Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Recital Review Riau Journal of Empowerment Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jambura Law Review Jurnal Yuridis JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law DATIN LAW JURNAL Journal Evaluation in Education (JEE) Administrative and Environmental Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Citizenship Virtues Bina Hukum Lingkungan Trunojoyo Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Lareh Law Review Mimbar Administrasi Indonesian State Law Review (ISLRev) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Melayunesia Law Indonesian Climate Justice Review Indonesian Court and Justice Review Indonesian Minority Justice Review Lentera Masyarakat Hukum Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy
Eko Nuriyatman
Faculty Of Law, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.
PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Eko Nuriyatman; Rustian Mushawirya; Fitria Fitria; Hartati Hartati; Rahayu Repindowaty Harahap
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v5i2.2368

Abstract

Batang Sangir Village is a village located in Kayu Aro District, Kerinci Regency. However, it is regrettable that until now Batang Sangir Village does not have an official website which is the gateway to the availability of information in the village and can be accessed by the entire community. To find out the organizational structure of the village government, village potential, village regulations, and all matters related to the openness of public information that the community can access. In this Community Service activity, the team provided material related to the mandate of Article 24 of the Village Law, which contains 11 principles in implementing village government including those related to openness and accountability in implementing village government. This is also reinforced in Article 26 paragraph (4) letter (f) and letter (p) related to providing information to the village community. The village community is also given legal certainty as contained in Article 68 paragraph (1) related to obtaining information from the village government. This must be done because the village is a public body, following Article 1 number 3 of the Information Commission Regulation concerning Village Public Information Service Standards. Participants in this activity consisted of all village officials, neighborhood association heads, youth organizations, and all neighborhood association heads in Batang Sangir Village. With this activity, it is hoped that the village government will immediately create a website for the sake of openness of village information that can accessed anywhere by the community.
Literasi Digital dan Sosialisasi Hukum Pencegahan Game Online Menjadi Judi Online Ivan Fauzani Raharja; Eko Nuriyatman; Syurpana Nofanda; Ratna Dewi; Melia Rizki Ruswandi
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol.7 No 1 (Maret 2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v7i1.3849

Abstract

This community service program aims to increase digital literacy and legal understanding of the Jujun Village community to prevent the misuse of online games into online gambling through socialization, educational lectures, and legal training. The problem of online gambling in Indonesia has increased drastically with transactions reaching IDR 327 trillion in 2023, an increase of 213% from the previous year. Jambi Province ranks highest in online gambling users nationally. The low level of digital literacy in Indonesian society, which has only reached 41.48%, is an important factor in vulnerability to online game misuse. The activity methods include interactive legal lectures, socialization on identifying online games with gambling potential, and education on legal consequences based on the ITE Law, Criminal Code, and related regulations. The program involved 50 participants (junior/senior high school students, parents, and village government) with a target of 85% increase in legal understanding. The results showed an increase in legal awareness, understanding of criminal sanctions for online gambling, and commitment to recommend the formation of anti-online gambling village policies. Program outputs include publication of accredited national journal articles, video documentation, and Intellectual Property Rights.
Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dalam Hal Menyusun Peraturan Desa Eko Nuriyatman; Muskibah Muskibah; Dessy Rakhmawati
Riau Journal of Empowerment Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/raje.7.2.168-176

Abstract

Community Service Activities to Build a Law Aware Village is an Independent Learning Independent Campus activity owned by the Law Study Program. The problem that partners have is the inability to compile village regulations and academic texts and determine the priority scale of what village regulations will be prepared by the village. So with the initial problem, the Community Service Team made a proposal by conducting counseling and mentoring through 6 (six) students involved in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Integrated Work Lecture. In addition to counseling carried out by competent teams and resource persons, students are given knowledge and skills to be able to assist the village in the preparation of academic manuscripts and draft village regulations. Through this mentoring activity, two draft village regulations related to Customary Villages and Tourism Villages were obtained.
Integration of Absolute Authority of District Courts and State Administrative Courts in Land Disputes through Koneksitas Courts Yuherman Yuherman; Wahyu Nugroho; Eko Nuriyatman; Hartinie Abd Aziz
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i1.4223

Abstract

Land disputes in Indonesia often encounter legal uncertainty due to the rigid separation of judicial authority between district courts, which adjudicate ownership disputes, and state administrative courts (PTUN), which review the legality of land ownership certificates. This jurisdictional divide frequently leads to inconsistent or contradictory rulings over the same land, reflecting a systemic challenge in the Indonesian judicial system. This research examines mechanisms to overcome the impasse of absolute competence between the two courts, focusing on the development of a connectivity court model that integrates their functions. Employing a normative legal method with a statutory approach, the study proposes the modification of procedural law to establish a connectivity court that enables joint adjudication of civil ownership and administrative certificate disputes. Such a mechanism not only ensures legal certainty and coherence in decisions but also promotes justice that is simple, efficient, and affordable, while optimizing existing judicial infrastructure and avoiding the complexities and costs associated with creating a specialized agrarian court.
PARADIGMA HUKUM EKOLOGIS DALAM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA Eko Nuriyatman; Sitta Saraya; Wendhy Yanuar Prathama; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Jurnal Yuridis Vol 13 No 1 (2026): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v13i1.13353

Abstract

The increasing scale of environmental degradation in Indonesia indicates that the fundamental problem of environmental law does not merely lie in normative deficiencies, but rather in a paradigmatic failure rooted in an anthropocentric and procedural legal orientation. Such an orientation reduces environmental protection to formal administrative compliance, while substantive protection of ecological carrying capacity and environmental limits has not been treated as binding legal constraints. This article aims to examine the paradigm of ecological law within the Indonesian environmental legal system through a normative approach grounded in the philosophy of science, focusing on ontological, epistemological, and axiological dimensions. This study employs doctrinal legal research using statutory, conceptual, and philosophical approaches, analyzed qualitatively through deductive legal reasoning. The findings reveal that Indonesian environmental law remains caught between an economic growth oriented development paradigm and the constitutional mandate to ensure environmentally just and sustainable governance. The ecological law paradigm offers a conceptual framework to reconstruct environmental law by recognizing the intrinsic value of the environment, integrating scientific knowledge and environmental ethics into legal reasoning, and reorienting law enforcement toward ecological justice and ecosystem restoration. This article argues that a shift toward an ecological law paradigm is a normative prerequisite for effective environmental protection and for fulfilling constitutional obligations to safeguard intergenerational justice.
Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Bungo Rosis Manita; EKo Nuriyatman; Usman Usman
Lareh Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.4.1.74 - 85.2026

Abstract

Unlicensed gold mining in Bungo Regency constitutes a law enforcement problem that concerns not only violations of mining legality but also environmental protection, public safety, and the sustainability of mineral resource management. This study aims to examine integrated law enforcement against unlicensed gold mining in Bungo Regency, focusing on its regulatory framework and enforcement measures, the implementation of law enforcement by the Bungo District Police and Civil Service Investigators of the Bungo Regency Civil Service Police Unit, and the factors hindering effective law enforcement. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and observations involving law enforcement officers at the Bungo District Police and the Bungo Regency Civil Service Police Unit, while secondary data were obtained through a literature review of legislation, legal books, scholarly journals, and relevant previous studies. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theory of factors influencing law enforcement. The findings indicate that law enforcement has been carried out through preventive and repressive measures involving the police, local government, Civil Service Police Unit, Indonesian National Armed Forces, and relevant agencies, but has not yet produced sustained legal compliance. The principal obstacles include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the extensive area requiring supervision, community economic dependence on mining activities, and a mining culture that has developed across generations. This study recommends an integrated law enforcement model encompassing risk-area mapping, prevention, legal education, risk-based supervision, coordinated enforcement, post-enforcement monitoring, environmental protection, and community empowerment through lawful alternative livelihoods. Keywords : Integrated Law Enforcement, Mining Supervision, Unlicensed Gold Mining
Government Control and Environmental Corporate Social Responsibility Commitments Eko Nuriyatman; Fitria; Lili Naili Hidayah; Hanif Hardianto; Rahmad Hendra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v14i2.1839

Abstract

This study examines the adequacy of government oversight in ensuring corporate compliance with the environmental dimension of corporate social and environmental responsibility (TJSL). The study addresses a normative problem arising from the fragmented relationship between the corporate-law regime governing TJSL and the environmental-law regime governing environmental compliance, supervision, reporting, and enforcement. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the coherence of Law Number 40 of 2007, Law Number 25 of 2007, Law Number 32 of 2009 as amended by Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 47 of 2012, and Government Regulation Number 22 of 2021. The analysis identifies regulatory fragmentation as the principal structural problem, while weak institutional integration, limited verification, inadequate environmental disclosure, and weak public participation operate as related institutional consequences. The novelty lies in reconstructing government oversight through an Integrated Environmental CSR Accountability Framework that connects TJSL obligations, environmental compliance, governmental supervision, outcome-based reporting, independent verification, public participation, and proportionate enforcement. The reconstruction proposes that Government Regulation Number 47 of 2012 be strengthened, particularly its provisions on corporate planning, reporting, and sanctions, through explicit cross-references to the environmental compliance and supervisory mechanisms under Government Regulation Number 22 of 2021. The framework shifts environmental CSR assessment from expenditure and activity-based reporting toward legally and environmentally measurable outcomes.
Community-Based Adaptation: Local Practices for Inclusive Climate Resilience Amiluddin Amiluddin; Eko Nuriyatman; Tajudeen Sanni; Ridwan Arifin
Indonesian Climate Justice Review Vol. 1 No. 3 (2024): July, 2024
Publisher : COLLEGIUM JUSTICIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65815/n84mxf47

Abstract

This study explores community-based adaptation (CBA) strategies as local solutions to climate change, focusing on how grassroots practices contribute to inclusive climate resilience in vulnerable communities. As climate change intensifies, marginalized populations, particularly in rural and coastal areas, face disproportionate risks. CBA emphasizes the role of local knowledge, traditions, and active community participation in developing climate adaptation strategies that are context-specific and socially inclusive. This paper examines several case studies from Indonesia, where communities have implemented innovative adaptation practices, such as sustainable agriculture, natural resource management, and early warning systems, to cope with the impacts of climate disasters. Through a combination of fieldwork, interviews with local stakeholders, and analysis of adaptation projects, the research identifies key factors that enhance or hinder the effectiveness of these practices. Findings suggest that while community-based initiatives can be highly effective in addressing immediate climate risks, they often face challenges related to limited resources, policy support, and integration with national climate strategies. Moreover, the study highlights the importance of inclusivity, particularly for women, indigenous peoples, and other vulnerable groups, in ensuring that adaptation efforts are equitable and sustainable. This research contributes to the understanding of how local, bottom-up approaches can complement top-down climate policies and offers recommendations for fostering more inclusive, community-led climate resilience in the face of an uncertain climate future.
Co-Authors Afif Syarif Afriyana Usman, Nursina Agus Irawan Amelia Amiluddin Amiluddin Andry Wikra Wardhana Mamonto Ardiyanti, Dwi Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhieartie Arrie Budhieartie Ashilsyah, Maulidhiyo Aprarel Budi Setiawan Chika Alda Dessy Rakhmawati Dilla Puspita Sari Dilla Puspita Sari Dita Rizqi Adelia Dwi Agus Kurniawan Dwi Arita Deli, Mutia Dwi Suryahartati Elita Rahmi Eria Blencisca, Tara Fauzi Syam Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Arifin Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Hanif Hardianto Hanifatul Fauziah Hapsa Hapsa Haq, Muhammad Izzul Hartati Hartati Hartati Hartati Hartinie Abd Aziz Haryadi Haryadi Helmi Helmi Ismi Fadjriah Hamzah Ivan Fauzani Raharja Izzati, Tazkiya Isya Jein Lusiana Togatorop Kadir, Nor Aida binti Ab Kamid, Kamid Khalid Saleh Y Alammari Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir Latifah Amir Lili Naili Hidayah Lili Naili Hidayah Lili Naili Hidayah Melia Rizki Ruswandi Melia Rizki Ruswandi Mujib, M Misbahul Mukhlash Abrar Mulia, Jingga Muskibah Muskibah Naili Hidayah , Lili Nisa, Firda Khoirun Nur Haida, Rendi Syaputra Nuruzzaman MS Pahlefi . Permatasari, Bunga Permatasari, Bunga Purwaningdyah Purwaningdyah Putri Ayu, Endang Qutieshat, Enas Rahardja, Ivan Fauzani Rahayu Repindowaty Harahap Rahayu Repindowaty Harahap Rahmad Hendra Ratna Dewi Ratna Dewi Rena Yulia Ridwan Arifin Ridwan Arifin Rika Lestari Rodiyah - Rosis Manita Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Saraya, Sitta Shofriya Qonitatin Abidah Siti Fatimah Sitta Saraya SITTA SARAYA Sri Wahyu Kridasakti Sukamto Satoto Sulhi M. Daud Abdul Qadir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syurpana Nofanda Taefur, Mohamad Azkal Tajudeen Sanni Trias Hernanda Usman Usman Vien Cladya Nabila Vien Cladya Nabila Wahyu Nugroho Waleed Eid M Aldhafeeri Wedhatami, Bayangsari Wendhy Yanuar Prathama Widya Cholid Wahyudin Windarto Windarto Yuhana, Ersa Yuherman Yuherman Zulham Adamy