Articles
PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Arif Waskitha Aji;
Rahayu Subekti;
Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.52077
Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolan sampah plastik di wilayah pantai.
Reduction of Digitalization Policy in Indonesian MSMEs and Implications for Sharia Economic Development
Reza Octavia Kusumaningtyas;
Rahayu Subekti;
Abdul Kadir Jaelani;
Asron Orsantinutsakul;
Utkarsh K Mishra
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 21, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/juris.v21i2.6855
Micro, Small, and Medium Enterprises are one of Indonesia's economic buffer pillars. However, its position as a financial buffer still faces various problems. The purpose of this research is to examine the reduction of digitalization policies for Indonesian MSMEs and their implications for the development of the Islamic economy. This research is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the provisions in the Copyright Law that require the digitization of MSMEs make its management more efficient and straightforward. During the COVID-19 pandemic, there has been a twofold increase in the number of businesses transitioning to the digital ecosystem. MSMEs are present in the development of the Islamic economy, with the possibility of managing MSMEs in the technology-based halal industry. Deregulation is carried out by simplifying regulations in order to improve the flow of bureaucracy. However, behind the ease, there are obstacles experienced by MSMEs in their digitalization efforts, including blocks in terms of community culture, regulation, and structure
Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftarkan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Khafida Nur Azizah;
Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jd.v1i2.50229
Complete Systematic Land Registration is a land registration activity that is carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia. The author aims to determine the effectiveness of the implementation of land registration through the PTSL program implemented at the Boyolali District BPN Office. The formulation of the problem proposed is: how the implementation of land registration through the PTSL program at the Boyolali District BPN Office, and what supporting and inhibiting factors occurred during the PTSL program implementation. This legal research is empirical research. Data obtained by literature study and research directly from original sources in the form of interviews, which are then processed and analyzed by descriptive methods. The final conclusion of this study is to show that the implementation of land registration through the PTSL program has been running in accordance with the prevailing system structure in Permen N0. 6 of 2018, in the implementation process there are several obstacles and targets that have not been achieved but there is an increase in the achievement of targets every year. From these indicators the authors conclude that the implementation of PTSL has been quite effective.
Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
Endah Andriyani;
Purwono Sungkowo Raharjo;
Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jd.v1i1.50220
This study aims to determine the implementation of supervision and law enforcement of minimarkets conducted by the Department of Commerce, Cooperatives, Small and Medium Enterprises Sukoharjo. This research is prescriptive normative legal research. This research uses primary and secondary legal material sources as well as data collection techniques using the legislative approach method. The data analysis technique in this study uses the syllogistic deduction method. This research shows that the supervision of minimarkets is carried out regularly and specifically. Periodic monitoring is carried out in accordance with plans that have been carried out. Supervision is specifically carried out when the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises get a report from the public and related agencies. Law enforcement is carried out by giving verbal warnings, warning letters up to three times, until the closure of the business.
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo
Wida Samsi Yudani;
Waluyo Waluyo;
Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jd.v2i3.53611
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mengkaji kendala dan solusi atas Pelaksanaan Pelayananan Perizinan Berusaha melalui OSS yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena mampu mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, sederhana, dan cepat. Namun penggunaan sistem OSS dalam rangka pengurusan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah kendala yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengurusan perizinan berusaha berbasis sistem OSS, didapati sistem yang sering error, serta sistem OSS saat ini mengalami peralihan untuk menuju sistem OSS-RBA yakni Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mencabut aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
PENERAPAN PENYELENGGARAAN JALAN KOTA DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA
Faisal Ary Justiawan;
Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jd.v2i1.51851
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan data mengenai implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat beebrapa pasal dalam Perda Kota Surakarta tentang Jalan Kota yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah yaitu peraturan Walikota Surakarta sebagai peraturan pelaksana namun belum juga disahkan Peraturan Walikota tersebut. Dinas PUPR Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota memiliki beberapa kendala pelaksanaan, antara lain kendala faktor internal dan kendala faktor eksternal.
KEDUDUKAN PENGUASAAN TANAH DAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN INDONESIA
Rahayu Subekti;
Salma Jane Benedicta;
Hadhika Afghani Imansyah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24970/bhl.v7i2.318
ABSTRAKPerkembangan zaman menimbulkan alih fungsi lahan yang berjalan seiringan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Upaya alih fungsi lahan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik dan atau penguasa tanah. Berkurangnya minat pemuda sebagai petani menjadi ancaman pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan penguasaan tanah dalam upaya alih fungsi lahan dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap petani serta upaya pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hak kepemilikan dan penguasaan tanah perlu diberikan pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menggunakan tanahnya. Rencana tersebut dapat mendorong dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Berkurangnya minat petani milenal dapat mengakibatkan mudahnya para petani untuk mengalihkan fungsi lahannya. Upaya kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa kepada anak petani untuk kuliah dibidang pertanian dapat memberikan dampak peningkatan minat petani milenial. Hal ini dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahannya dan sebagai upaya agar alih fungsi lahan pertanian terkendali. Kata kunci: Alih fungsi lahan, Penguasaan, PetaniABSTRACTThe development of the times has led to transfer of land functions that goes hand in hand with the conditions of community needs. Transfer of land function efforts have a close relationship with land owners and or authorities. The reduced interest of youth as farmers is aa threat to Indonesian agriculture. This raises the problem of how the position of land tenure in an effort to change the function of land and what is the impact of the conversion of agricultural land on farmers and control measures. This research uses normative legal research methods and uses library materials. Based on the results of the research, it is necessary to limit land ownership and control rights so that there is no arbitrariness in using the land. The plan can encourage the conversion of agricultural land functions. The reduced interest of millennial farmers can make it easier for farmers to change the function of their land. The government’s collaborative efforts with universities in poviding scholarship to farmer’s children to study in agriculture can have an impact on increasing the interest of millennial farmers. This can encourage farmers to maintain their land and as an efforts to control the conversion of agricultur land.keywords: Authorities, Farmers, Transfer of land function
KEDUDUKAN PENGUASAAN TANAH DAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN INDONESIA
Rahayu Subekti;
Salma Jane Benedicta;
Hadhika Afghani Imansyah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24970/bhl.v7i2.318
ABSTRAKPerkembangan zaman menimbulkan alih fungsi lahan yang berjalan seiringan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Upaya alih fungsi lahan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik dan atau penguasa tanah. Berkurangnya minat pemuda sebagai petani menjadi ancaman pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan penguasaan tanah dalam upaya alih fungsi lahan dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap petani serta upaya pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hak kepemilikan dan penguasaan tanah perlu diberikan pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menggunakan tanahnya. Rencana tersebut dapat mendorong dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Berkurangnya minat petani milenal dapat mengakibatkan mudahnya para petani untuk mengalihkan fungsi lahannya. Upaya kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa kepada anak petani untuk kuliah dibidang pertanian dapat memberikan dampak peningkatan minat petani milenial. Hal ini dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahannya dan sebagai upaya agar alih fungsi lahan pertanian terkendali. Kata kunci: Alih fungsi lahan, Penguasaan, PetaniABSTRACTThe development of the times has led to transfer of land functions that goes hand in hand with the conditions of community needs. Transfer of land function efforts have a close relationship with land owners and or authorities. The reduced interest of youth as farmers is aa threat to Indonesian agriculture. This raises the problem of how the position of land tenure in an effort to change the function of land and what is the impact of the conversion of agricultural land on farmers and control measures. This research uses normative legal research methods and uses library materials. Based on the results of the research, it is necessary to limit land ownership and control rights so that there is no arbitrariness in using the land. The plan can encourage the conversion of agricultural land functions. The reduced interest of millennial farmers can make it easier for farmers to change the function of their land. The government’s collaborative efforts with universities in poviding scholarship to farmer’s children to study in agriculture can have an impact on increasing the interest of millennial farmers. This can encourage farmers to maintain their land and as an efforts to control the conversion of agricultur land.keywords: Authorities, Farmers, Transfer of land function
Penerapan Aspek Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia
Arvin Asta Nugraha;
Lego Karjoko;
Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jd.v3i1.59681
This research aims to analyze the application of aspects of justice in the process of implementing land procurement for the public interest in Indonesia. The research method used in is a normative juridical method that is prescriptive. The results of the study can be concluded that, first aspect of justice is something that must be applied in land procurement by providing fair and decent compensation that not only assesses physical losses but assesses non-physical losses also need to be taken into account with reference to laws and regulations. Both concepts of fair and decent compensation are intended so that affected communities or communities whose land rights are revoked can live their lives or even better. For those who refuse the amount of damages are given the right to be able to submit an objection to the District Court then to the Supreme Court if it still objects to the decision from the District Court. The application of justice in the procurement of land in the public interest is to ensure the sustainability of the productivity of communities affected by land procurement so that they can work in the period of fulfillment of their lives and their families to achieve the welfare of life.
Membangun Regulasi Rekam Medis Yang Prudent di Indonesia
Klaudius Fabian Pramana Putra;
Sapto Hermawan;
Rahayu Subekti
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29498
Perkembangan jaman yang terjadi sangat cepat berpengaruh pada dunia kesehatan termasuk sistem penyelenggaraan rekam medis. Sistem penyelenggaraan rekam medis yang berubah harus disertai dengan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan regulasi rekam medis di Indonesia dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka membentuk regulasi rekam medis yang memadai. Studi ini dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian sejenis yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekam medis di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan rekam medis khususnya berbasis elektronik tidak dapat maksimal. Kelemahan regulasi rekam medis yang paling terlihat ada dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis elektronik yang masih baru dimulai di Indonesia. Sebaiknya regulasi rekam medis dibangun secara bertahap dan berkesinambungan seperti halnya yang dilakukan negara-negara yang telah lebih dahulu memiliki sistem penyelenggaran rekam medis yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan rekam medis. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat menyusun regulasi yang dapat menjamin prinsip-prinsip penyelenggaraan rekam medis di Indonesia terpenuhi dan tetap sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan rekam medis secara umum serta menjamin kesiapan sumber daya dan sarana pra sarana. Penyedia layanan kesehatan sebagai pihak yang menjalankan regulasi juga harus taat terhadap regualasi yang ada serta menyiapkan sumber daya dan sarana pra sarana yang menunjang penyelenggaraan rekam medis secara baik.