Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.821
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PACTUM LAW JOURNAL Nizham Journal of Islamic Studies Corruptio Indonesia Private Law Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Hukum Malahayati NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Muqaranah AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Yuridika Akademika : Jurnal Pemikiran Islam VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Islamic Law Studies MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum jle
Nunung Rodliyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Hak Perempuan dan Hukum Perceraian Islam: Antara Otonomi Agama dan Perlindungan Minoritas Utami, Adelya Putri; Rodliyah, Nunung; Tamza, Fristia Berdian; S, Sepriyadi Adhan; Kasmawati, Kasmawati
Muqaranah Vol 9 No 2 (2025): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v9i2.31989

Abstract

The application of Islamic divorce law in societies that adhere to legal pluralism presents unique challenges, particularly in the context of protecting women's rights when the Muslim community is a minority. In a number of countries, Islamic family law is still used as an internal guideline for Muslim communities in resolving divorce and property division issues. However, this practice often conflicts with human rights principles, particularly those related to gender equality. This study aims to analyze how pluralistic countries balance respect for religious freedom with the state's obligation to protect individual rights. The research methodology used is a qualitative approach with normative and comparative juridical methods, through analysis of legislation, court decisions, and legal literature in the United Kingdom, India, and Indonesia. The study results indicate that the protection of women's rights should not be compromised in the name of cultural tolerance or religious autonomy. The state has a crucial role to ensure that the application of religious law is fair, voluntary, and transparent, and in line with the principles of justice and equality for all citizens.
Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Negara Malaysia Dan Singapura Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional Rodliyah, Nunung; Oktriana, Hesti; Anggraeni, Meysi; Putri, Sekar Eka
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.24227

Abstract

Urgensi dalam penelitian ini adalah kerugian yang dialami Negara lain akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia semakin hari semakin parah. Kerugian yang dialami negara lain akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggungjawaban negara kepada masyarakat atas kerugian negara lain kembali dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Normatif dan analisis teori pertanggungjawaban Negara. Hasil penelitian ini mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas Indonesia dan Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura. Dari uraian tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, pertama Mekanisme Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas, Indonesia, melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2014. Mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus ini mencakup berbagai upaya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, kerja sama multilateral antarnegara, serta penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional seperti Mahkamah Internasional, kesimpulan kedua, Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, Sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura, Indonesia memiliki kewajiban internasional memberikan reparasi kepada negara-negara yang dirugikan. kemudian penulis juga memiliki dua saran yaitu pertama, Sebaiknya Penguatan Penegakan Hukum Domestik dan Regional: Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum domestik terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun perusahaan, melalui hukuman yang lebih berat serta peningkatan kapasitas pengawasan. Kedua, Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan Restorasi Ekosistem dan Rehabilitasi Lahan Secara Berkelanjutan, dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan restorasi ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.
The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era Elfa Murdiana; Nunung Rodliyah; Rudi Natamiharja; M. Nur Fathoni; Gautam Kumar Jha
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10654

Abstract

This article examines the extent to which the principle of the best interests of victims is accommodated within the legal frameworks for protecting victims of sexual violence in Muslim-majority countries. It critically explores the normative and practical gap between Islamic legal principles—particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and honor (ḥifẓ al-‘irḍ)—and the operation of positive law in Indonesia, Malaysia, and Egypt. The central questions addressed are how victim protection is conceptualized and regulated within the legal systems of these three countries, and whether the best interests of victims have been established as the primary normative and policy orientation. This study employs a normative juridical method, utilizing comparative and conceptual approaches, and analyzes statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal that, despite recent legal reforms, existing regulatory frameworks remain predominantly perpetrator-oriented. Victim protection is often treated as supplementary rather than foundational, resulting in limited access to justice, insufficient recovery mechanisms, and weak institutional responsiveness to victims’ needs. Building on a Maqāṣid al-Sharī‘ah perspective, this article proposes a legal reconstruction that re-centers the protection of victims as a core objective of Islamic and national legal systems. It argues that the principle of the best interests of victims is not only compatible with Islamic law but is inherently embedded within its ethical and purposive framework. Accordingly, the study recommends strengthening substantive legal norms, procedural safeguards, institutional coordination, and legal culture to ensure holistic and equitable victim protection. The academic contribution of this article lies in its integration of Maqāṣid al-Sharī‘ah with comparative victimology, offering a normative framework that bridges Islamic legal theory and contemporary human rights discourse. It advances the discussion on victim-centered justice by providing a contextualized Islamic legal justification for prioritizing victims’ interests within modern legal systems.
Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua Asyifa Salsabilla; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3028

Abstract

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.
Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Najwa Felicia Heryanto; Aprilianti; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3029

Abstract

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.
Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Melakukan Perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk Siti Rani Dania; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7087

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in granting permission for polygamy to a husband who had committed adultery, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 on Marriage upholds the principle of monogamy but allows polygamy under certain conditions with court approval. This case is particularly interesting because the court granted permission for polygamy to a husband who was proven to have engaged in an affair and committed adultery resulting in a child born out of wedlock. The study aims to identify the legal considerations of the judge and the legal implications regarding the marriage and joint property. The research employs an applied normative legal method with a qualitative approach, using primary data from interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge considered granting permission for polygamy as a means of legalizing the existing relationship to maintain public morality and prevent continuous sinful behavior, although it conflicts with moral values. Legally, the second wife has no rights over the joint property acquired before the polygamous marriage, as stipulated in Article 65 paragraph (1) letter b of the Marriage Law
Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk Cynara Alya Zhafirah; Nunung Rodliyah; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7089

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in granting child custody of a non-mumayyiz (underage) child to the biological father in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of a non-mumayyiz child is granted to the biological mother. However, in this case, the panel of judges decided to grant custody to the biological father. The purpose of this research is to identify the legal reasoning behind the judge’s decision and the legal implications of such a ruling. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by primary data obtained through interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge’s consideration was based on the best interest of the child principle, as the mother had remarried a non-Muslim man and converted to another religion, which made her ineligible to be the custodian under Islamic law. The legal implication of this decision reinforces the authority of judges to interpret hadhanah provisions contextually, ensuring the protection of the child’s rights and supporting their growth in accordance with religious teachings and prevailing social norms.
Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk Bunga Rahma; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7098

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge’s rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk Zahara, Anisa; Rodliyah, Nunung; Kasmawati, Kasmawati; Aprilianti, Aprilianti; Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7785

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, namun meningkatnya angka perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan judicial case study normatif, melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesinambungan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan khusus anak. Penetapan hak asuh kepada ayah kandung didasarkan pada fakta bahwa anak telah lama diasuh oleh ayah dan berada dalam lingkungan yang relatif stabil serta mendukung tumbuh kembangnya. Putusan ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas hakim dalam menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan perlunya penguatan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak setelah putusan dijatuhkan. Kesimpulannya, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hak anak secara substantif sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Reconstructing Islamic Agricultural Financing Regulations: A Socio-Legal Study using Soft Systems Methodology Muqorobin, Ahmad; Etica, Use; Rodliyah, Nunung; Hidayah, Akmal; Ab Razak, Mohamed Rashid
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4722

Abstract

Despite its constitutional role in supporting food sovereignty, Banyuwangi’s agricultural sector remains excluded from formal Islamic finance due to a regulatory gap between rigid banking standards and agricultural risk. This study identifies a Proximity Paradox, in which Islamic banks are structurally disincentivized from financing smallholders. Using Soft Systems Methodology (SSM) as a socio legal approach and drawing on empirical data from farmers, Islamic banks, and Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMTs), the research formulates an Agricultural Financing Regulatory Model. The model recommends policy reform by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) and the National Sharia Council (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, DSN-MUI), including hybrid value chain contracts, mandatory agricultural takaful, and a formal Bank–BMT linkage scheme, to align banking compliance with agricultural realities and promote distributive justice (‘adl).
Co-Authors Ab Razak, Mohamed Rashid Abdur Rohman Husen Ade Oktaritas KY Adhan. S., Sepriyadi Agus Triono AGUSTINA, RENI Ahmad Muqorobin Ahmad Zazili Ajeng Fadilah Putri Amanda, Nuresa Divani Andri Irawan Anggraeni, Meysi Aprilianti Aprilianti Aprilianti Aprilianti, S.H., M.H Arjuna, Piki Asyifa Salsabilla Aziz, M. Faisal Budiyono Budiyono Bunga Rahma Chandra Muliawan Chandra Muliawan Cynara Alya Zhafirah Delvi Liana Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum Efendia, Malicia Elfa Murdiana Elly Nurlaili Elly Nurlaili Erwin Kurniawan Fakih, M Farani, Rabbiyatussha Faridha, Erlin Firmansyah, Ade Arif Gautam Kumar Jha Habiburrahman Habiburrahman, Habiburrahman hidayah, akmal Huda, Sholikhul I Gede AB Wiranata K, Ade Oktariatas Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Kurniawati, Eka Lanny Yoseva Ledy Famulia Lintang, Dheanilla Esa M. Fakih M. Nur Fathoni Maharanny, Fegita Manik, Irvan Juli Alfredo Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Muhimmatul Mukaromah Muhtadi Mustika, Dora Najwa Felicia Heryanto Nargis, Nilla Natamiharja, Rudi Nency Della Oktora Nila Nargis Ningrum, Fara Puspita Aqila Nova Ayu Lestari Nuraini Nuraini Oktora, Nency Della Oktriana, Hesti Permana Putra, Aldi Putri, Sekar Eka Ria Kurniawati Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ricco Andreas, Ricco Rilda Murniati Risti Dwi Ramasari Riyantika, Annisa S, Sepriyadi Adhan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Kulsum Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Seki Mutianingsih Selvia Oktaviana, Selvia Sepriyadi Adhan S Shaliha Baraqbah, Syarifah Siti Rani Dania Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tamza, Fristia Berdian Tio Rizki Fertika Use Etica Utami, Adelya Putri Warda Zakiya Wardani, Yulia Kusuma Wulandari, Sartika Wulandari Yennie Agustin MR Zahara, Anisa Zulkarnain Ridlwan