p-Index From 2020 - 2025
6.046
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI FUNGSI PEJABAT PUBLIK YANG DAPAT DIEMBAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM Dwi Augustia Ningsih; Budi Ginting; Suprayitno Suprayitno; Faisal Akbar Nasution
Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, Notaris sebagai pejabat umum dapat menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya melalui Pasal 15 UUJN Dengan adanya Pasal tersebut, Notaris menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum yang dapat melakukan apa saja, sehingga tidak adanya batasan kewenangan Notaris dalam bermasyarakat. Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tentang kewenangan lain yang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai unsur fungsi publik memiliki tugas untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara.Kata kunci: implementasi, publik, notaris, pejabat umumTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//   This page is in Malay Translate to Indonesian    AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBengaliBulgarianCatalanCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianJapaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)LaoLatvianLithuanianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanSimplified ChineseSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTraditional ChineseTurkishUkrainianUrduVietnameseWelsh Always translate Malay to IndonesianPRO Never translate Malay Never translate jurnal.umsu.ac.id
ANALISIS YURIDIS ATAS KLAIM HAK MILIK ATAS TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH Sudiro Basana; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Faisal Akbar Nasution
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3554

Abstract

We are researching to learn how the government controls land ownership according to the Basic Agrarian Law and what happens when they claim ownership of land. We also want to know how they use the term "Property Rights" and what legal things could happen because of that. This study used the Normative Juridical method, which means using legal sources to find the truth based on the logic of law. One way to gather information is by reading books and articles. The research found that the Basic Agrarian Law gives people the right to control and use land in different ways, like owning property, farming, renting buildings, etc. The government ensures that people use land fairly and take care of it. They also decide who can have land and ensure the rules are followed. If there are problems with land, they can help solve them. They also keep track of who owns the land.
Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhammad Ansor Lubis; Faisal Akbar Nasution; Mirza Nasution; Muhammad Yamin
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1669

Abstract

In accordance with one of the ideals of the General Election, namely to produce quality representatives of the people and the spirit to create a government free from corruption, collusion and nepotism. In the 2019 legislative election, the KPU established KPU regulation No. 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD in the 2019 Election. The KPU added a requirement to become a member of the legislature which in article 4 paragraph (3) states that for former convicts of drug dealers, sexual crimes against children, or corruption prohibited from participating in the nomination of members of the legislature. These provisions are considered contrary to Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. The formulation of the problem in this paper is how to manifest the fulfillment of prisoners' human rights in filling state positions as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research method used is a normative juridical research method. Normative research requires a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used is through the study of documents and literature on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that there are several decisions of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Decisions of the Bawaslu which also hinder the enactment of these provisions. These provisions relate to the limitation of Human Rights, namely the limitation of Political Rights, namely the right to be elected as regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.
Manajemen Organisasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Afifah, Dessy Tri; Fitri, Dira Zahara; Akbar, Faisal; Dmk, Rizki Ramadhan; Bancin, Wahdaniati; Nasution, Inom
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 2 (2024): May
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11480321

Abstract

This research aims to determine the management of educational organizations at SMA Negeri 1 Tebingtinggi. This type of research is descriptive research with qualitative research methods. The instrument used was teacher interviews at SMA Negeri 1 Tebingtinggi. The results of the research conducted show that the management of educational organizations at SMA Negeri 1 Tebingtinggi plays a very important role for educational organizations at the school, including guidance and counseling teachers, subject teachers, homeroom teachers and other school staff.
KEWENANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ASAHAN DALAM PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DIWILAYAH PEN Fauzi, Ilham; Suhaidi, Suhaidi; Siregar, Mahmul; Akbar, Faisal
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.479 KB)

Abstract

Pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Melarang Pengoprasian Alat Tangkap Trawl di seluruh zona WPPNRI. Akan tetapi di Kabupaten Asahan salah satu sentral perikanan terbesar yang ada di Sumatera Utara dan merupakan daerah yang memiliki nelayan yang hari ini masih banyak menggunakan alat tangkap Trawl. Permasalahan dalam penelitian ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 Secara normatif, kewenangan daerah Provinsi di laut untuk mengelola sumber daya alam paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai sehingga tidak ada kesingkronan dalam penegakan hukum pelarangan penggunaan alat tangkap trawl.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisa data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer dan data skunder yang memaparkan serta menganalisis pelarangan penggunaan alat tankap Trawl serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode dedukatif. Pelarangan penggunaan pengoperasian alat tangkap Trawl hanya dapat dioptimalkan dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat nelayan Kabupaten Asahan, Meninggkatkan dan memperkuat koordinasi anatara para penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sama-sama mempunyai kewenangan di perairan dan peran Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mengkaji ulang kembali kewenangan Provinsi guna mengelola sumber daya alam yang ada di laut
Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan) Pohan, Mulatua; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.282

Abstract

Impeachment dianggap sebagai proses politik dan hukum yang kontroversial di banyak negara. Studi ini membandingkan aspek hukum impeachment di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, fokus pada prinsip due process dan mekanisme hukumnya. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, impeachment cenderung politis dengan penentuan akhir oleh suara mayoritas Senat. Di Korea Selatan, impeachment lebih terstruktur secara hukum, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi setelah proses pengadilan. Di Indonesia, meskipun sebelum amendemen UUD 1945 impeachment cenderung politis, setelah amendemen melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR, yang dapat menghasilkan keputusan berbeda. Hal ini menunjukkan impeachment dalam UUD 1945 setelah amendemen tidak dapat dikatakan semata bersifat hukum tetapi memiliki dimensi politik dan hukum.
Implementasi Komunikasi Bencana oleh BPBD Kota Bogor dalam Mitigasi Bencana Banjir Hasan, Daffa Aulia; Akbar, Faisal; Cannafaro, Francisco; Yusa, Naufal; Santoso, Raihan Fadhilah; Amalia, Nadia
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11880

Abstract

Bogor dijuluki sebagai kota hujan, karena memiliki ntensitas hujan yang cukup tinggi. Dengan intensitas hujan yang tinggi di Kota Bogor memilki kerawanan bencana salah satunya banjir. Berdasarkan data yang dilaporkan BPBD terdapat total ada 331 rumah yang terendam oleh banjir lintasan per November 2023. Dampak yang ditimbulkan akibat banjir cukup beragam. Mengetahui  banyaknya risiko akibat banjir, oleh karena itu perlu adanya tata kelola risiko yang melibatkan aktor-aktor komunikasi sebagai upaya mitigasi, Komunikasi bencana pada dasarnya adalah upaya untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencanaa. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai bencana, sehingga masyarakat bisa meminimalisir risiko akibat bencana banjir dan ini sebagai bentuk upaya mitigasi bencana. Dalam proses komunikasi bencana dalam mitigasi bencana banjir sebagai upaya mitigasi bencana, yaitu melakukan upaya baik soft power ataupun hard power untuk meminimalisir risiko akibat bencana. Tujuan dari penenelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi komunikasi bencana oleh BPBD Kota Bogor. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Model komunikasi yang digunakan yaitu informasi/komunikasi bencana, stakeholder yang melibatkan masyarakat, instansi pemerintah/swasta, dan media. Hasilnya BPBD Kota Bogor telah mengimplementasikan Komunikasi Bencana sebagai upaya mitigasi bencana banjir.
Kewenangan Manajemen Mahkamah Konstitusi Untuk Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Hasibuan, Yersa Umar; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) Vol 4, No 1: 2024
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jumsi.v4i1.4818

Abstract

The Constitutional Court was born because of the desire to make Indonesia a democratic legal state, where the community can contribute to the administration of state government power and the direction of the state. In this case, the emphasis on democracy is the purpose of checks and balances, which are basically an essential element of the separation of powers so that they cannot be in full power. This democracy also lies not only in one of the powers of the Constitutional Court to provide a judicial review of laws and regulations to be in line with the mandate of the Constitution, but also other powers of the Constitutional Court also summarize that the legal state system becomes democratic, such as the Constitutional Court's authority to resolve and decide disputes over election results. In general, there is a conflict of interest not only between participants in the General Election but also the problem with the organizing agency that can make mistakes in carrying out the implementation of the general election. Disputes over the general election results (PHPU) include Disputes over the results of the general election for President and Vice President and Disputes over the general election results, namely members of the People's Representative Council (DPR), Regional Representatives Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD). However, since the issuance of Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the authority of the Constitutional Court has been added, namely the results of the elections which are the authority of the Supreme Court (MA). Its development and the breakthrough in the decision of the Constitutional Court in producing election results only proves that the Constitutional Court does not only evaluate the results of the calculation of the number of votes for the new pair moving to a court that oversees democracy which is mandated in the 1945 Constitution by holding general elections democratic. The decisions of the Constitutional Court that disqualify election participants in the post-conflict local elections are the basis for jurisprudence as well as legal interpretations and analogies for other elections, especially in 2024, simultaneous elections will be carried out as a whole.
IMPLEMENTASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi; Agusmidah, Agusmidah
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The harmonization of draft regional regulations is part of the stages of drafting the formation of laws and regulations to harmonize the substance of the draft laws and regulations and adapt them to the techniques of drafting laws and regulations, as an effort to minimize the occurrence of cancellation or revocation of regional regulations due to disharmony with regulations. related legislation. The formulation of the problem that will be described in this paper is how to implement the harmonization of regional legal products based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws and Regulations Formed in the Regions by the Designer of Legislation -Invitation. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the process of forming regional regulations, they must go through the stages of harmonization by involving the drafting of laws and regulations. The results of the study show that there are still many regional regulations in the regions that have not gone through the harmonization stage, thus allowing the draft regional regulations that have been formed not to comply with the laws and regulations both formally and materially. Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018.
Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis Efridha, Nurul; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Mulyadi, Mahmud
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.12114

Abstract

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami dilema dalam mengambil keputusan sehari-hari. Mereka dituntut untuk mencari laba sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, namun keputusan bisnis yang salah dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, namun keuangannya bukan keuangan milik daerah/negara sehingga penegak hukum masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keuangan yang disetor dalam bentuk saham ke suatu BUMD berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keuangan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara dan bagaimana akibat hukumnya bagi PT. Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang disetorkan ke dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan daerah/negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurusannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat privat bukan ke ranah publik. Sehingga, Direksi PT. Bank Sumut tidak seharusnya dituduh telah melakukan korupsi karena pengambilan keputusannya melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif saja.
Co-Authors Adrian, Rifki Affila Afifah, Dessy Tri Afnila Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Ahmad MAULANA Aisyah Ariad, Agrah Ali Ibsan Jaya Alvi Syahrin Alwi, Haldan Amalia, Nadia Andi Nova Bukit Andryan Andryan Ardimen Areza, Tri Sandi Muji Arie Nurwanto Aulia, Anna Nur Auliq, M Aan Azizah, Fitri Nur Bancin, Wahdaniati Beny Setiawan, Beny BISMAR NASUTION Bismar Nasution Br. Karo, Pebrina Silva Budi Ginting Budi Santho Parulian Nababan BUDIMAN GINTING Cannafaro, Francisco DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR Deanova, Sanaya Rizky Dearma Sinaga Desrimon, Arfi Destriyadani, Rika Dewi, Ika Rusdika Dicky Muslim Dmk, Rizki Ramadhan Dwi Augustia Ningsih Edo Maranata Tambunan Edy Ikhsan Edy Ikhsan Efridha, Nurul Elmas Yuliantri Eman Sulaiman, Eman Ewaldo, M.Faith Fauzi Iswahyudi, Fauzi Febriani, Melisa Fiqih, Fiqih Fitri Handryani Fitri, Dira Zahara Fitriana Fitriana Ginting, J. Putra Hajar Ashwad Halil, Munawar HAPNI, ELIDA Hartina Hartina Hasan, Daffa Aulia Hasballah Thaib Hasibuan, Yersa Umar Hayati, Misbah Hendra Poltak Tafonao ILHAM FAUZI Ilyas Ilyas Inom Nasution ISWAHYUDI ISWAHYUDI Jelly Leviza Junaida, Muvira Jusak Tarigan Jusmadi Sikumbang Letisya, Letisya M. Yamin M. Yamin Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Manullang, Sahala Maryanne, Steffi Seline Mathilda Chrystina Katarina MIRZA - NASUTION Mirza Nasution Mirza Nasution Mohammad Rezza Fahlevvi Mubarok, Zidny Muhammad Abduh Muhammad Ansor Lubis Muhammad Arif Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Iqbal Muhammad Ramadhan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Murni, Sheila Natasya Nasution, Mirza Nurazizah, Fitri Nurbaiti, Saniya Pane, Ali Pernantian Pendastaren Tarigan Pohan, Mulatua Pramasheilla, Dinda Assalia Avero Pramitha, Ade Purwowicaksono, Rizki Putra, Dyfan Nandatama Raden Irvan Sophian, Raden Irvan Rafael, Maicel Jhose Rahmah, Jamilatu Rahmi Syahriza, Rahmi Ramadhan, Sarial Ramses Purba Rasina Padeni Nasution Rizki Dian Sari RIZKI RAHAYU FITRI Rizki, Syahriandi Robin Reagan Sihombing Rosnidar Sembiring Saddam Bancin Safrizal Wahyudi Santoso, Raihan Fadhilah Sari Devi Tumanggor Selatieli Zendrato Selfirah, Nadia Setyawan, Andhi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Eka N A M Sinulingga, Indra Kurnia Solly Aryza Steffi Seline Maryanne Ginting Suci, Rosnatun Sudiro Basana Sugianto Sugianto Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suherman Nasution Sukamto Satoto Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutikno Sutikno Syafruddin Kalo Syahru Ramadhan Tri Afifah, Dessy Tri Kurniawan Tyas Wijaya, Luna Ayuning Veithzal Rivai Zainal Wahyuni, Riya Yani, Ulfa Yanti, Mira Yevastri, W.D Yusa, Naufal Yusril Izzi Arlisa Amiri Zhakira, Feliza Putri