Claim Missing Document
Check
Articles

Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar Kesuma, I Dw Md Suryawan Wira; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 156-161
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.156-161

Abstract

Denpasar City, a popular tourist destination, is struggling to maintain peace and order due to rapid urbanization and an influx of migrants. This has led to an increasing number of job seekers exceeding the job opportunities available in the city. The problems in writing this thesis are (1) How is the implementation of the control of vagrants and beggars by the Pamong Praja Police Unit in Denpasar City? and (2) How are the obstacles faced by the Pamong Praja Police Unit in controlling vagrants and beggars in Denpasar City. The research method used is an empirical method by collecting data through interviews with related parties, document analysis, and direct observation of the curbing process. The results showed that the curbing and handling of vagrants and beggars in Denpasar City has not gone well, seen from the many activities of vagrants and beggars in Denpasar City so that it still disturbs public order. The obstacles of the Civil Service Police Unit in controlling vagrants and beggars are divided into Juridical and Non-Juridical obstacles. The Denpasar City Government is still trying to deal with the social problems of vagrants and beggars by means of preventive, refrensive, and rehabilitation.
Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Setyawan, I Komang Adi; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 296-303
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.296-303

Abstract

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.
Optimization of Water Source Management for the Community of Apuan Village, Susut District, Bangli Regency Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; I Wayan Suambara
Community Service Journal of Law 25-28
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.1.1.2022.25-28

Abstract

Apuan Village is one of the villages located in Susut District, Bangli Regency. The Apuan Village Government has received assistance from the Bangli Regency Government in the context of the construction of drinking water supply facilities which in its management are handed over to Apuan Village. In its development, the distribution of drinking water in Apuan Village has not been able to reach the entire community of Apuan Village, so a drinking water facility development program is needed. However, the program is constrained in terms of authority and funding. In fact, the results of the management of water sources for drinking water which are handled by Apuan Village, are fully intended for the benefit of the village community, so there is no availability of funds to support the program plan for the development of drinking water management facilities. The Apuan Village Government does not have the authority to carry out the water management development program, considering that there is no legal umbrella for the Apuan Village Government to run the drinking water management development program in Apuan Village. The solution to overcome partner problems is to provide legal assistance and counseling related to the legal form of the drinking water management development program and the realization of a harmonious working relationship in the development of drinking water management in Apuan Village.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa Aksi Demonstrasi Suardana, Ni Made Queena Amora Putri; Widiati, Ida Ayu Putu; Sutama, I Nyoman
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7148

Abstract

Demonstrasi sebagai implementasi kebebasan menyampaikan pendapat ialah hak konstitusional yang dijamin didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tertuang lebih lanjut dalam insrumen hukum nasional lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pelaksanaan aksi demonstrasi sering kali dihadapkan pada tindakan represif aparat kepolisian yang tidak proporsional sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi serta menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara normatif dalam pengamanan, kepolisian wajib mengedepankan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta menempatkan tindakan represif sebagai upaya terakhir. Namun, tindakan represif yang dilaksanakan secara berlebihan dan tidak proporsional berpotensi melanggar HAM, sebagaimana dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan instrument hukum lainnya. Terdapat konflik norma antara jaminan kebebasan berpendapat dan kewenangan penggunaan kekuatan oleh aparat, yang menjadikan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi.
Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Komang Gde Aryadharma Suastika; Ida Ayu Putu Widiati; Nyoman Gde Antaguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5321

Abstract

Arbitrase atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) Adalah proses penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Di Indonesia, arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun terdapat inkonsistensi konsep pelaksaan dan ketidakjelasan dalam putusan arbitrase. Dalam penelitian ditemukan ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adapun rumusan masalah dalam penilitian ini, yakni: Bagaimana kekuatan hukum dari putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa; bagaimana implikasi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lemah, maka diperlukan penegasan regulasi agar tidak terjadi kontradiksi antara sifat final putusan arbitrase dan kemungkinan pembatalan melalui pengadilan. Implikasi yuridis dalam sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase bahwa terhadap putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum biasa maupun luar biasa, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kemabali. Sehingga putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak atau sesuai dengan asas finalitas.
Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana Kepakisan, I Putu Aryana; Putu Widiati, Ida Ayu; Wirawan, Ketut Adi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan incracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A.A Agung Laksmi Dewi A.A Gede Diotama A.A Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti Ade Marcelian Pande Adi Permana Agung Agung Ananda Putria Elda Sukawati Agus Leo Adi Wibawa Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Sagung Nandya Pramesti Anak Agung Triana Putri anastasia Anastasya, Dewa Ayu Julia Ani, Ni Kadek Ayu Metta Sandra Ayu Yuliany Adisti Ayu, FeviLia Dea Bimantara, I Made Dwi Bongon, Miel S. Budayasa, I Made Budiartha , I Nyoman Putu Daniswara, I Kadek Tedo Tamara Putra Darma Budi Setiawan Dendy Martono Prabowo Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Agung Laksmi Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Dyah Permata Diah Gayatri Sudibya Diana, I Kadek Bayu Surya Diantara, I Komang Triana Dinda Aurelia Danian Diyatmika, Kadek Purwa Sastra Erawati, Ni Putu Tina Fitriyani, Kadek Dwi Fransiskus Leric Kleden Garry Gerrson Riwu Gede Nofantara Putra Gede Putu Oka Brahma Adhi Gianluca Fredrick Wou Dopo Gotama, I Wayan Sentana Hartana, Herry Jaya I Dewa Gede Dwipayana Putra I Gde Pasek Ari Krisnadana I Gede Andik Surya Dana I Gede Gita Ananda Putra I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede Mallik Satya Devangga I Gede Sayogaramasatya I Gede Wijaya Kusuma I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Arimbawa I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Edy Sanjaya I Kadek Windi Pranata Putra I Ketut Adi Gunawan I Ketut Adnyana I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Edy Susanto I Made Adi Karsa I Made Andi Putra Mahardika I Made Ari Nurjaya I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Budayasa I Made Dwi Payana I Made Dwi Sanjaya I Made Gianyar I Made Hadiyanta Purnama Sardi I Made Karnadi I Made Mardika I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Nova Wibawa I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nengah Laba I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sumardhika I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Dion Mahardika I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Putra Ariasa I Putu Raditya I Putu Widya Laksana Pendit I Wayan Artanaya I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Suambara I Wayan Sunarta I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Kristina Dewi Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indah Permatasari Indrawan, Ida Ayu Kartika Irianto, I Ketut Juliantini, Ni Nyoman Kadek Dini Destianingsih Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hapsari Ika Palupi Kadek Mahadewi Kadek Yogie Adi Pramata Karma, Ni Made Sukaryati Kepakisan, I Putu Aryana Kesuma, I Dw Md Suryawan Wira Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Khanna, I Kadek Agus Dimas Harta Komalasari, Karti Komang Ariadarma Suputra Komang Gde Aryadharma Suastika Komang Sutriani Komang Triana Ayunita Kori, I Made Sadhu Arta Krisna, Dewa Gede Ary Kusuma , I Gede Dharma Laksmi, Anak Agung Rai Sita Luh Made Mahendrawati Luh Putu Suryati Lukman Hakimi Made Agus Satria Wahyudi Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina Mahendrawati, Ni Luh Mariano Roberto Solsepa Masdewi, Ni Ketut Sinta Michael Lianwar Antolis Muliana, I Wayan Nariasih, Ni Putu Epy Neru, Satrya Raul Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih Ni Luh Sandiani Ni Made Faniasih Ni Made Ina Sulastini Ni Made Indah Krisna Dewi Ni Made Lady Ruslya Ni Made Puspasutari uj Ni Made Puspasutari Ujian Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nengah Seri Ekayani Ni Nyoman Candra Krisnayanti Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Novitasari, Kadek Dwi Nyoman Gde Antaguna Nyoman Satria Bismantara Padmawati, A.A. Tri Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pande Putu Gede Parwata Paramitari, Ni Nyoman Ayu Pradiatmika, Putu Putra Pramana, I Gede Aris Eka Purnayasa, I Made Putra, I Putu Agus Sudiyasa Putu Ananda Sari Putu Ayu Irma Wirmayanti Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Putu Galang Widiantara Ws Putu Gede Putra Dharma Yasa Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Putu Wilang Pra Yoga Raymundo, Carlos M. Rina Pratiwi Pudja I. A Rini, I G. A. Intan Saputra Rusnama, I Nyoman Sri Agus Sahadewa, A.A Gede Ananta Wijaya Sari, Kadek Nadya Pramita Semarabawa, Dewa Gede Agung Sentelices, Leovigildo C. Seputra , .PT.GD. Seputra, I Putu Gede Setiaawan, Ida Bagus Trisnha Setiawan, I Putu Yudi Setiawan, I Wayan Ary Setyawan, I Komang Adi Sicaya, Kadek Vegas Ananta Styawati, Ni Komang Arini Suardana, Ni Made Queena Amora Putri Sudibya, Diah Gayatri Sugiarta, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana , I Nyoman Suryadewa, Gusti Ngurah Agung Suryani, Luh Putu suryawan, Gusti Bagus Susanthi, I Gusti A.A. Dian Trimarlina, Komang Dara Ujianti , Ni Made Puspasutari Ujianti, Ni Made Puspasutari Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. Warmadewa, Anak Agung Putu Eka Putra Widyantara , I Made Minggu Wiguna, I Made Amertha Wiguna, Kadek Hendra Wiguna, Putu Gede Satya Wijaya, I Made Dicky Taruna Wirama, I Dewa Oka Angga Wiranata, I Kadek Suryantara Bagus