Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.314
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Yustisia Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Spektrum Hukum AL-Daulah Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Hukum Novelty LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Unram Law Review International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT International Journal of Supply Chain Management JURNAL ILMIAH LIVING LAW KERTHA WICAKSANA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Media Iuris University Of Bengkulu Law Journal Notaire International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Mulawarman Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Majalah Hukum Nasional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Legislatif Jurnal Ketenagakerjaan Yuridika JIPRO : Journal Of Intellectual Property Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) RechtIdee LamLaj Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Nugraha, Xavier
Faculty Of Law Of Airlangga University, Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA: SEBUAH ANTINOMI ANTARA HUKUM MATERIL DENGAN FORMIL Setiawan, Peter Jeremiah; Nugraha, Xavier; Enrick, Michael
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 1 (2020): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.14761

Abstract

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan kejahatan yang dapat pula terjadi dalam lingkup keluarga. Kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkup keluarga sendiri secara materiil merupakan tindak pidana yang memiliki aturan yang lebih khusus dan spesifik dalam Pasal 367 dan Pasal 376 KUHP, dimana Kejahatan yang dilakukan dalam lingkup keluarga tersebut merupakan delik aduan. Kedudukannya sebagai delik aduan telah secara khusus menempatkan keluarga sebagai korban sebagai acuan terhadap proses penegakan hukum kejahatan terhadap harta kekayaan. Pentingnya keluarga selaku korban dan pengadu sebagai aspek penting yang ditetapkan hukum materiil tersebut nyatanya tidak dianut hukum formil dalam penegakannya. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan keluarga sebagai aspek penting dalam kekhususan kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkup keluarga, Pasal 168 KUHAP justru memberikan ancaman terhadap nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Antinomi yang ada diantara hukum materiil dan formil ini selanjutnya melandasi dua masalah hukum, yaitu mengenai kedudukan keterangan saksi dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia dan kedudukan keterangan korban terkait kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkungan keluarga di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA Aldi, Jihan Anjania; Tanbun, Elma Putri; Nugraha, Xavier
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.1941

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu dari triumvirat penyelenggara pemilu di Indonesia. Politik hukum pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik. Namun, begitu koersifnya kewenangan yang DKPP sejatinya menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu terkait dengan : 1.Bagaimana korelasi kode etik dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia?2.Bagaimana korelasi kewenangan DKPP dengan terciptanya Pemilu yang demokratis?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach untuk menjawab problematika tersebut. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Kode Etik pemilu berkorelasi sebagai perwujudan aturan main yang dibentuk bersama agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil agar terciptanya pemilu yang demokratis secara substansial, bukan hanya prosedural. Selain itu, ditemukan bahwa kewenangan DKPP yang koersif adalah untuk menjamin agar Penyelenggara Pemilu mentaati Kode Etik yang merupakan aturan main dalam penyelenggaraan Pemilu.  Ketika DKPP tidak memiliki wewenang yang koersif tersebut, akan membuat DKPP seolah menjadi harimau tanpa taring yang akan menyebabkan terjadinya pemilu yang tidak mencerminkan demokrasi yang substantif
PENATAAN ULANG KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM BERAT Ramadhan, Febriansyah; Nugraha, Xavier; Felany, Patricia Inge
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3514

Abstract

This article discusses the problems encountered in the preliminary court proceeding of gross human right violation cases in Indonesia.  Identified are two state institutions, i.e. the National Human Right Commission and the Attorney General, who possess the authority to initiate investigation and subsequent successful prosecution of gross human right violation cases. Good cooperation and relation between these two agencies is therefore a must.  This article looks into the problems encountered by these two institutions in doing the preliminary process and discusses possible redistribution of these two state agency authorities. To do this a doctrinal approach will be used.
Problematika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Abrianto, Bagus Oktafian; Nugraha, Xavier; Hartono, Julienna; Kosuma, Indah Permatasari
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.5

Abstract

This doctrinal research aims to analyze the development of legal consequences and legal protection related to the Government's omission on applications to state administrative officials. Until the enactment of the Job Creation Act, there were 3 (three) different legal norms regarding the legal consequences of the Government's omission on applications to state administrative officials, namely fictitious rejection, in the State Administrative Court Law, fictitious approval followed up with applications, in the Government Administration Act, and fictitious approval without being followed up with an application, in the Job Creation Act. Based on the principle that the new law overrides the old law, the applicable legal consequences are as regulated in the Job Creation Act. Then, legal protection related to the Government's omission on applications to state administrative officials are the imposition of administrative sanctions, submitting applications for the determination of fictitious approval of state administrative decisions to the Administrative Court, filing claims based on government actions disputes, or submitting reports to the Ombudsman.
LEGALITAS PENGGUNAAN GPS SELAMA BERKENDARA MELALUI SMARTPHONE PASCA PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018 Nugraha, Xavier; Budianto, Anneta Cornelia; Hadiwidjayanti, Rizky
UNES Law Review Vol. 1 No. 4 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ulr.v1i4.45

Abstract

Nowadays, using GPS as a navigator from smartphone is increasing, but it turns out there is a legal issue. This is related to the concept of driving with full concentration in Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. In the explanation of Article 106 paragraph (1), there is an ambiguity in the interpretation between being able to use GPS, as long as it does not cause a concentration disturbance in driving or it is prohibited from using a cellphone at all, which means, using GPS via a smartphone is not allowed. This research is a study using normative law, with primary legal materials is legislation related to the use of GPS through smartphones during driving, such as, Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Constitutional Court Decision No. 23 / PUU-XVI / 2018, while materials Secondary law consists of books, journals, and other sources that are relevant. Based on the results of this study, it was found that the Constitutional Court provided an interpretation, that using GPS via a smartphone during driving was permitted, but it should not cause a concentration disturbance while driving and the application of such sanctions was casuistic. Keywords: GPS, smartphone, driving with full concentration,
LAMPAU DAN SEKARANG: ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PERSELISIHAN HAK PADA PENGADILAN AGAMA Nugraha, Xavier; Iqbal, Fariz Rachman; Firmansyah, Ridho; Dinda, Giovanni
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20281

Abstract

Pada Pasal 49 ayat (1) UU 7/1989, disebutkan bahwa kompetensi absolut dari peradilan agama terlimitasi pada 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Dan dalam pasal 50 UU 7/1989 disebutkan, bahwa apabila terdapat sengketa hak yang berkaitan dengan bidang-bidang pada Pasal 49 ayat (1), maka harus diputus pada peradilan negeri. Dalam perkembangannya, terkait dengan kompetensi absolut dari peradilan agama ini mengalami perubahan dengan lahirnya UU 3/2006. Di dalam UU 3/2006, selain terkait dengan penambahan kompetensi absolut, juga terdapat penambahan Pasal 50 ayat (2) yang mengatur terkait dengan sengketa hak menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pertama, pada UU 3/2006, terdapat 3 (tiga) bidang baru pada kompetensi absolut pada peradilan agama menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dan di UU 3/2006 telah menghapus adanya hak opsi pada perkara waris bagi orang Islam, sehingga mutlak harus melalui peradilan agama dan Kedua, dengan adanya penambahan Pasal 50 ayat (2) pada UU 3/2006, maka dalam hal adanya sengketa, maka apabila para pihak sesama beragama Islam, maka bisa langsung melalui pengadilan pada lingkungan peradilan agama. Hal ini, dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
ISLAMIC SEX EDUCATION PROGRAM: TRANSFORMASI PENDIDIKAN PESANTREN GUNA MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN SANTRI Alfredo, Juan Maulana; Nugraha, Xavier; Putri, Dita Elvia Kusuma
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20335

Abstract

Fenomena kekerasan seksual masih terjadi bahkan di lingkungan pesantren dengan korbannya adalah santri. Hal tersebut kiranya tidak sesuai dengan esensi pesantren, bahkan telah bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil’alamin. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga dapat disebabkan karena kurangnya tindakan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren, misalnya berupa pendidikan seksual (sex education). Oleh karenanya, pesantren harus bertransformasi sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, salah satunya dengan mengintensifkan pendidikan seksual (sex education) kepada para santri yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Islamic Sex Education Program merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar internasional yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri.
The Paradigm of Termination of Employment Relationship Againts Worker/Labor Suspected in Criminal Action Peter Jeremiah Setiawan; Xavier Nugraha; Elma Putri Tanbun
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2239

Abstract

After the issuance of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, several policies in Indonesia are amended, including the Manpower Law, especially regarding the termination of employment relationship on worker/labor suspected of committing a criminal action. This research is a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research shows that there has been a change of paradigm on the policy of termination of employment relationship against worker/labor suspected of committing a criminal action, which previously was based on the principle of presumption of guilt and became the principle of efficiency of justice. This happened since the policy on the termination of employment relationship based on the principle of presumption of guilt creates several issues, such as the lengthy period to wait for a legally binding decision, employers are unable to get a substitute worker/labor, worker/labor who has not been working in a long period will find difficulties when he returns to work.
PENANGANAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Muhammad Rizky Febrianto Nasri; Yohana Apriliani Christianta Silaen; Xavier Nugraha
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 5 (2023): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In handling criminal acts, the Police have begun to use a restorative justice approach based on Perpol 8/2021, but there is legal ambiguity regarding whether or not labor crimes can be resolved based on Perpol 8/2021. The problem formulation in this article is 1. What are the characteristics of handling labor crimes? 2. Does the police's handling of labor crimes based on a restorative justice approach conflict with Perpol 8/2021? The results of this research are that employment crimes can be resolved by the police based on a restorative justice approach, because they do not conflict with Perpol 8/2021.
Pragmatisme Hukum dan Sunset Review: Menuju Proses Legislasi yang Responsif dan Akuntabel Xavier Nugraha; Jeniffer Avrillya Wibisono; Gwyneth Eugenia Keisya Howard; Angelica Novia Walasondakh
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 10 (2025): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i10.2028

Abstract

Indonesian legislation is frequently enacted in disregard of essential foundation, rendering the legislative process merely formalistic. This results in compromised quality and a lack of systematic evaluation regarding regulatory effectiveness, contradicting legal pragmatism which prioritizes practical utility and social impact. To bridge this gap, implementing a Sunset Review mechanism is highly necessary in Indonesia. This mechanism mandates the legislature to periodically review regulations within a spesific timeframe to determine their continued validity. Consequently, this ensures that Indonesia’s legal instruments remain responsive, accountable, and adaptive to societal dynamics.
Co-Authors Adelina, Alya Adiwinata, Gianina Elizabeth Agus Widyantoro Ahmad Ardhiansyah Ahmad Ardhiansyah Ahmad Muzakki Alam Subuh Fernando Aldi, Jihan Anjania Alfredo, Juan Maulana Alip Pamungkas Alip Pamungkas Raharjo Alya Adelina Alya Anira Amilah Fadhlina Angelia, Alissa Angelica Milano Angelica Novia Walasondakh Ani Munirah Mohamad Answendy, Putri Riska Ardhana Christian Noventri Ardhana Christian Noventri Arinni Dewi Ambarningrum Aris, Mohamad Syaiful Aristyawan, Patricia Anais Arjuna, Gio Atiqoh Farhan Maulani Ave Maria Frisa K Ave Maria Frisa Katherina Bagus Oktafian Abrianto Bryan Owen Soeprapto Budi, Kukuh Pramono Budianto, Anneta Cornelia Christina Ella Yonatan Citi Rahmati Serfiyani Dania Shofi Maziyah Daniel Julian Tangkau Danmadiyah, Shevierra Darmawan, Monica Caecilia Desak Ayu Gangga Sitha Dewi Dinda Ajeng Puspanita Dinda Silviana Putri Dinda, Giovanni Dita Elvia Kusuma Putri Dwiana Martanto Eka Widi Astuti Eko Budisusanto Elma Putri Tanbun Emely Laurentius, Melva Enrick, Michael Ezra Tambunan Faizal Kurniawan Farid Ibrahim Fariz Rachman Iqbal Febrian Dirgantara Felany, Patricia Inge Felicia, Stefania Arshanty Fernando, Alam Subuh Firmansyah, Ridho Fuady, Muhammad Ikram Nur Ghansham Anand Gianina Elizabeth Adiwinata Gio Arjuna Putra Gio Arjuna Putra Giovanni Dinda Cahyawati Grace Sharon Gwyneth Eugenia Keisya Howard Hadiwidjayanti, Rizky Haidar Adam Hartono, Julienna Heru Irianto Heru Irianto Insiyah, Sayyidatul Iqbal Fauzurrahman Iqbal, Fariz Rachman Izzah Khalif Raihan Abidin Izzaty, Risdiana Izzaty, Risdiana Jeniffer Avrillya Wibisono Jeniffer Avrillya Wibisono Jennifer Moniq Sutanto John Eno Prasito Putra Joni Eko Waluyo Juan Maulana Alfedo Julienna Hartono Julienna Hartono Kadek Anda Gangga Putri Kartika Widya Utama Kexia Goutama Kosuma, Indah Permatasari Krisna Angela Krisna Darari Hamonangan Putra Krisna Murti Kusuma Wardani Raharjo Kusuma Wardani Raharjo Lorenzo Nieuwenburg Luisa Srihandayani Luisa Srihandayani M Imron Rosyadi M. Adib Akmal Hamdi M. Syaiful Aris Marchethy Riwani Diaz Marzul Afiyanto Mas Rahmah, Mas Maulia Madina Melati Ayu Pusparani Melva Emely Laurentius Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohamad, Ani Munirah Mohammad Syaiful Aris Muhammad Mashuri Muhammad Rizky Febrianto Nasri Nadya Eka Amalia Al’Azza Natasha Caecilia Lisanggraeni Rositaputri Nathanael Grady Nina Amelia Novita Sari Nina Amelia Novita Sari Patricia Anais Aristyawan Patricia Inge Felany Patricia Inge Felany Peter Jeremiah Setiawan Peter Jeremiah Setiawan Pradnya Wicaksana Prawitra Thalib Prihandono, Yoga Purnamawadita, Baiq Elma Putri Saraswati Putri, Annida Aqiila Putri, Annida Aqiila Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Qona’aha Noor Maajid Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Ramadhan, Febriansyah Ramadhanti, Syifa Regita Nathalia, Angeline Ridho Firmansyah Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Rizki Firmansyah Rizki Istighfariana Achmadi Rosa Ristawati Rosyadi, Julianda Rr. Herini Siti Aisyah S., Bryan Owen Sabdo Adiguno Safira Noor Ramadhanty Sapta Aprilianto Sayyidatul Insiyah Sayyidatul Insiyah Septiningrum, Shintya Yulfa Serfiyani, Citi Rahmati Shevierra Danmadiyah Shevierra Danmadiyah Shintya Yulfa Shintya Yulfa Septiningrum Sigmawati Widyaningrum Simamora, Yohanes Sogar Siti Latifah Sri Winarsi Stefania Arshanty Felicia Stefania Arshanty Felicia Sudirman Sudirman Sumardji Suparto Wijoyo Syifa Ramadhanti Syifa Ramadhanti Tambunan, Ezra Tanbun, Elma Putri Taufiqurrohman, Moch. Marsa Thoriq Mulahela Toni Harmanto Tonic Tangkau Trisadini Prasastinah Usanti Ulfa Septian Dika Vincentius Sutanto Wahyu Purnomo Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Berardus Bilyarto Wibisono, Jeniffer Avrillya Wibowo, Widyanti Wicaksana, Pradnya Widyanti Wibowo Wijaya Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Windy Agustin Windy Agustin Yoga Prihandono Yohana Apriliani Christianta Silaen Yohanes Sogar Simamora Yulida, Devi Yuni Lathifah Yunia Utami Indah Haloho