p-Index From 2021 - 2026
9.685
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Putra Ahmad, Nurirvan Mulia; Rosidin, Utang; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court . Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.        
RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL Nurhuda, Dede Yuda Wahyu; Puspita, Marisa; Rosidin, Utang
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26751

Abstract

Abstract The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)”. The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.Abstrak Pesatnya perkembangan platfrom digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media social sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.
Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi; Utang Rosidin
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1717

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi, salah satunya melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi yuridis asas-asas hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan uji materi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah sumber hukum primer berupa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta yurisprudensi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip umum peradilan, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan persidangan terbuka, tetapi juga menunjukkan karakter khas kelembagaan yang menekankan perlindungan hak konstitusional. Asas-asas seperti audi et alteram partem, due process of law, dan asas partisipatif terbukti menjadi fondasi penting dalam mewujudkan proses uji materi yang adil dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan asas-asas tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan, integritas prosedural, dan respons terhadap dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, penguatan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan dalam rangka memperkuat legitimasi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan uji materi.
Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dikri Purnama, Muhamad; Rosidin, Utang
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.112

Abstract

This study aims to analyze the development of the Constitutional Court’s authority in resolving disputes over the results of regional head elections (PHP Kada) and to assess its implications for the coherence of the electoral legal system ahead of the 2024 Simultaneous Elections. Initially, the authority to adjudicate PHP Kada was vested in the Supreme Court based on Article 106 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government. Due to inefficiencies and increased judicial burden, the authority was transferred to the Constitutional Court through Law Number 12 of 2008. However, Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 declared that regional elections are not part of the national election regime under Article 22E of the 1945 Constitution, and the Court’s jurisdiction was therefore temporary pending the establishment of a specialized judicial body. The legislature's failure to implement this mandate has prolonged legal uncertainty. Subsequently, Decision Number 85/PUU-XX/2022 affirmed that the Court’s authority is permanent as a form of constitutional protection for citizens' voting rights. This study applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings recommend explicitly incorporating the Constitutional Court's authority into the 1945 Constitution to reinforce institutional legitimacy, ensure legal certainty, and safeguard the sustainability of the simultaneous election system within a constitutional framework.
Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman Fikriya, Makhyatul; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.139

Abstract

Dalam Teori Negara Hukum Rechtstaats yang di gagasnya, Julius Stahl menyatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi sebagai negara yang salah satu di antaranya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maka Indonesia sebagai Negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak Asasi. Namun pada faktanya terdapat problematika dalam implemantasinya. Yakni tidak ada hak warga negara asing untuk mendapatkan legal standing dalam pengujian UU. Untuk itu perlu adanya studi komparasi hukum di Indonesia dengan hukum negara lain dalam hal ini negara Jerman. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan data dan informasi perbedaan antara Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman.
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Utang Rosidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3520

Abstract

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tidak hanya terjadi dalam kalkulasi kesepakatan koalisi antar partai politik yang mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada), namun terjadi juga pada proses penetapan regulasi (politik hukum) yang melegitimasi pesta demokrasi tersebut dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pada last minute mengeluarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, rapat Badan Legislasi DPR RI membahas revisi UU Pilkada untuk melawan Putusan MK, serta demonstrasi lapisan masyarakat yang menentang revisi UU Pilkada dan mendukung Putusan MK sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada 2024, pembatalan revisi UU Pilkada, serta opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia sebagai panduan politik hukum dalam keputusan penambahan opsi kotak kosong pada semua surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga akan memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif mengenai apa saja nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia yang menjadi panduan politik hukum dan bagaimana perspektifnya terhadap politik hukum opsi kotang kosong pada Pilkada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum dalam opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara terutama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi bilamana kotak kosong menjadi pemenang secara terus menerus dalam Pilkada maupun Pilkada Ulang, maka akan menambah permasalahan yang berdampak terhadap seluruh aspek yang berkelindan dengan proses Pilkada tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Pembentuk UU maupun Mahkamah Konstitusi yang kerap kali memainkan peran positif legislator, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Aeni, Wina Nur; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.643

Abstract

Suntik mati atau euthanasia masih menjadi perbincangan hangat bagi para ahli hukum dan juga para medis. Dalam hal ini, euthanasia menimbulkan banyak pro kontra antara pakar ilmu. Sehingga dirasa perlu adanya kajian yuridis terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia itu sendiri. Meskipun belum memiliki aturan yuridis secara rinci, namun berdasarkan Pasal 338, 345, 340, serta 462 KUHP euthanasia memberikan implikasi hukum yang serius sehingga dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan, sebagaimana dimaksud. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terkait dengan euthanasia, kedudukan dokter yang melakukan tindakan tersebut, serta legalitas euthanasia di Indonesia dan Negara lain. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan menggali beberapa kajian pustaka, penulis berusaha menggali lebih jauh terkait bagaimana tinjauan hukum positif mengenai euthanasia. Namun, berdasarkan implikasi hukum yang muncul dari Pasal 340 KUHP, maka euthanasia dinyatakan dilarang di Indonesia meskipun beberapa Negara seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris telah melegalkan nya
PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Rosidin, Utang
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18699

Abstract

The Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ethical norms that apply to all election organizers, as stipulated in Law Number 7 of 2017. The method used in this study uses a normative legal approach. The results of the study, First, the legal framework for handling violations of the code of ethics of election organizers in Indonesia is a mandate of Law Number 7 of 2017, in Article 1 number 24 which states that the Election Organizer Honorary Council is an institution tasked with handling violations of the code of ethics of Election Organizers. Second, The urgency of law enforcement for violations of the code of ethics of election organizers as an effort to present the integrity of election organizers is the main capital in realizing democratic elections, the presence of the Election Organizer Honorary Council as an institution that is given the authority to handle violations of the code of ethics of election organizers is important in order to realize election organizers with integrity. Third, the Election Organizer Honorary Council in the process of handling alleged violations of the code of ethics of election organizers can be carried out including by carrying out prevention, action, and innovation in various forms of activities carried out in the process of law enforcement against alleged violations of the code of ethics of election organizers.
The Future of MSMEs in Indonesia: Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth Hidayat, Agi Attaubah; Ikhsan, Fachrial; Hafid, Numan Sofari; Rosidin, Utang; Permana, Ardian Agus
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3876

Abstract

This research explores the national legal formation policies that support the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, emphasizing their role as critical drivers of economic growth. Using a normative juridical method, the study evaluates recent regulatory reforms, such as the introduction of the Business Identification Number (NIB) and incentives for MSME partnerships. These initiatives simplify business formalization and enhance MSME competitiveness. The study applies Inclusive Growth Theory and Economic Analysis of Law (EAL) to propose policy directions that ensure equitable access to resources, digital transformation, and efficient regulatory environments. Recommendations highlight the need for adaptive and collaborative legal frameworks to strengthen MSMEs as pillars of inclusive and sustainable economic growth.
The Influence of Understanding Religious Values on Compliance with State Law among Students at the Al-Musyahadah Islamic Boarding School "Smart House of Indonesia" Prasetyo, Raka; Rosidin, Utang
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9623

Abstract

The phenomenon of low legal awareness among the public highlights the importance of examining the role of religious values in shaping legal compliance, particularly within Islamic boarding schools. This study aims to determine the effect of understanding religious values on obedience to state law among students of Pondok Pesantren Al-Musyahadah “Rumah Cerdas Indonesia.” The research employed a quantitative approach using simple linear regression analysis. Data were collected from 120 respondents through a Likert-scale questionnaire and analyzed using validity, reliability, and classical assumption tests. The findings indicate that understanding religious values has a positive and significant effect on obedience to state law, meaning that the better the understanding of religious values, the higher the level of legal compliance.
Co-Authors Adie Saputro Aeni, Wina Nur Afrina Farhaty Naufan Ahmad Hasan Ridwan Ahmad Jaelani Akbar Rahman Hakim Alifi, Adif Andhika Santoso, Raihan Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi Ardika Nurfurkon Citra Aulia Dadang Hamdan Fuad Dadang Mahdar, Dadang Dadang Suhanda Dede Rosada Deden Abdul Malik Dedy Pribadi Uang Dendy Arifianto Diana Ningsih , Lis Diding Jalaludin Diding Jalaludin Dikri Purnama, Muhamad Doni Almas Musyafa Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani, Elan Ending Solehudin Fadillah Mursid Fadillah Mursid Fairuz Abdul Haq Fairuz Ainun Na’im Fajar Meihadi Faly Antary Musaad Fasa Muhamad Hapid Fatahillah, Ikhwan Aulia Fikriya, Makhyatul Fuadhy, Nabhan Sofwatul Gistiana Tanzill Gunawan Hilmansyah Hafid, Numan Sofari Hermansyah Hidayat, Agi Attaubah Ikhsan, Fachrial Ikhwan Aulia Fatahillah Iqbal Maulana, muhamad Isya Salsabila Rahman Iwan Setiawan Jalaluddin Jalaluddin Jumhadi Jumhadi Kamarusdiana . Kholik, Muhamad Abdul Laelatul Fitriah M Imam rosada M Yahya Wahyudin M, Rifa Laila Syarifatul M. Rio Dozan M. Yahya Wahyudin Makruf, Solihan Marha Awanis Syamlina Marisa Puspita Mayaningsih, Dewi Melinda Dina Gusela Melinda Dina Gussela Moch. Dunuraeni Mochammad Farhan Mohamad Anton Athoillah Mohamad Ichsana Nur Mufti , Rizal Agung muhamad Iqbal Maulana Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Alwi Khoiri Ramdani Muhammad Annas Muhammad Hikmal Muhammad Hishnul Islam Muhammad Ilham Pratama Muhammad Ilham Pratama Muhammad Iqbal Muhammad Riefky Alfathan Muhammad Yahya Wahyudin Mukhlis Mukhlis Muslim, Dendi Ramdani Mutiara Jihan Aziza N Santi Novia Nabhan Sofwatul Fuadhy Nadia Nur Hanipah Naufal Nuryasir Hibaatullah Nina Nursari Noval Nur Aditya Nur Hidayahtul Nabihah Manas Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Nuriman Nuriman Nurul ‘Izzul Umami Permana, Ardian Agus Prasetyo, Raka Puspita, Marisa Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Putra Muhammad Zulfa Qodariah Barkah Rafli Akbar Rabbani Rafli Akbar Rabbani Rahmat Rajak Raihan Andhika Santoso Ransya Ayu Zulvia Rena Zulfaidah Rena Zulfaidah Reyhana Luthfiyah Sari Riva Nurkania Riva Nurkania Rizkia , Nabila Subur Romadhon Romadhoni, Kholid rosada, M Imam Rossa Avriliani Rossalinda Rossalinda Rusmana, Dian Sailan Holilul Azfa Sarah Naziyah Latifah Sarah Naziyah Latifah Silvanus Fauziansah Silvi Malviani Solihin Soraya Salimah Soraya Salimah Suprihatno, Andri Syah Zehan Zakiyyatun Nafsiah Syifa Nurul Rahima Tajul Arifin Uu Nurul Huda, Uu Nurul Vironika Dewi Widia Saraswati Wijdan Daurut Tazakka Wijdan Daurut Tazakka Yusuf Saeful Hayat Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen