Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Kepastian Hukum Pemusnahan Benda Sitaan Berbahaya Terhadap Kepentingan Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana Azhara Aprilio; Maroni; Deni Achmad; Erna Dewi; Rinaldy Amrullah
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9245

Abstract

Pemusnahan benda sitaan berbahaya merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses peradilan pidana untuk mencegah risiko terhadap keamanan dan keselamatan, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan terhadap kepentingan pembuktian karena benda sitaan secara fisik tidak lagi tersedia secara utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pemusnahan benda sitaan yang merupakan benda berbahaya serta akibat hukumnya terhadap kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaturan pemusnahan benda sitaan berbahaya dan menjadi bahan pertimbangan dalam menjamin keberlanjutan kepentingan pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pemusnahan benda sitaan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pemusnahan tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan pembuktian karena dapat didukung melalui penyisihan sebagian atau sampel, dokumentasi, berita acara, atau alat bukti lain yang sah. Kejelasan pengaturan dan pelaksanaan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kepentingan pembuktian setelah pemusnahan dilakukan.
ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG Intan Retno Ulandari; Erna Dewi; Emilia Susanti; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25239

Abstract

Kejahatan pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah merupakan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan legitimasi organisasi sebagai sarana intimidasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena ini tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh LSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh oknum LSM pada perspektif kriminologi serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polda Lampung, akademisi hukum pidana, dan ahli kriminologi, kemudian dilaksanakan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya kejahatan pemerasan dipengaruhi oleh faktor individu, lemahnya pengawasan terhadap organisasi, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta penyalahgunaan fungsi LSM sebagai alat kontrol sosial. Modus operandi yang dilakukan berupa intimidasi, ancaman aksi demonstrasi, dan publikasi negatif terhadap instansi pemerintah guna memperoleh sejumlah uang. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, dan penerapan ketentuan pidana, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, dan sinergi antarinstansi. Pendekatan yang terpadu antara tindakan represif dan preventif diperlukan untuk menekan praktik pemerasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci: kriminologi, pemerasan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penanggulangan kejahatan.
ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG Intan Retno Ulandari; Erna Dewi; Emilia Susanti; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25239

Abstract

Kejahatan pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah merupakan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan legitimasi organisasi sebagai sarana intimidasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena ini tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh LSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh oknum LSM pada perspektif kriminologi serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polda Lampung, akademisi hukum pidana, dan ahli kriminologi, kemudian dilaksanakan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya kejahatan pemerasan dipengaruhi oleh faktor individu, lemahnya pengawasan terhadap organisasi, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta penyalahgunaan fungsi LSM sebagai alat kontrol sosial. Modus operandi yang dilakukan berupa intimidasi, ancaman aksi demonstrasi, dan publikasi negatif terhadap instansi pemerintah guna memperoleh sejumlah uang. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, dan penerapan ketentuan pidana, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, dan sinergi antarinstansi. Pendekatan yang terpadu antara tindakan represif dan preventif diperlukan untuk menekan praktik pemerasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci: kriminologi, pemerasan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penanggulangan kejahatan.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Bersinar melalui Focus Group Discussion serta Edukasi bagi Pemuda dan Ibu-Ibu dalam Pencegahan Narkoba di Desa Batanghari Ogan Ahmad Irzal Fardiansyah; Ta Larasati; Erna Dewi; Maya Safira; Zahara Nurfatihah Z
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2026): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/ba-jpm.v6i4.5651

Abstract

Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga nasional sebagai wilayah rawan peredaran narkotika, dengan Desa Batanghari Ogan termasuk salah satu dari 1.460 desa berkategori siaga narkoba di provinsi ini. Sekitar 20% penduduk desa tersebut berusia remaja, kelompok yang secara empiris rentan terhadap penyalahgunaan zat akibat pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, dan minimnya akses informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Batanghari Ogan menuju status “Bersinar” (Bersih Narkoba) melalui tiga kegiatan yang saling melengkapi, yaitu focus group discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan desa, edukasi bagi pemuda desa, dan edukasi bagi kelompok ibu-ibu. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, diawali FGD yang dihadiri aparatur desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak sekolah, dilanjutkan edukasi pemuda dan edukasi ibu-ibu. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya komitmen bersama berupa deklarasi “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba” yang memuat empat poin kesepakatan mengenai peningkatan akses informasi, penguatan peran keluarga, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan fasilitasi pelaporan ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Kegiatan edukasi pemuda dan ibu-ibu menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi secara kualitatif. Simpulan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif tiga sasaran membangun modal sosial dan komitmen awal pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Arvicka Alicia Zahra; Diah Gustiniati Maulani; Aisyah Muda Cemerlang; Erna Dewi; Emilia Susanti
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9358

Abstract

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan masih menjadi permasalahan keamanan di Kota Bandar Lampung. Data Polresta Bandar Lampung tahun 2025 menunjukkan terdapat 678 kasus pencurian dengan pemberatan, dengan 507 kasus berhasil diselesaikan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian untuk mengkaji pelaksanaan peran kepolisian sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Metode tersebut dipilih untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan tugas kepolisian dengan ketentuan hukum sekaligus memperoleh gambaran praktik melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Bandar Lampung melakukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, patroli, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan Polsek. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa penanganan perkara anak, keterbatasan personel dan sarana operasional, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan kendaraan. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi patroli, pelayanan laporan yang transparan, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan memperluas wilayah kajian dan menggunakan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas strategi penanggulangan.
Constraining Bankruptcy as an Ultimum Remedium: Evidence from Indonesia in Comparative Perspective with the United States and Singapore Dewa Gede Giri Santosa; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1332

Abstract

Bankruptcy law is fundamentally designed as an ultimum remedium due to its severe legal and economic consequences for debtors, creditors, and broader market stability. However, Indonesian bankruptcy law continues to rely on minimal formal requirements, which may facilitate the misuse of bankruptcy petitions against solvent debtors. This article examines how the principle of ultimum remedium and proportionality has been operationalized in judicial practice through Indonesian Supreme Court Decision No. 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Using a normative legal approach combined with jurisprudential analysis, this study evaluates the Court’s reasoning in limiting bankruptcy despite the formal statutory requirements being satisfied. The analysis is complemented by a comparative perspective with involuntary bankruptcy regimes in the United States and the rehabilitative-oriented insolvency framework in Singapore. The findings demonstrate a judicial shift from formalistic application toward substantive justice, emphasizing economic impact, proportionality, and the availability of non-bankruptcy alternatives. This development signifies an emerging judicial constraint on bankruptcy as a last resort and provides a normative foundation for future reform of Indonesian bankruptcy law.
Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Serly Rahmayati; Erna Dewi; Muhammad Farid
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): July : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.877

Abstract

Law enforcement against minor crimes committed by children and the elderly often causes public dissatisfaction because it is considered to not take into account the principles of justice and benefit. To answer this problem, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study raises two main problems: (1) How is Perma Number 1 of 2024 applied to children and the elderly who commit minor crimes? and (2) What are the inhibiting factors in its implementation? The purpose of the study is to analyze the implementation of the Perma and identify the obstacles faced. The methods used are normative juridical and empirical juridical, with a statutory, case, and conceptual approach. Data collection was carried out through document studies and interviews with practitioners and academics. The results of the study show that Perma Number 1 of 2024 provides space for resolving minor criminal cases in a more humane manner through restorative justice. However, its implementation still faces obstacles, including the lack of understanding of law enforcement officers, limited supporting facilities, and resistance from some communities and victims who still choose the formal legal process. In conclusion, although this Perma provides a great opportunity for peaceful resolution, its implementation requires commitment from all parties. It is recommended that there be increased training and socialization for law enforcement officers, provision of penal mediation facilities, and additional regulations to strengthen protection for children and the elderly as vulnerable groups.
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Lanjut Usia dalam KUHP Nasional Mesi Maya Riska Usman; Maya Shafira; Muhammad Farid; Erna Dewi; Budi Rizki Husin
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 2 (2026): November 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i2.9360

Abstract

Kebijakan pemidanaan terhadap terdakwa lanjut usia dalam KUHP Nasional menimbulkan persoalan terkait batas usia penerima pembatasan pidana penjara, mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menetapkan lanjut usia mulai dari 60 tahun, sedangkan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terdakwa berusia di atas 75 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia serta urgensi penerapannya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan memahami penerapan kebijakan dalam praktik. Metode ini dipilih agar analisis mencakup aspek normatif sekaligus pelaksanaan kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia merupakan upaya mewujudkan pemidanaan yang proporsional dan manusiawi. Namun, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis karena penerapannya dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2) serta persyaratan pidana alternatif dalam KUHP Nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan serta perlunya evaluasi terhadap batas usia dan efektivitas pidana alternatif bagi terdakwa lanjut usia.
Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan M Ridho Hilmansah; Dona Raisa Monica; Budi Rizki Husin; Erna Dewi; Sri Riski
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7921

Abstract

Disparitas putusan tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Permasalahan penelitian adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk serta bagaimanakah penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan Hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Saran, Disparitas putusan yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, diharapkan setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan terbuka.
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kasus Persetubuhan Dengan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw) Metri Andayni; Erna Dewi; Muhammad Farid
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7971

Abstract

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yang sama-sama masih di bawah umur dianalisis dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan terjadinya persetubuhan secara berulang sebanyak enam kali akibat bujuk rayu. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menghadapi ketegangan antara upaya perlindungan anak dan penegakan hukum pidana yang berat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait yang dianalisis secara kualitatif. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan kepada Anak Pelaku atas pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan non-yuridis berupa dampak trauma terhadap korban dan penyesalan dari Anak Pelaku guna mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak sesuai prinsip Undang-Undang SPPA, meskipun efektivitas kombinasi sanksi tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.