Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.929
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA JTIULM (Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat) Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Jurnal IMAJI Jurnal Difusi Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Industrial Research Workshop and National Seminar Abdi Jurnal Publikasi Promis JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan Indonesian Journal of Islamic and Social Science (IJISS) Dhabit : Jurnal Pendidikan Islam GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Ghiroh Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Al-khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren Jurnal DIskresi PENA BANGSA: BISNIS DAN TATA KELOLA PUBLIK ADPTIF Journal of Banks and Financial Institutions
Ashari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Optimalisasi Peran Tokoh Masyarakat dan Kepala Kampung Dalam Pengabdian Berbasis Edukasi Pariwisata Kampung Malaus: Pengabdian Friska Putri Purwitasari; Syifaul Fauziah; Nur Khozin Wahyu Hidayatullah; Andi Fachry Army Saputra; Muhammad Royhan Al-Kais; Siti Fatimah Azzahra; Nila Amanda Dinilah; Aryadhy; Ahmad Taufik Hidayah; Rusyaid; Ashari
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4151

Abstract

This community service research aims to optimize the role of local leaders and the Village Head in strengthening community-based tourism education in Malaus Village. The initiative responds to the limited tourism literacy among residents and the lack of effective coordination within local leadership in developing the village dam as both an educational and recreational site. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving the village head, RT/RW leaders, fish-cage managers, youth groups, and community members as key informants. The findings reveal that local leaders act as social facilitators who successfully mobilize community participation, while the Village Head provides policy legitimacy and structured direction for tourism development. Student involvement serves as a catalyst that enhances practical educational activities, including site cleaning, environmental arrangement, and digital content training for local youth. The results indicate that the success of tourism education is strongly influenced by active local leadership, community social capital, and synergy among village stakeholders.
Rekonstruksi Imaji: Perjalanan Visual di Kota Besar Ashari; Zainsty, Arly Yanatri
IMAJI Vol. 16 No. 3 (2025): Imaji Visual dalam Ruang, Waktu, dan Memori
Publisher : Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52290/i.v16i3.370

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi imajinasi urban Jakarta melalui serangkaian fotografi perkotaan yang merekam momen-momen keseharian. Dengan menggunakan konsep studium dan punctum Roland Barthes, fotografi dipahami sebagai teks kultural yang merepresentasikan struktur kota sekaligus pengalaman afektif penghuninya. Analisis tematik terhadap enam foto yang menampilkan lalu lintas, arsitektur, dan ruang publik menunjukkan bahwa citra visual Jakarta terbentuk dari interaksi antara bentuk spasial dominan dan detail-detail subtil yang kerap luput dari perhatian. Studium menampilkan gambaran umum pembangunan dan keteraturan kota, sementara punctum hadir melalui gestur tubuh, figur kabur, serta ketimpangan skala antara manusia dan infrastruktur, yang membuka lapisan makna emosional. Temuan ini memperlihatkan Jakarta sebagai kota paradoksal—modern namun sarat disonansi—serta menegaskan fotografi sebagai medium reflektif dalam memahami kehidupan urban.
INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUMUTUS PERKARA YANG BERSIFAT OPEN LEGAL POLICY Hidayat, Hamzah Fansuri; Rusnan; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/2r41tc13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi inkonsisten pada perkara open legal policy dan apa implikasinya dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normatif dimana peneliti mengkaji permasalahan dengan mengacu pada aturan tertulis, konsep, teori, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makamah Konstitusi berubah arah dikarenakan faktor internal dan eksternal serta dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum Mahkamah Konstitusi tidaklah salah dalam berubah arah dan menghadirkan keadilan subtantif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dibentuk suatu aturan yang jelas dan konkrit terkait dengan batas kewenangan dan parameter open legal policy.
AKSELERASI SERTIFIKASI DAN PENGUATAN LITERASI EKONOMI SYARIAH BAGI UMKM LOKAL DI DESA TOWONDU KECAMATAN SULI Harma; Siti Rahmah; Fadila; Muhammad Fiqhri Nawawi; Firman Ardiansyah; Muh. Reyhan; Reynaldi; Ashari; Rezky Ananda; Alini Rizkia; Diva Astrid
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 01 (2026): FEBRUARI 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mempercepat sertifikasi halal dan meningkatkan literasi ekonomi syariah bagi UMKM di Desa Towondu, Kecamatan Suli. Menggunakan metode pendampingan partisipatif (ABCD), tim mengidentifikasi bahwa mayoritas pelaku usaha (88%) belum memiliki NIB dan seluruhnya (100%) belum memiliki sertifikat halal akibat keterbatasan informasi dan kendala jarak. Hasil dari program ini adalah terciptanya perubahan paradigma pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai jaminan kepercayaan konsumen. Tim berhasil memfasilitasi penerbitan NIB melalui sistem OSS dan mendaftarkan produk unggulan pada portal Sihalal melalui skema self-declare. Meski terkendala infrastruktur internet, pendampingan langsung ini terbukti efektif membantu UMKM desa "naik kelas" secara legalitas untuk meningkatkan daya saing pasar.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Melalui Program Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu: Improving Environmental Health and Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) in the Community Through the Community Service Program in West Mamboro Village, Palu City Amanda Pratiwi; Asriana; Ashari; Ervina Damayanti; Jenita Frisilia; Nazilatur Rahmi; Sulasri Asri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.10622

Abstract

Pendahuluan: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan promotif dan preventif melalui perbaikan kesehatan lingkungan serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu, masih menghadapi permasalahan rendahnya kesadaran pengelolaan sampah, kurangnya penerapan PHBS, serta terbatasnya pemahaman gizi ibu dan balita. Metode: Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui observasi lapangan, pemasangan papan edukasi pengelolaan sampah, kerja bakti lingkungan, sosialisasi cuci tangan pakai sabun, penyuluhan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), pendampingan kegiatan posyandu, serta pendataan kesehatan kelompok rentan. Hasil: Pelaksanaan program menunjukkan peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatnya pemahaman anak tentang praktik cuci tangan pakai sabun, bertambahnya pengetahuan ibu terkait pemberian MP-ASI yang tepat, serta tersedianya data kesehatan masyarakat yang lebih terorganisir. Pembahasan: Penggunaan media edukasi visual dan keterlibatan aktif masyarakat terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku kesehatan dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama, sejalan dengan konsep promosi kesehatan berbasis masyarakat. Kesimpulan: Program KKN dengan pendekatan edukatif dan partisipatif memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan penerapan PHBS secara berkelanjutan, serta berpotensi mendukung penguatan upaya kesehatan masyarakat di Kelurahan Mamboro Barat.
Banking and Fintech in the Digital Financial Ecosystem for the Unbankable Population Ashari; Dewantoko, Tri Andi
Journal of Banks and Financial Institutions Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Generate Digital Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70764/gdpu-jbfi.2025.1(1)-02

Abstract

Objective: This research aims to analyze the role of banking and fintech in building an inclusive digital financial ecosystem for the unbankable. The main focus of the research is to identify challenges, opportunities, and optimal strategies in increasing access to financial services for segments of society that have not been reached by conventional banking. Research Design & Methods: This study employs a systematic literature review to synthesize existing research in the financial sector, ensuring methodological rigor and transparency while identifying key issues, research gaps, and areas for further exploration. Findings: The findings reveal that digitalization has significantly changed banking operations, requiring banks to enhance their technological capabilities and regulatory compliance. Fintech plays a crucial role in driving financial sector transformation by expanding access to financial services, especially for the unbanked population. However, cybersecurity risks and data privacy concerns remain key challenges. The success of digital banking transformation depends on technological adaptation, regulatory frameworks, and consumer trust. Implications & Recommendations: To create an inclusive and sustainable digital financial ecosystem, synergy between banks, fintechs, regulators, and communities is needed. Strategies include improving financial literacy, strengthening digital infrastructure, and developing regulations that support innovation without ignoring consumer protection. Contribution & Value Added: This study contributes by highlighting the synergistic role of banking and fintech in accelerating financial inclusion for the unbankable. It also offers strategic insights for stakeholders in designing more inclusive and sustainable digital finance policies and innovations.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Shelly Melsyan Silva; Galang Asmara; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/awfx9d04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024  terhadap pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Hasil penelitian menunjukan  pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal, seperti beban kerja penyelenggara yang berlebihan, pragmatisme partai politik, terpinggirkannya isu lokal, kejenuhan pemilih, serta keletihan institusional. Namun hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan DPRD akibat adanya jeda waktu yang di tentukan MK dalam putusannya, bahwa pemilu lokal dilaksanakan 2 (dua) atau paling lama 2,5 (dua setengah) tahun setelah pemilu nasional.
DAMPAK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATURSIPIL NEGARA Triyas Amalia Putri Ashari; Ida Surya; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6mw4p466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, serta dampak yuridis  prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunnakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penugasan prajurit TNI ke dalam jabatan ASN dengan menekankan prinsip kebutuhan organisasi dan sistem merit. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batasan jabatan, mekanisme seleksi, status kepegawaian, serta pola karier prajurit TNI dalam struktur ASN. Secara yuridis, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN dinilai sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme alih status berbasis sistem merit, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kompetensi guna menjamin profesionalisme ASN dan keberlanjutan reformasi birokrasi. 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUUXXII/2024 TERHADAP LEGITIMASI KEPALA DAERAH DALAM MASA TRANSISI PEMILU M. Hulbayan; Rusnan; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ewmk1t28

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu  nasional dan pemilu lokal dengan jeda hingga dua setengah tahun, sehingga menimbulkan masa transisi pemerintahan daerah yang relatif panjang. Kondisi tersebut menyebabkan jabatan kepala daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah dalam waktu yang tidak singkat dan memunculkan persoalan legitimasi demokratis, stabilitas pemerintahan daerah, serta efektivitas otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan dan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta mengkaji implikasinya terhadap legitimasi kepala daerah pada masa transisi pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penetapan dan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebelum Putusan MK bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Namun, mekanisme penunjukan tanpa proses elektoral langsung hanya menghasilkan legitimasi legal-formal yang berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem penunjukan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta penataan ulang jadwal pemilu guna meminimalkan kebutuhan pengisian jabatan oleh penjabat, sehingga legitimasi pemerintahan daerah tetap terjaga sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. 
DASAR HUKUM PENGGUNAAN BENDERA ONE PIECE SEBAGAI SIMBOL PROTES POLITIK DI INDONESIA Jauzjani Novansyah; Galang Asmara; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dcwn7j60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik serta menelaah sejauh mana penggunaan bendera One Piece sebagai simbol protes politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik jenis simbol atau atribut yang diperbolehkan maupun dilarang, melainkan menitikberatkan pada cara pelaksanaan dan dampaknya. Dengan demikian, pengibaran atribut dalam aksi politik pada prinsipnya diperbolehkan, dan hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terbukti secara nyata melanggar ketentuan hukum atau mengganggu ketertiban umum, bukan semata karena makna simboliknya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada prinsipnya melindungi kehormatan Bendera Merah Putih, namun tidak secara eksplisit melarang pengibaran simbol non-negara. Oleh karena itu, pengibaran bendera One Piece tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, kecuali dilakukan dengan cara dan maksud yang merendahkan kehormatan simbol negara atau mengganggu ketertiban umum.
Co-Authors -, Nurul Amelia Abdul Khair AD. Basniwati Agustina Ahmad Farouq Mulku Zahari Ahmad Taufik Hidayah Alini Rizkia Amalia, Riri Amanda Pratiwi Andi Fachry Army Saputra Ansori, Yan Ari Sandi Arie Ardiansyah Arifin Aryadhy Asriana Asriani Lestari Barnoto Budi Setiadi Bulkaini (Bulkaini) Dandi Taufiqurrohman Dewantoko, Tri Andi Didi Ciswanto Diva Astrid Ervina Damayanti Fadila Fadly Usman Firman Ardiansyah First Wanita Fitria Hendayani Friska Putri Purwitasari Galang Asmara Griffani Megiyanto Rahmatullah Haeruman Jayadi Harma Hasyim Asy’ari Hayadi Hayim Asy’ari Herlambang, Sanam Hidayat, Hamzah Fansuri I Gusti Nyoman Gde Bidura I Ketut Sumadi Ida Surya Iswani Mujiarti Ita Rosita Jauzjani Novansyah Jenita Frisilia Johannes Johny Koynja Khoirotun Nisail Fitri Kuniawan, Eko Setyadi Lalu Yazid Ferdiansyah liswanto M. Hulbayan M. SALEH M. Zahiruddin Mastur Masyhadi Maulana Nur Kholis Miftahulfadlik Dabamona Misra Miranda Moh Ainun Najib Mohammad Maulana Nur Kholis Muh. Reyhan Muhamad Kusyairi Muhammad Fiqhri Nawawi MUHAMMAD LUTFI Muhammad Reynaldi muhammad Rizqi Agung Muhammad Royhan Al-Kais Nawari Nazilatur Rahmi Nila Amanda Dinilah Nur Hidayah Nur Khozin Wahyu Hidayatullah Nurcahaya Pakapahan Nurihwana, Riza Nuril Kaunain, Safitri Nurpaida Rahmat Rahmat Hidayat Rahmisyari Rayi Prasetyo Nugroho reynaldi Rezky Ananda Riduan Riduan Riduan, Riduan Ridwan Solihin Rinayanti Ulfa Rusnan Rusyaid Satriani Sayidin Shelly Melsyan Silva Siti Fatimah Azzahra siti rahmah Slameta R Slameta, Slameta Sudirman Baso Sulasri Asri Sunardi, Cecep Supriyadi, Tata SUSANTO, FARID Syaiful Bakhri, Mokh Syifaul Fauziah T.B, Utomo Tati Muniroh Taviv Sutisna Triyas Amalia Putri Ashari Utomo, T.B. Zainsty, Arly Yanatri Zakariyah