p-Index From 2021 - 2026
9.685
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Utang Rosidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3520

Abstract

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tidak hanya terjadi dalam kalkulasi kesepakatan koalisi antar partai politik yang mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada), namun terjadi juga pada proses penetapan regulasi (politik hukum) yang melegitimasi pesta demokrasi tersebut dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pada last minute mengeluarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, rapat Badan Legislasi DPR RI membahas revisi UU Pilkada untuk melawan Putusan MK, serta demonstrasi lapisan masyarakat yang menentang revisi UU Pilkada dan mendukung Putusan MK sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada 2024, pembatalan revisi UU Pilkada, serta opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia sebagai panduan politik hukum dalam keputusan penambahan opsi kotak kosong pada semua surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga akan memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif mengenai apa saja nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia yang menjadi panduan politik hukum dan bagaimana perspektifnya terhadap politik hukum opsi kotang kosong pada Pilkada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum dalam opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara terutama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi bilamana kotak kosong menjadi pemenang secara terus menerus dalam Pilkada maupun Pilkada Ulang, maka akan menambah permasalahan yang berdampak terhadap seluruh aspek yang berkelindan dengan proses Pilkada tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Pembentuk UU maupun Mahkamah Konstitusi yang kerap kali memainkan peran positif legislator, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
DILEMA KONSTITUSIONAL LEGISLASI FAST TRACK DAN HAK PARTISIPASI PUBLIK : MENDEFINISIKAN KEMBALI BATAS KEWENANGAN NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Rahmat Rajak; Muhammad Hishnul Islam; Utang Rosidin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5e0htm95

Abstract

Penelitian ini menganalisis dilema konstitusional yang muncul akibat penerapan mekanisme legislasi Fast Track (Hukum Omnibus) terhadap hak partisipasi publik dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berfokus pada konflik antara prinsip-prinsip konstitusi dan prosedur legislasi cepat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fast Track secara fundamental melemahkan tiga pilar hukum lingkungan (Prinsip Kehati-hatian, Partisipasi Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan). Pelemahan ini berujung pada inkonstitusionalitas prosedural, karena peniadaan partisipasi publik yang bermakna melanggar hak asasi warga negara untuk didengar dan hak atas lingkungan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kontribusi akademik utama studi ini adalah tawaran Standar Konstitusional Wajib Patuh (Constitutional Mandatory Standard / CMS). CMS dirumuskan sebagai kerangka normatif yang membatasi kewenangan negara, menuntut proporsionalitas waktu, input substantif, dan akuntabilitas dalam legislasi. Penetapan standar prosedural ini adalah solusi progresif untuk menjamin bahwa percepatan pembangunan tidak dicapai dengan mengorbankan integritas demokrasi dan jaminan hak konstitusional warga negara.
Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia Romadhoni, Kholid; Rosidin, Utang; Kholik, Muhamad Abdul; Alifi, Adif
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1953

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan hukum tindak pidana dalam kegiatan bisnis di Indonesia melalui pendekatan ius constitutum dan ius constituendum. Kajian diawali dengan pemetaan regulasi yang berlaku serta identifikasi kekosongan norma, tumpang tindih aturan, dan kelemahan penegakan hukum dalam sistem hukum positif. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus untuk memahami kesenjangan antara pengaturan yang ada dan kebutuhan hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital, meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, dan berkembangnya pola kejahatan korporasi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum pidana yang memadai. Berbagai undang-undang yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana bisnis terbukti belum harmonis, belum responsif terhadap teknologi baru, serta lemah dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan arah pembaruan hukum yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan sistem pemidanaan korporasi, penyesuaian norma berbasis teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana bisnis merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta stabilitas ekonomi nasional.
The Effectiveness of Formal and Material Testing in the Constitutional Court's Decision on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Noval Nur Aditya; Putra Muhammad Zulfa; Rossa Avriliani; Widia Saraswati; Utang Rosidin
Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/regulate.v2i4.73

Abstract

This study examines the effectiveness of formal and material review conducted by the Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK) in safeguarding the constitutionality of laws, with a case study on Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The research employs a library research method by analyzing relevant literature, academic journals, and court decisions. The findings reveal that the formal review highlighted significant procedural flaws in the legislative process of the Job Creation Law, particularly regarding the principles of transparency, public participation, and discrepancies between the approved and enacted texts. Consequently, the Constitutional Court declared the law conditionally unconstitutional, granting a two-year period for legislative improvements. Meanwhile, in the material review, most petitions were rejected as the contested provisions were considered part of the legislature’s open legal policy, despite concerns over labor rights protection and environmental sustainability. The effectiveness of Constitutional Court decisions in ensuring legal certainty largely depends on their compliance and implementation by lawmakers, as well as the extent of public dissemination. Thus, while the Court plays a vital role as the guardian of the constitution, its decisions still face challenges in practical enforcement.
Fulfilling the Rights of Social Workers: Aspects of Social Security in Indonesia Utang Rosidin; Ardika Nurfurkon; Dedy Pribadi Uang
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 2 August (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i2.33937

Abstract

The purpose of this article is to describe the fulfillment of social work rights, analyzing the extent to which the government provides social security for social workers. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The analysis in this study contributes to the fulfillment of social workers' rights in terms of social security and provides recommendations regarding social security regulations as a fulfillment of social workers' rights. The results show that three aspects must be considered in the rights of social workers to social security in Indonesia, namely (1) Fulfillment of Social Workers' Rights, (2) Anticipation of regulations against the risks of social workers, and (3) Social security for social workers in Indonesia. From these three aspects, there are several efforts made by the government in regulation that has issued Law Number 14 of 2019 concerning Social Workers, but the law only regulates the Rights and Obligations of Social Workers in Indonesia. The findings may also impact the lives of social workers, including improved financial well-being, job security, and professional satisfaction. Previous studies have not discussed the aspect of social security as a fulfillment of social workers' rights, so this research contributes to this void by paying attention to the analysis of the fulfillment of social workers' rights in terms of social security aspects.
Pemberdayaan UMKM melalui Pemanfaatan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital di Kampung Cimasuk, Desa Suci Afrina Farhaty Naufan; Akbar Rahman Hakim; Citra Aulia; Muhammad Hikmal; Syah Zehan Zakiyyatun Nafsiah; Utang Rosidin
Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/kjpm.2024.2.1.20-29

Abstract

Purpose: The Community Service Program (KKN) carried out in Cimasuk Hamlet, Suci Village, was designed to implement the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a digital payment mechanism aimed at enhancing the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The initiative was motivated by the persistence of cash-based transactions and the limited level of digital literacy within the local community. Method: Employing a qualitative descriptive approach with participatory engagement, this program positioned the community not merely as passive recipients of information but as active participants throughout the stages of introduction, socialization, and adoption of QRIS. The series of activities encompassed target mapping, stakeholder coordination, preparation of educational materials, dissemination, technical training, and continuous assistance. Practical Applications: The findings revealed a notable improvement in MSMEs’ knowledge and technical competence in utilizing QRIS, despite persisting challenges such as inadequate technological infrastructure and low financial literacy. Conclusion: Overall, the program contributed to strengthening MSME empowerment at the local level while simultaneously supporting national policies aimed at expanding digital financial inclusion and promoting sustainable economic development.
Dialectics of Types of Legal Regulation Testing from the Perspective of Authority and Effectiveness through the Study of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2018 Naufal Nuryasir Hibaatullah; Nurul ‘Izzul Umami; Reyhana Luthfiyah Sari; Vironika Dewi; Utang Rosidin
Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/regulate.v3i1.74

Abstract

This article examines the dialectics of judicial review of laws and regulations in Indonesia from the perspective of authority and effectiveness, with a particular focus on the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and the Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2018. The research aims to analyze the classification and characteristics of judicial review, the mechanisms and institutional authority involved, and the legal implications arising from differences in review models exercised by the Constitutional Court and the Supreme Court. This study employs normative legal research using a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutes governing judicial authority, and relevant court decisions, supported by secondary legal materials from scholarly literature. The analysis is conducted qualitatively through deductive legal reasoning. The findings indicate that the dualism of judicial review authority, while normatively intended to maintain hierarchical order of norms, in practice generates potential disharmony in legal interpretation and weakens legal certainty. Differences in review orientation—constitutional-based review by the Constitutional Court and legal-formal review by the Supreme Court—may result in fragmented implementation of constitutional norms. Therefore, strengthening constitutional supremacy and harmonizing judicial interpretation between both institutions are essential to ensure consistency, effectiveness, and protection of constitutional rights within Indonesia’s legal system.
Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum Rossalinda; Sarah Naziyah Latifah; Wijdan Daurut Tazakka; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1723

Abstract

This article examines the dualistic structure of judicial review authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in Indonesia, which has generated legal uncertainty and inconsistent rulings. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study identifies the root causes of overlapping jurisdiction and its implications for legal coherence. The findings demonstrate that the current division of authority produces divergent review standards, an uneven judicial workload, and potential conflicts between MK and MA decisions. The study proposes an ideal model in the form of consolidating judicial review under the Constitutional Court or strengthening coordination mechanisms through the formal recognition of constitutional precedent as binding for the Supreme Court. This research contributes to ongoing debates on judicial institutional reform and offers a structured framework for redesigning Indonesia’s norm-review system to enhance legal certainty and constitutional supremacy.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia Rafli Akbar Rabbani; Riva Nurkania; Soraya Salimah; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1747

Abstract

The Constitutional Court (CC) was established following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and holds a strategic role in upholding constitutional supremacy through its authority of judicial review. Although CC decisions are final and binding, their implementation often encounters political resistance, legislative delays, and weak institutional commitment, which may undermine legal certainty and constitutional governance. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and library research, focusing on selected Constitutional Court decisions and their follow-up mechanisms. The findings show that the effectiveness of CC rulings is not solely determined by their juridical force, but largely depends on the responsiveness and synergy of legislative and executive institutions. Inconsistent implementation of CC decisions has led to regulatory gaps and uncertainty within the legal system. Therefore, strengthening institutional commitment and harmonizing judicial and legislative functions are essential to reinforce legal certainty, justice, and constitutional democracy in Indonesia.
Pengujian Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah terhadap Prinsip Kedaulatan Negara Rena Zulfaidah; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1748

Abstract

This study examines the constitutional review of the right to a good and healthy environment as guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia in the context of transboundary environmental pollution, with a focus on the interpretation of state sovereignty. Transboundary pollution raises serious legal challenges due to the limitations of national jurisdiction in protecting citizens’ constitutional rights from environmental harm originating outside state territory. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the 1945 Constitution, environmental legislation, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that a narrow and territorial interpretation of state sovereignty may undermine the effective protection of environmental rights. Therefore, the Constitutional Court is encouraged to adopt a progressive constitutional interpretation that reconceptualizes sovereignty as a protective constitutional obligation (state obligation) encompassing transnational dimensions, in order to ensure the effective fulfillment of citizens’ environmental rights.
Co-Authors Adie Saputro Aeni, Wina Nur Afrina Farhaty Naufan Ahmad Hasan Ridwan Ahmad Jaelani Akbar Rahman Hakim Alifi, Adif Andhika Santoso, Raihan Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi Ardika Nurfurkon Citra Aulia Dadang Hamdan Fuad Dadang Mahdar, Dadang Dadang Suhanda Dede Rosada Deden Abdul Malik Dedy Pribadi Uang Dendy Arifianto Diana Ningsih , Lis Diding Jalaludin Diding Jalaludin Dikri Purnama, Muhamad Doni Almas Musyafa Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani, Elan Ending Solehudin Fadillah Mursid Fadillah Mursid Fairuz Abdul Haq Fairuz Ainun Na’im Fajar Meihadi Faly Antary Musaad Fasa Muhamad Hapid Fatahillah, Ikhwan Aulia Fikriya, Makhyatul Fuadhy, Nabhan Sofwatul Gistiana Tanzill Gunawan Hilmansyah Hafid, Numan Sofari Hermansyah Hidayat, Agi Attaubah Ikhsan, Fachrial Ikhwan Aulia Fatahillah Iqbal Maulana, muhamad Isya Salsabila Rahman Iwan Setiawan Jalaluddin Jalaluddin Jumhadi Jumhadi Kamarusdiana . Kholik, Muhamad Abdul Laelatul Fitriah M Imam rosada M Yahya Wahyudin M, Rifa Laila Syarifatul M. Rio Dozan M. Yahya Wahyudin Makruf, Solihan Marha Awanis Syamlina Marisa Puspita Mayaningsih, Dewi Melinda Dina Gusela Melinda Dina Gussela Moch. Dunuraeni Mochammad Farhan Mohamad Anton Athoillah Mohamad Ichsana Nur Mufti , Rizal Agung muhamad Iqbal Maulana Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Alwi Khoiri Ramdani Muhammad Annas Muhammad Hikmal Muhammad Hishnul Islam Muhammad Ilham Pratama Muhammad Ilham Pratama Muhammad Iqbal Muhammad Riefky Alfathan Muhammad Yahya Wahyudin Mukhlis Mukhlis Muslim, Dendi Ramdani Mutiara Jihan Aziza N Santi Novia Nabhan Sofwatul Fuadhy Nadia Nur Hanipah Naufal Nuryasir Hibaatullah Nina Nursari Noval Nur Aditya Nur Hidayahtul Nabihah Manas Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Nuriman Nuriman Nurul ‘Izzul Umami Permana, Ardian Agus Prasetyo, Raka Puspita, Marisa Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Putra Muhammad Zulfa Qodariah Barkah Rafli Akbar Rabbani Rafli Akbar Rabbani Rahmat Rajak Raihan Andhika Santoso Ransya Ayu Zulvia Rena Zulfaidah Rena Zulfaidah Reyhana Luthfiyah Sari Riva Nurkania Riva Nurkania Rizkia , Nabila Subur Romadhon Romadhoni, Kholid rosada, M Imam Rossa Avriliani Rossalinda Rossalinda Rusmana, Dian Sailan Holilul Azfa Sarah Naziyah Latifah Sarah Naziyah Latifah Silvanus Fauziansah Silvi Malviani Solihin Soraya Salimah Soraya Salimah Suprihatno, Andri Syah Zehan Zakiyyatun Nafsiah Syifa Nurul Rahima Tajul Arifin Uu Nurul Huda, Uu Nurul Vironika Dewi Widia Saraswati Wijdan Daurut Tazakka Wijdan Daurut Tazakka Yusuf Saeful Hayat Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen