Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Varia Justicia Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Thalib, Hambali
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Asas Pembuktian Terbalik dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Asmoro, Narendro; Thalib, Hambali; Zainuddin, Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu strategi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas ini menempatkan terdakwa pada kewajiban untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, yang sering kali dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip presumption of innocence. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat extraordinary crime, mekanisme pembuktian terbalik justru dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat proses peradilan dan menutup celah bagi pelaku untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik cukup efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi hakim dan pemahaman aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pembaruan sistem pembuktian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas pembuktian terbalik diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkeadilan. This research explores the application of the reversal of the burden of proof principle in handling corruption cases at the Makassar District Court as a legal strategy to combat corruption. This principle places the defendant under an obligation to prove the legitimacy of their assets, which is often criticised as deviating from the presumption of innocence. However, in the context of corruption as an extraordinary crime, the reversal of the burden of proof is considered an essential mechanism to accelerate judicial proceedings and prevent perpetrators from concealing illicit assets. Using a normative juridical approach combined with a case study of corruption trials decided at the Makassar District Court, the study reveals that the implementation of this principle has shown relative effectiveness, despite challenges related to judicial consistency and law enforcers’ comprehension. The findings highlight the need to strengthen legal regulations, enhance the competence of law enforcement officers, and reform evidentiary systems in line with justice and human rights principles. Consequently, the reversal of the burden of proof can serve as a fair and effective instrument in reinforcing anti-corruption efforts.
Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Sari, Ria Novika; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis data primer hasil wawancara dengan pejabat Bea Cukai dan data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan dan barang hasil penindakan selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Namun demikian, masih ditemukan modus baru pelanggaran yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas, sehingga diperlukan penguatan teknologi intelijen dan peningkatan sinergi antar lembaga serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi pendapatan negara serta kesehatan masyarakat dari dampak peredaran BKC ilegal. This study examines the effectiveness of Customs authorities in conducting enforcement actions against illegal Excise Goods circulation at the Office of Supervision and Service of Customs Type Madya Pabean B Makassar. Utilizing a juridical-empirical approach, the research combines primary data from interviews with Customs officials and secondary data from official documents and performance reports. The results show a significant increase in the number of enforcement actions and confiscated goods from 2022 to mid-2025, contributing to enhanced state revenue and deterrence for illegal business actors. However, new violation methods involving disguised identities via shipping services were found, indicating the need for strengthening intelligence technology, improving inter-agency synergy, and community education to optimize supervision. The study affirms the strategic role of Customs in upholding legal certainty and protecting state revenue as well as public health from the impact of illegal Excise Goods circulation
Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Rahman, A. Rizka; Thalib, Hambali; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menunjukkan tren peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan money changer, mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan. Faktor internal seperti sistem pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran pengelola, dan keterlibatan oknum menjadi penyebab utama. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum optimal dan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi ilegal. Studi ini juga mengkaji implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan peran Bank Indonesia dalam pengawasan melalui regulasi dan digitalisasi sistem pembayaran. Rekomendasi fokus pada penguatan pengawasan internal, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi risiko TPPU melalui money changer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan pengawasan dan pencegahan pencucian uang di sektor KUPVA Bukan Bank. This study aims to identify the forms of involvement of Non-Bank KUPVA in money laundering crimes and the influencing factors. Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) statistics indicate an increasing trend of suspicious transactions involving money changers, reflecting weak oversight and potential misuse. Internal factors such as inadequate internal control systems, low awareness among operators, and involvement of insiders are the main causes. External factors include insufficient regulations and technological advancements facilitating illegal transactions. This study also examines the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and the role of Bank Indonesia in supervision through regulations and payment system digitalisation. Recommendations emphasise strengthening internal supervision, education, and cross-sector collaboration to minimise the risk of money laundering via money changers. The results are expected to serve as a reference for improving oversight policies and money laundering prevention in the Non-Bank KUPVA sector.
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ramadani, Amelia; Thalib, Hambali; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.
Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan Dahlan, Faisal; Thalib, Hambali; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis hak-hak Tersangka apa saja yang dilindungi menurut Undang-undang yang berlaku serta penyebab sering terjadinya kekerasan yang terjadi pada Tersangka yang dapat dilihat baik secara langsung maupun di media. Penelitian menggunakan deskriptif normative yakni penelitian kepustakaan yang dimana mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan dokumen dan data-data penting serta berasal dari Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada Teori yang ada.Penelitian ini menghasilkan: (1) sifat dan karakter penyidik serta keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik memposisikan diri sebagai pihak di rugikan sangat berpengaruh pada tindakannya terhadap tersangka (2) kurangnya pengawasan sangat berpengaruh terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena berfikir tidak ada yang mengawasinya. Tindakan kekerasan terhadap Tersangka bisa di cegah apabilah ada yang mengawasi yang lebih di atasnya serta pembinaan dan peningkatan profesinalisme dari peneggak hukum sehingga menciptakan daya guna dalam perkembangan dalam penegakan keadilan. The research objective is to analyze the what rights of suspects are protected according to applicable law as well as the causes of frequent violence against suspects which can be seen both directly and in the media. The research uses descriptive normative, namely library research which searches for truths based on documents and important data and comes from applicable laws and is based on existing theories. This research produces (1) the nature and character of investigators as well as certain conditions that arise. causes investigators to position themselves as the party at a disadvantage, which greatly influences their actions against suspects (2) lack of supervision greatly influences the occurrence of arbitrary actions by law enforcers because they think no one is watching them. Acts of violence against suspects can be prevented if someone above them supervises them as well as coaching and increasing the professionalism of law enforcers to create efficiency in developments in upholding justice.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Access Ismail, Muh Akbar; Thalib, Hambali; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police is not running effectively because, during the investigation process, the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that when the criminal sanctions are applied which are then included in the Minutes of Investigation by the Investigators it takes quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Criminal Investigation Unit Investigators, including Evidence; Witnesses; and Investigators.
Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Syamsuddin, Syamsuddin; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bulukumba dan upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Polres Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bulukumba. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bulukumba adalah faktor internal dan Eksternal, 2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam wilayah hukum Polres Bulukumba adalah upaya pre-emtif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan upaya represif yaitu pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. The research objective is to analyze the factors that influence the abuse and distribution of narcotics in Bulukumba and the efforts to overcome the abuse and distribution of narcotics at the Bulukumba Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bulukumba Police investigators. The author's research results found that: 1). Factors causing criminal acts of drug abuse and distribution in Bulukumba are internal and external factors, 2) Efforts to overcome drug abuse and distribution within the jurisdiction of the Bulukumba Police are pre-emptive efforts, namely early prevention, preventive efforts, namely prevention before abuse and distribution occurs. drugs and repressive efforts, namely the punishment of drug users and dealers.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak: Studi Kasus Polres Mamasa Wibowo, Haris Dwi; Thalib, Hambali; Busthami, Dachran S.
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum Polres Mamasa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada wilayah hukum Polres Mamasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah (1) pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada wilayah hukum polres mamasa belum efektif yang disebabkan oleh beberapa kendala yang timbul pada saat proses penyidikan, yakni sulitnya melakukan pemanggilan terhadap pelaku karena terlebih dahulu sudah mengetahui adanya laporan yang menyebabkan pelaku melarikan diri, sulitnya proses penangkapan karena pelaku yang melarikan diri, sulitnya proses penahanan karena pelaku yang tidak ditemukan, sulitnya proses penggeledahan karena kurangnya informasi mengenai keberadaan pelaku, sulitnya proses pemeriksaan karena tindak pidana yang berhubungan dengan anak memiliki proses yang rumit. (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Mamasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police and the factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research are (1) the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Mamasa police station has not been effective, which is caused by several obstacles that arise during the investigation process, namely the difficulty of summoning the perpetrator because they already know that there is a report in advance. causes the perpetrator to run away, the arrest process is difficult because the perpetrator has run away, the detention process is difficult because the perpetrator is not found, the search process is difficult because there is a lack of information regarding the perpetrator's whereabouts, the examination process is difficult because criminal acts related to children have a complicated process. (2) factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the Mamasa Police jurisdiction are legal, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES GOWA) Cakti, Hariadi; Thalib, Hambali; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.377

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the factors causing the occurrence of the crime of murder committed by children in Gowa Regency, and efforts to overcome by the Gowa Regency Police against murders committed by children, this study uses empirical research methods. the research location is in the Gowa Police Station, the type of data used is primary data and secondary data, the source of the data is obtained through library studies and information obtained through interviews with several investigators at the Gowa Police. The results showed that the factors causing the crime of murder committed by children in Gowa Regency were internal and external factors, internal factors covering, unstable emotions, misunderstandings, revenge, child psychology or child psychology, weak faith, the need for confession. while external factors include neglected children, the surrounding environment, the economy, alcoholic beverages, and group wars. As for the countermeasures by the Gowa district police against murders committed by children, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is hoped that the role of parents in taking care of their children is further enhanced, because children are taught at an early age, therefore the role of parents must be more active in educating and taking care of children to avoid bad influences, especially crime. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa, dan Upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya bertempat di Polres Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi Emosi yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, Psikologi anak atau kejiwaan anak, faktor lemahnya iman, faktor butuhnya pengakuan. Sedangkan faktor eksternal meliputi Anak yang terlantar, lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor minuman beralkohol, perang kelompok. adapun upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak, meliputi upaya Pre-emtif, upaya Preventif, upaya Refresif. Diharapkan agar peran orang tua dalam menjaga anaknya lebih ditingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan
PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN BULUKUMBA Hidayat, Achmad; Thalib, Hambali; Hambali, Azwad Rachmat
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i1.438

Abstract

Abstract: This study aims to determine the application of the handling of money politics in Bulukumba Regency, which was carried out by the participants of regional head candidates, voters and campaign teams in the regional head elections in Bulukumba Regency. This research was carried out in Bulukumba district by selecting the agency related to this case, namely the Bulukumba Regency General Election Supervisory Agency.The data collection method used is the interview method and the study of documentation then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study indicate that: The implementation of handling violations of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) of Bulukumba Regency in the 2020 regional head election has been carried out with the provisions of the flow of handling election violations based on PERBAWASLU No. 8 of 2020 and there are 11 cases of alleged criminal acts of money politics, 1 case which was forwarded to the District Court. Bulukumba, 10 cases were discontinuedbecause they did not meet the alleged elements. Factors influencing the Integrated Law Enforcement Center in dealing with money politics at the General Elections Supervisory Agency of Bulukumba Regency. There are 3 main problems, namely legal substance, legal structure, and legal culture.The recommendation of this research: it is hoped that the candidates for regional heads, campaign teams, voters, and general election organizers will continue to run democratic parties honestly and fairly. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapanpenanganan tindak pidana politik uang di Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan oleh para peserta calon kepala daerah, pemilih dan tim kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan penelitian di kabupaten Bulukumba dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Badan Pengawas PemilihanUmum. Metode penelitian Hukum empiris yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkanbahwa: Pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bulukumba pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 telah terlaksana dengan ketentuan alur penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 dan terdapat 11 kasus dugaan tindak pidana politik uang 1 kasus yang diteruskan ke pengadilan negeri Kab. Bulukumba, 10 kasus hentikan karena tidak memenuhi unsur yang disangkakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani tindak pidana politik uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Terdapat 3 pokokmasalah yakni substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Rekomendasi penelitian ini: diharapkan para calon kepala daerah, tim kampanye, pemilih, dan penyelenggara pemilihan umum untuk tetap menjalankan pesta demokrasi secara jujur dan adil.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rachman Achmad Hidayat Adrianto, Adrianto Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin Alfia Hani, Zarda Anwar, Aminah Arief, Anggreany Arsyad, Nasrullah Ash Shiddik Azhari, Muhammad Asmoro, Narendro Asrum, Muhammad Ibnul Azis, Dian Eka Pusvitas Badaru, Baharuddin Busthami, Dachran S. Cakti, Hariadi Dahlan, Faisal Dhermawan, Dhiky Hambali, Azwad Rachmat Hamzah, Hastia Umrah Hardianto Djanggih, Hardianto Hasyim, Satrih Hidayat M, Achmad Hidayat, Andi Muh. Taufik Ibrahim, Musdalifa Bin H. Ismail, Muh Akbar Kamri Ahmad Khalid, Hasbuddin Mais, Andi Farhan Maulana Mais, Andi Tenriawaru Makkuasa, Anzar Maskury, Alin Miftahul Jannah Miftahul Khair Mita, Jum Juliasti Mohammad Arif Muchtra, Mursyid Muhammad Akbar Muhammad Fachri Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Nuraksari, Yuyu Nurman Nurman Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Rahman, A. Rizka Ramadani, Amelia Ramadani, Irma Razak, Askari Riskayanti HR, Riskayanti HR Rustan, Muhammad Sahardian, Ikbal Salle, Salle Sari, Ria Novika Setiawan, Muh. Yusran Sulaiman, Hasri Ainun Sutiawati, Sutiawati Syaiful . Syam, Nurul Sofia Syamsuddin Syamsuddin Syauki, Achmad Tahir, Rinaldyn Septihady Thamsi, Muhammad Ichlas Ulfah, Sitti Wahyudi, Candra Wibowo, Haris Dwi Wijaya, Rini Yakub, A. Oddang Zainuddin, Zainuddin