Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Surakarta Law and Society Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Madani Legal Review JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum IBLAM Law Review JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Smart Hukum (JSH) Joong-Ki Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Humaniorum Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Joong-Ki Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Miharja, Marjan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Ijtihad of the Companions in Determining Grandfather's Inheritance Rights with Brothers and Sisters Zuhdi, M; Miharja, Marjan; Rahmawati, Dyah
Nurani Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i1.16988

Abstract

The rule on the part inherited by the grandfather together with the siblings of the testator is not found at all from the nagli arguments in the Qur'an or as-Sunnah. The provisions of their share are found through the ijtihad of the Companions. The ijtihad of the Companions has differences with each other. Thus, it is important to conduct an in-depth study of the ijtihad of the Companions. The issue to be discussed in this research is how the grandfather's share of inheritance rights if he is with brothers and sisters based on the ijtihad of the Companions. The purpose of the research is to conduct a study of the grandfather's share of inheritance if he is with brothers and sisters according to the ijtihad of the Companions. This research uses a type of qualitative research whose data comes from secondary data. Documentation study was chosen in collecting data, while data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data verification and data presentation. The results of this study reveal that there are still things that require ijtihad in resolving the issue of grandfather's share of inheritance with the inheritor's siblings that occur in the community. The findings are based on the example of calculating inheritance according to the opinions of Abu Bakr, Zaid bin Tsabit, Umar and Ibn Mas'ud.
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo) Tunggal, Agung; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.470

Abstract

Kejahatan dan pelanggaran hukum masih sering terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanpa hak, atau penggunaan tanah tanpa izin oleh individu atau kelompok terhadap tanah milik orang lain, dapat diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara ilegal, yang bertentangan dengan hak atau melanggar peraturan hukum yang ada. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak? Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Pengadilan negeri limboto dalam mejatuhkan putusan nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo?. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian di mana hukum. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di antaranya yaitu Pasal 167 KUHP. Selain sudah diatur dalam KUHP penyerobotan hak atas tanah milik orang lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 52 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Pasal 6 ayat (1) butir a dan b. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana turut serta melakukan penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo, Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Menurut penulis penerapan sanksi pidana bagi para pelaku telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa. hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa. Atas dasar hal tersebut Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif kesatu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr) Tanjung, Bitus; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.471

Abstract

Kemajuan ilmu dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih, ragam, rumit, dan sulit di pecahkan. Tak hanya itu, kejahatan yang sering terjadi juga makin mengabaikan batas-batas negara. fenomena kejahatan siber (cybercrime) yang sedang berkembang saat ini adalah peretasan (hacking). Peretasan (hacking) adalah suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer maupun jaringan komputer baik untuk memperoleh keuntungan maupun dimotivasi oleh tantangan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peretasan dan bagaimana Analisa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjatuhkan putusan 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian di mana hukum dikonsepkan sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teoriteori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu tindakan peretasan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana hacking diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3). Mengenai sanksi pidana yang diterapkan tertuang dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-Undang ITE juga melakukan pemberatan penjatuhan pidana atas tindakan peretasan, yaitu sesuai dengan objek dan subjek tindakan peretasannya. Berdasarkan objek peretasannya diberatkan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu pemberatan penjatuhan hukuman pidana apabila objek diretas adalah sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah atau sistem yang dipergunakan untuk pelayanan publik.
Analisis Tindak Pidana dan Tuntutan Korban terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN Taufik Tri Alpiansyah; Marjan Miharja; Lilis Purba
HUMANIORUM Vol 1 No 02 (2023): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v1i02.15

Abstract

Binary options are online trading platforms offering funds in the form of money (forex), gold, silver and stocks. The problem that occurs in binary option transactions is not investment but is considered as online gambling, because it only predicts that assets have increased or decreased. The perpetrators attempted to carry out elements of money laundering from illegal investments in order to hide assets obtained from legal sources. Illegal investment is the main source of primary crime from money laundering. This study aims (1) to find out how the criminal act of a suspected binary option platform affiliator is. (2) What is the victim's claim regarding the suspected binary option platform affiliate, and (3) How is the prison sentence against the suspected binary option platform affiliate. The research method is normative juridical. The results of the study show that the criminal acts of suspected affiliators of the binary options platform are illegal investments and money laundering. The defendant Indra Kesuma was found to have violated the crime of money laundering and violating electronic transaction data violating the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes article 3 of Law Number 8 of 2010 and Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Indra Kesuma was sentenced to 10 years in prison, a penalty of 5 billion rupiah but can be replaced by 10 months in prison if not paid. The results of the confiscation of assets in the binary option case are returned to the victim. The prison sentence for the alleged affiliator Indra Kesuma is in accordance with applicable law.
Legal Sanctions Against Members Of The District Election Committee (PPK) Who Commit Election Crimes Mariana Harahap; Marjan Miharja
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 01 (2024): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of elections as an implementation of people's sovereignty, election law enforcement is interpreted as a situation where mechanisms are available to safeguard the people's right to vote. So that the electoral justice system is expected to be able to guarantee everyone's right to file a complaint if the party concerned feels disadvantaged as a result of certain actions being taken or not taken by the organizers or parties involved in the election. There were violations committed by members of the District Election Committee (PPK) whose case was decided by the Makassar High Court Number 492/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS. The formulation of the problem discussed is: 1) What are the legal sanctions against PPK members who are proven to have changed the recapitulation of vote results from the election? and 2) What is the analysis of the Decision of the Makassar High Court Number 492/PID.S/PEMILU/2024/PT MKS regarding members of the District Election Committee which changed the recapitulation of the results of the calculation of votes in the election? The research method used is a normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. Secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the results of the research, the author concludes that legal sanctions against PPK members who are proven to have changed the recapitulation of vote results from the election, can be sentenced to prison as proven in the decision of the Makassar High Court Number 492/PID.S/PEMILU/2024/PT MKS which gave the verdict to the defendant DZUL FIQRI Alis ZUL Bin SABER TUPPU mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "PPK Member Who Deliberately Causes Change Minutes of Recapitulation of Vote Counting Results"
The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia Baan, Bram B; Ginting, Grenaldo; Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi; Miharja, Marjan
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1116

Abstract

The realisation of human rights constitutes a crucial element in the establishment of social justice and the safeguarding of individual dignity. In Indonesia, legal policies pertaining to human rights have evolved since the advent of the reform era, with the advent of numerous regulations and the establishment of institutions dedicated to the protection of human rights. This research employs a literature study method to analyze the impact of legal policies on human rights enforcement in Indonesia. The study analyzes relevant regulations, legal precedents, and academic literature to identify challenges and opportunities in the implementation of human rights policies. The findings reveal that, although Indonesia has witnessed significant advancements in the legislative realm, persistent challenges persist in ensuring consistent policy implementation. These obstacles encompass deficiencies in law enforcement, shortcomings in institutional competence, and the influence of political dynamics upon policy implementation. Hence, enhancements in legal governance and the fortification of human rights institutions are indispensable to guarantee the effective enforcement of human rights in Indonesia.
Analysis of the Role of Law in Environmental Dispute Resolution: A Case Study in Urban Areas Karina, Ica; Polii, Johanis L. S. S.; Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi; Miharja, Marjan
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1117

Abstract

The objective of this research project is to conduct an in-depth examination of the role of law in environmental dispute resolution within the context of urban Yogyakarta. By employing a qualitative methodology, this study examines the factors affecting the implementation of environmental legislation and the efficacy of legal instruments in addressing disputes. This study seeks to elucidate the role of law in environmental dispute resolution in Yogyakarta, examine the obstacles and impediments encountered in the implementation of environmental law, and analyse the efficaciousness of the existing dispute resolution mechanisms. To this end, it employs qualitative methods, with a particular focus on primary data obtained through observation, interviews, and documentation. The findings demonstrate that, despite an adequate legal framework, the efficacy of environmental dispute resolution is constrained by challenges inherent in law enforcement, public awareness, and economic considerations.
PEMANFAATAN ASET BARANG MILIK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM PRESFEKTIF NEGARA HUKUM Ferdinanto, Tonny; Miharja , Marjan; Ngurah Agung, I Gusti Agung
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.414

Abstract

Pengadaan tanah bagi keperluan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) berasal dari masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah, namun kebutuhan tanah saat ini semakin meningkat sementara luas tanah tidak bertambah, sehingga solusi untuk memenuhi kepentingan PIK tersebut PLN bisa menggunakan tanah/lahan Barang Milik Daerah yang idle disetiap Provinsi Daerah. Namun disaat PLN penggunaan lahan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka penyediaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, pihak Pemerintah Daerah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi menggunakan mekanisme sewa sedangkan PLN untuk kepentingan pembanguan infrastruktur Ketenagalistrikan, merujuk dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan mekanisme memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah. Kondisi seperti ini yang menurut hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi Peraturan Daerah Provinsi ini dibawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sehingga terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah (Lex superior derogat legi inferiori). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
PERANAN SAKSI AHLI DALAM HUKUMAN RICHARD ELIEZER SEBAGAI “JUSTICE COLLABORATOR” ATAS PEMBUNUHAN JOSUA HUTABARAT Manullang, Sihol; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.448

Abstract

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf, yang dituntut dalam perkara terpisah, menimbulkan perhatian masyarakat. Bahwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Josua Hutabarat. Richard melakukan penembakan atas perintah Ferdy Sambo. Meskipun terdakwa Richard Eliezer merupakan eksekutor, ia mendapatkan hukuman paling ringan di antara semua terdakwa. Dalam posisi sebagai Justice Collaborator, Tim Pengacara dan Richard berhasil menghadirkan para Saksi Meringankan yang pas, rohaniawan Pastor Von Magnis Suseno, psikolog Liza Marielly Djaprie dan psikolog forensik Reza Idragiri Amriel, ahli hukum pidana Dr Albert Aries. Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Richard) “mencuri” rasa keadilan masyarakat. Apa yang selama ini hilang dari sanubari masyarakat, ditemukan dalam diri Richard. Yaitu: Kejujuran. Kalau tak ada Richard, pembunuhan Josua bisa-bisa lewat begitu saja, menjadi dark number (kasus yang hilang). Bersamaan dengan ini, Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, dia mengungkap segala sesuatu dengan jujur. Tindakan ini mengundang simpati kepada Richard, sebagaimana terlihat dari pemberitaan media massa. Bukan hanya para saksi meringankan. Kemudian, 122 akademisi mengangkat diri mereka sendiri sebagai “Sahabat Pengadilan.” Karena Richard membunuh berdasarkan perintah, mereka meminta agar Richard dihukum seringan-ringannya. Richard, hanya dihukum selama 18 bulan. Penyidikan Richard Eliezer sejak awal memang laksana drama, mempermainkan emosi masyarakat. Pengaduan Richard Eliezer semula menyangkal, kemudian menjadi Justice Collaborator. Unik. Bahkan, ada pula pendukung Richard yang selalu hadir dalam sidang, menyebut nama diri sebagai “Richard Angel.” ***
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST Rosiyati, Rosiyati; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.453

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt.Pst. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt.Pst. Menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulannya Penyebab penggelapan seringkali terkait dengan teori kriminologi tentang motif kejahatan. Dalam putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menerapkan hukuman pidana berdasarkan unsur-unsur pidana yang terkait dengan penggelapan dana perusahaan. Oleh karena itu, Majlis hakim pada Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst menerapkan hukuman pidana terhadap terdakwa berdasarkan unsur-unsur pidana yang muncul dalam penggelapan dana perusahaan, sesuai dengan pasal 374 KUHAP dengan hukuman 1 tahun 6 bulan.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdillah Umar Lubis Achmad Zahruddin Adam Mahdi Elrahma Rosyady Adi Prasetiyo, Ricky Affandi, Sodri Afif, Abrar Agung Ardiansyah Ahmad Ahmad Akbar, Sultan Akmal Ridho AL-Qamar S. Sangadji Ali Aridi Amanda Lestari Putri Lubis Ambarsari, Ningrum Andri Sutrisno Anggoro Hendrawan Anggoro Hendrawan Arby Hermawan Arief Fahmi Lubis Arif Awangga Beato Dionisius L. Bionda Johan Anggara Bram B Baan Budi, Arrum Budi, Leman Setia Bunadi Bunadi Chabib Susanto Dadang Herli Deden Adith Fauzan Dezonda R. Pattipawae Dian Arifni, Esa Didik Suhariyanto Didik Suhariyanto Dimas Widya Pradana Djajadisastra, Arip Nugraha Dolfries Jakop Neununy Eko Agus S. Emil Salim Emil Salim Emilio Raynaldi Porwayla Esa Dian Arifni Fahim Achmad Rizaldi Fahim Achmad Rizaldi Fakhlur , Fakhlur Fandy Lucky S. Faoso F. Telaumbanua Farah Januati Fatih Fauzan Zulfa R. Ferdinanto, Tonny Fitryantica, Agnes Gerry Lesmana Grenaldo Ginting Gugus Atmoko Gunawan Gunawan Gunawan Nachrawi Gunawan Nachrawi Gunawan Nahrawi H. Pesik, Hendrio H.E. Rakhmat Jazuli Hadi R, Luqman Hafidzun Sat Febrian Hamka, Vinoti Hardian Hardian Hardila Hasan Hasan Hendrikus Lermatin Henny Saida Flora Heri Setiawan Heru Mahendra Ica Karina Irsan Irsan Irsan Irsan Jamiatur Robekha Jazuli, H.E. Rakhmat Jean Magtel Pah Jean Magtel Pah Johan Johan Joni Sudarso Juwita S Katarina Salona Kemala, Ratih Kurnia S, Satriya Leman Setia Budi Lilis Purba Linda Agustina Lisda Purwanti Lubis, Amanda Lestari Putri Lucy Lidiawati Santioso M. Khoerul Anam M. Kholilurrahman Manullang, Sihol Mariana Harahap Mayang Maharani Yahya B. Mayang Maharani Yahya Bayan Meydi Nabillah Misbahul Huda Misbahul Huda Mugiyono Mugiyono Muhammad Mursid Muhammad Sofyan Hidayat Mustajab, Wahyu myharto, Wiend Sakti Nancy Nancy Neununy, Dolfries Jakop Ngurah Agung, I Gusti Agung Nimbrod Henukh Ningrum Ambarsari Novariyadi Putra Ardhana Noviyanto, Tri Arief Nugraha, Sandi Nur Alam B. Nurul Hasanah Nurwijayanti Panji Adela Paternus Alvian L. Paternus Ndruru Polii, Johanis L. S. S. Prasetiyo, Wahyu Prasetyo, Dwi Aji Pujantini Pujantini Putra, Irman R. Pattipawae, Dezonda Rachmat Dwi Putranto Rahmat Dwi Putranto Rahmawati, Dyah Rani Yuwafi Yuwafi Ridho, Akmal Riki Andreas S. Riyanta Riyanta Rizal Apriyanto Rizaldi, Fahim Achmad Robekha, Jamiatur Ronal Saut Rosiyati Rosiyati Rosiyati, Rosiyati Ruben Alexander Hutagalung Rusma, Yasmin Noor Hanan Rusnandi Rusnandi Ryan Hidayat Ryan Hidayat Salamat Martua Sandi Nugraha Sandi Nugraha Sanjaya M, Andy Saparuli Saparuli Sardjana Orba Manullang Sari, Asmila Septya Rizky Sihotang, Rismauli Dahliana Sitompul , Michael Sonia Yekti H. Sonia Yolla Viqwan Sri Setiawati Sri Setiawati, Sri Sri Sudono Saliro Suhendar Sulis Setyowati Sultan Akbar Suparmin, Entol Syafari, Herdin Syahruddin, Erwin Syarif Hidayatullah Tamrin Muchsin Tanjung, Bitus Taufik Tri Alpiansyah Tunggal, Agung Valentino Brostito Veni Florence Lakie Viktor Agung Pratama Wiend Sakti Myharto Wiend Sakti Myharto Windyastuti, Feny Wira Agustian Tri H. Yasmin Noor Hanan Yasmin Noor Hanan Rusmana Yastuty Handalya Yastuty Handalya Yudianto Yudianto Yudianto Yudianto Yulius Alfredo Yuwafi, Rani Zaini, Abdullah Zaka Mubarok Zuhdi, M