Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Asy-Syariah Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eduvest - Journal of Universal Studies Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Anayasa Jurnal Teologi Islam
Sukiati Sukiati
Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara,
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol) Nisa, Khairatun; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19965

Abstract

Peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Indonesia menjadi fenomena hukum yang penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun. Meskipun aturan tersebut sudah jelas, dispensasi kawin tetap dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertentu, yang menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan terutama dalam upaya melindungi anak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen putusan, kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, beserta wawancara terbatas bersama para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan dispensasi pernikahan dalam perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena tidak terpenuhi unsur “alasan mendesak” sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketidaksiapan secara psikologis, sosial, dan ekonomi dari calon pengantin, beserta latar belakang negatif calon suami, termasuk rekam jejak penggunaan narkoba dan perjudian daring. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip keperluan optimal bagi anak seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya arahan terkait pemulihan psikologis bagi anak beserta kurangnya penegasan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Yurisprudensi ini menggambarkan kehati-hatian pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dengan menolak dispensasi pernikahan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memperkuat penerapan prinsip perlindungan anak beserta konsistensi dalam pemberian dispensasi kawin kedepannya.
Yurisprudensi Hukum Hak Perwalian Paman Terhadap Anak Melalui Putusan Pengadilan Riska, Jumita; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20018

Abstract

Perwalian paman terhadap anak adalah suatu aspek penting dalam hukum keluarga Indonesia, terutama ketika orang tua tak bisa menjalankan kewajiban mereka. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis yurisprudensi hukum terkait hak perwalian paman terhadap anak melalui putusan pengadilan, dengan fokus pada dasar hukum, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan yakni pengadilan menerapkan asas the best interest of the child dalam menetapkan paman sebagai wali, dengan mempertimbangkan faktor hubungan emosional, kemampuan finansial, dan lingkungan sosial. Namun, tantangan seperti konflik keluarga dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak masih menjadi hambatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum perwalian di Indonesia.
Yurisprudensi Hukum Mafqud Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog) Harahap, Hasbiah Tunnaim; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20046

Abstract

Fenomena suami mafqud atau suami yang hilang tanpa kabar dalam jangka waktu lama seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang ditinggalkan tanpa nafkah dan kepastian status hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisprudensi terkait mafqud sebagai dasar gugatan cerai melalui putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan analisis putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mafqud dapat dijadikan alasan cerai sah secara hukum positif Indonesia melalui tafsir Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b KHI. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra. Namun, masih diperlukan penyempurnaan terhadap aspek perlindungan anak dan pengaturan resmi status mafqud dalam hukum nasional.
Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/Pa.Sry) Wani, Wani; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20071

Abstract

Tulisan ini menganalisis praktik hukum ahli waris pengganti dalam perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry di Pengadilan Agama Sungai Raya. Fokus kajian diarahkan pada penetapan keponakan sebagai ahli waris pengganti ketika pewaris tidak memiliki keturunan langsung. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menelusuri dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasilnya, hakim menetapkan keponakan laki-laki sebagai ahli waris pengganti, sementara keponakan perempuan diberikan bagian melalui wasiat wajibah. Putusan ini merujuk pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Temuan menunjukkan adanya perluasan praktik penggantian waris di luar batasan tradisional, yang pada prinsipnya hanya membolehkan sampai derajat cucu. Implikasi yuridis dari putusan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan proporsional.
Criminal sanctions against perpetrators of animal abuse from the perspective of islamic criminal law (Case study in the City of Medan) Nadila, Nadila; Sukiati, Sukiati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i2.2196

Abstract

Animal abuse is a crime. This study aims to examine how criminal sanctions for perpetrators of animal abuse crimes from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. This study is an empirical legal study by exploring two data sources, namely primary and secondary data sources. Data were obtained through interviews and documentation. The results of this study aim to examine the phenomenon of animal abuse that occurs in the city of Medan and the criminal sanctions for perpetrators of animal abuse from the perspective of positive law and Islamic criminal law. In the perspective of positive criminal law, sanctions for perpetrators of animal abuse are regulated in Article 302 of the Criminal Code. In this article, the criminal law sanction is imprisonment for up to nine months or a fine, depending on the severity of the action. This sanction aims to punish the perpetrator while providing a deterrent effect. Meanwhile, in Islamic criminal law, animal abuse is included in the ta’zir crime, which reflects a violation of Allah’s rights. Ta’zir sanctions are determined by local authorities to provide a deterrent effect and educate perpetrators to love animals more. In conclusion, both legal systems positive and Islamic acknowledge animal abuse as a serious moral and legal offense. Sanctions not only aim to punish but also to prevent recurrence through deterrence and education. Effective enforcement of these sanctions is essential to fostering empathy and accountability within society toward animal welfare. Both legal systems recognize animal abuse as a serious offense and underline the need for sanctions to deter and reform offenders.
Implementasi Moderasi Beragama dalam Program KKN GEMALA UINSU 2025: Strategi Penguatan Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan Lingkungan di Desa Mangkai Lama, Kabupaten Batu Bara Rizki Aprilia, Nabila; Sukiati, Sukiati; Rahmadsyah, Fahri; Rajagukguk, Sahmiral Amri; Tarigan, Fatimah Br
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1638

Abstract

Penelitian ini menyelidiki pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) GEMALA 2025 yang berlangsung di Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Program ini fokus pada upaya mendorong moderasi beragama melalui peningkatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. KKN ini dilakukan oleh 27 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara selama 31 hari dengan pendekatan partisipatif. Beberapa program utama yang dijalankan meliputi PINTALA (Pendidikan Integratif Mangkai Lama), EKOMALA (Ekonomi Kreatif Mangkai Lama), SEHATMALA (Sehat Bersama Mangkai Lama), serta didukung oleh GERAMALA (Gerakan Religi Mangkai Lama) dan LINGMALA (Lingkungan Bersih Mangkai Lama). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengamati langsung, mewawancarai, serta mendokumentasikan hasil lapangan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran moral remaja, pemberdayaan usaha kecil menengah melalui digitalisasi dan pelatihan kreatif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Selain itu, kegiatan berbasis keagamaan berhasil memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi di antara warga. Secara keseluruhan, program KKN ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong kerja sama antar elemen desa, serta membentuk fondasi pembangunan yang inklusif, religius, dan berkelanjutan.
إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ Jumita Riska; Sukiati, Sukiati; Heri Firmansyah
Jurnal Teologi Islam Vol. 1 No. 2 (2025): NOVEMBER (in progress)
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0rzpcg68

Abstract

Qawa’id Fiqhiyyah adalah salah satu dari cabang ilmu yang terus berkembang dan sering muncul dalam perbincangan dan juga memiliki peran yang sangat besar dalam penetapan hukum, kajian dan ijtihad hukum. Qawaid fiqhiyyah juga disebut dengan kaidah-kaidah fikih yang merupakan suatu ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip fikih dalam mentapkan hukum-hukumnya secara umum yang bersifat khusus.  Penulisan dalam bentuk karya ilmiah ini bermaksud untuk menjelaskan sekilas secara dasar makna atau maksud dari pada qawaid fiqhiyah إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ  serta penerapannya di dalam hukum keluarga Islam. Di dalam sebuah keluarga tentunya banyak sekali permasalahan yang muncul, seperti pada jaman sekarang banyak sekali permasalahan keluarga kontemporer yang terus muncul tiada habisnya yang mungkin sebahagian dari pada permasalahan tersebut tidak memiliki dalil secara jelas dalam makna penyelesaiannya. Salah satu penyelesaian hukum kontemporer yang bisa digunakan secara terus berkembangnya jaman serta permasalahannya yaitu salah satunya dengan menggunakan qawaid fiqqhiyah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat dipergunakan pada masalah-masalah hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan pada penulisan ini ialah kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif pada penulisan ini karya ilmiah ini dipakai sebagai refrensi atau pedoman dalam penjelasan kaidah-kaidah fikih serta penerapannya. Lalu pendekatan deskriptif digunakan sebagai penjelasan uraian pada masalah-masalah penerapan kaidah-kaidah fikih dalam hukum keluarga Islam.
ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIN DIPENGADILAN AGAMA NOMOR 2717/Pdt.G/2023/PA MEDAN Umar, Umar; Harahap, Mhd Yadi; Sukiati, Sukiati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh sepasang suami istri jika berada dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dipertemukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan Madharat baik untuk suami, istri, anak dan lingkungannya. Begitu dalam Menurut hukum Islam, perceraian dilakukan dengan cara yang baik menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini dapat terjadi jika memang tidak dapat lagi terwujudnya tujuan dari pernikanhan itu sendiri, sebagai mana yang tertulis di pasal 3 kompilasi hukum islam. Perceraian dapat terjadi dan dapat dikabulkan jika memenuhi alasanya, dapat dilihat pada pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo, dan di pasal 116 kompolasi hukum islam. Metode penelitian ini mengarah pada penelitian kepustakawanan (library study), mengacu pada penerapan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perdamaian dan kedamian dalam masyarakat.
Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran (Putusan Pengadilan Negeri No.664/Pdt.G/2018/Pn.Dps) Ramadhan, M.Khairi; sukiati, sukiati; Harahap , Yadi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akibat hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur atas putusnya perkawinan campuran berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Metode penelitian ini ialah berbentuk yuridis-normatif. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah ditemukannya fakta bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran kemudian perkawinan tersebut putus, maka berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada salah satu orang tua yang selama ini mengurus dan mengasuh anak tersebut atau kepada ibunya, sedangkan orang tua lainnya atau ayahnya tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni berupa nafkah dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur. Akibatnya, nafkah anak yang masih di bawah umur ditanggung oleh kedua belah pihak yakni ayah dan ibunya hingga anak tersebut berumur dewasa dan telah dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau telah menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak yang masih di bawah umur ialah Anak dari Perkawinan Campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan dapat memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun.
Yurisprudensi Hukum Pencegahan Perkawinan melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn) Nasution, Muhammad Iqbal Hanafi; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
AHKAM Vol 4 No 2 (2025): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i2.6334

Abstract

This study is motivated by the absence of social considerations, such as long distance marriage, as a valid legal basis for marriage prevention under positive law, despite empirical evidence indicating that such conditions often lead to marital issues. The aim of this research is to analyze Decision Number 32/Pdt.P/2019/PA.Bn concerning a marriage prevention petition filed by a father against his daughter’s prospective husband on the grounds of kafa’ah incompatibility and the risks associated with a long-distance marriage. The method employed is normative juridical, using a case law approach and a conceptual review of Islamic legal principles and Indonesian legal regulations, particularly Law Number 1 of 1974 and the Kompilasi Hukum Islam (KHI). The findings show that the Panel of Judges rejected the petition on the grounds that the reasons presented did not meet the formal legal requirements as stipulated in Article 13 of the Marriage Law and Article 60 of the KHI. The panel adhered to the principle of legality and ruled that long distance marriage and kafa’ah incompatibility cannot serve as legal grounds for preventing a marriage. Nevertheless, from a social and jurisprudential perspective, long-distance marriages have frequently been identified as contributing factors to divorce in various religious court decisions. The study concludes that although social reasons such as long distance marriage have tangible impacts, they are not yet normatively recognized within Indonesia’s marriage law framework. The implication is a need for regulatory reformulation and more adaptive interpretative approaches to social realities, along with the strengthening of premarital counseling programs and labor policies that support family cohesion.
Co-Authors Abd. Mukhsin, Abd. Akmal, Tsaniyatul Al-Farizi, Dava Aminudin, Aminudin Azzahra , Fanisa Bancin, Ratih Lusiani Chuzaimah Batubara Daulay, Sulastri Dwi Marlena Fatimah Zahara Harahap , Muhammad Yadi Harahap , Yadi Harahap, Hasbiah Tunnaim Harahap, Mhd Yadi Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Muhammad Yadi Harahap, Purnama Hidayah Harahap, Yadi Heri Firmansyah Irawan Rangkuti, Chairil Isma Tara Isnaini Harahap Jamilah Rizka Jumita Riska Khairatun Nisa Lamsiah, Puteri Laysya Fadiah Azza Lubis, Indah Amani M. Farid, M. Man, Yovenska L Manaf, Muhammad Firdaus Bin Abdul Mhd Yadi Harapan Muhamad Hasan Sebyar Muhammad Fadhil Royhan Nasution Munawar, Zain Mustapa  Khamal  Rokan Nadila, Nadila Nasution , Saphira Husna Nasution, Muhammad Iqbal Hanafi Nurasiah Nurasiah Nurul Fadilah, Nurul Pagar, Pagar Qadriah, Fauza Rahmadani, Arinil Mardhiah Rahmadany, Rahmadany Rahmadsyah, Fahri Rajagukguk, Sahmiral Amri Ramadhan, M.Khairi Riska, Jumita Rizki Aprilia, Nabila ROYHAN, MUHAMMAD Sahmiar Pulungan, Sahmiar Sinulingga, Achmad Yazid Sinulingga, Ahmad Yasir Syahmedi Siregar, Ramadhan Syuhada, Laila Tanjung, Dhiauddin Tarigan, Fatimah Br Umar Umar Wani, Wani Wisnu Wardana, Wisnu Yusuf Harahap, Bahtiar