Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.812
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Surakarta Law and Society Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Madani Legal Review JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum IBLAM Law Review JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Smart Hukum (JSH) Joong-Ki Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Humaniorum Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Joong-Ki Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Miharja, Marjan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS Afif, Abrar; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.548

Abstract

Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif.
Analisis Penggunaan Dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Setiawan, Heri; Miharja, Marjan
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.58

Abstract

School Operational Assistance (BOS) is a program to improve education and reduce school operational costs. Although there have been efforts to improve transparency and accountability in the management of BOS funds, monitoring and planning adjustments still need to be enhanced to address external challenges and ensure that the funds used are managed efficiently. The purpose of this research is to analyze the methods used in the management, utilization, and accountability reporting of BOS funds at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta as regulated in Permendikbudristek Number 63 of 2023. This research was conducted descriptively qualitatively, and data collection was carried out through interviews and documentation. The research results show that SMA Muhammadiyah 4 Jakarta has managed the BOS funds in accordance with the regulations. However, budget planning is hindered by several obstacles, such as changes to the previously allocated budget. Additionally, there is no effective system in place for managing the use of BOS funds for unexpected needs, such as emergency repair costs, health and safety expenses, and the procurement of additional teaching materials
Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme dengan Mengedepankan Kegiatan Positif di Sekolah Marjan Miharja; Riyanta Riyanta; Fandy Lucky S.; Ali Aridi; Arby Hermawan; Agung Ardiansyah; Panji Adela; Fatih Fauzan Zulfa R.; Lisda Purwanti; Wira Agustian Tri H.; Sonia Yolla Viqwan; Muhammad Mursid; Esa Dian Arifni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3: Juni-September 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i3.1789

Abstract

Efforts to combat radical movements to terrorism of any kind, should not be carried out by violent means, as the United States has done to Afghanistan. This is because the violence will only add to the violence of the new volume. Volumes of crimes against humanity against innocent civilians. We can't quell the impossibility with the impossibility. Efforts to counter terrorism must start from uprooting the root or source of the problem. On the domestic political stage, the rise of religious radicalism movements is marked by the rise of mass actions driven by several hardline Islamist groups, which generally have something in common in one respect, namely; want the grounding or application of Islamic law in the archipelago. . Efforts to counter terrorism must start from uprooting the root or source of the problem. The most important root or source of acts of terrorism today is to remove injustice and lameness in the order of international relations. It needs intense dialogue between the warring parties in order to truly find the best solution to end the conflict
Peranan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme yang Memicu Terorisme pada Siswa-Siswi SMA Muhammadiyah 4 Jakarta Timur Marjan Miharja; Riyanta Riyanta; Nur Alam B.; Sonia Yekti H.; Pujantini Pujantini; Eko Agus S.; Dimas Widya Pradana; Riki Andreas S.; Deden Adith Fauzan; Beato Dionisius L.; Paternus Alvian L.; Septya Rizky; Esa Dian Arifni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3: Juni-September 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i3.1790

Abstract

Indonesia is now inseparable from the threat of dissolution due to the emergence of radical ideas. The rise of radical movements in Indonesia has caused its own concern among the Indonesian people, because radicalism is closely related to terrorist attacks. The organization of the school plays an important role in creating a successful education. School activities (morning education/learning activities) and extracurricular activities (afternoon education/learning activities) are encouraged by school organizations. An attitude of leading, discipline, and many other positive things can be formed by participating in HDI, so that their talents are more channeled and honed. HDI is a role model for other students, so HDI plays a big role in shaping students' views on how to behave and deal with things, especially radical attitudes that trigger terrorism.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH: SEBUAH TINJAUAN KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro; Sardjana Orba Manullang; Marjan Miharja
Madani Legal Review Vol. 4 No. 1 (2020): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v4i1.566

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa kewenangan dan akibat hukum yang timbul berdasarkan kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah. Negara menerbitkan pengaturan hukum yang dapat menjamin hak kepemilikan dengan memperoleh kepastian atas hak tanah, seperti memiliki surat tanda bukti. Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Tulisan ini berfokus pada pertama, bagaimana kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah, dan kedua, akibat hukum apa yang timbul berdasarkan kewenangan PPAT dalam pendaftaran tanah. Tulisan ini bersifat kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisa fokus kajian tulisan ini. Hasil pembahasan tersebut menyatakan bahwa kewenangan PPAT dalam hal pendaftaran tanah termasuk dalam kewenangan delegasi, yang mana PPAT membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akibat hukum dari kewenangan PPAT tersebut, bisa pada ruang lingkup Tata Usaha Negara, perdata, maupun pidana.
Sosialiasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha Miharja, Marjan; Budi, Arrum; Windyastuti, Feny; Yuwafi, Rani; Fakhlur , Fakhlur; Fitryantica, Agnes; Sutrisno, Andri; Kemala, Ratih; Hamka, Vinoti; Prasetiyo, Wahyu
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1202

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of implementation of Independent Learning Independent Campus which is a policy of the Minister of Education and Culture, which aims to encourage students to master various sciences that are useful to enter the world of work. The Merdeka Campus provides an opportunity for students to choose the courses they will take. This Independent Learning-Independent Campus Policy is in accordance with PERMENDIKBUD Number 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. KKN is a form of community service carried out by students in an interdisciplinary, institutional, and partnership manner as a form of Catur Dharma in higher education. KKN is a form of lecture that is carried out through community empowerment programs. The communities targeted by KKN can be rural communities, urban communities, schools, industrial communities, or other community groups that are considered worthy of being targeted by KKN. The approach method used is counseling with powerpoint media with the theme of literacy. The literacy presented was about the laws that exist in society such as the importance of counteracting ITE crimes, hate speech, hoaxes and SARA as well as literacy about the impact of bullying, norms, manners, and ethics in society, especially on parents, bullying, norms, manners, ethics, and the wise use of social media with children and adolescents at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma (Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst) Miharja, Marjan; Yudianto, Yudianto; Robekha, Jamiatur
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i1.35

Abstract

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Akan tetapi pada kenyataanya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan tanpa adanya alasan yang jelas, Seharusnya pemecatan karyawan harus berdasar kepada peraturan dan perundang- undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST? Dalam karya ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, dalam pertimbanganya menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Rs. Royal Taruma terhadap Analisa Paulina Kartika melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.
Tinjauan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Di Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Sanksi Pidana Miharja, Marjan; Mustajab, Wahyu; Akbar, Sultan; Setiawan, Heri
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.60

Abstract

Spread of Covid-19, One of them is to carry out mass vaccinations that are given to the public free of charge. But not a few who refuse to be vaccinated for one reason or another, because of the incitement of others and theories stating that vaccines are dangerous and so on. So everyone who has been designated as the target recipient of the Covid-19 Vaccine but refuses it can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 13A of Presidential Regulation Number 14/2021. In addition, vaccine refusals can be subject to criminal sanctions because they are considered to have hindered the handling of Covid-19. The research method used is juridical-normative with a statutory approach, namely Presidential Regulation no. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Covid-19 Pandemic. Another approach used is a conceptual approach by studying the principles, principles, and doctrines of legal science that are used as guidelines to answer and provide legal arguments on related legal issues.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Ganja sebagai Pengobatan Secara Darurat untuk Mempertahankan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg) Sitompul , Michael; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.626

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dan apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan hak asasi Reyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkan peningkatan kesehatan setelah upaya pengobatan yang dilakukan ke beberapa rumah sakit tidak berhasil menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya.
The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia Flora, Henny Saida; Ginting, Grenaldo; Ambarsari, Ningrum; Miharja, Marjan; Neununy, Dolfries Jakop
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1089

Abstract

The Indonesian Land Acquisition Law serves as a crucial legal instrument in facilitating national development. However, the implementation of this law often gives rise to criticism, particularly with regard to the welfare of landowners whose property is acquired for the public good. This article seeks to provide a critical analysis of the implementation of the Land Acquisition Law in Indonesia and its impact on the welfare of landowners. The methodology employed is a literature review that examines previous research, related legislation, and cases of land acquisition implementation. The findings indicate that, despite the law's objective of enhancing welfare through fair compensation, there are still shortcomings in its implementation that result in injustice to landowners.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdillah Umar Lubis Achmad Zahruddin Adam Mahdi Elrahma Rosyady Adi Prasetiyo, Ricky Affandi, Sodri Afif, Abrar Agung Ardiansyah Ahmad Ahmad Akbar, Sultan Akmal Ridho AL-Qamar S. Sangadji Ali Aridi Amanda Lestari Putri Lubis Ambarsari, Ningrum Andri Sutrisno Anggoro Hendrawan Anggoro Hendrawan Arby Hermawan Arief Fahmi Lubis Arif Awangga Beato Dionisius L. Bionda Johan Anggara Bram B Baan Budi, Arrum Budi, Leman Setia Bunadi Bunadi Chabib Susanto Dadang Herli Deden Adith Fauzan Dezonda R. Pattipawae Dian Arifni, Esa Didik Suhariyanto Didik Suhariyanto Dimas Widya Pradana Djajadisastra, Arip Nugraha Dolfries Jakop Neununy Eko Agus S. Emil Salim Emil Salim Emilio Raynaldi Porwayla Esa Dian Arifni Fahim Achmad Rizaldi Fahim Achmad Rizaldi Fahim Achmad Rizaldi Fakhlur , Fakhlur Fandy Lucky S. Faoso F. Telaumbanua Farah Januati Fatih Fauzan Zulfa R. Ferdinanto, Tonny Fitryantica, Agnes Gerry Lesmana Grenaldo Ginting Gugus Atmoko Gunawan Gunawan Gunawan Nachrawi Gunawan Nachrawi Gunawan Nahrawi H. Pesik, Hendrio H.E. Rakhmat Jazuli Hadi R, Luqman Hafidzun Sat Febrian Hamka, Vinoti Hardian Hardian Hardila Hasan Hasan Hendrikus Lermatin Henny Saida Flora Heri Setiawan Heru Mahendra Ica Karina Irsan Irsan Irsan Irsan Jamiatur Robekha Jazuli, H.E. Rakhmat Jean Magtel Pah Jean Magtel Pah Johan Johan Joni Sudarso Juwita S Katarina Salona Kemala, Ratih Kurnia S, Satriya Leman Setia Budi Lilis Purba Linda Agustina Lisda Purwanti Lubis, Amanda Lestari Putri Lucy Lidiawati Santioso M. Khoerul Anam M. Kholilurrahman Manullang, Sihol Mariana Harahap Mayang Maharani Yahya B. Mayang Maharani Yahya Bayan Meydi Nabillah Misbahul Huda Misbahul Huda Mugiyono Mugiyono Muhammad Mursid Muhammad Sofyan Hidayat Mustajab, Wahyu myharto, Wiend Sakti Nancy Nancy Neununy, Dolfries Jakop Ngurah Agung, I Gusti Agung Nimbrod Henukh Ningrum Ambarsari Novariyadi Putra Ardhana Noviyanto, Tri Arief Nugraha, Sandi Nur Alam B. Nurul Hasanah Nurwijayanti Panji Adela Paternus Alvian L. Paternus Ndruru Polii, Johanis L. S. S. Prasetiyo, Wahyu Prasetyo, Dwi Aji Pujantini Pujantini Putra, Irman R. Pattipawae, Dezonda Rachmat Dwi Putranto Rahmat Dwi Putranto Rahmawati, Dyah Rani Yuwafi Yuwafi Ridho, Akmal Riki Andreas S. Riyanta Riyanta Rizal Apriyanto Rizaldi, Fahim Achmad Robekha, Jamiatur Ronal Saut Rosiyati Rosiyati Rosiyati, Rosiyati Ruben Alexander Hutagalung Rusma, Yasmin Noor Hanan Rusnandi Rusnandi Ryan Hidayat Ryan Hidayat Salamat Martua Sandi Nugraha Sandi Nugraha Sandi Nugraha Sanjaya M, Andy Saparuli Saparuli Sardjana Orba Manullang Sari, Asmila Septya Rizky Sihotang, Rismauli Dahliana Sitompul , Michael Sonia Yekti H. Sonia Yolla Viqwan Sri Setiawati Sri Setiawati, Sri Sri Sudono Saliro Suhendar Sulis Setyowati Sultan Akbar Suparmin, Entol Syafari, Herdin Syahruddin, Erwin Syarif Hidayatullah Tamrin Muchsin Tanjung, Bitus Taufik Tri Alpiansyah Tunggal, Agung Valentino Brostito Veni Florence Lakie Viktor Agung Pratama Wiend Sakti Myharto Wiend Sakti Myharto Wiend Sakti Myharto Windyastuti, Feny Wira Agustian Tri H. Yasmin Noor Hanan Yasmin Noor Hanan Rusma Yasmin Noor Hanan Rusmana Yastuty Handalya Yastuty Handalya Yudianto Yudianto Yudianto Yudianto Yulius Alfredo Yuwafi, Rani Zaini, Abdullah Zaka Mubarok Zuhdi, M