Claim Missing Document
Check
Articles

Criminological Review of the Phenomenon of Cyberbullying Asrum, Muhammad Ibnul; Thalib, Hambali; Jannah, Miftahul
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1 No 1 (2024): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i1.490

Abstract

This study aims to determine the factors causing the occurrence of Cyberbullying crime in Makassar City and the efforts of law enforcement officers in tackling Cyber Crime in Makassar City. This study uses empirical methods. The location of the study was carried out in Polda South Sulawesi. The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and literature research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and proposed descriptively qualitative and present clear data from the results of research conducted by the author. The results of this study indicate that the factors that influence cyberbullying in Makassar Information and communication technology such as mobile phones, video cameras, e-mail, and the web that can post or send disturbing, threatening, and humiliating messages that are intended to hurt others.so that anticipatory efforts are needed against cyberbullying, especially in the city of Makassar, therefore, comprehensive measures are needed to stem the level of cyberbullying cases in Makassar City through coordination of law enforcement authorities and community synergy. The author also includes suggestions as follows the establishment of the Criminal Code Bill is expected to formulate explicitly about the existence of bullying in cyberspace by including elements of repetitive or continuous behavior, attack and imbalance of power in the formulation of criminal acts, because the act of bullying in cyberspace is an act that can not be underestimated given the increasing dependence of society on online communication media. It is necessary to socialize to the general public about the dangers and consequences of cyberbullying and how to anticipate the influence of cyberbullying in using social media wisely and responsibly. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Cyberbullying di Kota Makassar dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan Cyber di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying dalam Teknologi Informasi dan komunikasi Kota Makassar seperti ponsel, kamera video, e-mail dan web yang dapat memposting atau mengirim pesan yang mengganggu, mengancam dan memalukan yang dimaksudkan untuk menyakiti untuk itu diperlukan upaya antisipatif terhadap cyberbullying khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk membendung tingkat kasus cyberbullying di Kota Makassar melalui koordinasi aparat penegak hukum dan sinergi masyarakat. Pembentukan RUU KUHP diharapkan merumuskan secara tegas mengenai adanya intimidasi di dunia maya dengan mencakup unsur-unsur adanya perilaku berulang atau terus menerus, menyerang dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam perumusan tindak pidananya, karena perbuatan intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap remeh mengingat semakin bergantungnya masyarakat akan media komunikasi online. Sehingga, diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat awam tentang bahaya dan akibat dari cyberbullying dan cara mengantisipasi pengaruh cyberbullying dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Comparative Legal Analysis of the Death Penalty Law Alfia Hani, Zarda; Thalib, Hambali; Sutiawati, Sutiawati
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.946

Abstract

This research aims to analyze the regulation of criminal offenses punishable by the death penalty and compare the formulation of the death penalty between the Penal Code under Law Number 1 of 1946 (Dutch Colonial Penal Code) and Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code (National Penal Code). This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Legal data were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings of this research indicate that the regulation of criminal offenses punishable by the death penalty in Indonesia is found in the Penal Code, the Narcotics Law, the Human Rights Law, the Corruption Crime Law, the Human Rights Court Law, and the Law on the Misuse of Firearms and Explosives. Furthermore, a comparison of the death penalty between the Dutch Colonial Penal Code and the National Penal Code of 2023 reveals a shift from the death penalty as a principal punishment to a death sentence with a probationary period and an alternative life imprisonment sentence. The comparison also includes differences in the legal basis, the formulation of the death penalty, the criteria for its application, and the procedures for its execution. This research recommends further studies on severe crimes that have not been explicitly regulated for the application of the death penalty.
Efektivitas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pindana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar) Baharuddin, Rio Ramadhani; Thalib, Hambali; Poernomo, ⁠Sri Lestari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan efektivitas kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Makassar; dan (2) menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hukum berdasarkan fakta di masyarakat serta praktik aparat penegak hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, objektif, dan komprehensif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kepolisian dilakukan melalui tiga upaya, yaitu pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat, preventif melalui patroli dan pengawasan di wilayah rawan, serta represif melalui proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga penindakan pelaku. Namun, ketiga upaya tersebut belum berjalan secara optimal.Ketidakoptimalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya kerja sama pelaku, minimnya keterlibatan saksi, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam efektivitas penanganan tindak pidana ini.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kepolisian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan profesional, memperkuat sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta mengoptimalkan patroli dan pengawasan di daerah rawan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat perlu didorong melalui pendekatan yang lebih intensif dan kolaboratif guna mendukung efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan