Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.883
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Hubungan Internasional Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance and Public Policy Journal of Governance International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Studi Komunikasi JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jurnal Bina Praja Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy Journal of Local Government Issues Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Jurnal Manajemen Komunikasi Jurnal Studi Sosial dan Politik Journal of Robotics and Control (JRC) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Trias Politika Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unri Conference Series: Community Engagement Journal of Government and Politics (JGOP) GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) International Journal of Social Service and Research Journal Of World Science Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Review Politik West Science Interdisciplinary Studies Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Jurnal Studi Pemerintahan IJEFSD Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Tarbiyatuna INJECT Interdisciplinary Journal of Communication Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Suswanta
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Policy Of A Merit System To Make A Good And Clean Government In The Middle Of Bureaucratic Politicization Yahya Pandega Putra; Eko Priyo Purnomo; Suswanta Suswanta; Aulia Nur Kasiwi
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2393

Abstract

The phenomenon of the politicization of the bureaucracy is nothing new in politics in Indonesia, the politicization of the bureaucracy has long been the case ever since the implementation of the general elections in Indonesia for the first time in 1955. The entire regime that once ruled in Indonesia has ever put through the politicization of this bureaucracy even up regime power today because by utilizing the existing positions in the bureaucracy, it can pave the way for political purposes. The application of the merit system policies to achieve good governance and clean is a step taken by the Government as a system of monitoring the implementation of transfer, promotion, and demotion conducted by political officials. This study uses qualitative research using reference data from many previous studies used as a literature review and a national online media news concerning the application of the merit system and bureaucracy politicization pressure that occurs. Based on the analysis using the software NVivo 12 Plus, it can be deduced that to realize good and clean government in the middle of bureaucratic politicization needed policy on the application of the merit system in personnel management, which aims to encourage the government bureaucracy to become more competent in solving the problems of public-oriented towards public service.Fenomena politisasi birokrasi bukanlah hal baru dalam politik di Indonesia, politisasi birokrasi telah lama terjadi sejak penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Seluruh rezim yang pernah berkuasa di Politisasi birokrasi ini pernah dilakukan Indonesia bahkan sampai kekuasaan rezim saat ini karena dengan memanfaatkan posisi yang ada di birokrasi dapat membuka jalan bagi kepentingan politik. Penerapan kebijakan merit system untuk mewujudkan good governance dan clean merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan mutasi, promosi, dan penurunan pangkat yang dilakukan oleh pejabat politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dan pemberitaan media online nasional mengenai penerapan sistem merit dan tekanan politisasi birokrasi yang terjadi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan software NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di tengah politisasi birokrasi diperlukan kebijakan penerapan merit system dalam pengelolaan kepegawaian, yang bertujuan untuk mendorong agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berorientasi pada publik menuju pelayanan publik. 
Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District Sri Andri Yani; Etika Khairina; Suswanta Suswanta; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3161

Abstract

This article Aim to analyze bureaucratic reform in the West Pasaman district government, which is related to the last stage of the 2020-2025 bureaucratic reform grand design. This projection is an opportunity to demonstrate the dedication of the bureaucracy to good governance. On the other hand, there is one thing that cannot be denied, such as the fact that the government still leaves a lot of work that has not been completed according to the target and public services that are not yet community-oriented. The performance of the West Pasaman district government’s bureaucracy is still considered low. This study uses a descriptive research method that is supported by a literature study approach by tracing the actual data for this research material. The results of this study discuss two aspects of bureaucratic reform, namely reform of mindset and work culture. Improving the mindset is used to improve the performance of the bureaucracy in order to think in a visionary direction to create a productive, innovative, and competitive bureaucracy, for this reason, the mindset is adapted from the concept of dynamic governance (Thinking ahead, Thinking Again, Thinking Across. While the work culture is aimed at creating bureaucracy agile and fast, considering the West Pasaman bureaucracy consists of two ethnicities (Mandahiling, Minang) so that it affects the work culture of each. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terkait tahapan terakhir grand design reformasi birokrasi 2020-2025. Proyek ini merupakan peluang untuk menunjukkan dedikasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, seperti masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah sesuai target dan pelayanan publik yang belum berorientasi pada masyarakat. Kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka dengan menelusuri data aktual untuk bahan penelitian. Hasil penelitian ini membahas dua aspek reformasi birokrasi, yaitu reformasi pola pikir dan budaya kerja. Perbaikan pola pikir digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar berpikir secara visioner untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pola pikir tersebut diadaptasi dari konsep tata kelola yang dinamis (berpikir ke depan, berpikir ulang, berpikir melintas). Adapun budaya kerja ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang gesit dan cepat, mengingat birokrasi Pasaman Barat terdiri dari dua suku (Mandahiling, Minang) sehingga memengaruhi budaya kerja masing-masing
Narrative Policy Framework: Analysis of Policy Discourse for the Three-Term Presidential Term Ahmad Syukri; Ridho Al-Hamdi; Suswanta Suswanta; Danang Kurniawan
Journal of Government and Civil Society Vol 7 No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i2.5880

Abstract

The discourse on the policy of a three-term presidential term raises pros and cons in the political circles of the government and the people of Indonesia. The narrative can be seen through the opinions of policy actors, government, political parties, Non-Governmental Organizations (NGOs), and the community. This study uses a method with a Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) approach. The data in the study were taken through four national online news media with a high level of credibility. This research will conduct a study using the Narrative Policy Framework (NPF) which can explain the structure of the political narrative in the policy-making process of changing the President's term of office. This study aims to examine the role of the media in shaping public narratives in formulating policies for the Presidential General Election in Indonesia. The results of this study indicate that the votes in the group that is against the narrative of the presidential term policy are more dominant for three periods. President Joko Widodo's firm refusal was able to influence the intensity of the discussion on the policy to increase the President's term of office.Wacana kebijakan masa jabatan presiden tiga periode menimbulkan pro dan kontra di kalangan politik pemerintah dan masyarakat Indonesia. Narasi tersebut dapat dilihat melalui pendapat dari aktor-aktor kebijakan, pemerintah, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software). Data pada penelitian diambil melalui empat media berita online nasional dengan tingkat kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini akan melakukan studi menggunakan Narrative Policy Framework (NPF) yang dapat menjelaskan bagaimana struktur narasi politik pada proses pembuatan kebijakan perubahan masa jabatan Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran media dalam membentuk narasi publik dalam penyusunan kebijakan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa suara pada kelompok yang kontra terhadap narasi kebijakan masa jabatan presiden menjadi tiga periode lebih dominan. Penolakan secara tegas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mampu mempengaruhi intensitas pembahasan wacana kebijakan penambahan masa jabatan Presiden.
Merit System Innovation through the SIPINTER Application (Information System for Self-Assessment of Merit System Implementation) in Indonesia Afisa Afisa; Suswanta Suswanta; Muchamad Zaenuri
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.22.2.2023.50-66

Abstract

This study aims to analyze the implementation and impact of the State Civil Apparatus (ASN) management innovation carried out by the State Civil Apparatus Commission (KASN) through the SIPINTER application (Information System for Self-Assessment of the Implementation of the Merit System) and its relevance in achieving good governance in Indonesia. This study used a descriptive research method with a qualitative approach, and data were obtained from official sources such as the KASN website and online news. The theory used in this study is the Public Sector Innovation Typology theory from Halvorse et al. (2005), covering (1) Creation of new services, (2) Process innovation, (3) Administrative innovation that focuses on policy change, (4) System innovation, (5) Conceptual innovation, and (6) Radical change in rationality. The results of the study show that the application of information technology in ASN management through the SIPINTER application has increased transparency, accountability, and effectiveness of ASN management at various levels of local government. Future research can carry out the development of a sustainable strategy as an important step to realize the potential of this application in the implementation of a meritocratic system in all regional and central government in Indonesia.
Environmental Conflict and Human Rights: Indigenous Peoples' Struggle Against Land Exploitation in Papua Alexa Rimordiaz; Suswanta Suswanta
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i2.91563

Abstract

Environmental conflict in Papua represents a complex intersection of land dispossession, ecological degradation, and the systemic violation of indigenous rights. While substantial research has addressed agrarian conflict in Papua, much of it remains concentrated on historical and structural dimensions particularly the legacy of colonialism in facilitating land exploitation. However, limited attention has been paid to how digital media frames these conflicts and the implications such portrayals have on public perception and the political agency of indigenous communities. This study fills that gap by analyzing how environmental conflicts in Papua are represented in online media and how these representations shape discourses around human rights and indigenous resistance. This research Using a qualitative content analysis, this research draws on secondary data from two major Indonesian news platforms, detik.com and kumparan.com, covering a specific period to ensure contextual relevance. The data comprising news reports, opinion pieces, and analytical articles were analyzed using NVivo 12 Plus to examine sentiment patterns, actor dynamics, and framing mechanisms. Social conflict theory and the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) were applied to interpret findings within a rights-based framework. Results reveal a dominant narrative centered on resource exploitation and indigenous opposition, with favorable framing of state and corporate actors and minimal attention given to indigenous perspectives. This framing bias obscures the structural roots of the conflict and undermines public understanding of its multidimensional nature. The study highlights the media’s dual role in shaping discourse and calls for more equitable communication strategies that affirm indigenous participatory rights within sustainable development agendas aligned with human rights and FPIC standards.
BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA Alfaz, Perhat; Suswanta, Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2 No. 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12793

Abstract

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.
Smart City Development Analysis: A Comparison Of Kampala And Jakarta City Gloria Nambassa; Suswanta Suswanta
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 7, No 1 (2025): July
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v7i1.28493

Abstract

At present, rapid technological advancements influence various facets of life, shaping economic, social, and infrastructural landscapes. However, these advancements also raise concerns about uncontrolled population growth and the challenges associated with urbanization. As global populations expand, cities face the urgent task of accommodating increasing numbers while ensuring sustainable development. The complexity of these issues necessitates proactive interventions to maintain a balance between technological progress and environmental sustainability.
Marketing and Personal Branding of Anies Baswedan as Presidential Candidate by NasDem Party in Digital Space Muhammad Hazim Khabir; Suswanta Suswanta; Ridho Al-hamdi
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 9 No. 1 (2024): June 2024 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v9i1.799

Abstract

The purpose of this study is to see the phenomenon of political marketing, especially how the online mass media builds Anies Baswedan’s branding as a presidential candidate. The branding of presidential candidate serves as a phenomenon of Indonesian national politics particularly when NasDem Party declared Anies Baswedan as a presidential candidate on October 3, 2022. The methodology of this study uses qualifiers, and the technique of analysis and data analysis uses Nvivo12 plus mainly in online media reporting in Indonesia (CNN, Kompas, Media Indonesia, and Detik.com).  The results of this study showed that the four media outlets were actively reporting on the nomination of Anies as a presidential candidate. The massive reporting put Anies' personal electability ahead of other political opponents. The identification is based on the analysis of content about Anies in the four online media outlets. In terms of quantity, Media Indonesia more actively reported on Anes’ candidacy than the other three media outlets. This is because of power polarization relationship in terms of ownership relationship between NasDem Party and Media Indonesia. Thus, the news frame leans towards Anies and indirectly it can be used for marketing and branding politics.
How Facebook Still Matters: the Battle of Campaign Strategy in Bantul Election Rahmad Agus Dwianto; Arief Bakhtiar Darmawan; Joko Santoso; Achmad Nurmandi; Eko Priyo Purnomo; Suswanta Suswanta
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8 No 2 (2025): Global Komunika Vol. 8 No. 2 2025
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v8i2.10911

Abstract

This study aims to analyze digital political campaigns using Facebook Ads. Political campaigns in this digital era are carried out through social media to attract the engagement of prospective voters. This research uses a case study of the Facebook ads campaign of one of the winning pairs for the regional head election in Bantul, Indonesia. Facebook as a social media for campaigning. The results of this study indicate that the Facebook Ads campaign successfully reached the target audience. The total reach during the 30 days ad serving period was 646,142. This figure is categorized as high because when compared to the number of voters registered in the final voter list for the Bantul election (704,688), this figure has reached most of the targeted voters. Similar to reach, Facebook Ads campaign impression data also fluctuated during the ad serving period. The total number of impressions during 30 days of ad serving was 669,149. The more often the ad appears on the users’ Facebook page, the greater the opportunity for the ad to be read and observed by the audience.
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Ahmad Junaedi; suswanta suswanta
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i2.209

Abstract

The impact of this inadequate management of funds resulted in the absence of significant benefits in promoting the welfare of the community. In a report prepared by (Secretary General and BK DPR RI, 2020) it is explained that based on the mandate of Law No.21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province paragraph (3), the special autonomy fund is intended to finance education and health. Therefore, in remembrance of the law, the ideals of giving special autonomy are to reduce inequality, improve the standard of living, and the welfare of the people, especially in the Provinces of Papua and West Papua. However, these ideals do not seem to be running optimally, one of which is due to problems in the Otsus funding flow. Therefore, this paper is aimed at seeing how the Papua Special Autonomy policy program, especially in West Papua, is in the welfare of the community and what obstacles are encountered in terms of accountability. In this paper, the authors conducted research using qualitative methods with the stages: data collection, data analysis and report writing. For data collection, the authors use library research (library research). The existing data shows that even though there is a trend of increasing HDI in Papua and West Papua Provinces, the increase in HDI in these two provinces still occupies the lowest position among 34 Provinces throughout Indonesia. In the period of 20 years, the implementation of Special Autonomy still leaves problems, especially in the issue of special autonomy fund management, so that the impact of the ineffectiveness of the use of these funds has an impact on the slow growth of community welfare. Apart from that, the existence of political factors that often become obstacles to the management of these funds also presents a challenge in itself. This is based on the fact that the application of Otusus in previous years still experienced the same problems. Therefore, in the future we need a policy that can firmly regulate the performance audit of Otsus funds in Papua and West Papua. This is because one of the major problems that hinders the effective use of Otsus is about its accountability.
Co-Authors Abd. Rasyid, Syamsul Bahri Abdul Aziz Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Afisa Afisa Agung Kurniawan Ahdarrijal, Yujitia AHMAD JUNAEDI Ahmad Syukri Ahmad Syukri . Akbar Fajari AL Hamdi, Ridho Al-Muhsi, Muhammad Hafizd Alexa Rimordiaz Alexander, Iham Arifin Alfaz, Perhat Alfian Nurochman Alifya, Yafi Rizal Alkayyisa, Frida Althof, Muammar Anang Setiawan Anang Setiawan Andi Visca Irfa Nyssa Andika Yasa Andriyani, Esti Anggara, Reksi Anggit Kurnia Prihasta Anggita, Irva Anggraini, Virliza Shafa Anindya Sabila Maghriza Anismar Anismar Arief Bakhtiar Darmawan Arissy Jorgi Sutan Aulia Nur Kasiwi Aulia Rahma Annisa Awang Darumurti, Awang Bambang Eka Cahya Widodo Baskoro Wicaksono, Baskoro Budiman Budiman Budiman Budiman Buntoro, Kukuh Bustami Usman, Bustami Bustamil Muhidin Bustamil Muhidin Cici Sundari Danang Eko Prastya Danang Kurniawan David Efendi David Efendi Delila Putri Sadayi Deni Setiawan Deni Setiawan Diah Wahyuningsih Dian Eka Rahmawati, Dian Eka Dimas Subekti Dinda Rosanti Salsa Bela Dwianto, Fajar Dyah Mutiarin Dyah Mutiarin, Dyah Eka Rahmawati, Dian Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Elpeni Fitrah Elsa Septia Elsa Septia Elsa Septia Fajar Rahmanto Fajar Rahmanto Fauzia, Gefira Afra GLORIA NAMBASSA Gloria Nambassa Gul, Hajira Gustiawan, Randa Hadmar, Ahmad Muhardin Hafizh, Faishal Nur Haliza, Alvera Violeta Nur Hanif, Nita Aribah Herpita Wahyuni Ibrahim Shah Ifa Frisca Rahmatillah Inggi Miya Febty Inrinofita Sari Isbandi, Fitri Susiswani Istiqoh, Akhdiva Elfi Joko Santoso Jujur Prasetya Juliati, Santi Khairina, Etika Khakim, Muhammad Lukman Khalida Ulfa Kholil, Syukur Linayati Lestari, Linayati Listiani, Endang Indri M. Rafi M. Rafi Madani, Afifah Hanun Maisarah Mitra Adrian Matza, Salmawati Misran Misran Moch. Rifqi Mei Redha Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Mohammad Eisa Ruhullah Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muhammad Habibi Muhammad Habibi Muhammad Hazim Khabir Muhammad Iqbal Muhammad Lukman Khakim Muhammad Rizki Muhammad Rizki Ramadhan Muhammad Syaifuddin Muhammad Younus Nambassa, Gloria Niken Nurmiyati Nita Aribah Ni’ami, Addi Azka Noorzain, Tarina Putri Nopriono Nopriono Nopriono, Nopriono Nugroho, Muhammad Fajar Nur, Utami Nurmandi', Achmad Nursani Budiarti Nurul Isnaini Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari Paisal Akbar Perhat Alfaz Permatasari, Rachma Wahyu Pranata, Yengki Pribadi, Denny Ardiansyah Purwaningsih, Titin Puspitaningtyas, Dyah Ayu Putri Ramadhani Rafzan, Rafzan Rahmad Agus Dwianto Rahmad Agus Dwianto Rahman, Denda Gita Ramadhan, Sukma Aditya Ramadhani Ramadhani Ramadhani Ramadhani Ramadhani, Bumi Ramadhani, Putri Ramaini Ramaini Rehman, Abdul Resky Eka Rachmandani RIDHO AL HAMDI Ridho Al-Hamdi Ridho Al-Hamdi Riski, Riski Rizqi, Zaidan Salma Robo, Sahrail Ropawandi, Doni Rosdiana Sugeha Rossi Maunofa Widayat Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Salmawati Matza Saputra, Herdin Arie Saputra, Rivaldi Alan Sri Andri Yani Sukma Aditya Ramadhan Sundari, Cici Sungkawa, Janur Dikya Supardal Supardal, Supardal Syahnaz Oriza Keumala Syahrial Shaddiq Syamsul Bahri Abd. Rasyid Tengku Imam Syarifuddin Tengku Riza Zarzani N Trapsi Haryadi TUNJUNG SULAKSONO Ulfandari, Febrianti Ulung Pribadi, Ulung Vayed, Dodi Al Wahdania Suardi Wahyuning A, Charisma Yogi Wiranda, Zahra Wiyono Wiyono Yahya Pandega Putra Yahya Pandega Putra Younus, Muhammad Yuliantini, Lisa Sophia Yusuf Fadli, Yusuf ZA, Safrizal Zulfa Harirah MS Zuly, Zuly Qodir