Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Agregasi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa INFOKUM Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Media Birokrasi MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Konstituen Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Registratie Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan
Madjid, Udaya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Udaya Madjid; Zaenal Abidin AS
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.15 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2604

Abstract

PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik, dimana hal ini karena pilkades itu sendiri maupun karena faktor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik yang mencoba mendevositkan pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat. Dimana hal ini sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, yang terwujud dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap permasalahan atau kegiatan kenegaraan. Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya. Partisipasi politik masyarakat yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan sangat tinggi, dimana salah satu indikatornya adalah dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari membangun partisipasi politik aktif masyarakat di wilayah KBB, dan tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pengembangan di 112 desa yang melaksanakan pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten Muhammad Amri Alam; Muh. Ilham; Udaya Madjid
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.621

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mendalami strategi, dengan tujuan untuk menganalisa, mengetahui kendala-kendala serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Badan Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan Daerah di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dengan deskriptif kualitatif dengan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti, dan teori dijadikan pendekatan terhadap masalah penelitian dengan sumber data primer dan data sekunder melalui analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, cek, ricek dan konfirmasi antara hasil analisis dokumentasi dengan hasil wawancara, serta melakukan analisis SWOT. Hasil penelitian tentang strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Provinsi Banten, yaitu Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pajak daerah selama ini belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis SWOT diketahui bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten berada pada posisi Kuadran S-O (Kekuatan/Strength dan Opportunity).
Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Dki Jakarta Nurhadi, Andi Ilham; Eviany, Eva; Madjid, Udaya
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).17011

Abstract

Based on data released by the Subdirectorate of Partnership and Empowerment of Mass Organizations of the Ministry of Home Affairs (2023), there are still several Mass Organizations in Gambir Village, Gambir District, Central Jakarta City, DKI Jakarta Province that have not been registered, so these Mass Organizations have not received legal entity approval and do not have SKT. (Registered Certificate) issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Law and Human Rights, as a result, the mass organization does not receive grant assistance from the government. The mass organization is the NGO Indonesian Immigration Watch (IIW) or the Indonesian Immigration Monitor and Jakarta Restoration Movement (PRAJA). The aim of this research is to: describe and analyze the implementation of Community Organization empowerment program policies in DKI Jakarta Province. In this research, researchers used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. The research results show that institutional capacity is strengthened, through strengthening organizational management, providing data and information, developing partnerships, supporting expertise, programs and mentoring, strengthening leadership and cadre formation, providing awards and research and development. Finally, improving the quality of human resources, through education and training, apprenticeships and/or courses. Based on the explanation above, empowerment of mass organizations is the obligation of regional governments or related agencies, in empowering mass organizations as explained in the Law governing community organizations.
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang Astuti, Henny Puji; Ilham, Muh.; Madjid, Udaya
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119

Abstract

This study aims to analyse and describe how much influence regional financial management, accountability and transparency have on the financial performance of the Tanjungpinang City local government. The research method used with a quantitative approach and associative design. The population in this study were civil servants/ASN employees who worked at BPKAD Tanjungpinang City Government as many as 42 people. As a comparison material, the measuring instrument was also distributed at Bappelitbang Tanjungpinang City Government with 51 employees. Thus the total population is 93 people. The sampling technique used is saturated sampling so that 93 respondents are obtained. The data analysis technique used in this research is path analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the significant effect partially or simultaneously of regional financial management, accountability and transparency on the financial performance of the Tanjungpinang City local government is 75.0% while the remaining 25.0% is influenced by other variables outside the research model.
Implementasi Kebijakan Pembatasan Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Ganjil Genap Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Utomo, Ragil Cahyo; Madjid, Udaya; Rusfiana, Yudi
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).17764

Abstract

The aim of this research is to find out how it is implemented, the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the odd-even system of motor vehicle restriction policies in the Administrative City of South Jakarta. As for the focus of implementing the policy of restricting motorized vehicles with an odd-even system in the Administrative City of South Jakarta, this research refers to the opinion of Merilee S. Grindle who states that the success of implementation is influenced by two large variables, namely the content of the policy and the implementation environment. This research uses a qualitative descriptive research method with a post-positivist research paradigm. In this research, there were 7 informants interviewed, consisting of 3 key informants and 4 informants. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this research show: (1) The implementation of the policy of restricting motorized vehicles with an odd-even system in the South Jakarta Administrative City has generally gone well, which can be seen from the decrease in vehicle volume on protocol roads, faster travel times, and increase in passengers on the TransJakarta transportation mode. With this policy, the DKI Jakarta Provincial Transportation Service has succeeded in achieving its goal of increasing the number of people using public transportation. Even though this implementation is not yet completely effective, both the government and society can feel positive changes. (2) Factors that influence the implementation of the odd-even motor vehicle restriction policy in the South Jakarta Administrative City, namely the response of implementing agencies, the attitude of implementing officers, community participation or awareness, availability of human resources, availability of funding sources, activity infrastructure, and weather conditions. (3) Efforts that need to be made to overcome obstacles to the implementation of the policy of restricting motorized vehicles using an odd-even system in the Administrative City of South Jakarta, include the need to improve the quality and facilities of public transportation modes, reviving plans for a paid road policy or Electronic Road Pricing (ERP), increasing coordination and communication between policy implementers, as well as providing stricter sanctions for policy violators to create a deterrent effect.
Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat Supandi, Dedi; Wasistiono, Sadu; Madjid, Udaya; Pitono, Andi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2697

Abstract

Penelitian ini menggambarkan Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 2) Faktor determinan yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 3) Upaya mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat dan 4) Alternatif strategi implementasi kebijakan yang harus dilakukan agar Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat efektif.  Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan penelitian adalah Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup subtansi kebijakan, prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi gerakan membangun desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix, strategi transparansi dan strategi peningkatan inovasi desa melalui didigalisasi desa, gerbang desa dan one vilage one prodauct. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Muchlis Hamdi (2014) masih relevan untuk digunakan, namun demikian dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat, model implementasi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan kolaborasi (melalui skema penta helix), transparansi program (melalui edukasi masyarakat, komunitas mitra, dan pemantauan kebijakan), dan peningkatan inovasi untuk mewujudkan desa juara di Provinsi Jawa Barat.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Madjid, Udaya; Arijah, Andi Wardina; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2948

Abstract

Masih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Madjid, Udaya; Nurrahman, Agung; Effendi, Rizky
Registratie Vol 3 No 1 (2021): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v3i1.2361

Abstract

Pelayanan program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilaksanakan merata secara keseluruhan sehingga masih terdapat anak yang belum memiliki KIA. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KIA di Kota Batam. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Implementasi Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa dimensi. Meskipun program ini sudah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat hambatan-hambatan yang tentunya berdampak terhadap pelaksanaannya yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Kata Kunci: Implementasi, Layanan Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA)
EFEKTIVITAS PROGRAM TARJILU OKKE DI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Madjid, Udaya; Nurrahman, Agung; Ramadhani, Nayunda Amirtha Primusti
Registratie Vol 3 No 2 (2021): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2363

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami serta mengetahui efektivitas program Tarjilu Okke dalam pembuatan akta kelahiran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pembuatan akta kelahiran melalui program Tarjilu Okke di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah cukup efektif karena dimensi produktivitas yaitu berkaitan dengan jumlah kepemilikian akta kelahiran melalui Tarjilu Okke masih kurang. Selain itu adanya hambatan yang ada seperti kesalahan dalam upload persyaratan, jaringan internet serta sosialisasi yang belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Akta Kelahiran, Efektivitas, Program, Tarjilu Okke
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Gorbi, Muhammad; Indrayani, Etin; Madjid, Udaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.688

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan trasparansi dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai, yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1) komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan merepotkan perangkat desa dalam memperlajarinya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis, dua cukup stratgis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis pembinaan.
Co-Authors Abdulrokhman Pratama Agung Nurrahman Agus Subagyo Ahmad Averus Alifionny, Novellia Chika Andi Pitono Ariga, Hijrah Purnama Sari Arijah, Andi Wardina Arnold Poli Bahrullah Akbar Basir, Hestiwati Dahyar Daraba dahyar daraba, dahyar Desiwantara Desiwantara Desiwantara, Desiwantara Dewi, Suci Prasita Effendi, Rizky Effendy, Khasan ekowati, maria Erliana Hasan Etin Indrayani Eviany, Eva FAHMI ABDILLAH Fajar Amanah Ariga Ferdinandus Jaftoran Gorbi, Muhammad Henny Puji Astuti, Henny Puji Hestiwati Basir Hutasoit, Imelda Ilham, Muh. Iman Sukendar irfan setiawan Iskandar Syahriyanto Jaftoran, Ferdinandus Janet Albertina Dian Kolle Jumino, Tri Kisowo Karina Dewi Saefitriana Khasan Effendy Khasan Effendy Komaedi, Komaedi Kurniawati, Layla Kusworo Kusworo Kusworo M Asyraful Fatih Mansyur Mansyur Megandaru W. Kawuryan Megandaru Widhi Kawuryan Muh. Ilham Muh. Ilham, Muh. Ilham Muhammad Amri Alam Murtir Jeddawi Mu’minah, Sulton Nasrudin, Arief Nurhadi, Andi Ilham Nurrahman, Agung NURUL WAHYUNI Peter Joharry Matakena Poli, Arnold Prabowo, Hadi Putra, Thomy Wahyudi Ade Rahmat Noviantara Rumbou Ramadhani, Nayunda Amirtha Primusti Renald Christo Lembong Ripa’I, Ahmad Sadu Wasistiono, Sadu Sampara Lukman Saputri, Nanda Eka Sri Rejeki, Wiwik Roso Supandi, Dedi Susiamti, Indri Sutiyo Sutiyo Suyanto, Hari Taqiyya, Zidny Umar, Andi Ulfiani UTAMI, YUANITA Utomo, Ragil Cahyo Yudi Rusfiana Zaenal Abidin AS Zakiah Jamaluddin