Claim Missing Document
Check
Articles

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Fregy Andhika Perkasa; M. Adaninggar; Mustika Mega Wijaya
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1669

Abstract

Hukum ketenagakerjaan dimulai dengan gagasan untuk melindungi banyak orang, terutama mereka yang bekerja atau buruh, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan sosial dalam hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki keadaan yang sejenis dengan martabat kemanusiaan. Meskipun mereka sama dalam martabat, pekerja dan pengusaha berbeda dalam kedudukan sosial-ekonomi, di mana mereka mendapatkan uang melalui kerja sama dengan pengusaha atau majikan. Dengan menggunakan alat-alat hukum yang ada, keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dapat dicapai dengan melindungi pekerja atau buruh dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan atau pengusaha. Pengawasan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Pengawasan dalam konteks ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan dan merupakan komponen penting dalam melindungi tenaga kerja. Karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada berbagai hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini dan potensi hambatan yang mungkin menghalangi upaya memberikan perlindungan hukum kepada hak pekerja dalam sistem tersebut. Berdasarkan penjabaran ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penilaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma, dan prinsip moral yang ada. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mengacu pada dokumen tertulis. Analisis data digunakan secara kualitatif dengan mengutamakan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
Analisis Pencemaran di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara antara Australia dan Indonesia Steybi, Fitria Ade; Azzahra, Najwa Maulida; Cahyani, Gisella Tiara; Amanullah, Daffa; Wijaya, Mustika Mega
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2116

Abstract

Pencemaran laut adalah salah satu masalah yang sangat serius karena dapat merusak lingkungan, alam dan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya material seperti limbah, bahan kimia, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Jumlah minyak montara yang tumpah per hari diperkirakan sekitar 500.000 barel minyak selama 74 hari Hal ini sangat merugikan negara Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar pertanggungjawaban Australia terhadap Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara dan bagaimana menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pencemaran di Laut Timor. Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab negara Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara bersifat mutlak atau tanggung jawab mutlak, penyelesaian sengketa saat ini sedang berada di tahap negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.
Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia) Devina; Khairani, Nisya Hamidah; Sari, Ameliya Ratna; Toe Labina, Maria Sesilia; Rahmandika, Surya Afif; Wijaya, Mustika Mega
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2123

Abstract

Berawal dari gugatan IKEA Swedia kepada IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia, dimana gugatan tersebut atas dasar bahwa terdapat kesamaan nama merek, selain itu penggugat beralasan bahwa tergugat dipandang tidak beritikad baik karena terdapat motif tergugat meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek “IKEA”. Namun dalam perlawanan tergugat membuktikan bahwa merek IKEA Swedia sudah 3 tahun tidak digunakan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan penyelesaian sengketa ini dilakukan di Indonesia dan kompetensi hakim dalam menentukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif dan yuridis yang berdasarkan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dalam perdagangan harus memperhatikan perkembangan mereknya sendiri baik masih digunakan atau tidak agar tidak terjadi perebutan merek karena ada undang-undang yang mengatur bahwa jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut maka dapat dihapuskan secara hukum dari badan pendaftaran merek umum.
Analysis of Mixed Marriage Law in Indonesia From the Perspective of International Civil Law Improvement Sari, Siti Julaeha Puspika; Setiawan, Andre; Adillah, Alya Sophia; Mustapid, Hidayatul; Khairunnida, Tasya; Wijaya, Mustika Mega
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage contains a section on religiosity. A man and a woman become husband and wife with the aim of realizing a happy and eternal family based on the One Almighty God. This is the definition of marriage itself. The Civil Code and the Marriage Law have different definitions of marriage: in Article 26 of the Law "The Law views the issue of marriage only in civil relations". The research method used in this study is descriptive normative legal research. With the technique of statutory regulations, as well as other related documents that are related to science, the development of its theory. Primary legal materials are obtained from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, while secondary legal materials, namely the Civil Code, textbooks, legal journals, expert opinions and legal experts. The data obtained are both secondary and primary. Because there are foreign components in legal relations, international civil law applies. Algemene Bepalingen are general regulations that regulate international civil norms in Indonesia. In the concept of international civil law, there are 2 types of schools, namely: 1) Internationality which requires international or multilateral civil law. 2) Nationality because each country has different procedures for International Civil Law for Inter-National Marriage. Marriage between two people from different countries is defined as a mixed marriage based on Article 57 of the Indonesian International Civil Law Marriage Law. However, the third factor, not differences in religion, ethnicity, or social class in Indonesia, is the cause of this gap.
Insolvency Test As Protection For Public Companies From Declaration Of Bankruptcy Tranggono, Emiral Rangga; Wijaya, Mustika Mega; Insan, Isep H
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11815

Abstract

AbstractThe ease of filing a bankruptcy petition in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law PKPU) creates vulnerabilities for public companies, even though the public companies have good intentions and healthy financial conditions. The absence of insolvency test regulations creates a legal vacuum that has the potential to be misused by creditors. This study aims to examine the urgency of implementing an insolvency test in Indonesian bankruptcy law and to analyze the need for legal protection for public companies that are still solvent from the potential misuse of bankruptcy petitions through the application of an insolvency test. The research method used is normative law, which uses a legal norm system, which includes research on legal principles and legal rules, in addition this study uses a descriptive inductive approach. Public companies whose shares are owned by many investors need legal protection so that the shareholder community is also protected. The use of insolvency tests such as the balance sheet insolvency and cash flow insolvency methods can be an objective basis for the court in deciding on bankruptcy petitions against public companies. The absence of regulation on insolvency test in Bankruptcy Law PKPU is the impetus to reform bankruptcy law in Indonesia. Therefore, there needs to be a provision that requires bankruptcy test before a public company can be filed for bankruptcy, to ensure that its financial condition is truly insolvent. Keywords: Public Company; Bankruptcy; Insolvency Test. 
PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Ray Rafi Kahramandika M; Matsani Abdillah; Noval Febriansyah; Feri Pramudya S; Mustika Mega Wijaya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.893

Abstract

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka peluang bagi individu, suku bangsa, dan negara untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya perkawinan campuran antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal prosedur pencatatan perkawinan. Menurut hukum perdata internasional, prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan lintas kewarganegaraan, karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di kedua negara. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam proses perkawinan campuran adalah kurangnya pemahaman petugas pencatat perkawinan tentang hukum perdata internasional. Hal ini dapat menyebabkan penolakan permohonan pencatatan perkawinan, atau pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, selaku entitas yang bertanggung jawab terhadap prosedur perkawinan campuran, diharapkan mampu menyampaikan informasi yang terperinci kepada pasangan calon pengantin dan menyediakan situs web yang memadai. Sanksi tegas perlu diterapkan kepada oknum-oknum yang berprilaku tidak sesuai aturan. Penelitian ini mengusung metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis. Tujuan utama dari jurnal ini adalah menyajikan pemahaman mendalam tentang makna hukum perdata internasional, hukum kewarganegaraan di Indonesia, dan dinamika serta prosedur perkawinan campuran dengan kewarganegaraan yang berbeda di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini memastikan bahwa dalam proses perkawinan antar negara sesuai dengan prinsip hukum perdata internasioonal, diterapkan aturan pernikahan yang bergantung pada pilihan hukkum dari negara calon suami atau calon istri. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional Sinaga, Mangatur Untung; Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Hardana, Firdi; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12962

Abstract

Di indonesia semakin banyak kewarganegaraan ganda anak yang dihasilkan dari perkawinan campur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya internasionalisasi dan globalisasi, yang menghubungkan orang dari berbagai negara. Setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diberikan dua kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional mereka yang berada di bawah yuridiksi bilateral yang berbeda. Hukum negara yang berlaku terhadap status personal mereka yang timbul pada permasalahan yang ada dalam hukum perdata internasional. Salah satu memcahkan masalah ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda: jika dia memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia yang sama dengan salah satu kewarganegaraannya, yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku untuk status personalnya, sedangkan orang yang memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri dianggap sebagai orang asing. Dalam perkawinan campur, kewarganegaraan ganda anak memengaruhi hukum perdata internasional. Misalnya, hak waris atas rumah dan tanah dapat berubah dari hak milik menjadi hak pakai. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki yurisdiksi di dua negara yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus yang melibatkan anak tersebut. Hal ini dapat menghalangi seorang anak untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Negara-negara yang bersangkutan harus memiliki hukum perdata internasional yang selaras, yang dapat dicapai melalui perjanjian internasional atau kesepakatan antar negara.
Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran Fachrina, Qorin; Setiawan, Naufal Hibrizi; Elisabet, Tasya; Agustin, Arini Aulia; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13021

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kebangsaan, agama atau hukum yang berlaku. Perkawinan campuran menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama jika terjadi perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi status hukum, hukum yang berlaku terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum perdata internasional pada akibat perceraian dalam perkawinan campuran, serta alternatif penyelesaian perselisihan perceraian campuran dan upaya untuk mengatasi atau mencegah akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menilai dan menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, seperti pembagian harta masyarakat, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara, kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dan kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, arbitrase atau peradilan. Selain itu, pasangan suami istri juga hendaknya memperhatikan dan memahami ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai perkawinan campuran dan perceraian.
Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Tanah WNA dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Clara, Anggi Dwita; Novia, Elsa Ari; Astuti, Retno Dwi; Hotimah, Husnul; Buana, Vaddeli Bagas; Wijaya, Mustika Mega
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10523179

Abstract

Based on article 21 of the Basic Agrarian Law which states that only Indonesian citizens can be given permission to own land in Indonesian territory. This normative analytical descriptive juridical research describes an examination of the legal certainty of the Nominee Agreement regarding the legitimacy of the transfer of property rights in accordance with national laws and regulations. The large number of mobilization activities of foreigners in Indonesia, especially in tourist areas, has made many foreigners decide to settle in Indonesia. Due to the large number of foreigners living in Indonesia, legal violations occur. One of them is legal smuggling of name loan agreements which are based on the theory of legal certainty, agreement theory and share ownership theory which are invalid and do not meet the objective requirements in BW. The juridical impact of this name-borrowing agreement is that it creates defects both legally and in terms of the legality of the agreement, thereby facilitating disagreements about who owns the land which will give rise to legal uncertainty and disputes in the future. If one of the parties defaults, there will be no legal consequences in the form of sanctions against the violator because the agreement that is the basis of the agreement violates statutory regulations and violates the law.
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Perkasa, Fregy Andhika; M. Adaninggar; Wijaya , Mustika Mega
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1669

Abstract

Hukum ketenagakerjaan dimulai dengan gagasan untuk melindungi banyak orang, terutama mereka yang bekerja atau buruh, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan sosial dalam hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki keadaan yang sejenis dengan martabat kemanusiaan. Meskipun mereka sama dalam martabat, pekerja dan pengusaha berbeda dalam kedudukan sosial-ekonomi, di mana mereka mendapatkan uang melalui kerja sama dengan pengusaha atau majikan. Dengan menggunakan alat-alat hukum yang ada, keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dapat dicapai dengan melindungi pekerja atau buruh dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan atau pengusaha. Pengawasan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Pengawasan dalam konteks ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan dan merupakan komponen penting dalam melindungi tenaga kerja. Karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada berbagai hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini dan potensi hambatan yang mungkin menghalangi upaya memberikan perlindungan hukum kepada hak pekerja dalam sistem tersebut. Berdasarkan penjabaran ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penilaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma, dan prinsip moral yang ada. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mengacu pada dokumen tertulis. Analisis data digunakan secara kualitatif dengan mengutamakan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
Co-Authors ., Nuradi Achmad Asyari Abdulah Toran Achmad Asyari Abdulah Toran Adillah, Alya Sophia Adisty Maharani Adisty Maharani Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agustin, Arini Aulia Agustin, Dina Amalia Alief Anugrah Alief Anugrah Amanda, Cindy Pricillia Amanullah, Daffa Andi Muhammad Asrun Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Anisha Nabila Firky Anisha Nabila Firky Anzira Sania Deshiva Anzira Sania Deshiva Ardian Ardian Arkianti Anindita Putri Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Astuti, Retno Dwi Aura Syahranni Aura Syahranni Azzahra, Najwa Maulida Benny Kardia Gea Benny Kardia Gea Buana, Vaddeli Bagas Cahyani, Gisella Tiara Chairunnisa Chairunnisa Christina Febriani Silalahi Christina Febriani Silalahi Clara, Anggi Dwita Daffa Ramadhan Daffa Ramadhan Debby Novanda Romelsen Devina Dewi Ratnadewanti Dicky Triantoro Dicky Triantoro Dinalara Dermawati Butarbutar Dita Cahyani Sudirman Dita Cahyani Sudirman Djarkasih Putro, Sapto Handoyo Donyuanalloh Azdy Donyuanalloh Azdy DP, Sapto Handoyo Elisabet, Tasya Ester Stevany Putri Sinlae Evi Yunita Evi Yunita Fachrina, Qorin Fahmitha Zahwa Azizah Fahmitha Zahwa Azizah Faizah, Syarifah Farahdinny Siswajanthy Fauzan azima faturachman Fauziah, Alfiah Farhah Febri Billiandro Sartono Febri Billiandro Sartono Feri Pramudya S Fregy Andhika Perkasa Goldman Mediyana Goldman Mediyana Hafsah, Riana Yuni Halimah Citra Negoro Halimah Citra Negoro Hanif Hawari Mohamad Hanif Hawari Mohamad Hardana, Firdi Herli Antoni Husnul Hotimah, Husnul Illa Fatika Syahda Imam Wahyudi Imam Wahyudi Indrawan, Imam Wahyudi Insan, Isep H Isep H Insan Isep H Insan Jaka Tiwana Alfianda Jihan Khoirunnisa Jihan Khoirunnisa Kamila Khaerunisa Karmila, Fatika Khairani, Nisya Hamidah Khairunnida, Tasya Laila Yuniar Irsan Lathif, Nazaruddin Lilik Prihatini M. Adaninggar M. Adaninggar M. Naufal Raihan Sukmana M. Zaki Rizaldi Matsani Abdillah Maudy anjani Megawati Barthos Mita Riza Rahmanda Mita Riza Rahmanda Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Syahrul Maulana Muhammad Alwan Ramadhana Mustapid, Hidayatul Mustaqim Mustaqim , Mustaqim . Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nabiella Putri Nastiti Nabiella Putri Nastiti Nabila Alya Husna Nabila Alya Husna Nadia Rastika Alam Nadia Rastika Alam Nadila Khairunnisa Nadila Khairunnisa Nazaruddin Lathif Nazarudin Lathif Nazarudin Latif Noval Febriansyah Novia, Elsa Ari nuradi, nuradi Perkasa, Fregy Andhika Purwinarto, Dona Putri Qristiana Qristiana Qristiana Qristiana Raden Muhammad Mihradi Rahmandika, Surya Afif Raihan heryadi Rakha Elwansyah Giri Subagja Ramadanti, Cantika Ray Rafi Kahramandika M Reza Dio Wijatmika Reza Dio Wijatmika Richard Mulya Sasmita Richard Mulya Sasmita Ridho Witjaksono Ridho Witjaksono Rizki Dwi Putra Rizky Satria Dimlana Rossa, Reva Della Rumapea, Erika Hotmauly Salsabilla Putri Alaika Salsabilla Putri Alaika Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sari Fitria, Mayzara Sari, Ameliya Ratna Sari, Siti Julaeha Puspika Septiani, Sofi Aldini Setiawan, Naufal Hibrizi Shapira, Kania Sheikha Dwi Nabilla Sinaga, Mangatur Untung Siti Aminah Sri Juwita Putri Sri Juwita Putri Steybi, Fitria Ade Tazkia Suhaila Syafa Toe Labina, Maria Sesilia Tomi J.E hutasoit Tranggono, Emiral Rangga Ulumuddiin, Muhamad Humam Vasco javarison zacharias Vehrial Vahzrianur Vehrial Vahzrianur Yennie K Milono Yennie K. Milono Yenny Febrianty Yenti Garnasih Zahra Febriani Nugraha