Claim Missing Document
Check
Articles

Pembunuhan Mahasiswa Trisakti Saat Kerusuhan 1998 Sesuai Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Jeane Neltje Saly; Aflah Noval Ramadhan; Febrayen Valde Mandry; Jason Nikola Saputra; Rivat Maliqisyah Abror; Rizq Rafi Rabbani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1252

Abstract

Perekonomian Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dari tahun 1997-1998 terjadi banyaknya permasalahan ekonomi yang berakhir dengan terjadinya pelengseran kekuasaan Presiden Soeharto. Struktur Kepemimpinan beralih tangan kepada B.J Habibie yang mana beliau berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional seperti semula lewat kebijakan ekonominya. Di sisi lain, terjadi adanya penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Dan dari kejadian ini pula  menimbulkan kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dan oknum kepolisian juga TNI, yang menyebabkan banyaknya kerugian bahkan hingga memakan korban jiwa. Kerusuhan tersebut sangatlah menentang dengan adanya pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak disinggung di Undang-Undang maupun pada nilai-nilai pancasila.
Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial Jeane Neltje Saly; Adelia Nindya Kirana; Laurene Patricia; Monica Wijaya; Sonya Davinia; Valentina Febriyanti
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1253

Abstract

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turun-temurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.
Pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustadz sesuai dengan Pasal 81 & Pasal 76 D Undang Undang Perlindungan Anak Jeane Neltje Saly; Egieta Christy Tarigan; Juan Benedict Chandra; Mochammad Raka Arkeisya
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1254

Abstract

Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia KUHP, pemerkosaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Pencabulan dan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustaz melanggar UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Perkosaan. Hak asasi manusia atau HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. Setiap manusia mempunyai hak, baik bayi maupun tua, miskin atau kaya, tua atau muda. HAM tidak dapat dicabut karena bersifat hakiki dan universal pada semua orang. Perkosaan pada anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1, ayat 3 Jo. Pasal 76 D yang isinya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama. Menyatakan terdakwa Achmad Fadilla Ramadhan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Ustaz Ramadan sangat meresahkan masyarakat, mencoreng pendidikan islam, serta melanggar nilai-nilai moral dan agama. Ia melanggar nilai nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Ia mencoreng nilai sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” karena melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam Pendidikan agama.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Jeane Neltje Saly; Christine Octavia S; Donabella Juventia; Salma Aisha; Shafaa Alaadini Yuan; Virginia Tjendra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Co-Authors Ade Nugraha Salim Adelia Nindya Kirana Aflah Noval Ramadhan Agnes Sri Fortuna Nainggolan Aimmatul Khoiroh Alexander Kevin Gorga Alfredo Juniotama Arifin Angeline Wellvy Santoso Anthonio Bimo Arya Sulistiawan Audrey Bintang Silado Aufa Fakhrana Rizky Aurelia Jessica Mavelynn Aurelius Steven Beale Auzan Wafi Brandon Christoper Kantong Caroline Tresnoputri Cathleen Lie Cherlyne Baby Florencia Cherya Metriska Christian Bellarminus Fradinata Christine Octavia S Cindy Laurencia Clarissa Mayella Darius Nayoltama Darren Patrick Fortino Davina Chiesa Deco Hosenio Dicki Candra Ambarita Donabella Juventia Edmund Lo Edward Jonathan Egieta Christy Tarigan Eileen Carsnelly Elviro Bintang Ermita Ekalia Fatima Azzahra Febrayen Valde Mandry Fico Acchedya Wijaya Frangky Jonatan Gabriel Yericho Damanik Gavriele Liberty Grace Mercy Dina Manoppo Hafidz Indra Pratama Hanz Bryan Helen Setia Budi Ibrahagi Rahmadhano Indri Elena Suni Indy Kanaishia Irene Mariboto Sitanggang Irene Patricia Margaretha Irwandhy Idrus Ivan Priyanto Ivana Trixie Jason Nikola Saputra Jedyzha Azzariel Priliska Jennifer Claudia Jerica April Jessica Chandra Jessica Zelma Adriela Joshua Anggie Bobby Juan Benedict Chandra Juttah Christian Kaniko Dyon Kayla Zendy Alfanny Hayfa Kevin Noble Effendi Khanifa Fauziah Laurene Patricia Lenny Sriwijaya Lisentia Putri Lubna Tabriz Sulthanah Margaretha Putri Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga Marsel Mulyadi Maurend Benaya Immanuel S Maximillian Ivander Kiyoshi Metta Valoka Michael Kalep Simarmata Mishael Joshua Mochammad Raka Arkeisya Monica Wijaya Muhammad Faidhil Iman Muhammad Lutfi Pratama Nada Dwi Azhari Nadiaintanceria Nadiaintanceria Natashya Natashya Nathanael Ferdinandus Noel Sinurat Nurijlal Hafizh Syah Pricillia Imanuela Puja Ayu Purwanti Rasji Reva Naira Reynaldi Hartman Riska Aulia Rivat Maliqisyah Abror Rizq Rafi Rabbani Roland Nofenick Salma Aisha Shafaa Alaadini Yuan Shahrazad Elmaniz Shavira Ardita Shelly Adisti Setiawati Silvia Cahyadi Sky Leonardo Yeo Sonya Davinia Sthasia Lintong Syafira Aulia Deswita Tanjung Pamungkas Tiffany Setiawaty Tundjung Herning Sitabuana Valentina Febriyanti Vanessa Wijaya Vaudy Starworld Vennia Neshya Rusli Virginia Tjendra Vivian Clarosa Zahran Rahmat Syauqi Zildjian Aditya Muda