Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Journal of Law and Legal Reform Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Hazar Kusmayanti, Hazar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Rahmah, Agnia; Djanuardi, Djanuardi; Kusmayanti, Hazar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4398

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan sebuah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkawinan terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk memperoleh mengenai keselerasan dan kesesuaian hukum menurut UU Perkawinan dan hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor adalah telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk adanya suatu hal yang dilakukan secara adat tetap tidak dapat dikesampingkan atau tetap harus dilakukan dan dilaksanakan karena keyakinan masyarakat terhadap para leluhurnya masih cukup besar, namun hal-hal tersebut tidak berlawanan dengan UU Perkawinan.
Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu Camalia, Tamarine; Kusmayanti, Hazar; Mantili, Rai
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v4i3.2294

Abstract

Introduction: The principle of Dalihan Natolu regulates three important aspects of vertical relationships between descendants, horizontal relationships between siblings, and relationships with the wider community. Dalihan Natolu reflects three important pillars, namely Hula-hula (in-laws), Dongan Sabutuha (brothers), and Boru (daughters).Purposes of the Research:  The purpose of this article is to the settlement of inheritance disputes can be pursued through customary mediation using the Dalihan Natolu customary principle.Methods of the Research: This research is a normative legal research, namely legal research to examine a norm, principle and/or legal doctrine.Results of the Research: The results of the research obtained are as follows: First, the process of resolving inheritance disputes through Dalihan Natolu customary mediation emphasizes the value of deliberation and local wisdom. In practice, Dalihan Natolu functions as a mediator who creates conducive dialog conditions between the disputing parties, involving three important elements: Hula-hula, Dongan Sabutuha, and Boru. Second, the legal position of the Dalihan Natolu customary mediation decision in inheritance disputes has an important role both socially and culturally. Although this mediation decision does not have formal legal force, it is respected by indigenous people and serves as a strong moral basis.
LEGAL STATUS OF DOWRIES PROVISION BY THIRD PARTIES Kusmayanti, Hazar; Djanuardi, Djanuardi; Hadiyanti, Nurmeida; Yuanitasari, Deviana
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3343

Abstract

This article discusses the issue of the legal validity of marriage contract in the case dowry is paid by a third party.  Legal analysis will be performed on the legal principles and regulations found in The Law Number 1 Year 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Law and sources in Islamic Law .  One important finding is does not forbid the payment of dowry by a third party and that this practice does not affect the validity of the marriage contract.
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI SUBSIDI HARGA BERAS SEBAGAI UPAYA KEDAULATAN PANGAN Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.53366

Abstract

Pertumbuhan penduduk Negara Indonesia yang tinggi tentunya perlu strategi tepat agar kebutuhan pangan terpenuhi. Indonesia yang sebelumnya negara agraris dan memiliki kemampuan swasembada pangan, sejalan besarnya jumlah masyarakat saat ini menjadi Negara pengimpor. Faktor utama yang peneliti kaji, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani hal ini karena faktor ekonomi yang menjadikan pertanian kurang dianggap bisa memberikan jaminan hidup. Peneliti mengkonsepkan adanya subsidi harga bagi petani, subsidi ini dianggap sebagai langka tepat untuk mendorong petani lebih produktif, menambah daya tarik masyarakat untuk menjadi petani, dan menjadi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah tentunya akan membeli hasil pertanian dengan harga proporsional, kemudian dalam penyalurannya menurunkan harga tersebut. Karena apabila diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemerintah melakukan importasi, akan memberatkan petani untuk menyesuaikan harga jualnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode yang menggunakan pemanfaatan berbagai macam teori atau konsep dari buku dan internet guna memperoleh sebuah data dengan analisis sosiologi yang melihat peran pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan petani tentunya sangat penting untuk kedaulatan pangan, pemerintah harus senanatiasa mendorong masyarakat untuk bertani dan peran negara terhadap pelaksanaan pertanian tentunya lebih menitikberatkan petani. Konsep subsidi harga pertanian menjadikan pemerintah membeli produk pertanian dengan harga wajar melalui Kementrian/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD atau pemerintah menggantikan selisih produk pertanian kepada petani atas produk dijualnya. Indonesia's high population growth certainly needs the right strategy to meet food needs. Indonesia, which was previously an agrarian country and could be self-sufficient in food, in line with a large number of people, is now an importing country. The main factor researchers studied was the lack of public interest in becoming farmers due to economic factors that made agriculture less considered to provide life security. Researchers conceptualized a price subsidy for farmers, which is regarded as a rare opportunity to encourage farmers to be more productive, increase the community's attractiveness to become farmers, and become a targeted subsidy. The government will certainly buy agricultural products at a proportional price, then in its distribution reduce the price. Because if left to the market mechanism and the government imports, it will be burdensome for farmers to adjust their selling prices. The method used is a literature study, a method that uses the utilization of various theories or concepts from books and the internet to obtain data with a sociological analysis that looks at the role of empowerment in people's lives. The result of this research is that farmer empowerment is certainly very important for food sovereignty, the government must always encourage people to farm and the role of the state in the implementation of agriculture is certainly more focused on farmers. The concept of agricultural price subsidies makes the government buy agricultural products at a fair price through the Ministry / Regional Government / State Owned Enterprises / Regional Government or the government replaces the difference in agricultural products to farmers for the products they sell. 
Comparison of Kerta Desa Bali and Malaysian Indigenous Court Karwiyah, Karwiyah; Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar
SASI Volume 30 Issue 4, December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i4.2322

Abstract

Introduction: Customary courts are institutions of dispute resolution that are alive and well in customary societies. Indonesia, which is not much different from Malaysia, has a similar culture and has customary courts. Kerta desa Bali is one of Indonesia's customary courts at the village level and in Malaysia there are indigenous court.Purposes of the Research: This research paper will discuss the comparison of kerta desa Bali courts and Malaysian indigenous court.Methods of the Research: This research uses a normative juridical approach. The research specification is descriptive analytical, namely by describing and comparing of kerta desa Bali and Malaysian indigenous court which are associated with regulations, legal theories, and community customs. The research stages use primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection methods carried out through literature studies.Results of the Research: Kerta desa Bali sought to resolve disputes through deliberation and peace, although customary courts were not included in the judicial system, but did not absolutely reject dispute resolution mechanisms through customary courts. Meanwhile, Malaysia emphasizes that there are three judicial systems, namely district courts, sharia courts, and indigenous courts in Sabah and Sarawak, which have structures and according to the customs of the indigenous population.
Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India Kusmayanti, Hazar; Judiasih, Sonny Dewi; Yuanitasari, Deviana; Rajamanicham, Ramalinggam
SASI Volume 30 Issue 2, June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i2.2044

Abstract

Introduction: Child marriage is a phenomenon that continues and develops, the low knowledge and understanding of the community towards the perception of marriage. Child marriage should not be allowed anywhere in the world as it is a practice that violates general human rights and discriminates against women. Purposes of the Research:  In this research, the author will compare the prevention of child marriage in Indonesia, Malaysia, and India.Methods of Research: This research uses a normative juridical approach method. Researchers will study and examine the factors that cause child marriage and its legal protection to prevent child protection in Indonesia, Malaysia, and India. This research uses descriptive analytical research specifications by determining the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research.Results of the Research: Indonesia increased the minimum marriage age for both sexes from 18 to 19 with the enactment of Law No. 16 of 2019. Malaysia, meanwhile, sets a maximum marriage age of eighteen. Initiatives to reduce the legal age of marriage, especially for women, have been made in both nations for socio-political and socio-cultural reasons. Alongside these initiatives, India has also ratified several conventions designed to end child marriage. These include the 1976 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the 1976 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), as well as the 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery.
Akibat Hukum Sumpah Li’an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Kusmayanti, Hazar
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149

Abstract

The journey of living in a household does not always go as it should. If the household has a condition that is no longer aligned, then there is most likely a dispute that leads to divorce. Often divorce occurs because the father doubts his son,or because his wife commits adultery. When this happens, the husband can swear li'an which results in breaking the marriage and the relationship with his son. This study intends to examine the legal consequences of a child in the event of divorce due to li'an oath when the allegations of adultery are not proven to be true. This Research method uses normative juridical. The results showed that if it turns out that the swearing statement uttered by the husband is not proven to be true, then the divorce becomes void. Li'an's divorce was decent by his father's son as a result of li'an's divorce. The son is returned to his father, so that he again raises the rights and obligations between the child and the father. [Perjalanan hidup berumah tangga tidak selalu mulus, terkadang badai menerpa. Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan besar terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Seringkali perceraian terjadi karena ayah meragukan nasab anaknya, atau karena istrinya berzina. Ketika hal ini terjadi, maka suami dapat melakukan sumpah li’an yang berakibat memutus hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan anaknya. Penelitian ini bermaksud mengkaji akibat hukum anak jika terjadi perceraian karena sumpah li’an padahal tuduhan perzinahan itu tidak terbukti kebenarannya. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa apabila ternyata pernyataan sumpah yang diucapkan oleh suami itu tidak terbukti kebenarannya, maka perceraian menjadi batal. Batalnya perceraian karena li’an membatalkan pula pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya sebagai akibat hukum dari perceraian li’an. Anak menjadi dinasabkan kembali kepada ayahnya, sehingga kembali menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah.]
Marriage Cancellation Due to Coercion from Marriage and Islamic Law Perspectives Vinabilah, Vanisa; Kusmayanti, Hazar; Nasution, Fatmi Utarie
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.49175

Abstract

This study analyzes preventive and repressive legal protection for injured parties in marriages carried out on the basis of coercion in relation to marriage law and Islamic law. The methods used were the juridical normative. The results showed that preventive and repressive legal protection is very important in preventing and handling cases of marriages carried out based on coercion and threats. Preventive protection, such as counseling to the community, pre-marital guidance by the KUA, and the role of the family in increasing awareness of the right to freedom in choosing a life partner. Implementing repressive measures such as filing for marriage annulment and reporting criminal acts based on threats is essential to ensure justice for victims. There must be legal safeguards that guarantee that all marriages are based on the voluntary consent of the bride and groom, as expressly stated in the marriage and Islamic compilation law.
Marriage Dispensation Post The Decision Of The Constitutional Court No. 22/PUU-XV/2017 Dede; Fatoni, Siti Nur; Kusmayanti, Hazar; Afriansyah, Mochammad Rizky
Jurnal Hukum Islam Vol 19 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v19i1.3491

Abstract

Underage marriage in Indonesia especially in West Java has increased significantly, reported from the underage marriage research in 2016 West Java has the second highest rate of 15-18 years old teenage marriages with the percentage of 50.2%. Around the year of 2016-2019, The Religious Courts of Indramayu received 1,235 cases of marriage dispensation that it was recorded as The Religious High Court to handle the highest number of marriage dispensation cases in West Java. The purpose of this research is to discover the aspects that affects the high number of marriage dispensation cases, roles of the panel of judges tightening the marriage dispensation procedures, and the effects of The Decision of The Constitutional Court No. 22/PUU-XV/2017 to the Resolution of Marriage Dispensation in The Religious Court of Indramayu in 2016-2019. This research uses the Normative Juridical method. Results of this research first, aspects that affects the high number of marriage dispensation that is as a result of promiscuity, the lack of basic religious education, internet, cultural, and economical influence, low education grade. Secondly, the role of The Religious Court of Indramayu’s Panel of Judges tightening the marriage dispensation procedures focused on the reasons, so that the validity of the background be known and to keep checking the legality of the income and pregnancy certificate. Thirdly, effects of The Decision of The Constitutional Court No. 22/PUU-XV/2017 to marriage dispensations in The Religious Court of Indramayu in 2016-2019 that the effect is not optimal. Therefore, it is concluded that The Decision of The Constitutional Court No. 22/PUU-XV-2017 cannot be implemented effectively.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 634/PDT.G/2021/PN BKS YANG MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA Jesslyn Wisely; Hazar Kusmayanti; Sherly Machmud Imam Slamet
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 6: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, dibuat suatu perjanjian baru yang membatalkan secara sepihak perjanjian perdamaian tentang pembagian waris yang dibuat di luar pengadilan. Majelis hakim menyatakan bahwa pembatalan sepihak perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang mengabulkan gugatan pembatalan sepihak perjanjian perdamaian di luar pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dalam persidangan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan telah ada Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum majelis hakim kurang lengkap karena hanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah D. Andra, Vini Aprila Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hidayat Ab Rahman, Nurul Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda M Nasiruddin Fa Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Maulin, Yola Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Putri, Viorizza Suciani Rachmainy, Linda Rahmah, Agnia Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmanillah, Vienka Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Ramza Fatria Maulana Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Siregar, Rifanisa Arda Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sridewi Anggraeni Wiyono Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita, Tasya Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Y Zinatul Ashiqin Zainol