Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam SELODANG MAYANG LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Locus Journal of Academic Literature Review Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law, Education and Business Indonesian Journal of Law and Justice Joong-Ki Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Joong-Ki JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Fauzi Syam
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Reconstructing Indonesia’s State Financial Oversight Policy Through Artificial Intelligence for an Accountable Continuous Auditing System Iskandar Zulkarnain; Fauzi Syam; A Zarkasi; Adithiya Diar
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 3 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i3.54262

Abstract

The digital transformation of public administration has reshaped public financial oversight through the growing use of artificial intelligence and continuous auditing. In Indonesia, however, the legal framework for state financial oversight remains largely rooted in conventional auditing, which emphasizes periodic examination, manual verification, and retrospective accountability. This study aims to identify the normative weaknesses of Indonesia’s existing oversight framework and to formulate a policy reconstruction model for integrating artificial intelligence into an accountable continuous auditing system. This research employs a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Primary materials consist of Indonesian laws and regulations on state finance and auditing, while secondary materials include scholarly literature and international reports on artificial intelligence governance, digital auditing, and public sector oversight. The findings show three main problems. First, Indonesian positive law does not yet provide an explicit legal basis for the use of artificial intelligence in public financial oversight, creating uncertainty regarding algorithmic transparency, accountability, and data protection. Second, the absence of integrated audit standards and interoperable data governance hinders the implementation of continuous auditing. Third, institutional readiness remains uneven. The Audit Board of Indonesia is relatively more prepared than the Government Internal Supervisory Apparatus, but both still face capacity and coordination constraints. The novelty of this study lies in its integration of public financial law, artificial intelligence governance, and continuous auditing into a single legal reconstruction model. The proposed model places artificial intelligence as a decision support instrument within a human-centered oversight framework, strengthens legal standards for transparency and data governance, and clarifies institutional roles. This model contributes to future legal reform and offers practical implications for more preventive, adaptive, and accountable financial governance in Indonesia  
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Intan Nurjannah; Arrie Budhiartie; Fauzi Syam
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Fazrina Mentari; Arrie Budhiartie; Fauzi Syam
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Bureaucratic Reform and Public Service in Coal Transportation Governance: An Administrative Law Perspective: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Angkutan Batu Bara: Perspektif Hukum Administrasi Septior Nababan, Frandy; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 7 No. 3 (2026): (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/my63jy26

Abstract

This article examines bureaucratic reform and public service in the governance of coal transportation in Jambi Province from the perspective of state administrative law. The problem is not limited to the use of public roads, but also concerns the capacity of local government to translate regulatory mandates into transparent, accountable, responsive, and citizen-oriented services. The study aims to analyze the regulatory and administrative framework governing coal transportation, identify implementation gaps that affect public service delivery, and formulate administrative measures for strengthening bureaucratic reform. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by secondary data from scientific literature, official institutional reports, and credible news reports as factual context. The analysis shows that the legal framework already distributes authority for supervision, licensing, enforcement, and public-road management, but implementation remains challenged by regulatory complexity, coordination gaps, inconsistent supervision, and limited public access to information and complaint mechanisms. Bureaucratic reform therefore needs to move beyond structural compliance toward process simplification, accountable performance, digital monitoring, inter-agency coordination, and meaningful public participation. Strengthening these dimensions is essential to ensure that coal-transport governance is not merely administratively lawful, but also delivers effective, transparent, and equitable public services.
Digital Transformation of the Notary Profession: Juridical Analysis of Cyber Notary Implementation in Authentic Deed Making in Indonesia Ramalus, Alex; Fauzi Syam; Dwi Suryahartati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6315

Abstract

Digital transformation in the field of notary is a structural imperative in the era of rapid development of information technology. The concept of Cyber Notary is present as a form of modernization of the notary position through the integration of technology such as electronic signatures, video conferencing, and digital document management and storage systems. This study aims to examine the juridical aspects of the implementation of Cyber Notary in the making of authentic deeds in Indonesia. The method used is a normative legal research method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that there is no explicit regulation in the Law on Notary Positions (Law No. 30 of 2004 jo. Law No. 2 of 2014) related to the practice of Cyber Notary causing legal uncertainty, especially in terms of the validity of digital deeds and verification of the identity of the parties. In addition, the lack of suboptimal digital infrastructure and information security systems increases the risk of ethical violations and data leaks. The conclusion of this study emphasizes the importance of regulatory reformulation through the harmonization of the UUJN with the ITE Law and the PDP Law, as well as the need for digital competency development and the renewal of the notary profession code of ethics so that the implementation of Cyber Notary can be carried out legally, accountably, and professionally.
Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terkait Kebijakan Publik Mohd Ikrom Yuserma; Fauzi Syam; Arrie Budhiarthie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6219

Abstract

Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah menerapkan program one agency one institution sejak tahun 2014 sebagai pemicu bagi setiap Lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu memproduksi inovasi pada institusi masing-masing. Meskipun ribuan inovasi telah terdaftar dalam Sistem Inovasi Kebijakan Publik (Sinovik), tetapi masih ada kecenderungan bahwa jumlah tersebut belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekataan analisis-deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dengan teknik literature review. Studi ini menyimpulkan bahwa kuantitas inovasi belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hambatan yang dihadapi diantaranya: iklim inovasi yang masih buruk, dan nilai-nilai inovasi yang tidak terinternalisasi secara efektif. Selain itu, belum ada kajian komprehensif tentang bagaimana perkembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Co-Authors A Zarkasi Abrar Abrar Adithiya Diar Aditiarman Akbar Kurnia Putra Amala Rizki, Khana Ana Ramadhona Arfa'i Arfa'i Arfa’I, Arfa’I Arie Budhiartie Arrie Budhiarthie Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arsyad Arsyad Asy'asri, Moh Hasyim Bambang Marsudi, Eko Budhiarthie, Arrie Budhiartie, Arie Budi Utomo Darminto, Citra Dessy Rakhmawati Dinda Suryaningsih Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Elita Rahmi Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fazlia, Shelly Asrika Fazrina Mentari Fernanda, Vuzio Fitria Fitria Fitria Fitria Fransisco, Wawan Fuchry Yahya G, Angga A Gultom, Hasudungan Hamdan, Riko Harry Setya Nugraha Helmi Helmi Helmi Rizal Indriya Fathni Intan Nurjannah Iskandar Zulkarnain Ismanto Ismanto Ivan Fauzani Raharja John Freddy Simbolon Khoirotul Hijriah, Nurul Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir M Jordan Pradana Maulana, Rio Yusri Mentari, Fazrina Mohd Ikrom Yuserma Muliono Mutya Pratiwi Nopyandri Nopyandri Nuraya, Adha Nurjannah, Intan Ocdiyana, Tesa Padli, Edoar Patmos, Yan Priskap, Ridham Putra, Muhammad Rafsanjani Rahardja, Ivan Fauzani Rahmad, Agus Rakhmawati, Dessy Ramalus, Alex Rapindowaty, Rahayu Ratna Dewi Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Sarif, Nadira Nestria Septior Nababan, Frandy Shadiq, Alfansa Surya Sukamto Satoto Sukmana, Teja Syahfiradella, Adrienne Dwi Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamyir Syamyir Syurpana Nofanda Taufik Yahya Teguh, Adean Wahyudi, Amar Yahya, Fuchry Yulia Monita Yuserma, Mohd Ikrom Yusra Pebrianto, Dony