Articles
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL DI KABUPATEN SUKOHARJO
Rahayu Subekti;
Amalina Ghaisani Putri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44249
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan kendalanya yang dihadapi dalam penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara.Implementasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan secara maksimal karena ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur terkait melibatkan masyarakat terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasinya, baik kendala yang muncul karena disebabkan oleh Pemrakarsa, Instansi Lingkungan Hidup maupun masyarakat terkena dampak itu sendiri.
ASPEK HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL
Aji Bayu Prasetya;
Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan artikel ini untuk menganalisis aspek hukum pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah terhadap pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan dari data-data lapangan yang yang dilaporkan secara lisan ataupun tertulis oleh responden. Pengadaan tanah dengan maksud pembangunan kepentingan umum diatur dalam “UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021.” Hasil penelitian yang didapat dalam Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan optimal. Hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pada pembangunan jalan tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hambatan yang bermula dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan Pemerintah yang lambat dalam pemberian ganti rugi.
PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN)
Ramadhan Kurniawan;
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.
KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
Djoko Wahju Winarno;
Rahayu Subekti;
Rosita Candrakirana
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29276
The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheries products in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not running well, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with the regulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. This writing was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towards fishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysis was carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvest- sharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the local government should supervise the application of the national regulation on harvest-sharing policy in order to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for the community will then be achieved.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI
Yunita Putri Nursanti;
Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38170
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembinaan hubungan industrial dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mekanisme pelaksanaan pembinaan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar meliputi maping perusahaan, konfirmasi perusahaan, mengisi profil kondisi hubungan industrial perusahaan, pembinaan hubungan industrial yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca perundingan. Kedua terdapat beberapa hambatan yang dialami ketika dalam melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi yaitu berupa masih terjadi kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum disosialisakan secara utuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo;
Waluyo Waluyo;
Sapto Hermawan;
Asianto Nugroho
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Muhammad Faiz;
Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41985
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan. Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG)
Firman Setiabudi;
Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46070
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penagihan pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan hambatan yang dihadapi beserta solusi mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan penelitian hukum doktirnal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada upaya penagihan pajak penghasilan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menjadi kendala seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Zalfa Dhea Fairuz Shofi;
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072
Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.
Pelaksanaan Pengarsipan Akta Kelahiran
Rahayu Subekti;
Eistetika Sari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v23i2.170
This research aims to determine the implementation of archiving birth certificates at the Department Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency, and obstacles and solutions for the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in the implementation of archiving birth certificates. This research is a descriptive juridical empirical legal research were carried out by interview, observation, and document study, with qualitative data analysis techniques. The approach uses a qualitative approach with primary and secondary data source. The author concludes that Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in carrying out birth certificate archiving has not run optimally. Due to a change in the system from using digital archives to conventional archives. Each of digital and conventional archiving has obstacles and solutions to overcome. Keywords : Archiving, Birth Certificate. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta hambatan dan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pengarsipan akta kelahiran belum optimal. Adanya perubahan sistem dari arsip digital menjadi konvensional. Dalam pengarsipan secara digital maupun konvensional masing-masing memiliki hambatan dan solusi untuk mengatasinya. Kata kunci : Pengarsipan, Akta Kelahiran.