p-Index From 2021 - 2026
17.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha BIOTROPIA - The Southeast Asian Journal of Tropical Biology Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal JURNAL DISCRETIE PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research J-CEKI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Jurisprudence
Claim Missing Document
Check
Articles

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL DI KABUPATEN SUKOHARJO Rahayu Subekti; Amalina Ghaisani Putri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan kendalanya yang dihadapi dalam penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara.Implementasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan secara maksimal karena ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur terkait melibatkan masyarakat terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasinya, baik kendala yang muncul karena disebabkan oleh Pemrakarsa, Instansi Lingkungan Hidup maupun masyarakat terkena dampak itu sendiri.
ASPEK HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL Aji Bayu Prasetya; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini untuk menganalisis aspek hukum pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah terhadap pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan dari data-data lapangan yang yang dilaporkan secara lisan ataupun tertulis oleh responden. Pengadaan tanah dengan maksud pembangunan kepentingan umum diatur dalam “UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021.” Hasil penelitian yang didapat dalam Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan optimal. Hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pada pembangunan jalan tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hambatan yang bermula dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan Pemerintah yang lambat dalam pemberian ganti rugi.
PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN) Ramadhan Kurniawan; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.
KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI Djoko Wahju Winarno; Rahayu Subekti; Rosita Candrakirana
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29276

Abstract

The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheries products in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not running well, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with the regulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. This writing was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towards fishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysis was carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvest- sharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the local government should supervise the application of the national regulation on harvest-sharing policy in order to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for the community will then be achieved.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI Yunita Putri Nursanti; Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembinaan hubungan industrial dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mekanisme pelaksanaan pembinaan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar meliputi maping perusahaan, konfirmasi perusahaan, mengisi profil kondisi hubungan industrial perusahaan, pembinaan hubungan industrial yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca perundingan. Kedua terdapat beberapa hambatan yang dialami ketika dalam melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi yaitu berupa masih terjadi kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum disosialisakan secara utuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo; Waluyo Waluyo; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Muhammad Faiz; Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41985

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan. Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG) Firman Setiabudi; Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46070

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penagihan pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan hambatan yang dihadapi beserta solusi mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan penelitian hukum doktirnal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada upaya penagihan pajak penghasilan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menjadi kendala seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Zalfa Dhea Fairuz Shofi; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072

Abstract

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.
Pelaksanaan Pengarsipan Akta Kelahiran Rahayu Subekti; Eistetika Sari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.170

Abstract

This research aims to determine the implementation of archiving birth certificates at the Department Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency, and obstacles and solutions for the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in the implementation of archiving birth certificates. This research is a descriptive juridical empirical legal research were carried out by interview, observation, and document study, with qualitative data analysis techniques. The approach uses a qualitative approach with primary and secondary data source. The author concludes that Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in carrying out birth certificate archiving has not run optimally. Due to a change in the system from using digital archives to conventional archives. Each of digital and conventional archiving has obstacles and solutions to overcome. Keywords : Archiving, Birth Certificate. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta hambatan dan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pengarsipan akta kelahiran belum optimal. Adanya perubahan sistem dari arsip digital menjadi konvensional. Dalam pengarsipan secara digital maupun konvensional masing-masing memiliki hambatan dan solusi untuk mengatasinya. Kata kunci : Pengarsipan, Akta Kelahiran.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Anom Husodo, Jadmiko Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Ayu Setyo Damayanti Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah, Fines Firman Setiabudi Flora Camellia Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Haya, Seruni Aqila Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Jomastin Hegel Siringoringo Karenina Maria Tavarez Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Maulana, Farah Fauziah Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Dandy Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sava, Farrel Ridho Ian Septiningsih, Ismawati Setiabudi, Firman Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Siallagan, Sahat Poltak Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito Warsito Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno Budyatmojo Winarno Budyatmojo Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi