Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah : Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Kpg Florensia Calista Putri Tembu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7625

Abstract

This study examines the increasing incidence of land disputes in Indonesia, particularly those arising from unlawful acts in the form of unauthorized land occupation, which generate legal uncertainty and result in both material and immaterial losses for rightful landowners. The growing number of such cases highlights the urgent need for fair and firm legal protection, especially when land occupation has occurred over a long period and complicates the recovery of ownership rights. This research specifically analyzes Decision Number 267/Pdt.G/2020/PN Kpg, a case involving the occupation of part of the plaintiff’s certified land by the defendant. The general objective of the study is to gain a comprehensive understanding of the legal mechanisms for restoring land rights affected by unlawful land occupation, while the specific objectives are to identify the form of the unlawful act committed and to analyze the legal process used to recover the disputed land rights. The research employs a normative legal method based on the analysis of secondary data, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The approaches applied consist of statutory, conceptual, and case approaches, using juridical-descriptive analysis techniques. The findings are expected to identify unauthorized land occupation through boundary expansion as a form of unlawful act and to explain the recovery mechanism through civil litigation and the validation of land boundary re-measurement reports. This study is expected to contribute theoretically to agrarian and civil law development and practically to improving land dispute resolution procedures and public legal awareness.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu Emri Yulita Umbu Pati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan dokumen palsu, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi tanah dapat menyebabkan pembatalan akta dan memicu sengketa hukum, yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. Beberapa putusan pengadilan telah menyatakan akta jual beli (AJB) batal demi hukum akibat praktik curang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum utama, serta mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk memahami implikasi hukumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PPAT diwajibkan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara menyeluruh dan dapat menghadapi tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab pemalsuan dokumen dalam transaksi tanah dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada PPAT maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas PPAT, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemalsuan dokumen, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Principles Of Caution By Land Deed Officials In Preparing A Decd Of Sale And Purchase Of Land Ownership Rights Arya Sayoga; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the principle of caution for land Decd officials in makeng Decds of sale and purchace of land ownership rights. The research method used in writing this thesis is using normative legal research methods and it can be concluded that: 1) The authority of a LDO to make authentic Decds regarding all legal acts of transition and imposition of rights concerning land and ownership rights. to apartment units located within work area. LDO in makeng authentic Decds is obliged to use the precautionary principle based on regulations relating to LDO and land rights. 2) The legal consequences of the LDO Decd if you do not use the precautionary principle in the process of binding the sale and purchace of land as an embodiment of legal certainty is that the LDO Decd can be canceled and null and void by law because it is not in accordance with article 22 of GR No.37 th.1998 that the LDO Decd must be read aloud. or the contents are explained to the parties in the presence of at least two witnesses to the Decd. KEYWORDS: LDO authority, precautionary principle, AJB
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

Abstract

Pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3269

Abstract

This study aims to analyze the applicability of exoneration clauses in the Indonesian legal system, particularly in banking credit agreements, through a review of their legal basis in the Civil Code, the Consumer Protection Law, and their application in practice based on the Gianyar District Court Decision Number 157/Pdt.G/2018/PN Gin. This analysis aims to assess the extent to which exoneration clauses align with the principles of contractual justice and consumer protection. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Banking Law, and court decisions, while secondary materials include legal literature and expert opinions. Data collection was carried out through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively and qualitatively with systematic, grammatical, and teleological interpretations to examine the validity and limitations of the use of exoneration clauses in standard credit agreements. The research findings indicate that exoneration clauses are still frequently found in credit agreements unilaterally drafted by banks. These clauses substantially limit the bank's liability and grant it unilateral authority in the implementation of the agreement, which in practice creates an imbalance in the bargaining position between the bank and the debtor. These clauses contradict Article 18 of the Consumer Protection Law (UUPK) because they contain provisions that shift responsibility and potentially violate the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. An analysis of the Gianyar District Court's decision shows that although the lawsuit was dismissed, the substance of the case demonstrates the practice of exoneration clauses that are detrimental to consumers, particularly related to the lack of information transparency and the bank's dominance in determining credit terms. The research conclusion confirms that exoneration clauses in standard credit agreements are not binding if they contradict the provisions of the UUPK or the principle of contractual balance.
Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik Dikaitkan dengan Kebocoran Data Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 Mbalur, Nicolas Roing; Sutrisni, Ketut Elly; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.1994

Abstract

The digitalization of land administration through electronic land certificates, as regulated under the ATR/BPN Ministerial Regulation No. 3 of 2023, introduces efficiency and transparency but simultaneously raises concerns regarding the protection of personal data. A critical issue lies in the lack of detailed regulatory provisions governing data breach handling and legal accountability. This study aims to examine the forms of legal protection for personal data within the electronic land certificate system and to analyze the legal responsibilities arising from potential data breaches. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection is implemented through preventive mechanisms, including information system security and restricted access, as well as repressive measures based on the Personal Data Protection Law and Electronic Information and Transactions Law. However, the current regulation does not comprehensively address technical safeguards, sanctions, or specific procedures for data breach mitigation. This gap highlights the need for strengthening regulatory frameworks and improving cybersecurity measures to ensure more effective legal protection for electronic land certificate holders.
Legal Certainty in Payment for Land Sale and Purchase Transactions: The Role of the Land Deed Official Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10585

Abstract

This study is motivated by the absence of explicit regulations governing payment procedures in land sale and purchase transactions in Indonesia. The transfer of land rights resulting from a sale and purchase has been regulated under the Basic Agrarian Law and the Government Regulation on Land Registration. These provisions stipulate that the transfer of land rights must be carried out through a deed made by a Land Deed Official (PPAT). Accordingly, a land sale and purchase must be evidenced by a deed drawn up by the PPAT. However, the provisions regarding payment mechanisms are entirely left to the agreement of the parties based on the principle of freedom of contract as stipulated in the Civil Code, as well as the customary law principle of land transactions, namely “clear and cash” (terang dan tunai). This condition potentially creates legal uncertainty, particularly concerning the timing of payment to establish valid proof that triggers the transfer of land rights. The research problems addressed in this study are: (1) how is the legal regulation of payment in land sale and purchase transactions in Indonesia; and (2) what is the role of the PPAT in ensuring legal certainty related to such payments.This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The results indicate that there is no explicit regulation regarding payment methods, thus in practice, payment arrangements largely depend on the agreement of the parties and the prudential principle exercised by the PPAT. In practice, the PPAT plays a role in ensuring the fulfillment of the “clear and cash” principle and in clearly stating payment details within the deed. In conclusion, there is a need for guidelines or strengthened regulations to ensure legal certainty and protection in the payment aspect of land sale and purchase transactions.Keywords: Land Sale and Purchase, Legal Certainty, Payment, PPAT
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Arya Sayoga Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Dinda Adnya Silvia Emri Yulita Umbu Pati Erinda Fiskaria Jelahu Florensia Calista Putri Tembu Giovanka Melati Angeline Hutagalung Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gusmana, I Putu Gede Radithya I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mbalur, Nicolas Roing Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra