Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan Berdasarkan Undang- Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lsye Aprilia; Ni Luh Made Mahendrawati; Ni Made Jaya Senastri
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Medicines must have halal certification to ensure the halalness of the product. Article 4 of the Law on Halal Product Guarantee, stipulates that all products circulating in Indonesia must be certified halal. In fact, many medicinal products are already circulating in the community but do not yet have a halal certificate. So this raises legal problems related to consumer protection. The purpose of this research is to reveal the authority of related institutions in halal certification of medicinal products circulating in Indonesia as well as legal protection for consumers if a medicinal product that has been disseminated has a halal label even though it does not have a halal label. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation. The source of legal material in this study is the primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials by analyzing and quoting applicable laws from books, literature, and other sources. The results showed that with the establishment of the Halal Product Guarantee Organizer, the halal regulation of drugs circulating in Indonesia is subject to the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014 which regulates that certification and labeling of halal products is mandatory. If business actors violate their obligations under these regulations, they will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, and suspension of halal certification.
Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise I Gusti Ngurah Md Rama Andika; Ni Luh Made Mahendrawati; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the implementation of a franchise agreement, it is not uncommon for the agreement not to be implemented due to a unilateral termination by the franchisor. Considering that the franchisee in the franchise agreement is in a weaker position, in the event of a unilateral termination, it will suffer a large loss. However, in the laws and regulations, there are no clear arrangements for the protection of franchisees who experience unilateral termination who actually experience losses. The purpose of this study is to analyze the franchise agreement may be terminated unilaterally by the franchisor and the legal protection of the franchisee against the unilateral termination of the franchise agreement by the franchisor. This study uses normative legal research methods using primary legal materials, with the types of approaches used are statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. Legal sources are then analyzed systematically. Based on the results of the study, it can be concluded that basically the franchise agreement cannot be terminated unilaterally unless the void conditions stated in the contract have been fulfilled and legal protection for the franchisee against the losses he has suffered can be sued for compensation based on default.
Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung Putu Gede Surya Dharma Sadana; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of changes in the name of a person in Badung Regency which has an impact on the preparation of an administrative system, deserves the attention of the government. This is the case in this study, namely the regulation of changing the name of a person in Badung Regency and the legal consequences of changing the name of a person in Badung Regency. The purposes of this study are to analyze the regulation of changing someone's name in Badung Regency and the legal consequences of changing someone's name in Badung Regency. The type of research used in this study is a normative legal research type with a statutory, conceptual and case approach. Data collection techniques are carried out through documentation studies and literature studies by collecting legal sources in the form of primary and secondary legal sources. After the data has been collected, it is then analyzed using interpretive interpretation techniques and presented in descriptive form. The results of the study revealed that the name change was carried out based on the determination of the district court where the applicant was. Next, the change of name must be registered by the person who changed his name to the civil registry that issued the civil registration deed at least 30 days after the resident received a copy of the district court decision. The next civil registry will make marginal notes on the register of civil registration deeds and quotations of civil registration deeds.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PT.BPR BANK DAERAH GIANYAR KABUPATEN GIANYAR Anak Agung Gede Rizky Pramana; Desak Gde Dwi Arini; Ni Luh Made Mahendrawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan perjanjian jaminan fidusia pada praktek harus dengan rinci termuat tentang jaminan fidusia. Pengaturannya yaitu pada UU No 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Pengertian perjanjian adalah sebagai persesuaian kehendak ataupun kata sepakat terhadap suatu perjanjian perbuatan yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya di PT.BPR Bank Daerah Gianyar serta faktor yang sebagai penghambat eksekusi yang dilakukan mengenai nasabah yang telah dilakukannya wanprestasi terkait perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan dari penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip rahasia yang bertujuan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank. Hasil pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak bank menyatakan bahwa debitur telah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kredit dari bankRumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dan bagaimanakah faktor yang menjadi hambatan di PT.BPR bank Daerah Gianyar eksekusi bagi nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian dalam pelaksanaan tentang perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan jaminan fidusia yang tindakan di PT.BPR Bank Daerah Gianyar, dimana dalam hal ini pihak debitur terhadap bank sebelum kredit nasabah yang melakukan wanprestasi antara lain cara dalam melaksanakan pembinaan pada sub bagian remedial untuk kredit macet atau kurang lancar dan diragukan.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PAGUYUBAN TRANSPORTASI TEBONGKANG COMMUNITY (STUDI DI DESA SINGAKERTA UBUD) Gofin Sahensa Pradana; Ni Luh Made Mahendrawati; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Karena dianggap dapat mempermudah pencarian dan pemesanan dari jarak jauh maupun jarak dekat, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online dari pada menggunakan jasa ojek pangkalan. Di Desa Singakerta Ubud ojek pangkalan membentuk suatu kelompok dalam Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Dengan keadaan tersebut maka dalam keanggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community merasa tersaingi dengan adanya transportasi berbasis online, sehingga Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan persaingan usaha dengan melakukan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Desa Singakerta Ubud. Penelitian sebagai penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dn aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Aparat Desa di Desa Singakerta Ubud, Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, Dinas Perhubungan Angkutan Jalan, Go-jek. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan ojek pangkalan dalam kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, telah memenuhi 75% unsur-unsur kegiatan praktik monopoli yang dilakukan di Desa Singakerta Ubud. Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Hasil adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing pelaku usaha lainnya agar dapat memperoleh hasil. Faktor pendukung dari pelaksanaan praktik monopoli dalam penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Transportasi Tebongkang Community yaitu diantaranya faktor perekonomian, dalam hasil dan/atau sumber penghasilan kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud keadaan perekonomian.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial Anak Agung Ayu Indira Diana Dewi. S; Ni Luh Made Mahendrawati; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code.
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak Ida Ayu Anggita Pradnyandari; Ni Luh Made Mahendrawati; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Consumer Protection Act 0.8 of 1999 contains provisions regarding the rights and obligations that consumers and business actors have. For example, consumers who have not received legal justice in standard agreements that create business actors, seeing the phenomenon that occurs, namely agreements made by parking business actors for consumers who use parking services, basically to meet the needs of a significant number of consumers, to make it easier for parking business actors, agreements that made for consumers who use parking services to be printed in bulk in the form of standard clauses contained in parking tickets that are made unilaterally. However, this authority contains the potential for fraud for parking business actors through the existence of a clause that is not permitted. The contents of this clause are based on the UUPK which is a clause that contains the loading of the responsibility of the businessperson for the consumer which is contained under Article 18 paragraph 1. From this it can be said that there are still many parking business actors who, in stipulating standard clause agreements in the form of parking tickets, violate the provisions of the Protection Act. Consumers are related to the discrepancy of the clause in UUPK to obtain contractual justice for consumers. With the existence of an agreement that uses the standard clause it is not allowed so that the legal consequences according to the explanation of Article 18 paragraph 3 UUPK are null and void.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Ni Made Dwi Gayatri Putri; Ni Luh Made Mahendrawati; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Personal data is private and must be protected. The number of personal data leakage cases in Indonesia has a detrimental impact on society. The lack of comprehensive legislation has led to a lack of legal protection for data leakage cases. As a result of the many personal data leaks, the government passed the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. The purpose of this research is to find out the legal umbrella that protects personal data including understanding more about the legal policies regulated in Law Number 27 of 2022. This research will discuss the formulation of problems including how is the regulation of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 and how is the legal protection of the dissemination of confidential personal data of Indonesian citizens. The method used is normative with a statutory approach. The findings reveal that legal protection against personal data leaks is already comprehensive in Law Number 27 of 2022, preventive efforts to protect personal data do not share data from the community and society also avoid illegal platforms that occur in cybercrime. While the government will conduct a compliance test for Repressive Protection Efforts in the event of a personal data leak, the sanctions contained in the Personal Data Protection Law are Criminal Provisions Articles 67, 68 and 70 which already contain fines and imprisonment.
Pemberdayaan Kerta Desa Anturan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Untuk Investasi Pariwisata I Wayan Wesna Astara; I Ketut Widia; Simon Nahak; I Wayan Rideng; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Made Mahendrawati
Postgraduated Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.1.1.2020.29-36

Abstract

Anturan Village, which is still included in the tourist area of North Bali, has enormous potential to be developed into an adat village-based tourist destination. This village, has a unique culture, religion and customs. The potential of the Anturan traditional village in particular has Kerta Desa a kind of traditional court that can reconcile civil disputes, in the indigenous Anturan community, especially those who are Hindu. This means that prior to the enactment of Indigenous Village Law No. 4 of 2019 concerning Indigenous Villages which obliged to form a Kerta Desa, the Anturan traditional village already had a Kerta Desa. The problem arises that, even though the Kerta Desa has authority in peace in adat villages based on adat law by making decisions in accordance with awig-awig and / perarem. In the Empowerment of Anturan Indigenous Village Empowerment there are problems namely: (1) legal issues related to tourism activities in Anturan Village cannot be comprehensively solved. (2) The form of Kerta Desa's relationship with Bendesa adat and community leaders in resolving tourism cases has not been synergistic so that the law can mean coexistence. (3) There is no Kerta Desa Empowerment model, in the context of state law enforcement and Balinese customary law. (4) The absence of kerta desa in tourism law enforcement is in accordance with the interests of the local community. Solution offered: (1) Existence of Policy Study on Empowerment of Village-based Tourism Village that involves the kerta desa in handling cases of traditional village land and land in the form of investment; (2) Increased knowledge and the existence of legal awareness in the management of traditional village-based Tourism Villages concerning land for investment purposes; (3) Able to develop the implementation of state law and customary law of Bali and tourism law to resolve the case of tourism investment in the traditional village of Anturan; (4) Can have a positive impact on society and can improve human resources, and the Kerta Desa in handling investment cases in tourism can apply the law in coexistence. The method used in the form of empowerment Kerta Desa with the pattern of assistance, FGD and find the real core of the problem. Legal issues are very complex, can find hidden problems in travel cases, and inventory problems and solve problems that arise with village officials, custom officers and indigenous community leaders in Anturan. Target outcomes to be achieved are publication of national journals / or proseding ISBN National publications, mass media publications, videos on broadcast activities. Activities in Empowering Anturan Indigenous Village Empowerment in resolving land issues in tourism investment by providing assistance and counseling to Kerta Desa, Prajuru Desa adat and community leaders who are relevant to Land Cases and investments in Anturan village.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.45-52

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
Co-Authors A. A. Rai Sita Laksmi A. M. Telman A.A.Gde Oka Wisnumurti ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Acacio Fevucrules Alarico Mendona Telman Anak Agung Ayu Indira Diana Dewi. S Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Gede Agung Manuana Putra Anak Agung Gede Candra Kusuma Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Rizky Pramana Anak Agung Istri Agung Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Antara, I Wayan Wesna Arini, Desak Gde Dwi Bongon, Miel S. C.A. Soares Cesaltina Angela Soares Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, Gusi Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi, Ni Kadek Marantina Dinda Aurelia Danian Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai Erawati, Ni Putu Tina Gede Amatya Ananta Gede Angga Prawirayuda Gofin Sahensa Pradana Gusti Ayu Ade Diah Gamatri I Gde Suranaya Pandit I Gede Edy Korneawan I Gede Raka Ramanda I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Wahyu Fajar Sutoya I Ketut Irianto I Ketut Sugiartha I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Mardika I Made Mardika I Made Suniasta Amertha I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kardana I Nyoman Putu Budhiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Deny Adistanaya Putra I Putu Gede Seputra I Wayan Arthanaya I Wayan Dodi M. Putra I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Sujana I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Agung Idawati Ida Ayu Anggita Pradnyandari Ida Ayu Ratna Kumala Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Udayana Putra Indah Permatasari Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha Johanes Ibrahim Kosasih Korneawan, I Gede Edy Kristian Ananta Dion Laksmi, Anak Agung Rai Sita Lia Siti Sawaliah Liang Ning, Ni Luh Nita Mey lsye Aprilia Made Dilla Nitya Nirmala Made Wiryani Mahaputra, IB Gede Agustya Mandasari, IA Cynthia Saisaria Manuel, Julio Marta, I Dewa Gd Mahardika Muliana, I Wayan Mulyawati, Kade Richa Nengah Renaya Ni Kadek Erika Manggala Ni Kadek Prasetya Dewi Ni Kadek Vikka Ayu Swandewi Ni Komang A. Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Made Dwi Gayatri Putri Ni Made Isadhanti Nawangsari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Nengah Seri Ekayani Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Purnama Wati Ni Wayan SITIARI Ningsih, Ni Luh Anik Puspa Novanda, Ni Putu Rosita Paramananda, N Pillipe Das Silva Pradnyandari, Ida Ayu Anggita Premasanti, Nyoman Asri Putri, Ni Made Dwi Gayatri Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Arya Krisna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Gede Surya Dharma Sadana Putu Suryani . Raymundo, Carlos M. Reiro, Leonito Renaya, Nengah S Nahak Saisaria Mandasari, I.A. Cynthia Sang Nyoman Angga Diputra Senastri, Ni Made Jaya Sentelices, Leovigildo C. Setyawati, Ni Komang Arini Simon Nahak Simon Nahak Simon Nahak Styawati, Ni Komang Arini Sugiati, Gusti Ayu Susanthi, I Gusti A.A. Dian Ujianti, Ni Made Puspasutari Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. widia, ketut Widiastari, Ketut Ayu Widiati, Ida Ayu Putu Wisnumurti, AA Gede Oka Yuli Utomo