Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Udayana Journal of Law and Culture Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Notariil Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Suara Hukum Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal La Sociale Aktual Justice Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal Evidence Of Law Law Doctoral Community Service Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)
Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengaruh Media Sosial, Promosi Penjualan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Berulang melalui Experience sebagai Variabel Mediasi di Restaurant The Champlung Seminyak Putra, I Putu Noval Adi Suarsa; Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1851

Abstract

Consumer behavior in the restaurant industry is increasingly shaped by customer satisfaction, sales promotions, and social media, reflecting the significant changes brought about by the rapid development of digital media in marketing strategies. Repeat purchase decisions at The Champlung Restaurant Seminyak are investigated by assessing how social media, sales promotions, and customer satisfaction exert their influence through customer experience as a mediating factor. Data were obtained through structured questionnaires administered to 114 customers who had previously dined at the restaurant, and these data were analyzed using a quantitative explanatory research approach. The data were analyzed using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4. Unlike sales promotion, which fails to show a significant impact, social media is proven to positively and significantly influence repeat purchase decisions. Repeat purchase decisions are significantly affected by customer experience, which in turn is strongly shaped by customer satisfaction. The effects of social media and sales promotion are not mediated by customer experience; instead, customer experience serves as a mediator only in the relationship between customer satisfaction and repeat purchase decisions. These findings suggest that repeat purchase behavior in the restaurant sector is more strongly driven by satisfaction and memorable dining experiences than by short-term promotional incentives.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Ni Made Putri Meitadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Intan Pupadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2759

Abstract

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan  umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta menelaah mekanisme dan akibat hukum dari alih fungsi tanah menjadi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi yang layak dan adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri setempat dan Mekanisme pengadaan tanah meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Secara hukum, hak milik atas tanah berakhir dan beralih menjadi tanah negara setelah ganti rugi dibayarkan, dengan kewajiban pemerintah menjamin kompensasi yang layak serta perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali : Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel A. A. Gde Nararya Indradana; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3292

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Putra Basyari, Gettar Anugerah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur fungsi PPATK, mengevaluasi efektivitas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta menilai sejauh mana PPATK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan analisis komparatif terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewenangan strategis dalam menerima, mengolah, menganalisis, serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses terhadap data tertentu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan optimalisasi kerja sama nasional serta internasional diperlukan untuk memaksimalkan peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Company Responsibility for Workers' National Health Insurance Rights Due to Termination of Employment Wulandari, Anggi Yudistia; Gorda, A.A.A Ngurah Sri Rahayu; Kurniawan, I Gede Agus; Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5324

Abstract

Labor law requires companies to provide health insurance to their workers as part of workers' rights protected by law. The company's responsibility for health insurance for workers affected by layoffs is an important issue in terms of workforce protection. In practice, there are still many companies that do not fully understand and implement these obligations, resulting in uncertainty regarding health protection for workers. In the event of job termination, many workers lose access to health insurance, leaving them vulnerable to health risks without protection because health insurance often stops at the same time the employment relationship ends. This research aims to analyze the legal obligations for companies to register their workers as health insurance participants, and identify the legal consequences for companies that do not fulfill their obligations regarding workers' health insurance rights after termination of employment.
A Study of Legal Hermeneutics on the Interpretation of Trademark Law in Commercial Disputes Putra, I Kadek Ricky Adi; A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6803

Abstract

This study examines the application of legal hermeneutics in interpreting trademark law, particularly within the context of commercial dispute resolution. The legal issue under scrutiny lies in the inconsistency of judicial interpretations of trademark provisions, which often result in legal uncertainty and perceived injustice for business actors. The objective of this research is to analyze how the legal hermeneutic approach can offer a more contextual and equitable understanding in the interpretation of trademark law, especially in light of the evolving dynamics of modern commercial practices. This research employs a normative legal method, incorporating a hermeneutic approach. Data were collected through a literature review of statutory regulations, court decisions, and relevant academic literature. The hermeneutic framework is used to uncover the substantive meaning of legal norms within their social, economic, and cultural contexts. The novelty of this study lies in its application of legal hermeneutics to trademark disputes in Indonesia—an area that has predominantly been analyzed through textual or positivist lenses. The findings indicate that the hermeneutic approach reveals the teleological dimensions and substantive justice values embedded in trademark law interpretation. This method also contributes to producing judicial decisions that are more responsive to the complexities of business relations and consumer protection. The study recommends that judges and legal practitioners begin adopting a hermeneutic legal approach when handling trademark disputes, as a means to enhance legal legitimacy and ensure a more contextually grounded legal certainty
Harnessing Collaboration for Tourism in Kuta, Bali: Dual Analysing SWOT and Porters Diamond Model I Made Chandra Mandira; I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra; Ni Putu Nina Eka Lestari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Ketut Nuraga
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um002v16i22024p136

Abstract

The purpose of this study is to analyse and identify the factors of utilizing collaboration and exploring the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism in Kuta Beach, Bali, using a Penta helix approach that will be concluded using Porter's Diamond Model and the identification of collaborative strategies for tourism development. The research method uses a qualitative approach with RRA (rapid rural appraisal) techniques and SWOT analysis and uses Porter's Diamond Model in concluding, assisted by the N-Vivo Plus 12 application. The informants in this study totaled 16 people, with the criteria that 10 people were traditional leaders in Kuta Village, 2 were business people/MSMEs, 2 were academics, 2 were community members, 1 was a media person, and 1 was a government person, namely members of the people's representative council in Badung regency, Bali. The results of the research show that Penta helix collaboration plays a crucial role in the development of sustainable tourism. Real communication and collaboration with the same vision, namely realizing sustainable tourism by building cultural, social, economic, and environmental sustainability with crucial elements in the form of arts, health, accessibility, community, environment, and economic rotation
Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya; Nandari, Ni Putu Sawitri; Antari, Putu Eva Ditayani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 02 (2025): CIVICS
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v10i02.11305

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip purusa dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana A.A. Ayu Intan Puspadewi AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra Agus Ryan Pravanta Amalia Rizky Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggitha Putra, A.A. Sagung Mas Thasyatha Antari, Putu Eva Ditayani Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Charles Triyono Mula Dea Widya Karisma Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Ekaresty Haes, Putri Ezzerouali, Souad Ahmed Gorda , A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gunawan, Andri Gusi Putu Lestara Permana Huzaif, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Made Adi Ananda Permana I Made Chandra Mandira I Made Dwi Aya Praditya I Made Sudarsana I Made Wirya Darma I Nyoman Gede Murdiana I Nyoman Subanda I Putu Dharmawan Pradhana I Wayan Abimayu Angga Nugraha I Wayan Risky Widnyana I Wayan Sutama I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih Ida Ayu Dwi Indah Jayanti Ida Ayu Oka Martini Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Teddy Prianthara Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Partha Cahyadi Ketut Sudiarsa Kurniawan , I Gede Agus Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra Mahyuni, Luh Putu Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Margaretta, Adira Marina Yetrin Sriyati Mewu Martini, I. A. Oka Mbalur, Nicolas Roing Ngurah Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Indah Corry Andani Ni Made Putri Meitadewi Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sintiya Puspitasari Nina Eka Lestari, Ni Putu Nuraga, Ketut Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pipin Carolina BR Barus Praditya, I Made Dwi Aya Prasada, Dewa Krisna Putra Basyari, Gettar Anugerah Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, I Putu Noval Adi Suarsa Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Ni Ketut Lisa Alfina Putri Putri, Ni Luh Putu Mahasuri Harnelia Putu Sri Arta Jaya Kusuma Rai Widiatmika Rama, Bagus Gede Ari Resti Anggreni Risky Widnyana, I Wayan Sahri Aflah Ramadiansyah Sari, Gusti Ayu Widiastiti Sukadana, Dewa Ayu Putri Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy Suputra, I Dewa Gde Ery Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka Tari, I Nyoman Triduta Tee-anastacio, Princess Alyssa Tu Adi, I Wayan Vaisile Moisa, Robert Widiatmika, Rai Wijaya, Gede Crisna Wulandari, Anggi Yudistia