Claim Missing Document
Check
Articles

Environmental Education (Eco-Islam) in the Islamic Religious Education Curriculum: A Literature Review of Integration and Its Implications Tohawi, Agus; Indramawan, Anik; Anwar, Muhamad Ali; Mastur, Mastur; Fuad, Nur; Utomo, Achmad Fauza Setyo; Rahma, Leily Vidya
West Science Islamic Studies Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Islamic Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsiss.v2i02.2364

Abstract

The global environmental crisis demands a solution approach from various perspectives, including religion. Islam, with its comprehensive teachings (Eco-Islam), offers environmental conservation values ​​and ethics. The integration of these values ​​into the Islamic Religious Education (PAI) Curriculum has strategic potential to form environmentally friendly awareness and behavior from an early age. This research aims to review and synthesize literature findings regarding the Eco-Islam based environmental education integration model in the PAI curriculum, as well as analyze the implications of this integration. The literature review identified several effective integration models, such as: (1) Thematic integration into material on Aqidah, Akhlak, Fiqh, and Islamic Cultural History; (2) Environmentally based project approach; and (3) Development of special modules. The results of the study also show that this integration has positive implications for increasing ecological awareness, changing student behavior, and strengthening characters who are responsible for nature. The integration of Environmental Education (Eco-Islam) into the PAI curriculum is not only relevant but also urgent. This approach has the potential to create a generation of Muslims who are not only spiritually religious but also responsive to environmental issues. Commitment is needed from curriculum developers, educators and policy makers to realize systematic and sustainable integration.
Tinjuan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mastur, mastur; Surya, Ananta
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5593

Abstract

Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Uji materil melalui dua jalur salah satunya judicial review terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi.  Dalam  pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga  Pengujian secara judicial review seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PUU-XIV/2016  yang menyatakan bahwa Gubernur dan Mentri tidak lagi berwenang dalam membatalkan perda Kabupaten /Kota yang telah di undangkan dan mengikat untuk umum. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Mastur, Mastur; Soleh, Moh
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6491

Abstract

Perlindungan hukum ha katas tanah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah harus didaftarkan. Pemberian sertifikat tanah melalui program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kepemilikan tanah dan pengakuan hukum rakyat. Penyelenggaraan PTSL kebijakan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementrian Agraria Penerbitan dan pemberian sertifikat tanah sebagai keputusan pejabat yang berwenang tentunya mendapat pengakuan hukum, karena penerbitan dan pemberian sertifikat tanah melalui pelaksanaan PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan sertifkat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, dapat dilihat dari dua aspek, pertama keabsahan formalitas, yaitu sertifikat tanah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan materil sertifikast tanah masih bersifat relatif, karena sistem pendaftaran tanah menganut stlsel negatif yang bertendensi positif. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, yakni adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, karena sertifikat tanah melalui bukti kepemilikan dan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Oleh karenanya, sertifikat tanah dianggap sah dan pihak yang tertera dalam sertifikat dianggap sebagai pemilik tanah sepanjang tidak ada piha lain yang dapat membuktikan sebaliknya.Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Tanah yang belum bersertifikat HM (Hak Milik) melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Semarang ada dua yaitu Pertama, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan kedua, Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME TRANSFER PRICING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN mastur, mastur; samsudin, ivan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12758

Abstract

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan pesat perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan ini kerap melakukan transaksi antar afiliasi, yang dikenal sebagai transfer pricing. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak, yang merugikan negara. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat pengaturan mengenai mekanisme transfer pricing di Indonesia. Penerapan mekanisme transfer pricing di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. tentang mekanisme transfer pricing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan  efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing di Indonesia dalam mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan Mekanisme Transfer Pricing dalam UU HPP mengatur mekanisme transfer pricing dengan mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). UU HPP juga mengatur mengenai metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan. Efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing: Efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman Wajib Pajak yang belum merata, keterbatasan data dan informasi pembanding, serta kesenjangan yuridis yang menyebabkan perbedaan interpretasi.   Kata Kunci: transfer pricing, penggerusan basis pajak, pengalihan laba
Smart Circular Farming 4.0: IoT-and Solar Cell-Based Integration of Maggot Farming, Laying Hens, Biofloc Aquaculture, and Hydroponics for Village Food Security Mastur, Mastur; Nugroho, Catur; Praharto, YB; Artati, Nuning; Winati, Famila Dwi; Qisthani, Nabila Noor; Arifin, Miftahol
Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Sarana Ilmu Indonesia (salnesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36590/jagri.v6i2.1866

Abstract

Located in a hilly area of Banyumas with high stunting and poverty rates, Windujaya Village faces significant geographical and infrastructural challenges. This community service program implements an integrated farming system based on Appropriate Technology (TTG) and a closed-loop production model. Key innovations include maggot cultivation, biofloc catfish farming, hydroponics, and an IoT-integrated smart chicken coop powered by solar energy. Through training and mentoring, the program successfully improved residents' skills, reduced feed and energy costs, and diversified income sources. The integration of IoT and sustainable farming models proved effective in enhancing food security and fostering adaptive community empowerment in marginalized areas.
Dampak Nikah Siri Terhadap Disregulasi Emosi dan Fungsi Kognitif Perempuan: Tinjauan Neuropsikologi dan Kesetaraan Jender Perspektif Qasim Amin Mastur, Mastur; Us’an, Us’an; Waldiono, Jenjang
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 6 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18228179

Abstract

Unregistered marriage is a social phenomenon that is still prevalent in Indonesia, despite causing various problems, especially for women. This study examines how the practice of unregistered marriage triggers emotional dysregulation such as anxiety and confusion in women, which then impacts their cognitive function. Using a neuropsychological approach and Qasim Amin's gender equality perspective, this study analyzes the complex relationship between unstable emotional conditions due to marital uncertainty and decreased cognitive capacity in women. The research method used is a qualitative literature study with document analysis from various literature on neuropsychology, psychology, Islamic family law, and Qasim Amin's thoughts. The results show that unregistered marriage creates a state of chronic stress in women that triggers emotional dysregulation, which in turn disrupts cognitive functions such as memory, concentration, and decision-making. Qasim Amin's equality perspective emphasizes that the practice of unregistered marriage contradicts the principles of dignity and justice for women. This study recommends the need for psychological and legal education for the community, as well as strengthening the perspective of gender equality in Islamic studies.
Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Dalam Upaya Penegakan Prinsip Good Governance Mastur, Mastur; Salsabela, Yuliyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14590

Abstract

This research is motivated by the suboptimal implementation of special adjudication by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, particularly regarding the compensation payment mechanism for losses caused by maladministration in public services. Presidential Regulation Number 31 of 2018 serves as the legal foundation and addresses issues related to the mechanism in order to uphold the principles of good governance. The focus of this study is the compensation payment mechanism in special adjudication carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to analyze the compensation payment mechanism and to identify obstacles in its implementation. The research employs a qualitative method aimed at analyzing phenomena experienced by the research subjects. A statutory approach is applied, specifically referring to Presidential Regulation Number 31 of 2018. The results of the study indicate that: (1) The compensation payment mechanism in special adjudication conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, based on Presidential Regulation Number 31 of 2018, begins with the issuance of a special adjudication decision by the Ombudsman—which is final and binding—and proceeds to the execution of compensation payment by the public service institutions proven to have committed maladministration. (2) The obstacles in implementing the compensation payment mechanism in special adjudication include limited budget, low awareness among government institutions, and lack of public knowledge. Moreover, the absence of strict sanctions against institutions that fail to implement adjudication decisions has hindered its effectiveness.
Strategi Keberlanjutan Pesantren melalui Pengkaderan Sumber Daya Manusia Berbasis Pendidikan Sarjana: Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal Mastur, Mastur; Hasim Abdul Jamil; Andi Aziz; Hasan, Hasan; Suniati, Suniati
Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/jibms.v6i2.809

Abstract

Keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia menuntut adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal menjadi representasi nyata bagaimana penguatan SDM melalui pendidikan tinggi dapat menjadi strategi kunci dalam menjaga eksistensi dan relevansi lembaga. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya sistem kaderisasi yang tidak hanya berbasis tradisi, tetapi juga berorientasi akademik dan profesional agar pesantren tetap mampu menjawab tantangan modernitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika kaderisasi berbasis pendidikan sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkaderan sumber daya manusia melalui pendidikan sarjana berdampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogis, profesional, dan manajerial. Selain itu, kolaborasi pesantren dengan perguruan tinggi berhasil memperluas jejaring kelembagaan dan memperkuat reputasi institusi. Program kaderisasi ini juga memastikan kesinambungan nilai dan visi pesantren melalui guru-guru yang berilmu, berakhlak, dan berjiwa kepemimpinan. Dengan demikian, strategi cadre by design yang diterapkan Pondok Pesantren Darul Amanah terbukti menjadi model pengembangan SDM berkelanjutan yang mampu memperkuat kualitas pendidikan Islam dan menjamin kelangsungan lembaga di masa depan.
Human Resources Empowerment On Community Learning Activities Center In Tulungagung East Java Indonesia Mastur, Mastur
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 4 (2023): August 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i4.703

Abstract

The purpose of the study is to know the process of management learning activities center following planning, organizing, implementation, controlling, and evaluation. To knows human resources empowerment community Learning activities center with a tutor and professional teacher, interviewer, and conduct research for teacher, tutor, and student. This study used a qualitative approach with the case study. The research location is CommunityCommunity Learning activities center Wahyu Surya Pelangi Campurdarat, Nurani Tanggung Campurdarat and Sinar Pagi Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. The data collection technique is used observation, dept interview, and documentation. Data analysis on individual case studies uses the Miles dan Huberman model use data reduction, data display, and conclusion drawing, data analysis cross-case with comparative analysis recommended by Yin (2002). Data reliability is used for credibility, transferability, dependability, and conformability. The result of the study: First, the management process of PKBM Tulungagung Jawa Timur Indonesia includes (a) planning used to decide the program conducted by PKBM, aim, and solution to face the obstacle raised (b) Organizing used to divide many classes suitable with ages, in other that can be differences between young and old learner, and organizational management structure PKBM with decided each task (c) the role implementation is to decide who can run the program PKBM, who as a teacher, and who as a student, and who as a person responsible of the program, and (d) The function of evaluation is to assess the program conducted or running, and decided the solution of obstacles. Second, human resources empowerment on PKBM Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Many activities of empowerment are: (a) teaching activities taught by professionals, (b) giving training to the teacher to increase their skill to teach young and old learners (c) giving add programs of education and skill such as vocational, culinary art, etc. (d) incurring tutor from partner agency to give socialization for student, (e) Implementation the program of PKBM planned before, and (f) selection professional teacher will teach in PKBM.
ANALISIS KOMPOSISI UNSUR PRODUK PIROLISIS BIOMASSA UNTUK APLIKASI CO-FIRING PLTU Sutarno, Sutarno; Mastur, Mastur; Hartono, Hartono; Warso, Warso; Sugiarto, Tris; Sugiantoro, Bambang
JURNAL CRANKSHAFT Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Crankshaft Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/cra.v8i4.15826

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan pirolisis terintegrasi untuk mengonversi biomassa dan sampah terpilah menjadi bahan bakar padat ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam program co-firing PLTU. Bahan baku yang digunakan meliputi kayu limbah, cangkang kelapa, dan bubur sampah terpilah yang diproses pada variasi suhu dan waktu pirolisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis bahan baku berpengaruh signifikan terhadap karakteristik arang yang dihasilkan. Kayu limbah cenderung menghasilkan arang dengan kualitas stabil dan kadar air rendah, sedangkan cangkang kelapa menunjukkan performa terbaik dengan nilai kalor tinggi dan kadar abu lebih rendah. Sebaliknya, bubur sampah terpilah masih memiliki tantangan pada kandungan air dan nilai kalor, meskipun tetap berpotensi sebagai bahan baku energi alternatif. Analisis morfologi dan komposisi unsur mengonfirmasi bahwa kandungan karbon lebih dominan pada biomassa dibandingkan bursam, yang kaya mineral anorganik. Secara umum, tren hasil menunjukkan bahwa biomassa murni lebih unggul untuk produksi energi dengan kualitas tinggi, sementara bursam dapat difungsikan sebagai bahan substitusi tambahan. Temuan ini menegaskan peran pirolisis terintegrasi sebagai pendekatan berkelanjutan untuk mendukung diversifikasi energi dan pengelolaan sampah di Indonesia.Kata kunci: Pirolisis; biomassa; sampah terpilah; Kayu; cangkang kelapa; co-firing
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agus Purwito Alkahfi, Muhammad Indra Andi Aziz Anwar, Muhamad Ali Anwar, Muhamad Ali Anwar Arsita Dewi, Ery Azmy, M. Noor Baehaqi Bahari, Anggri Septa Bambang Sugiantoro Bunyamin Maftuh Catur Nugroho Dani Satyawan Dewi Sukma DWI N. SUSILOWATI Dyah, Rosliana Purwaning Dzulfikar, Dzulfikar Eka Fitriani Eko Binti Lestari, Eko Binti Encep Syarief Nurdin, Encep Syarief Fadhil Ahla Firdaus Fajar Setianingrum , Rahmawati Famila Dwi Winati Feri irawan Fitrotus S, Dewi Gufron, Moh HABIB RIJZAANI Hafidz, Putra Hamsi Mansur Hapsah, Hapsah Hartono Hartono Hasan Hasan Hasim Abdul Jamil I Made Tasma Indramawan, Anik Irwansya, Irwansya Khairiyah, Dhea KRISTIANTO NUGROHO, KRISTIANTO KUNTO WIBISONO Kurniawan, Yuniar Denny Latief, Jenny Linda Apriliani, Linda Lukman Hakim Magfiroh, Binti Latifatul Mamik Setyowati, Mamik MARIA BINTANG Maulidiyah, Shinta Mia Kosmiatin MIFTAHOL ARIFIN, MIFTAHOL Mohamad Athar Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang Mubarok, Iqbal Muhammad Farhan Nabila Noor Qisthani Nana Supriyana Nik Haryanti Nugrah Rekto Prabowo Nugraha, Risma Nuning Artati Nur Fuad Nurmalasari, Yunita Praharto, YB Prasetya, Adita Dwi PUJI LESTARI Purwanto, Oky Dwi Puspitojati, Endah Putri, Isnah Faradiba Qomario Rahma, Leily Vidya Rahmawati, Rahmawati Raudah Raudah REFLINUR REFLINUR Rosid, Abdur Rosyidah Arafat, Rosyidah Salsabela, Yuliyana samsudin, ivan Sativa, Risya Oriza Siti Nurlaela Soim, Soim Sudiarto Sudiarto Suhendar, Ace Sukmawati Sukmawati Suniati, Suniati Suparjo Suparman Suparman Supiyana, Nana Surya, Ananta Susanti Sufyadi Sutarno Sutarno Tohawi, Agus TRI JOKO SANTOSO Tris Sugiarto Umar Umar Us’an, Us’an Utama, Agus Hadi Utari, Ratna Utis Sutisna Utomo, Achmad Fauza Setyo Waldiono, Jenjang Warso Warso, Warso Witjaksono Witjaksono Yuli Dianto, Alfin Yurisa, Penny