Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENGABDI Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Hukum Saraswati Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali Gusmana, I Putu Gede Radithya; Budiana, I Nyoman; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Putri Sukadana, Dewa Ayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3149

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.
Analisis Yuridis Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah : Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Kpg Florensia Calista Putri Tembu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7625

Abstract

This study examines the increasing incidence of land disputes in Indonesia, particularly those arising from unlawful acts in the form of unauthorized land occupation, which generate legal uncertainty and result in both material and immaterial losses for rightful landowners. The growing number of such cases highlights the urgent need for fair and firm legal protection, especially when land occupation has occurred over a long period and complicates the recovery of ownership rights. This research specifically analyzes Decision Number 267/Pdt.G/2020/PN Kpg, a case involving the occupation of part of the plaintiff’s certified land by the defendant. The general objective of the study is to gain a comprehensive understanding of the legal mechanisms for restoring land rights affected by unlawful land occupation, while the specific objectives are to identify the form of the unlawful act committed and to analyze the legal process used to recover the disputed land rights. The research employs a normative legal method based on the analysis of secondary data, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The approaches applied consist of statutory, conceptual, and case approaches, using juridical-descriptive analysis techniques. The findings are expected to identify unauthorized land occupation through boundary expansion as a form of unlawful act and to explain the recovery mechanism through civil litigation and the validation of land boundary re-measurement reports. This study is expected to contribute theoretically to agrarian and civil law development and practically to improving land dispute resolution procedures and public legal awareness.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu Emri Yulita Umbu Pati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan dokumen palsu, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi tanah dapat menyebabkan pembatalan akta dan memicu sengketa hukum, yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. Beberapa putusan pengadilan telah menyatakan akta jual beli (AJB) batal demi hukum akibat praktik curang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum utama, serta mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk memahami implikasi hukumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PPAT diwajibkan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara menyeluruh dan dapat menghadapi tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab pemalsuan dokumen dalam transaksi tanah dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada PPAT maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas PPAT, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemalsuan dokumen, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Principles Of Caution By Land Deed Officials In Preparing A Decd Of Sale And Purchase Of Land Ownership Rights Arya Sayoga; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the principle of caution for land Decd officials in makeng Decds of sale and purchace of land ownership rights. The research method used in writing this thesis is using normative legal research methods and it can be concluded that: 1) The authority of a LDO to make authentic Decds regarding all legal acts of transition and imposition of rights concerning land and ownership rights. to apartment units located within work area. LDO in makeng authentic Decds is obliged to use the precautionary principle based on regulations relating to LDO and land rights. 2) The legal consequences of the LDO Decd if you do not use the precautionary principle in the process of binding the sale and purchace of land as an embodiment of legal certainty is that the LDO Decd can be canceled and null and void by law because it is not in accordance with article 22 of GR No.37 th.1998 that the LDO Decd must be read aloud. or the contents are explained to the parties in the presence of at least two witnesses to the Decd. KEYWORDS: LDO authority, precautionary principle, AJB
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

Abstract

Pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Arya Sayoga Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Dinda Adnya Silvia Emri Yulita Umbu Pati Erinda Fiskaria Jelahu Florensia Calista Putri Tembu Giovanka Melati Angeline Hutagalung Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gusmana, I Putu Gede Radithya I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra Yap, Chelsia