Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Varia Justicia Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Thalib, Hambali
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Ibrahim, Musdalifa Bin H.; Thalib, Hambali; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan normatif dan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor yaitu Faktor Lingkungan akibat kehidupan lingkungan sosialnya yang kurang kondusif, Faktor Seksualitas dari segi aspek pengendalian seksualnya, Faktor adanya Waktu dan Kesempatan, Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum: pengetahuan hukum bagi masyarakat yang relatif rendah. The research objective is to analyze the factors that influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023. This research uses normative research methods and data obtained directly from the field. Primary data in this research is obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: Several factors influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023, namely Environmental Factors due to a less conducive social environment, Sexuality Factors in terms of aspects of sexual control, Time Factors and Opportunity, Legal Knowledge and Awareness Factors: legal knowledge for society is relatively low.
Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Khair, Miftahul; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene dengan cara Kunjungan Door to Door. 2. Kendala Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene berdasar pada beberapa faktor yaitu: Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat, Sarana dan prasarana masih sangat minim. The research objective is to analyze the role of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency 2. To find out, analyze and evaluate the obstacles of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency. If you look at the type of this research, it is empirical legal research conducted in the Majene Regency Legal Area. The results of this research show that: 1. Based on research that has been carried out, the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency is using door to door visits. 2. Constraints on the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency based on several factors, namely: The capacity of Human Resources (HR) of personnel assigned to Bhabinkamtibmas from high school and equivalent, Facilities and infrastructure are still very minimal.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Nuraksari, Yuyu; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektvitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan; Mengetahui. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektivnya penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv adalah substansi hukum berupa tumpang tindihnya pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Kepolisian kurang memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyidikan. Keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi (kesadaran hukum), misalnya, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan. Budaya masyarakat untuk ikut umrah sangat kuat tanpa memperhatikan legalitas perusahan agen travel dan rasionalitas pembayaran. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police; Know. This research method uses an empirical juridical research type. The results of this research indicate that investigations into criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police are less effective. The factors that influence the lack of effectiveness in investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the South Sulawesi Regional Police's General Criminal Investigation Directorate are the legal substance in the form of overlapping articles related to sanctions, opening up gaps for multiple interpretations or rubber articles because law enforcement can only impose criminal sanctions or administrative sanctions. and criminal sanctions at the same time. The police lack sufficient human resources to handle all cases of Umrah fraud effectively. This can cause a backlog of cases and slow down the investigation process. Limited technological equipment to collect and analyze digital data relevant to fraud cases. Investigators often face difficulties in obtaining sufficient evidence from victims and witnesses (legal awareness), for example, the evidence provided by the victim is not enough, which slows down the investigation process. The public culture of participating in Umrah is very strong, and the legality of travel agent companies and the rationality of payments are not considered.
Analisis Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Hidayat, Andi Muh. Taufik; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika terjadi di Pengadilan Negeri Watampone dikarenakan Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga dalam penjatuhan pidana pada putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara putusan tersebut. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in handing down decisions regarding narcotics crimes in the Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's study found that: 1) Disparity in decisions for narcotics crimes occurred at the Watampone District Court because of the disparity in the sentences of criminals for narcotics crimes in the decisions that occurred. After all, in sentencing the judge looked at the evidence and evidence in the decisions at the District Court. Watampone, so that in the sentencing of these decisions there is a disparity in criminal sentences between these decisions. Freedom is given to judges because the trial facts of one case differ from those of another. 2) The factors that cause a criminal disparity in both decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, and different between one perpetrator and another (criminal individualization). Judges' considerations in imposing sentences on perpetrators of narcotics crimes originate from various things: originating within the judge and the law itself.
Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara Akbar, Muhammad; Thalib, Hambali; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan di lapangan ditemukan kesulitan, baik dari segi kepastian hukum kewenangan penyidikan kejaksaan maupun dari faktor teknis penyidikan. 2.) Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis seperti tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku, saksi yang tidak berdomisili dan tidak berada di tempat, hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of prosecutorial authority in Law Number 21 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the investigation of criminal acts of corruption. This research is empirical legal research. The results of this research show that 1). The effectiveness of the investigation carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office is not running effectively because the implementation of the investigation in the field found difficulties, both in terms of legal certainty of the prosecutor's investigative authority and technical investigative factors. 2.) The most influential obstacles in investigations that are often encountered when investigating criminal cases of corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office are technical obstacles such as the lack of legal awareness of the perpetrators, witnesses who are not domiciled and are not at the location, calculation results audits take longer than they should, several articles in the law on the authority of each institution are blurred, causing conflicts of authority and limited human resources for investigators which are not comparable to cases handled at the District Prosecutor's Office located in jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office
Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Gay Di Kalangan TNI Hamzah, Hastia Umrah; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya tindak pidana asusila Gay di kalangan TNI; (2) Mengetahui dan menganalisis hasil putusan hakim dengan nomor perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor tindak pidana gay yang ditunjukkan oleh pelaku homoseksual dikarenakan faktor genetik jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh sehingga timbul kelainan seksual/abnormal yang dapat menyebabkan penyimpangan homoseksual terjadi. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dikarenakan pelaku homoseksual bergabung ke dalam komunitas atau kelompok LGBT. (2) Sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, pelaku tindak pidana homoseksual diberikan sanksi tegas yaitu pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia. The research objective is to analyze the factors that lead to the occurrence of gay immoral crimes among the TNI; (2) Know and analyze the results of the judge's decision in case number 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 at Military Prosecutor's Office IV-17 Makassar. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) The factors for gay criminal acts demonstrated by homosexual perpetrators are due to genetic factors, the amount of hormones being unbalanced in the body, resulting in sexual/abnormal disorders that can cause homosexual deviation to occur. Apart from that, environmental factors are also very influential because homosexuals join LGBT communities or groups. (2) By the decision that has been handed down by the Panel of Judges, perpetrators of homosexual crimes are given strict sanctions, namely imprisonment and an additional penalty of being dismissed from the Indonesian National Army.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dhermawan, Dhiky; Thalib, Hambali; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang oleh penegak hukum di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa faktor seperti faktor kebiasaan, pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan; (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif. The research objective is to analyze the factors that cause cockfighting gambling crimes in Enrekang Regency; (2) To understand efforts to overcome the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency by law enforcers in Enrekang Regency. This research is research using empirical research. The results of this research show that: (1) The factors causing the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency include several factors such as habitual factors, environmental influences, economic conditions and level of education; (2) Efforts made by the Enrekang Resort police to tackle criminal acts of cockfighting gambling in Enrekang Regency include Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum polrestabes makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penlitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, Dalam hal ini Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah ujaran kebencian. (2) Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik adalah Media Sosial dan Komunikas Pengaruh platform media elektronik yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta tantangan dalam melacak dan menangani kasus-kasus tersebut, The research objective is to analyze the application of restorative justice to criminal acts of hate speech through electronic media in the jurisdiction of the Makassar Police Department. This research uses empirical legal research. The research results show that: (1) Application of Restorative Justice to Criminal Acts of Hate Speech Through Electronic Media in the Legal Area of ​​the Makassar Police. can be considered effective in several aspects, in this case, Community Participation, Involving the community in the conflict resolution process can build a sense of ownership and collective responsibility to prevent hate speech. (2) What factors influence the application of Restorative Justice towards Crimes of Hate Speech through electronic media, namely Social Media and Communications? The influence of electronic media platforms which can accelerate the spread of hate speech, as well as challenges in tracking and handling these cases,
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk Menekan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Maskury, Alin; Thalib, Hambali; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan tindak pidana pencabulan belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu kurangya efektifitas penerapan perundangan perlindungan anak, kemudian kurangnya nggota apparat, kurangnya sarana dan prasarana kepolisian guna mengatasi masalah pencabulan, faktor dari lingkungan masyarakat dan keluarga, faktor budaya dan pendidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 35 of 2014 to suppress criminal acts of sexual abuse against children in the city of Makassar and to identify and analyze the factors causing the increase in cases of sexual abuse against children in the city of Makassar. The type of research used in this research is juridical and sociological. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in suppressing criminal acts of sexual abuse has not been effective and the factor causing the increase in the number of sexual abuse is the lack of effective implementation of child protection. statutory regulations, then the lack of police officers, lack of police facilities and infrastructure. to overcome the problem of sexual harassment, community and family environmental factors, and cultural and educational factors.
Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Yakub, A. Oddang; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak dibawah umur, dan Untuk mengetahui. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Fungsi Penuntutan Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur adalah di Kejaksaan Negeri Pinrang sudah optimal, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berpegang pada pasal Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan Lex Specialis Derogat Legi Generalis, dan Fungsi penuntutan jaksa dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: Faktor Bukti, Kondisi Korban, Profesionalisme Jaksa, Serta Faktor Kerja Sama Antar Lembaga. The research objective is to analyze the prosecution function of prosecutors in resolving cases of sexual abuse of minors and to find out. The author uses normative juridical legal research with a qualitative approach in this research. The Prosecutor's Prosecution Function in Resolving Child Abuse Cases at the Pinrang District Prosecutor's Office is optimal, the Public Prosecutor in carrying out his authority and duties adheres to Article 1 paragraph 6 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Law Number 11 of 2021 Amendment to Law Number 16 of 2021 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in this case, the Prosecutor applies the principle that in this case, the Criminal Code will ignore matters that have general characteristics and only focus on the law that regulates special characteristics, namely what is called the Lex Specialis Derogat Legi Generalis, and the prosecutor's prosecutorial function in cases of molestation of minors is influenced by various factors, including Evidence Factors, Victim Conditions, Prosecutor Professionalism, and Inter-Agency Cooperation Factors.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rachman Achmad Hidayat Adrianto, Adrianto Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin Alfia Hani, Zarda Anwar, Aminah Arief, Anggreany Arsyad, Nasrullah Ash Shiddik Azhari, Muhammad Asmoro, Narendro Asrum, Muhammad Ibnul Azis, Dian Eka Pusvitas Badaru, Baharuddin Busthami, Dachran S. Cakti, Hariadi Dahlan, Faisal Dhermawan, Dhiky Hambali, Azwad Rachmat Hamzah, Hastia Umrah Hardianto Djanggih, Hardianto Hasyim, Satrih Hidayat M, Achmad Hidayat, Andi Muh. Taufik Ibrahim, Musdalifa Bin H. Ismail, Muh Akbar Kamri Ahmad Khalid, Hasbuddin Mais, Andi Farhan Maulana Mais, Andi Tenriawaru Makkuasa, Anzar Maskury, Alin Miftahul Jannah Miftahul Khair Mita, Jum Juliasti Mohammad Arif Muchtra, Mursyid Muhammad Akbar Muhammad Fachri Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Nuraksari, Yuyu Nurman Nurman Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Rahman, A. Rizka Ramadani, Amelia Ramadani, Irma Razak, Askari Riskayanti HR, Riskayanti HR Rustan, Muhammad Sahardian, Ikbal Salle, Salle Sari, Ria Novika Setiawan, Muh. Yusran Sulaiman, Hasri Ainun Sutiawati, Sutiawati Syaiful . Syam, Nurul Sofia Syamsuddin Syamsuddin Syauki, Achmad Tahir, Rinaldyn Septihady Thamsi, Muhammad Ichlas Ulfah, Sitti Wahyudi, Candra Wibowo, Haris Dwi Wijaya, Rini Yakub, A. Oddang Zainuddin, Zainuddin