Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.545
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Udayana Journal of Law and Culture Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Notariil Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Dharma Laksana JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Suara Hukum Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Uti Possidetis: Journal of International Law Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal La Sociale Aktual Justice Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Law Doctoral Community Service Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)
Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali : Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel A. A. Gde Nararya Indradana; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3292

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
Harnessing Collaboration for Tourism in Kuta, Bali: Dual Analysing SWOT and Porters Diamond Model I Made Chandra Mandira; I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra; Ni Putu Nina Eka Lestari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Ketut Nuraga
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um002v16i22024p136

Abstract

The purpose of this study is to analyse and identify the factors of utilizing collaboration and exploring the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism in Kuta Beach, Bali, using a Penta helix approach that will be concluded using Porter's Diamond Model and the identification of collaborative strategies for tourism development. The research method uses a qualitative approach with RRA (rapid rural appraisal) techniques and SWOT analysis and uses Porter's Diamond Model in concluding, assisted by the N-Vivo Plus 12 application. The informants in this study totaled 16 people, with the criteria that 10 people were traditional leaders in Kuta Village, 2 were business people/MSMEs, 2 were academics, 2 were community members, 1 was a media person, and 1 was a government person, namely members of the people's representative council in Badung regency, Bali. The results of the research show that Penta helix collaboration plays a crucial role in the development of sustainable tourism. Real communication and collaboration with the same vision, namely realizing sustainable tourism by building cultural, social, economic, and environmental sustainability with crucial elements in the form of arts, health, accessibility, community, environment, and economic rotation
Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya; Nandari, Ni Putu Sawitri; Antari, Putu Eva Ditayani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 02 (2025): CIVICS
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v10i02.11305

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip purusa dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.
Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan Ni Putu Sintiya Puspitasari; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601

Abstract

The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.
Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum Ida Ayu Dwi Indah Jayanti; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law I Made Adi Ananda Permana; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
LEGAL PROTECTION OF INTERIOR DESIGN IN INDUSTRIAL DESIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Ida Ayu Sadnyini; I Gede Putu Agus Wistama Putra; A.A.A.Ngurah Sri Rahayu Gorda; A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.1.3614.27-37

Abstract

Intellectual property is creativity that results from human thought in order to meet the needs and welfare of human life. Currently, IPR issues are widely discussed in the context of international issues. IPR includes two parts, namely Copyrights and Industrial Property Rights. Industrial property rights include patents, industrial designs, integrated circuits layout designs, trade secrets, geographic indications, trademarks and plant variety protection (PVP). Interior design is part of industrial design. Interior design has experienced significant developments in recent years, including in Indonesia. Problems that arises is plagiarisms done by imitating or using the "similarity" of an interior design that already has an industrial design certificate without any permission from the design owner. This study aims to find out the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design and the legal basis used by judges in deciding industrial design rights disputes. The result of this study showed that the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design involved two legal protections; they are preventive legal protections and repressive legal protections. Furthermore, Gustav Radbruch's theory of legal ideals is used as a legal basis in deciding cases of disputes over industrial design rights based on justice, benefits, and legal certainty in the case of industrial design disputes Ecosfera Room.
Economic Empowerment of Gelgel Indigenous Village Communities Due to the Impact of Covid-19 Through Village Credit Institutions AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni; Ida Ayu Oka Martini
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5716.65-70

Abstract

Since then, the government has taken a number of steps to mitigate the impact of the Covid-19 epidemic in a number of industries. Restrictions on community activities affect business activities which in turn have an impact on the economy in the employment sector. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic, assistance was held for the Gelgel Indigenous Village community in order to help the community's economy in order to meet the needs of their family life. The assistance provided in this activity is to obtain cheap credit bailouts from the Gelgel Village Traditional Village Financial Institution (LPD) in the Klungkung Regency and District by providing loan capital for workers who have been dismissed due to the closure of the company where they work. work. This activity aims to help the Gelgel Traditional Village community in their economic sustainability. The method used is the method of analyzing the community situation. The results show that of the three indicators, namely interpersonal roles, information-related roles, decision-making roles, it can run well.
Strategic Effort for Tourism Guide Tourism Development in Besakih Village Area Post-Covid-19 Pandemic AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisnis; Ida Ayu Oka Martini
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5717.102-106

Abstract

Efforts are made to the development of sectors of the economy, business, and tourism in promoting the needed strategy which aims to determine the effectiveness of the campaign that carried the Department of Tourism Village Besakih in improving return the number of visits wisatawannya to the village of Besakih post pandemic Covid 19 In this method of community service activities, namely using the method of observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study the data in the above can be concluded that the strategy of promotion of the Office of Tourism and the village of Besakih in increasing the number of travelers per week experienced peningkatan.hal it can be seen from the data visit travel Desa Besakih on the chart above.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana A.A. Ayu Intan Puspadewi AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra Agus Ryan Pravanta Amalia Rizky Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggitha Putra, A.A. Sagung Mas Thasyatha Antari, Putu Eva Ditayani Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Charles Triyono Mula Dea Widya Karisma Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Disantara, Fradhana Putra Ekaresty Haes, Putri Ezzerouali, Souad Ahmed Gorda , A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gunawan, Andri Gusi Putu Lestara Permana Huzaif, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Made Adi Ananda Permana I Made Chandra Mandira I Made Dwi Aya Praditya I Made Sudarsana I Made Wirya Darma I Nyoman Gede Murdiana I Nyoman Subanda I Putu Dharmawan Pradhana I Putu Noval Adi Suarsa Putra I Wayan Abimayu Angga Nugraha I Wayan Risky Widnyana I Wayan Sutama I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih Ida Ayu Dwi Indah Jayanti Ida Ayu Oka Martini Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Teddy Prianthara Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kapanadze, Maia Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Partha Cahyadi Kurniawan , I Gede Agus Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra Mahyuni, Luh Putu Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Margaretta, Adira Marina Yetrin Sriyati Mewu Martini, I. A. Oka Ngurah Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Indah Corry Andani Ni Made Putri Meitadewi Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sintiya Puspitasari Nicolas Roing Mbalur Nina Eka Lestari, Ni Putu Nuraga, Ketut Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pipin Carolina BR Barus Praditya, I Made Dwi Aya Prasada, Dewa Krisna Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Ni Ketut Lisa Alfina Putri Putri, Ni Luh Putu Mahasuri Harnelia Putu Aras Samsithawrati Putu Sri Arta Jaya Kusuma Rai Widiatmika Rama, Bagus Gede Ari Resti Anggreni Risky Widnyana, I Wayan Sahri Aflah Ramadiansyah Sari, Gusti Ayu Widiastiti Sukadana, Dewa Ayu Putri Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy Suputra, I Dewa Gde Ery Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka Sybelle, Jan Alizea Tari, I Nyoman Triduta Tee-anastacio, Princess Alyssa Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Tu Adi, I Wayan Vaisile Moisa, Robert Widiatmika, Rai Wijaya, Gede Crisna Wulandari, Anggi Yudistia