Articles
TELAAH MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN âKAMPUNG KONSERVASIâ DI SEKITAR WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
pratidina, ginung
Jurnal Sosial Humaniora Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.077 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v3i1.388
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pengurus atau pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Bogor dalam bidang akuntansi, khususnya pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan permodalan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan objek penelitian adalah koperasi dan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan simple random sampling. Dengan jumlah sampel sebanyak 163 koperasi dan 379 UMKM. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Bogor. Sedangkan untuk pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum mengerti cara membuat laporan keuangan serta belum dapat merencanakan permodalan dengan baik dan diperlukan upaya pemberdayaan berkesinambungan dari intansi pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan permodalan.
STRATEGI BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN PASCA ERUPSI 2010
pratidina, ginung;
Rahmawati, RD
Jurnal Sosial Humaniora Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.661 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v6i1.499
Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi yang aktif, namun keberadaan dan pesonanya sebagai destinasi pariwisata menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pasca erupsi tahun 2010 banyak kerusakan terjadi di wilayah sekitar Gunung Merapi. Hal ini memerlukan kebijakan baru terhadap strategi Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebagai upaya konservasi sumber daya hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya hutan pasca erupsi 2010. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, selanjutnya menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya belum optimal dan masyarakat cenderung nerima sehingga memerlukan strategi yang lebih komperehensif dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Ernawati, Ernawati;
Iskandar, Abubakar;
Pratidina, Ginung
Jurnal Sosial Humaniora Vol 9, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.197 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v9i1.1374
Sampah merupakan sisa-sisa pembuangan dari setiap sumber produksi maupun non produksi berupa organik dan anorganik.Volume sampah dari hari ke hari semakin meningkat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, membaiknya roda perekonomian, dan berubahnya perilaku masyarakat dalam berkonsumsi. Oleh karena itu perlu diberikan kompensasi agar pegawai dapat meningkatkatkan kinerjanya. Penelitian dilakukan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor yang dilaksanakan sejak bulan Januari-April 2014.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui realisasi pemberian kompensasi, mengetahui peningkatan kinerja pegawai, dan menguji pengaruh pemberian kompensasi terhadap peningkatan kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Populasi sebanyak 184 orang dan sampel sebesar 65 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, angket dan dokumentasi, sedangkan data terdiri data primer dan data sekunder. Analisa data dalam penelitian ini adalah Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukan bahwa koefisien korelasi -,216 yang artinya hubungan antara TPP dengan tanggungjawab sesuai kemampuan tidak signifikan.Koefisien korelasi -,007 yang artinya hubungan antara TPP dengan pekerjaan yang sesuai ketrampilan tidak signifikan.Selanjutnya untuk menguji perbedaan kiner pegawai digunakan uji t. Hasil penelitian menunjjukan bahwa rata-rata kinerja yang ditunjukan pada ketrampilan menyelesaikan pekerjaan adalah 129,000. Oleh karena nilai thitung>ttabel maka Ho diterima, atau rata-rata ketrampilan yang dimiliki pegawai adalah sama.Rata-rata kinerja yang ditunjukan pada kemampuan menyelesaikan pekerjaan adalah 115,111. Oleh karena nilai thitung>ttabel maka Ho diterima, atau rata-rata kemampuan yang dimiliki pegawai sama.
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR
Hernawan, Denny;
Pratidina, Ginung
Jurnal Sosial Humaniora Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.202 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v6i2.504
Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rataan terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori âcukup baikâ. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme kooordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan.Â
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Iswantoro, Slamet;
Pratidina, Ginung;
Ratnamulyani, Ike Atikah
Jurnal Sosial Humaniora Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.046 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v5i2.527
Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulaiberlaku. UU tersebut merupakan penjabaran hak warga masyarakat untuk memeroleh informasisebagaimana diamanatkan UUD 1945. Tiga tahun setelah UU KIP dinyatakan berlaku, PemerintahKota Bogor dihadapkan pada penyelesaian kasus sengketa informasi yang dimediasi oleh KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat sebagai akibat ketidak-mampuannya memenuhi permohonaninformasi publik. Pada tahun 2012 telah empat kali Pemerintah Kota Bogor bersengketa dengan LSMSahabat Muslim dan empat kali juga pada tahun 2013. Banyaknya kasus sengketa informasi publikmerupakan salah satu symtoms yang mengindikasikan ketidaksiapan Pemerintah Kota Bogormelaksanakan amanat UU KIP. Ketidaksiapan itu dapat diukur dari aspek ketersediaan informasipublik secara berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat di masing-masing dinasPemerintah Kota Bogor, baik melalui media cetak maupun media lainnya. Berdasarkan fakta tersebut,maka menarik diketahui, bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam mengimpelementasikanUU KIP. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan salah satuorganisasi perangkat daerah Kota Bogor yang wajib menjalankan amanat UU KIP dan berperansebagai penggerak implementasi UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian,kesiapan Bagian Humas dapat mencerminkan kesiapan Pemerintah Kota Bogormengimplementasikan UU KIP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi UU KIP di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor telah dilaksanakan dengan kategori kriteria penilaian baik (2,42).
PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BOGOR
Zonita, Zelvi;
Pratidina, Ginung;
Seran, MY
Jurnal Sosial Humaniora Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.942 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v5i1.526
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kearsipan, mengukurpelaksanaan kearsipan pada masing-masing tahapan, serta mengidentifikasikan kendala-kendalayang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahKota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuanuntuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuatperbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Populasi dalampenelitian ini sebanyak 30 orang. Pada penelitian ini sampel yang diambil merupakan keseluruhanpopulasi yaitu sebanyak 30 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuhyaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dari hasilrekapitulasi untuk semua indikator yang diteliti diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,67 yang masukdalam kategori baik. Indikator-indikator yang berhubungan dengan pengelolaan arsip aktif memilikinilai yang baik bahkan beberapa sangat baik, namun untuk indikator-indikator yang berhubungandengan pengelolaan arsip in-aktif rata-rata memiliki nilai yang tidak baik. Salah satu faktor utamaadalah belum optimalnya pemanfaatan Depo Arsip sebagai tempat penyimpanan arsip in-aktifdikarenakan Depo Arsip baru selesai dibangun Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya Depo Arsipproses pengelolaan arsip in-aktif dapat ditingkatkan.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI PEMELIHARAAN KENDARAAN TERHADAP KUALITAS JASA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
Juhriatna, Juhriatna;
Pratidina, Ginung;
Suryatna, Undang
Jurnal Sosial Humaniora Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.047 KB)
|
DOI: 10.30997/jsh.v5i1.525
Bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi disertai bertambahnya jumlah penduduk di KotaBogor telah meningkatkan sampah rumah tangga, sampah restoran, dan sampah dari usaha yangberkaitan dengan makanan. Disamping itu, berbagai jenis sampah kemasan makanan dan minumanyang dibuat dari kertas, plastik, maupun styrofoam, serta sayuran dan buah yang rusak dari berbagaipasar tradisional maupun pasar modern di enam kecamatan membuat tugas bagian angkutan padaDinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor semakin berat. Dengan kontribusi ataupengaruh kinerja pegawai bagian pemelihara kendaraan dengan kualitas jasa pelayanan sampahsebesar 42%, sedangkan 58% ditentukan oleh faktor lain, seperti dukungan pimpinan, manajemen,komunikasi, dan hubungan lainnya.
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN ATAS TAGIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PASAR SEKUNDER
Ginung Pratidina
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.081 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1924
ABSTRACTSalah satu lembaga jaminan yang dikenal masyarakat Indonesia adalah fidusia, lembaga jaminan ini dikenal di Indonesia berdasarkan yurisprudensi Hooggrechshof (HGH) atas perkara Bataafsche Petroleum Mastschappij dengan Clignet Arrest. Pada perkembangannya fidusia mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi benda jaminannya hal ini karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan fidusia ini, baik dari transaksinya maupun dari kebutuhan kepastian hukumnya.Undang-undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) memberikan kepastian hukum pada perjanjian utang pitang yang jaminannya bersifat fidusia. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan jaminan fidusia, namun demikian masih perlu diuji berlakunya karena perkembangan kepentingan dunia usaha dalam menjaminkan barang modalnya sebagai jaminan utangnya untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha. Pada akhirnya perjanjian utang piutang yang jaminannya bersifat fidusia tidak menutup kemungkinan adanya konstruksi hukum baru. Hal ini bisa dilihat dari bergesernya obyek benda jaminan yang awalnya hanya berupa benda bergerak saja, pada akhirnya benda yang bersifat ekonomis baik benda yang sudah ada maupun benda yang akan ada dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Diantara benda jaminan tersebut adalah piutang atas Kredit Pemilikan Rumah yang diselenggarakan oleh pihak Bank, konstruksi hukum yang terbentuk adalah debitor dan kreditor antara nasabah dan Bank penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah dengan dasar itulah Bank penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah yang memiliki hak tagih atau piutang ke nasabah yang dijadikan jaminan atas pinjaman kepada Secondary Mortgage Facility ( selanjutnya disebut SMF). Kata kunci : Fidusia, perjanjian, jaminan.
PENGARUH HIPNOTERAPI TERHADAP INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST SECTIO CESAREA DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Faridah Aini;
Erdin Sikap Ginung Pratidina
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: PROSIDING IMPLEMENTASI PENELITIAN PADA PENGABDIAN MENUJU MASYARAKAT MANDIRI BERKEMAJUAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.899 KB)
Tindakan pembedahan sectio cesarea menyebabkan nyeri dan mengakibatkan terjadinya perubahan kontinuitas jaringan karena adanya pembedahan. Pada proses pembedahan digunakan anestesi agar pasien tidak merasa nyeri. Namun setelah operasi selesai dan pasien mulai sadar, akan merasa nyeri di daerah sayatan yang membuat sangat terganggu. Untuk mengurangi nyeri pasien sectio cesarean, salah satu cara adalah dengan menggunakan hipnoterapi, dimana hipnoterapi bisa mengurangi kepekaan pasien terhadap rasa nyeri atau mengurangi sensitivitas dan ambang nyeri pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hipnoterapi terhadap intensitas nyeri pada pasien post sectio cesarea di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen semu (Quasi Eksperiment Design) dan menggunakan Non Equivalent Control Group Design. Populasi pasien post Sectio cesarea hari I diruang Nifas RS PKU Muhammadiyah Temanggung sebanyak 46 pasien. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan didapat jumlah sampel sebanyak 30 orang, dimana 15 sebagai kelompok perlakuan yang diberikan hipnoterapi dan 15 sebagai kelompok kontrol yang tidak diberikan terapi. Alat ukur yang digunakan Numerik Rate Scales (NRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara bermakna hipnoterapi terhadap intensitas nyeri pada pasien post sectio cesarea di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Temanggung dengan p- value 0,000 < ? (0,05). Disarankan bagi pihak RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Temanggung untuk menerapkan penatalaksanaan nyeri non farmakologis dengan hipnoterapi dalam intervensi mandiri keperawatan.Kata Kunci : Nyeri, sectio cesarea, hipnoterapi Pustaka : 2004-2014
MEMBERIKAN KESADARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA TERHADAP BANTUAN HUKUM DI KELURAHAN
Muhamad Rezky Pahlawan MP;
Ginung Pratidina
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i1.17057
Kantor Kelurahan Rawa Buntu merupakan kelurahan di bilangan Tangerang Selatan yang berdomisili di kelurahan Rawa Buntu. Kelurahan ini memiliki warga yang sangat banyak untuk ukuran kelurahan sehingga ini menjadi target PKM dikarenakan warga banyak yang belum memahami berkaitan dengan Hukum secara umum dan bantuan Hukum secara menyeluruh. Adapun kelompok warga yang menjadi sasaran PKM kami adalah dari berbagai kalangan. Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpanggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh Warga Negara mengenai Bantuan Hukum dan mengurai permasalahan yang sudah banyak terjadi di lapangan, karena dengan melihat berbagai realitas yang terjadi, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan dengan optimal dan efektif dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.