Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Varia Justicia Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Thalib, Hambali
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Adrianto, Adrianto; Thalib, Hambali; Ilyas, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik di kepolisian daerah sulawesi selatan; (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kusioner terhadap 25 responden secara acak di polda sulsel dan wawancara sebanyak 1 orang penyidik cybercrime, 1 orang korban penipuan online, dan 1 orang ahli ite wawancara dilakukan di bulan november 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1) frekuensi dan kuantitas hasil penelitian penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih kurang efektif dan maksimal dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. (2) beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih yaitu faktor struktur hukum atau penegak hukum yang meliputi kualitas, pendidikan, pengetahuan, moral, dan integritras, faktor kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta faktor sarana prasarana. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta didukung oleh beberapa data yang diperoleh dimana penulis meyakini bahwa faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi sehingga kurangnya efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by investigators at the South Sulawesi regional police; (2) knowing. This research used primary data through a questionnaire on 25 random respondents at the South Sulawesi Regional Police and interviews with 1 cybercrime investigator, 1 online fraud victim, and 1 item expert. Interviews were conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) the frequency and quantity of law enforcement research results regarding online fraud criminal acts by South Sulawesi regional police investigators are still less effective and maximal due to various factors influencing it. (2) several factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators are still legal structure or law enforcement factors which include quality, education, knowledge, morals and integrity, community awareness and legal culture factors, as well as infrastructure factors. Based on the results of research in the field and supported by several data obtained, the author believes that these factors influence the lack of effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators.
Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Riskayanti HR, Riskayanti HR; Thalib, Hambali; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta maka penulis menyimpulkan antara lain: Efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Kota Makassar belum efektif dan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat pemberian bantuan hukum yang efektif, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kualitas pendampingan hukum yang bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (ABH) di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sistem peradilan yang ramah anak, faktor kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum, faktor peran orang tua atau wali. Faktor yang mendukung yakni, Kesadaran Hukum, Regulasi dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan dan Faktor yang menghambat yakni, Kurangnya Kesadaran Hukum, Keterbatasan Sumber Daya, Stigma dan Diskriminasi, Birokrasi dan Prosedur yang Rumit dan Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of legal aid for children who are perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City. This research uses empirical research methods. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among other things: That the effectiveness of legal aid for children as perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City is not yet effective and still needs to be improved. This research identified several main obstacles that hinder the provision of effective legal assistance, including low public awareness, limited resources, lack of coordination between institutions, and varying quality of legal assistance. Factors that influence the effectiveness of legal aid for children as criminal offenders (ABH) in Makassar City are greatly influenced by various factors, including legal factors themselves, law enforcement factors, child-friendly justice system factors, quality factors and the availability of legal aid services. , the role of parents or guardians. Supporting factors are Legal Awareness, Regulations and Policies, Legal Aid Institutions, Education and Training and inhibiting factors are lack of Legal Awareness, Limited Resources, Stigma and Discrimination, Bureaucracy and Complicated Procedures and Lack of Training and Education.
Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Hidayat M, Achmad; Thalib, Hambali; Fachri, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu bawaslu kota Makassar pada tahun 2024 dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahwa Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Kurang Efektif. (2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Pada Tahun 2024 yaitu Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu integrated Law Enforcement Centre in 2024 and the factors that influence the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Gakkumdu Center in 2024. This research method uses the research type empirical law. The results of this research indicate that: (1) That the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center is less effective. (2) several factors cause the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center in 2024, namely legal substance, legal structure and legal culture factors.
Pelaksanaan Tugas Jaksa Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Wijaya, Rini; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis (normative - empiric) artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Teori yang digunakan sebagai untuk analisis yaitu Teori Fungsi, Teori Restorative Justice, Teori Efektivitas, teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu faktor undang undang, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law. The type of research used in this study is the juridical and sociological approach method (normative-empirical), meaning research on the influence of the implementation of positive law from its legal aspects and on the impact of its implementation on society. The theories used for analysis are Function Theory, Restorative Justice Theory, Effectiveness Theory, and law enforcement theory. The results of the study indicate that the implementation of prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law has not been effective and the factors that cause the rampant number of sexual abuse are legal, lack of facilities and infrastructure, and community factors.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan Wahyudi, Candra; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20560

Abstract

This study aims to: (1) Examine, analyze, and explain the effectiveness of cybercrime investigations on hacking offenses at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police; (2) Identify, analyze, and explain the factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police using empirical research, which relies on field data as the primary source of information. The findings of this study show that: (1) The effectiveness of hacking crime investigations handled by the South Sulawesi Regional Police is less than optimal, resulting in unresolved cases; (2) The factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the South Sulawesi Regional Police include legal substance, law enforcement personnel, infrastructure, public legal awareness, and legal culture. Recommendations:(1) Improvement of Law Enforcement Human Resources: Through specialized training in digital forensics and information technology. (2) International Cooperation: International coordination is necessary to effectively address cross-border cybercrimes.(3) Regulation Revision and Strengthening: Adjusting laws to keep up with technological advancements and current crime patterns.(4) Public Education: Educating the public about digital security and social media ethics.(5) Development of Cybersecurity Infrastructure: Including early detection systems and Cyber Incident Response Teams (CERT/CSIRT). Keywords: Effectiveness, Investigation, Hacking.                        
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bulukumba Setiawan, Muh. Yusran; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20638

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes and the factors influencing law enforcement in such cases. The type of research used is empirical legal research, which focuses on the collection and analysis of data obtained from the real world to assess the effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes, as well as direct interviews with law enforcement officers entrusted by law, particularly at the Bulukumba District Court. The results of these interviews will be systematically organized and analyzed accordingly. The research findings indicate that (1) The effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes in Bulukumba Regency is still not very effective in its implementation. Not all reports are followed up with formal legal action; instead, the court often attempts mediation between the victim and the perpetrator while providing legal counseling to prevent further instances of domestic violence. Several factors contribute to the ineffectiveness of law enforcement, including the difficulty in proving the crime due to a lack of evidence, the insufficient number of investigators in relation to the number of cases, legal facilities, and the lack of legal awareness among the public regarding domestic violence crimes. (2) The factors influencing the law enforcement of domestic violence crimes in Bulukumba Regency include a lack of reports from domestic violence victims, issues with proving the crime, the position of women in society, the lack of gender sensitivity among law enforcement officers, and the regulations regarding complaint-based crimes. Keywords: law enforcement, domestic violence, factors.                    
Efektivitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar Mita, Jum Juliasti; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20725

Abstract

Abstract The main objective of this study is to analyze the effectiveness of prisoner development at the Class IA Correctional Institution in Makassar and to identify the factors that influence the success of the rehabilitation process. This research also aims to illustrate the extent to which the correctional institution fulfills its rehabilitative role in transforming prisoner behavior so they can be accepted back into society. The research method used is a qualitative approach with descriptive techniques. Data was collected through in-depth interviews with correctional officers and inmates, direct observation of rehabilitation activities, and documentation of relevant secondary data. This approach was chosen to gain a comprehensive and contextual understanding of the development process as it occurs in practice. The results show that prisoner development at the Class IA Correctional Institution Makassar includes personality and self-reliance development. The main supporting factors include the inmates' motivation to change, collaboration with external institutions, and the availability of competent correctional officers. However, this study also found several obstacles, such as limited budget, human resources, and facilities and infrastructure. This research recommends that the Class IA Correctional Institution in Makassar improve the quality and diversity of its development programs, enhance supporting facilities and infrastructure, and strengthen cross-sector collaboration. A more individualized approach is also needed to tailor the development process to the needs and potential of each inmate. This is essential to ensure that the correctional goals of rehabilitation can be achieved optimally. Keywords: Prisoner development, Class IA Correctional Institution Makassar.
Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tahir, Rinaldyn Septihady; Thalib, Hambali; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di masyarakat dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan, Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki peran yang cukup efektif sebagai mediator, ditandai dengan sejumlah kasus sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kompetensi mediator, regulasi yang mendukung, dan kemauan para pihak, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan intervensi eksternal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta sosialisasi hukum sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi mediasi pertanahan di masa depan. This study aims to analyse the effectiveness of the Land Office of Gowa Regency as a mediator in resolving land disputes. Land disputes are complex issues that frequently arise in society and require fair and sustainable settlement mechanisms. As a technical agency responsible for land affairs, the Land Office is authorised to facilitate mediation between disputing parties by Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 11 of 2016. This research employs a socio-legal approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Land Office of Gowa Regency plays an effective role as a mediator, as evidenced by several dispute cases that were successfully resolved through peaceful agreements. However, the effectiveness of this role is influenced by several supporting factors, such as the competence of mediators, supportive regulations, and the willingness of disputing parties, as well as inhibiting factors such as limited resources, lack of legal literacy among the community, and third-party interventions. The study recommends strengthening institutional capacity, enhancing human resources quality, and conducting legal literacy programs as strategic steps to improve the mediation function of land offices in the future.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Pihak Pemberi Fidusia Syaiful, Syaiful; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab debitor melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, ditemukan bahwa penyebab pengalihan tersebut mencakup faktor ekonomi debitor, kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum. Putusan PN Makassar dalam perkara ini mempertimbangkan aspek keadilan, nilai kerugian, dan niat jahat debitor, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kreditor. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi hukum dan penguatan pengawasan lembaga pembiayaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum fidusia dan perlindungan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. This study aims to examine the factors that cause debtors to transfer fiduciary collateral objects without the creditor’s approval and analyse the legal considerations of judges in adjudicating such cases, as illustrated in Decision Number 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Under Indonesian positive law, transferring fiduciary collateral without the creditor's consent constitutes a criminal offence, as outlined in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the debtor’s economic hardship, low legal literacy, weak financial institution oversight, and lack of legal awareness campaigns contribute to such unlawful transfers. The Makassar District Court’s ruling in this case considered the principle of justice, the value of financial loss, and the debtor’s mens rea, while emphasising the need to protect creditors’ rights. The study recommends enhancing legal literacy and strengthening supervisory mechanisms for finance companies to prevent similar violations. This research contributes to the development of fiduciary law and the legal protection of parties in financing agreements.
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Mais, Andi Tenriawaru; Thalib, Hambali; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan isu serius yang berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material, serta beban sosial bagi masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel memiliki peran strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap kejadian kecelakaan, namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapangan dan observasi kegiatan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembenahan internal serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan. This study aims to analyse in depth the obstacles faced by the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police in carrying out the function of traffic accident prevention. Traffic accidents are a serious issue that impacts public safety, causes material losses, and results in a social burden for communities. The Traffic Directorate of Polda Sulsel plays a strategic role in both preventive and repressive efforts in handling traffic accidents, yet several challenges remain in practice. The research employs an empirical juridical approach, using primary data collected through field interviews and police activity observations. The findings indicate that the most dominant obstacles include limited human resources and inadequate facilities, low public legal awareness, overlapping regulations, and weak inter-agency coordination. Therefore, internal restructuring and cross-sectoral collaborative approaches are urgently needed to enhance the effectiveness of traffic accident management. This study is expected to contribute to the formulation of data-driven policies aimed at improving traffic safety in the South Sulawesi region.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rachman Achmad Hidayat Adrianto, Adrianto Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin Alfia Hani, Zarda Anwar, Aminah Arief, Anggreany Arsyad, Nasrullah Ash Shiddik Azhari, Muhammad Asmoro, Narendro Asrum, Muhammad Ibnul Azis, Dian Eka Pusvitas Badaru, Baharuddin Busthami, Dachran S. Cakti, Hariadi Dahlan, Faisal Dhermawan, Dhiky Hambali, Azwad Rachmat Hamzah, Hastia Umrah Hardianto Djanggih, Hardianto Hasyim, Satrih Hidayat M, Achmad Hidayat, Andi Muh. Taufik Ibrahim, Musdalifa Bin H. Ismail, Muh Akbar Kamri Ahmad Khalid, Hasbuddin Mais, Andi Farhan Maulana Mais, Andi Tenriawaru Makkuasa, Anzar Maskury, Alin Miftahul Jannah Miftahul Khair Mita, Jum Juliasti Mohammad Arif Muchtra, Mursyid Muhammad Akbar Muhammad Fachri Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Nuraksari, Yuyu Nurman Nurman Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Rahman, A. Rizka Ramadani, Amelia Ramadani, Irma Razak, Askari Riskayanti HR, Riskayanti HR Rustan, Muhammad Sahardian, Ikbal Salle, Salle Sari, Ria Novika Setiawan, Muh. Yusran Sulaiman, Hasri Ainun Sutiawati, Sutiawati Syaiful . Syam, Nurul Sofia Syamsuddin Syamsuddin Syauki, Achmad Tahir, Rinaldyn Septihady Thamsi, Muhammad Ichlas Ulfah, Sitti Wahyudi, Candra Wibowo, Haris Dwi Wijaya, Rini Yakub, A. Oddang Zainuddin, Zainuddin