Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Udayana Journal of Law and Culture Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Notariil Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Suara Hukum Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal La Sociale Aktual Justice Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal Evidence Of Law Law Doctoral Community Service Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)
Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Education of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Waste Management For Students Of SD Negeri Nomor 4 Tiga Village using Wall Magazine: Edukasi Metode Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Kepada Siswa SD Negeri Nomor 4 Desa Tiga dengan Media Majalah Dinding Nurhadi, Wayan Sandhi Putra; Permana, Gusi Putu Lestara; Darma, I Made Wirya; Sutama, I Wayan; Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu; Martini, I. A. Oka
Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.mattawang1580

Abstract

Community service has been carried out in Tiga Village, Susut District, Bangli Regency, Bali Province. This community service activity was carried out for 27 days, starting from January 16 to February 11, 2023. Desa Tiga traditionally has one unit and is summarized in Gebong Satak Tiga Buungan which consists of 9 Pakraman villages. In Tiga Village, there are several potentials to be used as work programs, namely the agricultural sector, the livestock sector, tourism objects, teaching and education. This potential can help the main objective of implementing community service, namely to improve the quality of human resources in improving and developing the quality of the village. This community service begins with an assessment process to find out the village's potential as a means of implementing community service. The implementation of the community service program is carried out in a balanced manner starting with planning, maturation and implementation of the work program, the potential that researchers choose here is how to sort waste in the 3R way through education with wall magazine media. Abstrak Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di desa Tiga, kecamatan susut, kabupaten Bangli, provinsi Bali. Kegiatan pengabdian masyarakat ini Dilaksanakan selana 27 hari, yang dimulai pada tanggal 16 januari sampai 11 februari 2023. Desa tiga secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum didalam gebong satak tiga buungan yang terdiri dari 9 desa pakraman. Di Desa Tiga ini terdapat beberapa potensi untuk dijadikan program kerja yaitu diantaranya sektor pertanian, sektor perternakan, objek wisata, mengajar dan edukasi. Potensi tersebut dapat membantu tujuan utama pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas desa tersebut. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan proses penjajakan untuk mengetahui potensi desa yang menjadi sarana dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan secara seimbang diawali dengan perencanaan, pematangan serta pelaksanaan program kerja tersebut, potensi yang peneliti pilih disini adalah bagaimana memilah sampah dengan cara 3R melalui edukasi dengan media majalah dinding
Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia Ni Kadek Marlita Erdiana Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; A.A.Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; A.A. Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1942

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.
Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2524

Abstract

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya
Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa Debi Febrianti, Ni Putu; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau undang-undang, doktrin, dan asas-asas hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa menyimpang dari hak konsumen untuk menerima data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentangan dengan ketentuan mengenai pelabelan pangan olahan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang mewajibkan pelabelan pangan, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap peredaran produk. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat ditinjau dari segi perdata, pidana, dan administratif, di mana pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian konsumen, dijatuhi sanksi pidana, serta dikenai tindakan administratif seperti penarikan produk atau pencabutan izin edar. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat guna membangun mekanisme perlindungan konsumen yang efisien dan berkeadilan
Penerapan Uang Paksa Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sari, Gusti Ayu Widiastiti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1571

Abstract

The purpose of this study is to examine how coercive fines, or dwangsom, are used as legal guarantees for parties who suffer losses due to breach of contract in land lease agreements. Land leases are civil law arrangements that can give rise to disputes, especially when one party fails to fulfill its obligations, such as paying rent after the agreed time or refusing to vacate the leased property after the lease term ends. In such circumstances, even though the court has issued a ruling, its implementation is often hampered by the absence of an effective enforcement mechanism. Therefore, dwangsom becomes an important instrument to ensure compliance with the judge's ruling through financial pressure on the defaulting party. This study uses a literature review method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, such as the Civil Code (KUH Perdata), Civil Procedure Regulations (RV), court decisions, scientific journals, and other legal literature. The analysis is conducted normatively by understanding the relevance and effectiveness of dwangsom in the Indonesian civil law system. The results of the study show that the application of dwangsom serves as a means of coercion so that court decisions can be implemented voluntarily and in a timely manner, thereby ensuring that the rights of the aggrieved party are fully protected. In addition, the application of dwangsom needs to be integrated with the principle of legal certainty in land administration to prevent disputes through clear registration and recording of rights.
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Layanan Hotel atas Kehilangan Barang Konsumen I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2847

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum serta penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian layanan hotel, khususnya terkait kehilangan barang milik konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut menurut hukum Indonesia serta menelusuri bagaimana hotel menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi kajian literatur dan penelaahan kebijakan internal hotel untuk mengidentifikasi pola yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang umum dicantumkan dalam perjanjian hotel tidak sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, terutama Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membatasi atau menghapus tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak hotel masih menerapkan klausula tersebut dalam syarat dan ketentuan, namun ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat menghapus kewajiban hotel apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga menemukan bahwa hotel tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehilangan yang terjadi di lingkungan hotel, sementara pencantuman klausula tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, sehingga pelaku usaha hotel perlu menyesuaikan praktik kontraktualnya agar tetap patuh pada ketentuan hukum.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Praditya, I Made Dwi Aya; Rama, Bagus Gede Ari; Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri; Kurniawan, I Gede Agus
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1623

Abstract

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.
Legal Protection of Customers from Data Theft Through Skimming Ketut Sudiarsa; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6681

Abstract

Theft of bank customer money through ATM card duplication (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative legal approach using a data collection method through a literature study conducted on secondary data. Furthermore, the data analysis method uses analytical descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to make legal protection efforts as well as for law enforcement officers in making efforts to overcome skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of breaking into customer money using the skimming method is one of the high-tech (cybercrime) crimes in the banking sector. The act is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits any person intentionally and without rights or against the law from accessing computers and/or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents as regulated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection for customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement.
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN Ni Kadek Aria Carniva Rukmini; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra; Ni Putu Sawitri Nandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7361

Abstract

ABTRAKPenelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh JaksaPengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalahuntuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPNdalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosialtenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif denganmetode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturanperundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaJPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkanPasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentangKejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJSKetenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPNberperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikanterlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata,Jaminan Sosial.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana A.A. Ayu Intan Puspadewi AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra Agus Ryan Pravanta Amalia Rizky Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggitha Putra, A.A. Sagung Mas Thasyatha Antari, Putu Eva Ditayani Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Charles Triyono Mula Dea Widya Karisma Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Ekaresty Haes, Putri Ezzerouali, Souad Ahmed Gorda , A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gunawan, Andri Gusi Putu Lestara Permana Huzaif, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Made Adi Ananda Permana I Made Chandra Mandira I Made Dwi Aya Praditya I Made Sudarsana I Made Wirya Darma I Nyoman Gede Murdiana I Nyoman Subanda I Putu Dharmawan Pradhana I Wayan Abimayu Angga Nugraha I Wayan Risky Widnyana I Wayan Sutama I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih Ida Ayu Dwi Indah Jayanti Ida Ayu Oka Martini Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Teddy Prianthara Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Partha Cahyadi Ketut Sudiarsa Kurniawan , I Gede Agus Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra Mahyuni, Luh Putu Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Margaretta, Adira Marina Yetrin Sriyati Mewu Martini, I. A. Oka Mbalur, Nicolas Roing Ngurah Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Indah Corry Andani Ni Made Putri Meitadewi Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sintiya Puspitasari Nina Eka Lestari, Ni Putu Nuraga, Ketut Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pipin Carolina BR Barus Praditya, I Made Dwi Aya Prasada, Dewa Krisna Putra Basyari, Gettar Anugerah Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, I Putu Noval Adi Suarsa Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Ni Ketut Lisa Alfina Putri Putri, Ni Luh Putu Mahasuri Harnelia Putu Sri Arta Jaya Kusuma Rai Widiatmika Rama, Bagus Gede Ari Resti Anggreni Risky Widnyana, I Wayan Sahri Aflah Ramadiansyah Sari, Gusti Ayu Widiastiti Sukadana, Dewa Ayu Putri Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy Suputra, I Dewa Gde Ery Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka Tari, I Nyoman Triduta Tee-anastacio, Princess Alyssa Tu Adi, I Wayan Vaisile Moisa, Robert Widiatmika, Rai Wijaya, Gede Crisna Wulandari, Anggi Yudistia