Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.801
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) PACTUM LAW JOURNAL Nizham Journal of Islamic Studies Corruptio Indonesia Private Law Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Hukum Malahayati NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Muqaranah AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Yuridika Akademika : Jurnal Pemikiran Islam VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal of Islamic Law Studies MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum jle
Nunung Rodliyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hak Perempuan dan Hukum Perceraian Islam: Antara Otonomi Agama dan Perlindungan Minoritas Utami, Adelya Putri; Rodliyah, Nunung; Tamza, Fristia Berdian; S, Sepriyadi Adhan; Kasmawati, Kasmawati
Muqaranah Vol 9 No 2 (2025): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v9i2.31989

Abstract

The application of Islamic divorce law in societies that adhere to legal pluralism presents unique challenges, particularly in the context of protecting women's rights when the Muslim community is a minority. In a number of countries, Islamic family law is still used as an internal guideline for Muslim communities in resolving divorce and property division issues. However, this practice often conflicts with human rights principles, particularly those related to gender equality. This study aims to analyze how pluralistic countries balance respect for religious freedom with the state's obligation to protect individual rights. The research methodology used is a qualitative approach with normative and comparative juridical methods, through analysis of legislation, court decisions, and legal literature in the United Kingdom, India, and Indonesia. The study results indicate that the protection of women's rights should not be compromised in the name of cultural tolerance or religious autonomy. The state has a crucial role to ensure that the application of religious law is fair, voluntary, and transparent, and in line with the principles of justice and equality for all citizens.
Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Negara Malaysia Dan Singapura Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional Rodliyah, Nunung; Oktriana, Hesti; Anggraeni, Meysi; Putri, Sekar Eka
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.24227

Abstract

Urgensi dalam penelitian ini adalah kerugian yang dialami Negara lain akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia semakin hari semakin parah. Kerugian yang dialami negara lain akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggungjawaban negara kepada masyarakat atas kerugian negara lain kembali dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Normatif dan analisis teori pertanggungjawaban Negara. Hasil penelitian ini mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas Indonesia dan Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura. Dari uraian tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, pertama Mekanisme Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas, Indonesia, melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2014. Mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus ini mencakup berbagai upaya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, kerja sama multilateral antarnegara, serta penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional seperti Mahkamah Internasional, kesimpulan kedua, Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, Sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura, Indonesia memiliki kewajiban internasional memberikan reparasi kepada negara-negara yang dirugikan. kemudian penulis juga memiliki dua saran yaitu pertama, Sebaiknya Penguatan Penegakan Hukum Domestik dan Regional: Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum domestik terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun perusahaan, melalui hukuman yang lebih berat serta peningkatan kapasitas pengawasan. Kedua, Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan Restorasi Ekosistem dan Rehabilitasi Lahan Secara Berkelanjutan, dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan restorasi ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.
The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era Elfa Murdiana; Nunung Rodliyah; Rudi Natamiharja; M. Nur Fathoni; Gautam Kumar Jha
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10654

Abstract

This article examines the extent to which the principle of the best interests of victims is accommodated within the legal frameworks for protecting victims of sexual violence in Muslim-majority countries. It critically explores the normative and practical gap between Islamic legal principles—particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and honor (ḥifẓ al-‘irḍ)—and the operation of positive law in Indonesia, Malaysia, and Egypt. The central questions addressed are how victim protection is conceptualized and regulated within the legal systems of these three countries, and whether the best interests of victims have been established as the primary normative and policy orientation. This study employs a normative juridical method, utilizing comparative and conceptual approaches, and analyzes statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal that, despite recent legal reforms, existing regulatory frameworks remain predominantly perpetrator-oriented. Victim protection is often treated as supplementary rather than foundational, resulting in limited access to justice, insufficient recovery mechanisms, and weak institutional responsiveness to victims’ needs. Building on a Maqāṣid al-Sharī‘ah perspective, this article proposes a legal reconstruction that re-centers the protection of victims as a core objective of Islamic and national legal systems. It argues that the principle of the best interests of victims is not only compatible with Islamic law but is inherently embedded within its ethical and purposive framework. Accordingly, the study recommends strengthening substantive legal norms, procedural safeguards, institutional coordination, and legal culture to ensure holistic and equitable victim protection. The academic contribution of this article lies in its integration of Maqāṣid al-Sharī‘ah with comparative victimology, offering a normative framework that bridges Islamic legal theory and contemporary human rights discourse. It advances the discussion on victim-centered justice by providing a contextualized Islamic legal justification for prioritizing victims’ interests within modern legal systems.
Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua Asyifa Salsabilla; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3028

Abstract

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.
Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Najwa Felicia Heryanto; Aprilianti; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3029

Abstract

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.
Co-Authors Abdur Rohman Husen Ade Oktaritas KY Adhan. S., Sepriyadi Agus Triono AGUSTINA, RENI Ahmad Zazili Amanda, Nuresa Divani Andri Irawan Anggraeni, Meysi Aprilianti Aprilianti, S.H., M.H Arjuna, Piki Asyifa Salsabilla Aziz, M. Faisal Budiyono Budiyono Chandra Muliawan Chandra Muliawan Delvi Liana Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum Efendia, Malicia Elfa Murdiana Elly Nurlaili Erwin Kurniawan Fakih, M Farani, Rabbiyatussha Faridha, Erlin Firmansyah, Ade Arif Gautam Kumar Jha Habiburrahman Habiburrahman, Habiburrahman Huda, Sholikhul I Gede AB Wiranata K, Ade Oktariatas Kasmawati Kasmawati Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Kurniawati, Eka Lanny Yoseva Ledy Famulia Lintang, Dheanilla Esa M. Fakih M. Nur Fathoni Maharanny, Fegita Manik, Irvan Juli Alfredo Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Muhimmatul Mukaromah Muhtadi Mustika, Dora Najwa Felicia Heryanto Nargis, Nilla Natamiharja, Rudi Nency Della Oktora Nila Nargis Ningrum, Fara Puspita Aqila Nuraini Nuraini Oktora, Nency Della Oktriana, Hesti Permana Putra, Aldi Putri, Sekar Eka Ria Kurniawati Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ricco Andreas, Ricco Rilda Murniati Risti Dwi Ramasari Riyantika, Annisa S, Sepriyadi Adhan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Selvia Oktaviana, Selvia Sepriyadi Adhan S Shaliha Baraqbah, Syarifah Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tamza, Fristia Berdian Tio Rizki Fertika Utami, Adelya Putri Warda Zakiya Wardani, Yulia Kusuma Wulandari, Sartika Wulandari Yennie Agustin MR Zulkarnain Ridlwan