Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis University Of Bengkulu Law Journal GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) RIO LAW JURNAL Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Joong-Ki Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Joong-Ki
Meri Yarni
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa di Desa Delima Prasna, Adeb Davega; Yarni, Meri; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys; Syelvita, Rema; Irwandi, Irwandi
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 11 (2025): September
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/apb6nb51

Abstract

Artikel ini membahas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara partisipatif, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam teknik perancangan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat terbentuk tata kelola desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.
INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN FOREST FIRE HANDLING Nazifah, Nazifah; Yarni, Meri; Amin Nasution, Muhammad
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23471

Abstract

Since 1997 until now, forest and land fires (Karhutla) in Indonesia occur almost every year. The 2015 Karhutla incident is believed to have burned 2.61 million hectares of forest and land. In 2016, even though Indonesia was hit by La Nina, forest and land fires continued to burn forest and land area of 14,604.84 hectares. Forest and land fires have a detrimental impact on the environment, social and economy. Even the problem of fires in Indonesia has caused smoke problems for neighboring countries, especially in the Southeast Asia region. The government has tried to deal with the forest and land fires both in the form of regulations and programs, but the forest fires still occur. Several studies have shown problems in handling forest and land fires, including difficulties. The government itself is aware that forest and land fire is a multidimensional problem that requires cross-sectoral coordination to deal with it. Keywords: forest fires, Indonesia, policy
Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739

Abstract

Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Irwandi, Irwandi; Arfa, Nyimas; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Bafadhal, Faizah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Netty,, Netty,; Priskap, Ridham; Syamsir, Syamsir
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880

Abstract

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.   Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan  metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.
Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi Prasna, Adeb Davega; Dhyta, Nova Bela; Ramadhona, Ana; Yarni, Meri; Hsb, Nurul Laylan; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i3.163

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Yarni, Meri; irwandi, Irwandi; Febrian, Rifqi; Amada, Khofifh Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1327

Abstract

AbstrakKeputusan DPR memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M., hakim konstitusi dalam masa jabatan dan menggantinya dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menuai banyak pro dan kontra baik dari kalangan hukum maupun dalam masyarakat. Pemberhentian Hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai pengganti dilakukan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Keputusan DPR tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi, serta menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi. Akan tetapi DPR menganggap bahwa tindakan DPR memberhentikan hakim konstitusi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana DPR mengartikan atas dasar wewenang mengajukan hakim konstitusi DPR dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diajukannya. Tulisan  ini membahas mengenai aspek yuridis pemberhentian hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode  yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil  menunjukkan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan DPR tidak memiliki wewenang memberhentikan hakim konstitusi disamping itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR menabrak ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: DPR, Pengangkatan/Pemberhentian, Hakim Konstitusi.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Alissa, Evalina; Bafadhal, Faizah; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Amir, Diana
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2867

Abstract

Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Bafadhal, Faizah; Alissa, Evalina; Amir, Diana; Netty, Netty; Yarni, Meri
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2944

Abstract

Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yarni, Meri; Indara, Rona; Irwandi, Irwandi; Prasna, Adeb Davega; Juliani, Lauri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1467

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.
Co-Authors A. Zarkasi Achmad Noerkhaerin Putra Ajidirman , alamsyah, Mardi Alissa, Evalina Alissa, Evalina Amada, Khofifh Rizki Amanda, Khofifah Rizki Amin Nasution, Muhammad Amir, Diana Ana Ramadhona Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal Arfa'i Arfa, Nyimas Arfa’I, Arfa’I Bela, Nova Bima Wahyu Bustanuddin . Davega Prasna, Adeb Dhil's Noviades Dhyta, Nova Bela Diana Amir Dina Lorenza Dwi Suryahartati Erwin Erwin Etika Dwi Hardiyaningsi Faizah Bafadhal Febrian, Rifqi Gemmy Anugerah Prasetya Hapsa Hapsa Hasra, Siska Herma Yanti Hsb, Nurul Laylan Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi Iswandi Juanson, Juanson juliani, lauri Kosariza Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Latifah Amir Moh Ihsan Muhammad Eriton Muhammad Haris Saputra Murdiana, Ria Nababan, Simson Heskia Nazifah Nazifah, Nazifah Netty Netty Netty Netty,, Netty, Niken Arum Sari Noviya, Anis Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Oktavina, Yola Pebi Ramadian Pinki Anzasmara Pramestia, Regina Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Putra, Taufan Dyusandra Raihan, Zachary Rema Syelvita Rifqi Febrian Risdayanti, Risdayanti Riski Saputri, Kiki Rizki Amanda, Khofifah Rona Indara SAPUTRA, BENY Sari, Kiki Angela Shelly Winda Puspita Sari Suhendri Suhendri Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Syamsir Syamsir Syamsir Taufan Dyusandra Putra Taufani, A. Yuli Tito Kharfia Valen Wiskandar , Yetniwati Yetniwati Zanur, Annisa