yang masih belum dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam pemberian upah tenaga kerja lokal yang sesuai, sehingga penelitian ini akan mengkaji 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto dan meninjau pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis oleh pengusaha. Bukan hanya pengusaha, pemerintah daerah melalui kerja sama Bupati dan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis Ketenagakerjaan dapat berperan dalam mengambil langkah preventif dan represif agar efektivitas pelaksanaan Perda Kab Bengkalis No. 3 Tahun 2022 dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penyebab dari pemberian upah tenaga kerja lokal masih banyak yang tidak sesuai akan diberikan solusi agar harapan dari Perda ini dapat tercapai. Maka, solusi-solusi yang diberikan dari penelitian ini akan melindungi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis lebih baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.]
Implementation of The Relocation Policy For Residents of Rempang & Galang Old Villages: Human Rights Protection Issues Manullang, Rizky Ariftama; Shahrullah , Rina Shahriyani; Situmeang, Ampuan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2515

Abstract

The relocation policy for residents of the Old Villages of Rempang and Galang in the context of developing Rempang Eco City raises serious issues in legal, social, and human rights aspects. This study aims to analyze the implementation of the relocation policy based on the approaches of Ius Constitutum and Ius Operatum, as well as to provide policy recommendations through the framework of Ius Constituendum. The method applied is empirical juridical with a qualitative approach, involving interviews with affected communities and NGOs, as well as a review of relevant legal regulations. The findings show that the relocation policy has not fulfilled the principles of public participation, the right to housing, and social justice, while also neglecting the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), which is a standard in the protection of indigenous peoples. The relocation process is considered to lack transparency, compensation is disproportionate, and it fails to ensure the social and cultural sustainability of local communities. This study emphasizes the need for a human rights–based and justice-oriented relocation policy, referring to John Rawls’ Theory of Social Justice, by ensuring the protection of customary land rights, meaningful participation, and recognition of indigenous cultural identity. The reformulation of the relocation policy should be grounded in legal principles that are humanistic, participatory, and uphold substantive justice.
The Adaptability of the Indonesian Judiciary in the Era of Law and Technology Disruption Afdal, Windi; Situmeang, Ampuan; Anggriawan, Rizaldy; Tan, Winsherly; Rusdiana, Shelvi
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.28896

Abstract

Legal disruption has been reported to significantly change judicial practice. Therefore, this study aims to explore 2 problem topics, namely 1) how the era of legal and technological disruption affects the profession of judges in carrying out their duties as case deciders, and 2) how is the adaptability of judges in Indonesia in facing the era of legal disruption to ensure their role and function remain relevant. The study procedures were carried out using the normative-empirical legal method, where secondary data were obtained using literature studies. Subsequently, data were enriched with empirical data obtained through field studies. The results showed Artificial Intelligence (AI) and Big Data could be integrated into the judicial system as a transformative solution due to the limited number of judges in Indonesia. The integration was expected to improve the efficiency, consistency, and unity of law enforcement. The profession of judges was required to carry out a transformation that was not only technical but also philosophical. In addition, the Supreme Court Technical Education and Training Center was expected to create an ecosystem where technology could be used as an instrument to improve the quality of Indonesian judges decisions. This could be achieved through hybrid curriculum strategies, inclusive infrastructure, and adaptive regulations.
Analisis Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak di Batam Huang, Mitchelle Lizen; Situmeang, Ampuan; Febriyani, Emiliya
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.6578

Abstract

Maraknya kasus perceraian yang terjadi di Batam menimbulkan sengketa hak asuh anak, apabila kita sadari kebanyakan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam putusan pengadilan, dengan fokus pada studi kasus mengenai pemberian hak asuh anak di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adaetode penelitian hukum normatif, dikarenakan karakteristik tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pemberian hak asuh anak dalam perspektif keadilan gender. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sehingga didapatkan data bahwa Batam menjadi kota yang memiliki kasus perceraian paling tinggi di Kepulauan Riau. Terdapat 34 putusan yang diambil sebagai sampel penelitian dan sebanyak 79% hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya ketimpangan gender dalam sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang diadopsi hakim.
Realitas Pertambangan di Pulau Mikro Anam, Saiful; Situmeang, Ampuan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 2 (2025): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/8dcb0f91

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Judicial Reasoning in Banking Contract Defaults: A Case Study from Indonesian District Courts Arifiyansyah, R. Muhammad Arfit; Sudirman, Lu; Situmeang, Ampuan; Fatihah, Nur
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i2.11243

Abstract

Banking customer default (wanprestasi) cases have increasingly dominated civil litigation in Indonesian district courts, particularly following the economic disruptions caused by the COVID-19 pandemic. While debtors frequently acknowledge contractual breach, courts are often confronted with non-juridical arguments based on economic hardship, creating a tension between strict contractual enforcement and the pursuit of substantive contractual justice. This study aims to analyze judicial reasoning in adjudicating banking customer default by examining Decision No. 22/Pdt.G.S/2023/PN Batam and assessing its conformity with the provisions of the Indonesian Civil Code. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, relying on secondary legal materials including court decisions, statutory regulations, and legal doctrines. The findings reveal that the court consistently applied Articles 1239, 1243, and 1244 of the Civil Code, declaring the defendant in default due to failure to fulfill credit repayment obligations despite multiple formal warnings (somasi). Judicial reasoning was primarily grounded in written evidence and the debtor’s explicit acknowledgment of default, allowing the case to be resolved efficiently under the simplified lawsuit mechanism. The court ordered full repayment of the outstanding loan or, alternatively, authorized the auction of collateral through the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). However, the analysis also indicates that the judgment predominantly emphasized legal certainty and contractual compliance while giving limited consideration to the debtor’s post-pandemic economic condition and request for installment relief. This study is significant as it demonstrates how simplified civil procedures reinforce creditor protection and procedural efficiency, yet simultaneously expose limitations in accommodating substantive contractual justice. The findings contribute to the development of default theory in banking law and provide critical insights for improving judicial responsiveness in contractual disputes involving socio-economic vulnerability.
Towards a Human Rights-Based Legal Framework for Genetic Technology in Indonesia Marici, Alice Angela; Situmeang, Ampuan; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.466

Abstract

The lack of specific legal provisions addressing the misuse of genetic information in Indonesia raises critical concerns regarding potential violations of the right to privacy and genetic-based discrimination. This study aims to examine the extent to which Indonesia’s legal framework protects human rights in the era of genetic technology. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory and conceptual approaches to analyze relevant laws, including the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that while Indonesia’s existing legal framework provides foundational human rights protections, it fails to explicitly regulate genetic data as a distinct category requiring heightened safeguards. Key issues include the absence of mechanisms for informed consent, vague data governance, and a lack of explicit prohibitions on genetic discrimination. As genetic testing expands—particularly in health, research, and insurance sectors—the risk of rights violations becomes more imminent. The study recommends comprehensive reform through the creation of dedicated legislation, establishment of an independent oversight body, and adoption of progressive legal principles such as autonomy, non-discrimination, and precaution. Without such reforms, Indonesia risks falling behind in ethically and legally navigating genetic innovation while compromising constitutional human rights guarantees. Without such reforms, Indonesia risks falling behind in ethically and legally navigating genetic innovation while compromising constitutional human rights guarantees. [Kurangnya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan informasi genetik di Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hak atas privasi serta diskriminasi berbasis karakteristik genetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kerangka hukum Indonesia melindungi HAM dalam era perkembangan teknologi genetik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, termasuk UUD NRI 1945, UU Hak Asasi Manusia, serta UU Pelindungan Data Pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia saat ini telah menyediakan perlindungan dasar terhadap hak asasi manusia, regulasi tersebut belum secara tegas mengatur data genetik sebagai kategori khusus yang memerlukan perlindungan lebih kuat. Beberapa isu utama yang ditemukan antara lain ketiadaan mekanisme persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), ketidakjelasan tata kelola data, serta belum adanya larangan eksplisit terhadap diskriminasi genetik. Seiring dengan meluasnya penggunaan tes genetik- terutama dalam sektor kesehatan, penelitian, dan asuransi-risiko terjadinya pelanggaran hak semakin meningkat. Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya reformasi hukum secara komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus, pendirian lembaga pengawas independen, serta penerapan prinsip-prinsip hukum progresif seperti otonomi, non-diskriminasi, dan prinsip kehati-hatian. Tanpa adanya reformasi tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dalam menghadapi inovasi genetik secara etis dan legal, sekaligus berpotensi mengorbankan jaminan hak konstitusional warga negara.
Co-Authors Abdul Rachman Agus Rosita Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Anggriawan, Rizaldy Antony Any Lindawaty Aprisanti, Aprisanti Arifiyansyah, R. Muhammad Arfit Aulia Putri Bayu Anggara, Sultan Bhaskara, Kevin Indra Brelly, Adolfh Budi Setiawan Chana Oktavia Harefa Claudia Christina Davina Shebiartha, Kyushu Devany Anggriani Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Edison Edison Elan Elan Elsa Syarief Elsa Syarief Elza Syarief, Elza Emiliya Febriyani Ernis Hutabarat Farel Hasibuan Fatihah, Nur Febri Jaya Febriyani, Emiliya Fiona Fiona Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart Haiti, Rudolf Halawa, Filemon Herlambang Adhi Nugroho Herlambang Adhi Nugroho Hieu, Le Ho Trung Huang, Mitchelle Lizen Hutauruk, Rufinus Hotmaulana I Gusti Bagus Wiksuana Irawan, Dhenisa Oktavia Ismail Basar, Alda Fitriyani Jackie Rosana Jannah, Syarifah Mifthahul Jaya, Febri Jefri Harianto Nababan Junimart Girsang Junimart Girsang Junimart Girsang Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kusmayanti, Rita Lu Sudirman Mahardihka, Delvin Shakira Mahendra, Adam Manullang, Rizky Ariftama Marici, Alice Angela Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Martua, Susanto Michelle Winovsky Muhammad Luthfi Nipon Sohheng Nugroho, Cahyo Jati Nur'Asih Budhi Dharma Putri Nurjanah, Listia NURLAILY, NURLAILY Nurviani, Nanny Oktaviani, Belinda Oky Mayrudin Ong’eta, Wyclife Panama, Nikolas Park, Jihyun Polim, Taufik Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Rahma, Isnawati Azizatul Rahmad, Tedi Sutadi Raja Taufik Zulfikar Rayen Elfredo Hutabarat Razak, Siti Suraya Abd Rina Shahriyani Shahrullah Rina Shahrullah Rita Kusmayanti Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H Hutauruk Rufinus H. Hutauruk Rumbadi Rumbadi Rusdiana, Shelvi Saefudin, Yusuf Saiful Anam Santiago, Owen saputra tanwir, yopta eka Silviani, Ninne Zahara Simorangkir, Ronal Roges Sliviani, Ninne Zahara Sohheng, Nipon Sugiyarto Sugiyarto Sultan Bayu Anggara Sunatoyoga, Jody Supardi Susanto Martua Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Taufik Polim Tobing, Joel Jordan Tommy Liusudarso Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trinh, Hien Utomo, Achmad Aji Setyo Valerisella, Nila Vanessa Riarta Atmaja Viona Eka Putri Desmond Vivian Frederica Weley, Nadia Carolina Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yulia Christi Nurul Hudayani