Claim Missing Document
Check
Articles

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG MENYEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN NASAB DENGAN ORANG TUA KANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI DESA TANJUNG MEDAN, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN) Darnedy Kurnia Santi; T.Keizerina Devi A; Idha Aprilyana Sembiring; Yefrizawati -
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2766

Abstract

Adoption of a child is the transfer of a child from biological parents to adoptive parents, where the responsibility of the biological parents also shifts to the person who adopted him. However, there are discrepancies in the adoption process as happened in the Tanjung Medan Village area, South Labuhanbatu Regency, in this case there are people who adopt as many as 14 families, there are 5 families who take action to terminate the kinship relationship between the child's biological parents. with his son. This is of course not in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. The purpose of this study was to determine whether the process of implementing child adoption in Tanjung Medan Village, South Labuhanbatu Regency was in accordance with PP Number 54 of 2007, to determine the cause of the termination of kinship relations with biological parents during the adoption process that occurred in Tanjung Medan Village, Kabupaten Tanjung Medan. Labuhanbatu Selatan, and to find out that the legal protection for adopted children is not in accordance with the adoption process as regulated in PP number 54 of 2007. This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. All data were analyzed by qualitative data analysis method. Based on research, the implementation of child adoption in Tanjung Medan Village is currently not in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, therefore there is a need for cooperation between the village head and parents who want to adopt children to be given counseling about the implementation adoption of children in accordance with statutory regulations.
Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pada Kawin Sebongi Di Masyarakat Aceh Tenggara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kutacane Nomor: 227/PDT.G/2017/MS KC) Putri Ramadhona Rambe; Rosnidar Sembiring; Edy Ikhsan; Idha Aprilyana Sembiring
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i2.248

Abstract

The occurrence of divorce cases in sebongi marriages that occurred in the people of Southeast Aceh, namely the marriage age was so short that it was even only one night. So this study is intended to examine related to the problem of factors causing divorce in overnight marriages, legal protection for husbands due to divorce in a sebongi marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and KHI. As well as the basis for the judge's consideration in granting the divorce permit.The results of this study show that there are 4 (four) factors for the occurrence of divorce in a sebongi marriage in southeast Aceh society, namely the factor that the wife is no longer a virgin before marriage, the factor that the wife does not want to be invited to have sex, the factor that the wife has the intention to divorce before marriage and the factor of the bride's reluctance to return to the husband's house after the custom of winning. legal protection for the husband is the loss of the husband's obligation to provide a living to the wife due to the Nusyuz wife either living still in marriage or living iddah when there has been a divorce as explained in article 80 paragraph (7) and article 152 of the KHI
KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA Swandhana Pradipta; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Idha Aprilyana Sembiring
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298

Abstract

ABSTRAKProgram kepemilikan lahan sembilan juta hektar dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah berencana tidak hanya untuk pembagian tanah tetapi juga untuk memajukan kondisi ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Permasalahannya adalah: bagaimana pelaksanaan program Nawacita menuju redistribusi sembilan juta tanah di SUMUT (Sumatera Utara), mengapa program ini tidak sesuai dengan target di SUMUT, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) SUMUT untuk menangani program redistribusi sembilan juta hektar lahan yang tidak sesuai dengan target di SUMUT.Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomiatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Marulam Siahaan sebagai narasumber dan dari data redistribusi tanah periode 2015-2018 di BPN SUMUT. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.Hasil menunjukkan bahwa program tersebut belum terlaksana karena pemerintah hanya mendaftarkan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat tanpa sertifikat kepemilikan. Faktor penghambatnya adalah: kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peta lahan, deforestasi, kurangnya koordinasi antar kementerian terkait, keterlambatan dalam mengeluarkan peraturan, dan konflik agraria. BPN SUMUT berupaya melakukan verifikasi data, peningkatan SDM, dan penyediaan peralatan untuk praktek teknis di lapangan. Disarankan agar substansi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan kondisi di lapangan dibiasakan dengan pelaksanaan program Nawacita tentang redistribusi tanah. BPN harus lebih persuasif dalam mensosialisasikan deforestasi dan konflik agraria kepada masyarakat, dan rencana tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan.Kata Kunci: Nawacita; Redistribusi Tanah; RPJMN
Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai) Yefrizawati Yefrizawati; Idha Aprilyana Sembiring; Utary Maharany Barus; T. Keizerina Devi Azwar
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.6550

Abstract

Artikel untuk mengkaji pertimbangan bagi ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung RI dalam menetapkan putusan wasiat wajibah dan persepsi hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai berkaitan dengan ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Masalah difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Guna menyelesaikan masalah ini, digunakan acuan teori maqasid syariah, hukum progresif dan pembangunan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memadukan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan hasil wawancara kepada informan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim di lingkup Mahkamah Agung mendasarkan 3 (tiga) pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yaitu kemaslahatan, pluralisme agama dalam rumah tangga dan keadilan. Selain itu, belum pernah diterima dan diputuskan perkara mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dan berdasarkan pandangan para hakim di lingkungan pengadilan agama pada umumnya tidak menyetujui tindakan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim disebabkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual Mulia Mulia; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
Jurnal sosial dan sains Vol. 2 No. 9 (2022): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1305.411 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v2i9.483

Abstract

Latar Belakang: Kasus transeksual tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan keslahfahaman di masyarakat apakah suatu operasi untuk mengganti alat kelamin diizinkan atau tidak. Untuk mengubah alat kelamin dengan syarat harus memiliki alasan medis atau ketidakcocokan antara alat kelamin dan identitasnya. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah bagaimana status hukum perdata orang transeksual, dilihat dari UU No. 24/2013, bagaimana akibat hukum dari perubahan status orang transeksual dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil:. Status  hukum  keperdataan  seorang  transeksual  ditinjau  dari  Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum apabila  mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin. Kesimpulan: Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini  akibat hukum serta kedudukan hukum seorang transeksual  tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan.
Problems in Determining Customer Official Income in Fund Distribution and Financing Installment Payments Based on Aceh Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions Sari Husmaijar; Hasballah Thaib; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 1 (2023): February, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i1.3402

Abstract

The Aceh government has ratified Qanun Aceh number 10 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, the content of which is an order against all financial institutions, both banks and non-banks, must operate in accordance with sharia principles. Article 14 paragraphs and (6) states that financing distributed by Islamic banks prioritizes profit-sharing-based contracts and also pays attention to the abilities and needs of customers, the ability and needs of customers must pay attention to: financing applications from prospective customers based on the needs, business / business prospects of prospective customers who meet the criteria for banking financing eligibility.  This type of research is Normative Law research. The results showed that the principle in determining official income is the application of the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) as a guideline for Islamic banks in making decisions on whether customers are worthy or not to receive financing from banks. The application of the principle of official customer income in the distribution of funds and payment of financing installments is carried out by looking at the ability and ability of customers from how much income.
Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara Eviliani Rizky Siregar; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.147

Abstract

penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik di Gampong Keude Mane, hambatan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Keude Mane, dan Eksistensi peran Keuchik dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Keude Mane. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya di analis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik Gampong Keude Mane adalah dengan menganalisis persoalan, kemudian mempertemukan para pihak, apabila tercapai kesepakatan maka sengketa tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka dapat di ajukan untuk banding ke tingkat mukim. Apabila tidak juga selesai maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri setempat. Upaya yang dilakukan Keuchik dalam penyelesaian sengketa sesuai pola adat Aceh seperti Penyelesaian Sengketa Bentuk Sayam, Suloh, Peusijuek, dan Peumat Jaroe. Keuchik berwenang sebagai hakim ketua majelis sidang adat gampong dan tuha peut, imeum meunasah serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota, keberadaan keuchik dalam peradilan adat gampong adalah suatu keharusan. Saran penelitian bahwa sebaiknya putusan penyelesaian sengketa tanah yang diputus oleh Keuchik tersebut dituliskan dalam bentuk akta perdamaian.
Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Hady Hidayat Tambunan; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Afnila Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.195

Abstract

Masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan jujur sehingga mewajibkan memberikan uang jujur (tuor) kepada pihak wanita. Masyarakat adat Mandailing memiliki adat sendiri dalam melaksanakan perkawinan serta melalui beberapa tahapan yang cukup panjang.Terlepas dari adat perkawinan suku Mandailing yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Mandailing untuk mewujudkan terjadinya suatu perkawinan, yaitu dengan cara marlojong (kawin lari). Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kawin lari di masyarakat adat Mandailing diawali dengan perkenalan (mangkusip, martandang), marlojong, marjamita mandokon so ulang agoan, marjamita mandokon so ulang agoan menurut adat, manulak sere, mangalehen mangan pamunan, menikah, pabuat boru, dan di akhiri dengan pasahat mara. Perkawinan dengan cara kawin lari pada umumnya dikatakan sah menurut hukum adat, karena masing-masing daerah pasti memiliki cara dan aturannya masing-masing dalam menyelesaikannya, kemudian menurut hukum Islam perkawinan dengan cara kawin lari sah selama pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dengan cara kawin lari dikatakan sah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agamanya dan kepercayaan nya masing-masing serta harus di catatkan di negara.
Analisis Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Lembaga Adat Aceh Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh) Faizun Kim Azhar; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Maria Kaban
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i3.7869

Abstract

Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitase Carin Felina; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.239

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang menilai dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst membatalkan putusan arbitrase dan menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum tentang pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menggunakan penelitian hukum nomatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbuktinya dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, oleh sebab seharusnya melawati pembuktian yang sangat kompleks. Disarankan yaitu perlu dilakukan penyempuranaan perangkat hukum tentang arbitrase khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase.
Co-Authors Aditia, Rozy Kurniady Aflah Aflah, Aflah Aflah, Aflah Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Aktif Apriantoro Siregar Aminuyati Ardina Khoirunnisa Aulia Hakim, Zean Via Azirah Azirah Azwar, Tengku Keizerina Devi Carin Felina Cristina Natalia Tarigan Darnedy Kurnia Santi Dedi Harianto Devi, Tengku Keizerina Edy Ikhsan Efendi Rangkuti, Khairunnisya Efriyanti Simanjuntak Eko Gani PG Elsa Najla Eviliani Rizky Siregar Faizun Kim Azhar FARIDZ AFDILLAH Fattaqun Fattaqun Hady Hidayat Tambunan Hanna Pricilia Tarigan Hasballah Thaib Hasballah Thaib Hasballah Thaib, Hasballah HASIM PURBA Hasim Purba Indana Zulfah Jamil, Rafiqoh Putriana Kaban, Maria Karina Lukman Hakim Lubis, Atqiya Annazfi Lubis, Riska Oktaviani Lubis, Tri Murti M. Yamin - MAHMUL SIREGAR Maria Kaban Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Marianne Magda Ketaren Marissa Gabriela Hutabarat Megarita Megarita Mesdi Tanjung Muhammad Rudini Harahap Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Munthe, Arfansyah Nabila Marsiadetama Ginting Natasha Karina Sianturi Penyelesaian Sengketa Putri Ramadhona Rambe Putri Rumondang Siagian Rasiyati, Rasiyati Razika Azmila Retno Amelia Rosdinar Sembiring Rosmalinda Rosnidar Rosnidar Rosnidar Rosnidar Rosnidar Sembiring Sarah Zettira Putri Sari Husmaijar Sastra, Putri Azzahra Febriani Shela Violetta Hutauruk Siallagan, Praja Yudha Balista Sinaga, Fierda Siregar, Sausan Raihanah Stanley Alvin Sutiarnoto Sutiarnoto Swandhana Pradipta Syafruddin Kalo T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar T.Keizerina Devi A Tan Kamello Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Tony Tony Tony Tony Tony Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati - Yefrizwati Yulia Resa Simorangkir Zaidar Zaidar ZULFAH, INDANA Zulfichairi, Zulfichairi Zulfichairi, Zulfichairi