Claim Missing Document
Check
Articles

Mekanisme Penggantian Sertipikat Hak Milik yang Rusak di Kabupaten Tabanan Gede Teguh Rendra Pramudawardana; Ni Putu Sawitri Nandari; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 1 (2026): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i1.3700

Abstract

Land tenure through certificates as valid proof of rights had been recognized, yet in practice damaged certificates still caused administrative obstacles at the BPN of Tabanan Regency. The objective of this research was to analyze the mechanism of replacing damaged Certificates of Ownership and to identify the inhibiting factors in the process. This research used an empirical legal method (socio-legal research) with statutory, conceptual, and factual approaches. Data were collected through interviews with officials at the Tabanan Land Office and literature studies from legal documents and academic sources. The findings showed that the replacement mechanism started with application submission, data matching with the land book, a 30-day public announcement period, field verification including re-measurement if physical data could not be read, and issuance of a replacement certificate directed toward an electronic system. The study also found that the main inhibiting factors included administrative constraints, incomplete documents, unclear legal subjects, potential land disputes, low public understanding, and limited digitalization. These findings indicated that although the mechanism had been regulated, its implementation still faced obstacles affecting legal certainty and service effectiveness. This research implied the need to improve services, legal awareness, and digital transformation.
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb) Dinda Adnya Silvia; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Ayu Putri Sukadana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7350

Abstract

ABSTRAKSIIndonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahanterkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidakhanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengandimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Darilaporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satukasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatatada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruhIndonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan,data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agrariameningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitansertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, sertamengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitansertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yangberfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturanperundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitandengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis danadministrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukansebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli waisyang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkanberdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkansengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik Dikaitkan dengan Kebocoran Data Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 Nicolas Roing Mbalur; Ketut Elly Sutrisni; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.1994

Abstract

The digitalization of land administration through electronic land certificates, as regulated under the ATR/BPN Ministerial Regulation No. 3 of 2023, introduces efficiency and transparency but simultaneously raises concerns regarding the protection of personal data. A critical issue lies in the lack of detailed regulatory provisions governing data breach handling and legal accountability. This study aims to examine the forms of legal protection for personal data within the electronic land certificate system and to analyze the legal responsibilities arising from potential data breaches. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection is implemented through preventive mechanisms, including information system security and restricted access, as well as repressive measures based on the Personal Data Protection Law and Electronic Information and Transactions Law. However, the current regulation does not comprehensively address technical safeguards, sanctions, or specific procedures for data breach mitigation. This gap highlights the need for strengthening regulatory frameworks and improving cybersecurity measures to ensure more effective legal protection for electronic land certificate holders.
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

Abstract

Pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
Kedudukan dan Batas Kewenangan Badan Bank Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Made Putra Bhaskara Tangkas; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; Dewa Ayu Putri Sukadana
Student Research Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i4.2966

Abstract

The Indonesian Land Bank Agency (Badan Bank Tanah) was established as a special body mandated to guarantee the availability of land for national development. Nevertheless, its institutional position and the limits of its authority in land acquisition for public interest remain legally contested, primarily because they are presumed to intersect with the acquisition mechanism governed by Law Number 2 of 2012. This study aims to analyse the regulation of the Land Bank Agency within the national land law system and to formulate its position and the boundaries of its authority in land acquisition for public interest. The research applies a normative legal method combining statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and examined descriptively and qualitatively. The findings indicate that the regulation of the Land Bank Agency is hierarchically arranged, resting on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the social function principle of land, deriving its establishment from Law Number 6 of 2023, and elaborated through Government Regulation Number 64 of 2021 together with other implementing rules. The agency occupies a sui generis and non-profit position, holding land in the form of management rights. Its authority is attributive and manifests as the provision of land reserves through land banking rather than as a power to extinguish existing rights, rendering it normatively complementary to Law Number 2 of 2012. Overlap nonetheless remains possible at the implementation level, particularly regarding the interpretation of public interest and land obtained through government designation.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Terorisme : Studi Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim I Nyoman Wira Kusuma; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 3 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i3.2267

Abstract

The application of the criminal conspiracy provision in terrorism cases raises legal issues, particularly concerning the distinction between an agreement to commit a terrorist act and acts that remain at the preparatory stage. This study aims to examine the legal considerations of judges in establishing the element of criminal conspiracy in Decision Number 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim and to assess their conformity with the Indonesian criminal justice system. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the Criminal Procedure Code, and the relevant court decision, supported by secondary legal materials from legal literature and journals. The findings indicate that the judges established the existence of criminal conspiracy by assessing the defendant's actions as an interconnected series, including the pledge of allegiance, structural involvement in the Islamic State of Indonesia, participation in the REVIDABA Team, and the transfer of a firearm. These facts were assessed in conjunction with the admissible evidence to establish the defendant's intent and concurrence of wills. The judicial considerations are generally consistent with the negative statutory evidentiary system and the presumption of innocence. Nevertheless, Article 15 of Law Number 5 of 2018 requires clearer parameters to distinguish criminal conspiracy from mere preparation, as its current formulation may create legal uncertainty.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Arya Sayoga Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dinda Adnya Silvia Emri Yulita Umbu Pati Erinda Fiskaria Jelahu Florensia Calista Putri Tembu Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gusmana, I Putu Gede Radithya I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Wirya Darma I Nyoman Wira Kusuma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Putra Bhaskara Tangkas Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Nicolas Roing Mbalur Prasada, Dewa Krisna Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra