Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Melayunesia Law Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Legal Reasoning Jurnal Hukum Acara Perdata ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM An Nawawi AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis International Journal of Humanities Education and Social Sciences JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Mimbar Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia of Journal Business Law Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum & Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Sufiarina
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Melalui Jasa Titip Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr) Woro Tri Permadi; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi kegiatan perjudian berbasis elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler, situs web internet, dan aplikasi pembayaran digital. Transformasi ini tidak hanya memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan perjudian, tetapi juga menciptakan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyediakan fasilitas, bertindak sebagai perantara, atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk terlibat dalam perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana seseorang yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk kegiatan perjudian serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai pengendalian perjudian, peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur subjek hukum, niat (*intent*), perbuatan melawan hukum dalam menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Secara formal, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun, pertimbangan hakim masih bersifat normatif karena tidak menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara posisi terdakwa sebagai peserta judi dan sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berjudi. Putusan ini menekankan pentingnya pembuktian secara cermat mengenai peran terdakwa, niat, dan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan tersedianya kesempatan berjudi bagi orang lain
Analisis Yuridis Konstruksi Permufakatan Jahat dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur) Nur Cholis Afandi; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Pengembangan kebijakan pencegahan terorisme di Indonesia telah mendorong penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan preventif dengan mengkriminalisasi tidak hanya tindakan terorisme yang telah selesai tetapi juga tahapan persiapannya, termasuk konspirasi, percobaan, dan bantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme. Namun, penerapan ketentuan konspirasi menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai batasan antara niat, persiapan, dan tindakan kriminal yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum konspirasi dalam kejahatan terorisme dan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan pidana dari perspektif hak asasi manusia dalam Keputusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyusun unsur konspirasi berdasarkan serangkaian fakta hukum, termasuk keterlibatan terdakwa dalam studi keagamaan yang berisi dukungan terhadap ISIS, kegiatan baiat, pelatihan idad, latihan menembak, dan interaksi dengan individu lain yang memiliki tujuan serupa. Para hakim menghubungkan fakta-fakta ini dengan unsur-unsur konspirasi terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, penerapan ketentuan konspirasi memerlukan interpretasi yang cermat untuk memastikan bahwa kriminalisasi tidak melampaui batas prinsip-prinsip hukum pidana. Penegakan hukum terorisme harus menjaga keseimbangan antara melindungi keamanan publik dan menjamin hak-hak dasar terdakwa, termasuk prinsip-prinsip pengadilan yang adil, proses hukum yang semestinya, dan kepastian hukum.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Penerapan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Yang Melibatkan Publik Figur Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel) Ratna Wati; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Tindak pidana modern semakin meninggalkan jejak digital berupa komunikasi elektronik, dokumen elektronik, catatan transaksi, rekaman audio, video, dan bentuk informasi digital lainnya. Kondisi ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mengadaptasi mekanisme pembuktiannya guna memastikan bahwa bukti digital dapat dikenali, diperiksa, dan dinilai dengan benar dalam kerangka hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum bukti digital dalam sistem bukti pidana Indonesia berdasarkan KUHP (KUHP Indonesia), untuk meneliti implementasi bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pemerasan sebagaimana tercermin dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, dan untuk menganalisis implikasi yuridis kasus yang melibatkan tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan objektivitas penilaian bukti dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum dan studi akademis sebelumnya, dan materi hukum tersier sebagai referensi pendukung. Materi hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti digital memiliki posisi penting dalam proses pidana karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan bentuk cetaknya telah diakui sebagai bukti hukum yang sah berdasarkan peraturan informasi elektronik Indonesia. Namun, nilai pembuktian bukti digital tidak mutlak, karena harus memenuhi persyaratan terkait keaslian, integritas, legalitas perolehan, keandalan, dan korelasinya dengan bukti sah lainnya berdasarkan sistem bukti hukum negatif yang diadopsi oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, bukti digital seperti percakapan elektronik, tangkapan layar, catatan transaksi, hasil pemeriksaan forensik digital, dan perangkat elektronik memainkan peran penting dalam membuktikan unsur-unsur pemerasan. Selain itu, keterlibatan tokoh publik tidak menciptakan standar pembuktian yang berbeda, tetapi menghadirkan tantangan tambahan dalam menjaga penilaian yudisial yang objektif karena perhatian publik dan paparan media. Oleh karena itu, proses pidana harus terus menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, evaluasi bukti yang objektif, dan prinsip praduga tidak bersalah.
Co-Authors Abdullah Mansur Achmad Fariz Aprilian Adrianto, Dedy Afdal, Hidayatul Ahmad Fanny Grafiky Ahmad MAULANA Ahmad Maulana Alias, Nizamuddin Ananto, Riana Wulandari Andi Fariana, Andi Andi Muhammad Alfiansyah Ansyari, Azmi ARYANTO, DAFA Azmi Ansyari Azwar, Irfan Chaniago, Jafar Dafa Aryanto, Dafa Aryanto Dewantoro, Iwan Dina Dayanti Efa Laela Fakhirah Efa Laela Fakhirah, Efa Laela Efa Laela Fakhriah Elianta Ginting Elianta Ginting Eni Jaya Enijaya, Enijaya Eny Jaya Esther Masri Esther Tarigan Friszki Wibisono Hadrian, Endang Hafiz, Syahwir Hansed Pither Lasa Harahap, Shabrina Hariman, Hariman Hendry Frand Tia Hendry Frand Tia Herman Sudrajat Herman Sudrajat Hermansyah Tanjung Hermawan, Didy Hidayatul Afdal Holid, Holid Irsta Aliyani Akbar John Hendrik Sahat Marasi Kristo Tomo, Ferdi Laurensus, Hendra Luter Tito Rosfader M. Wira Utama M. Yunus M. Yunus, M. Yunus Mahmud, Hamidullah Marbun, MT Masri, Esther Meriyanti Mesak Moh Zedzaky Alamri Mohammad Wira Utama Mufrina Mufrina Mufrina, Mufrina MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Mulidah Nur Afifah Nur Cholis Afandi Nursyamsudin, Nursyamsudin Okky Irawan Paula Diah Angelique Prihasmoro, Adi Prita Tusia Megana Raihanah Abdullah Rangga Andika Ratna Wati Renata, Renata Retno Setiawati Riana Wulandari Rina Tauran Rusmin Waillisa Salmon, Ricard Saputro, Jati Sarah Rabani Salim Sarah Rabbani Salim Saskia Mulya Aguatina Saverius Nahat Sembiring, Robby Shabrina Harahap Shien Nie, Jo Silverius Y. Soeharso Siti Khadijah Soeharso, Silverius Yohanes Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni SRI WAHYUNI, SRI WAHYUNI Sudrajat, Herman Suriadi Bangun Syafrida Syafrida Syafrida Syafrida, Syafrida Syahwir Hafiz Tetty Nababan Tia, hendry Tia, Hendry Frand Tihadanah Vicentius Wuried Prayogo Vinno Ngadde Waluyo Waluyo Wibowo, Muhammad Alfri Widiya N Rosari Woro Tri Permadi Yayan Sopyan Yetti Yetti Zahra Putri Audina