Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.184
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha BIOTROPIA - The Southeast Asian Journal of Tropical Biology Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal JURNAL DISCRETIE PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research J-CEKI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 154 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 154 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
Legal Protection For Occupants Of Magersari Land Held For 90 Years Maulana, Farah Fauziah; Subekti, Rahayu; Isharyanto, Isharyanto
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i5.1490

Abstract

This study examines the form of legal protection for the community that has occupied Magersari land for approximately 90 years against illegal transfer of rights. Long-term occupation of land has given rise to certain rights for the occupants, but these rights are often threatened by illegal actions that have the potential to harm them. The approach of this study used normative juridical, examining the provisions of laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. Based on Article 24 paragraph (2) of PP No. 24 of 1997 concerning Land Regristration, individuals who have physically controlled land for more than two decades in good faith and without dispute can apply for registration of land rights. This provision is very relevant to the condition of Magersari land, where the community has occupied the land for generations and is recognized by the surrounding community. Evidence of physical control, reinforced by a letter of reference from the local village office, can be used as an administrative basis for the legalization process. The results of the study confirm that legal recognition through land registration is an important step in ensuring legal certainty, protecting community rights, and preventing future agrarian disputes.
Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wisata di The Lawu Park Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 Najwa Syifa Radzakani; Asianto Nugroho; Rahayu Subekti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, menjadikannya memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Pariwisata menyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas, sehingga pemerintah mendorong pengembangannya sebagai industri andalan. Namun, pengelolaan pariwisata di kawasan hutan memerlukan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi, karena pembangunan yang tidak terencana dapat merusak ekosistem.Studi hukum empiris yang dilakukan di The Lawu Park menunjukkan keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama yaitu Lingkungan, dimana Pengelola menjaga kelestarian hutan dengan pemanfaatan lahan yang bijak, kontrol ketat terhadap aktivitas yang merusak, serta efisiensi energi dan air. Selanjutnya Ekonomi, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru, seperti warung dan toko oleh-oleh, sekaligus menjaga keterjangkauan harga. Dan terakhir Sosial dapat meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pengunjung, program konservasi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem.The Lawu Park menjadi contoh pengelolaan wisata berkelanjutan yang mendukung perekonomian lokal, memenuhi kebutuhan wisatawan, dan melestarikan alam untuk generasi mendatang. Upaya seperti inovasi edukasi dan pelatihan masyarakat dapat terus dikembangkan demi keberlanjutan jangka panjang.
Implementasi Pemenuhan Aspek Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan di Kota Surakarta Peregrita Phalida Setyaningrum; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cuti melahirkan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan perempuan dalam sebuah perusahaan. Hak cuti melahirkan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Namun, dalam implementasinya terkadang hak cuti melahirkan ini tidak terlaksana dengan baik dan penuh. Terdapat beberapa aspek dalam hak cuti melahirkan yang diabaikan oleh perusahaan terkait. Penelitian ini akan memberikan informasi terkait bagaimana implementasi dari pemenuhan aspek hak cuti melahirkan bagi pekerja pada perusahaan di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data dari 5 (lima) perusahaan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut. Data penelitian ini ditargetkan langsung pada pekerja perempuan perempuan yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya informasi-informasi yang sengaja ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan hak cuti melahirkan di Kota Surakarta belum efektif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja perempuan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Lintang Aprilia; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 ayat (1) UUPPLH 2009 menyatakan bahwa siapa pun yang dalam aktivitasnya menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3 sesuai peraturan yang mengaturnya. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 ini termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 serta PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Dalam pengelolaannya ini, Limbah B3 harus memperoleh izin operasional dari pihak yang berwenang. Perizinan ini merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut menjadi dasar hukum dan etika dalam pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan Limbah Medis B3 berdasarkan ketentuan pengaturan terkaitnya serta didasarkan atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang ditinjau dari kaidah hukum positif serta studi kepustakaan. Pengelolaan Limbah Medis B3 di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian yang merupakan etika dasar berperan penting dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan Limbah B3, hal ini diterapkan melalui proses perizinan pada kegiatan pengelolaan limbah tersebut.
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Jonatan Christo; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada setiap tempat kerja tidak selamanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja selalu berjalan dengan baik, adakalanya pendapat antara pengusaha dengan pekerja memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dapat menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial. Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam pelaksanaan mediasi akan berakhir selesai dengan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian bersama atau selesai dengan diberikannya anjuran. Dari data yang diperoleh, masih sedikit perselisihan yang selesai dengan perjanjian bersama dibandingkan selesai dengan anjuran. Hal tersebut menandakan bahwa belum terbentuknya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas mediasi di Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih belum efektif, yaitu pada faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan.
Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia Fitira, Annisa; Subekti, Rahayu; Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art6

Abstract

This paper examines the legal stance of the Professional Disciplinary Council in the medical dispute resolution system based on Law Number 17 of 2023 on Healthcare and its derivative regulations. This study employs a normative juridical research method with a critical analysis of the provisions of Article 308 paragraphs (5) and (6) of the Healthcare Law, and compares them with the concept of quasi-judicial bodies in the legal literature. The main focus of this study is to understand in depth the role, authority, and legal implications of the existence of the Professional Disciplinary Council as part of the medical dispute resolution mechanism, especially in the context of the relationship between health worker professionalism and the criminal justice system. The results of the study indicate that the Professional Disciplinary Council has an important role as a quasi-investigative institution, namely conducting ethical and professional assessments of alleged disciplinary violations by health workers, and providing recommendations before the criminal investigation process is carried out. However, these recommendations is yet to have any legally binding force, thus creating legal ambiguity and potentially triggering tensions between professional institutions and law enforcement officials. To address these problems, this study offers an ideal model for medical dispute resolution that upholds professional justice and legal justice in a balanced manner. The need for normative recognition of the Council's role in the Bill of Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) is emphasised, as well as improvements to the institutional design to ensure clarity in mechanisms, boundaries of authority, and synergy between institutions. This is expected to ensure the resolution of medical disputes is fair and accountable, guarantees the protection of the dignity of healthcare workers, and provides legal certainty for patients.
Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit Annisa Fitira; Rahayu Subekti
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v2i2.74

Abstract

Informed consent constitutes a fundamental legal and ethical requirement in healthcare services, ensuring that every medical action is performed with the patient’s full awareness and voluntary approval. In Indonesia, the obligation to obtain informed consent is firmly regulated under the Health Law No. 17 of 2023, the Minister of Health Regulation on Medical Consent, and provisions on medical records. This paper examines the essential role of informed consent as a protective instrument for both patients and healthcare providers within the clinical and legal framework. Informed consent guarantees patients’ rights to information, autonomy, and decision-making, while providing legal safeguards for medical practitioners by documenting the process of explanation, acceptance, or refusal of medical treatment. Proper documentation within medical records ensures accountability, continuity of care, and serves as crucial evidence when medical disputes arise. Medical disputes often stem from dissatisfaction, communication gaps, or misunderstandings about risks inherent in medical procedures. Therefore, informed consent functions not merely as an administrative requirement but as a mechanism for preventing conflict, clarifying responsibilities, and distinguishing unavoidable medical risks from professional negligence. By strengthening the implementation of informed consent, healthcare providers can enhance transparency, improve service quality, and reduce the likelihood of medical litigation.
Legal Risks of Land Use and Spatial Planning in Development by Private Developers and Contractors in Indonesia: Normative Analysis, Case Studies, and FIDIC Contract-Based Mitigation Strategies Setijanto, Augustinus; Subekti, Rahayu; Hardjomuljadi, Sarwono
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 9 No 1 (2026): Jan - Feb 2026
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/ijebd.v9i1.3519

Abstract

This article aims to comprehensively analyze the legal status of land use and spatial planning as a source of legal risk in construction projects, as well as its implications for private developers and contractors. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case study approach, by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions, including Supreme Court Decision Number 3053 K/Pdt/2011 and an apartment development dispute at the West Jakarta District Court. The results of the study indicate that land rights are not absolute and are always limited by spatial planning provisions as a public legal instrument. Weak synchronization of the RTRW/RDTR, zoning changes, and low internalization of the social function of land in development practices are dominant factors in the occurrence of disputes and project terminations. This study also found that contractors can no longer be positioned solely as technical implementers, but rather as active subjects of spatial planning compliance who potentially bear legal risks if they continue to carry out work that conflicts with spatial designations.These findings and proposals are expected to strengthen legal certainty, improve projectgovernance, and minimize disputes in private sector development.
The Application Of The Pacta Sunt Servanda Principle In Credit Agreement Disputes: A Study Of Putusan Pn Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg. Yahman, Qoirul Abdul; Subekti, Rahayu; Kharisma, Dona Budi
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1598

Abstract

This study aims to analyze the application of the pacta sunt servanda principle in credit agreement disputes as decided in Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg. The pacta sunt servanda principle is a fundamental principle in contract law which affirms that every agreement made legally is binding on the parties. However, in judicial practice, it is not uncommon for this pronciple to be tested when one party files a lawsuit to cancel the agreement for certain reasons. This study uses a normative juridical method with a legislative and case approach, through analysis of the Civil Code, contract law doctrine, and the judge's legal considerations in the relevant decision. The results of the study show that the application of the pacta sunt servanda principle is not absolute, but must be understood systematically with the principles of justice, propriety, and good faith. Court decisions show that judges have the authority to set aside the validity of an agreement if there is evidence of a defect of consent or a violation of the validity requirements of the agreement. Thus, the principle of pacta sunt servanda remains the main basis for assessing the validity of an agreement, but its application must take into account the balance of rights and obligations of the parties in order to achieve legal certainty that is fair
Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup Toif Fadzoli; Rahayu Subekti; Waluyo Waluyo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.444

Abstract

Law No. 18 of 2008 on Waste Management is an example of the government’s efforts to protect the environtment by managing waste in an integrated and comprehensive manner. The waste generation that is getting out of control and the lack of public knowledge to manage waste is one of the unresolved problems. This study uses empirical legal research methods that are descriptive and through a qualitative approach. The type of data used is secondary data sourced from literature studies. The data collection techniques used in this research were document studies, observations and interviews. The results of this study are that waste management such as waste recycling by the community cannot fully run optimally, this can result in the amount of waste generation increasing from year to year. Obstacles in controlling waste generation due to the absence of specific standards in limiting the amount of waste generation, besides that there are still many landfills that do not meet the standards set by the government. The government in conveying information about waste management to the public has not been fully optimal, the government and the community should work together to build communication to find solutions to waste problems.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aisya Thalia Faz Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Anom Husodo, Jadmiko Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Ayu Setyo Damayanti Ayub Torry Satriyo Kusumo Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diko Anggalih Utomo Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah, Fines Firman Setiabudi Fitira, Annisa Flora Camellia Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Haya, Seruni Aqila Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Jauhara Berliana Aziza Putri Jomastin Hegel Siringoringo Jonatan Christo Karenina Maria Tavarez Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Aprilia Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Maulana, Farah Fauziah Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Najwa Syifa Radzakani Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Peregrita Phalida Setyaningrum Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Rachmadita Sheila Alikaputri Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Dandy Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sarwono Hardjomuljadi Sava, Farrel Ridho Ian Septiningsih, Ismawati Setiabudi, Firman Setijanto, Augustinus Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Siallagan, Sahat Poltak Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Toif Fadzoli Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito Warsito Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno Budyatmojo Winarno Budyatmojo Yahman, Qoirul Abdul Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi