Articles
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[1. Arnasari, 2. Murtir Jeddawi, 3. Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.399 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.257
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan menjalankan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara, dalam menjalankan sistem pemerintahan aparatur sipil negara dituntut untuk berkompeten dalam setiap bidang. Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan masih banyaknya pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang sesuai di setiap bidang, kemudian dalam menjalankan sistem pemerintahan masih kurangnya sumber daya aparatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) penulis menggunakan teori pengembangan kompetensi yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat), dan pendidikan formal. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penulis menggunakan anggaran, kewenangan, dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menetukan informan teknik porposif sampling. Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada Kantor BKPSDM Kabupaten Bintan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan peltihan belum berjalan secara kontinyu dan pendidikan formal masih diberikan secara selektif karena anggran yang ada tidak cukup dan ASN sumber daya aparatur masih sangat minim, faktor yang memengaruhi adalah anggaran yang sangat terbatas untuk meningkatkan pengembangan kompetensi ASN. Saran kepada pimpinan BKPSDM Kabupaten Bintan untuk menjadikan anggaran dalam pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas utama.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEADILAN KOMPENSASI DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[1. Tedy Arisandi, 2. Murtir Jeddawi, 3. Udaya Madjid, 4. Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.891 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v12i1.292
<![CDATA[Fenomena yang jadi obyek penelitian adalah implementasi keadilan kompensasi di Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis implementasi keadilan kompensasi di Badan Pemeriksa Keuangan; (2) menganalisis strategi implementasi keadilan kompensasi di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian gunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi pengamat. Hasil analisis penelitian adalah berikut: (1) Kebijakan pemberian kompensasi kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, baik secara internal maupun eksternal, karena belum adanya keadilan secara internal adalah sistem kompensasi yang dilaksanakan belum didasarkan secara tepat pada bobot pekerjaan, tingkat pendidikan, masa kerja, prestasi kerja, dan tingkat jabatan. Terhadap tingkat yang sama, seorang pegawai memiliki beban pekerjaan yang berbeda-beda tetapi menerima kompensasi yang sama. (2) Kebijakan pemberian kompensasi kepada pegawai di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum layak bagi pegawai dan keluarganya karena dalam realitanya kompensasi yang diterima belum mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Peter Joharry Matakena]]>;
<![CDATA[Kusworo]]>;
<![CDATA[Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.106 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.432
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dan selanjutnya merumuskan strategi yang tepat digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai. Metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan model konseptual atau model berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan model konseptual tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan secara deskriptif berdasarkan analisis SWOT dan diuji menggunakan Litmus Test. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengelola barang milik daerah masih belum memadai baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu fungsi manajemen menurut George Richard Terry. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai adalah karena kurangnya pemahaman entitas dalam pengelolaan barang milik daerah, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menyulitkan (pemalangan dan hak ulayat) pengelolaan barang milik daerah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Asumsi Peneliti terkait pemecahan masalah dan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai, yaitu dengan melakukan penempatan tenaga kerja sesuai basis dan kemampuan the right man on the right place, melakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas ASN dalam pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pendekatan persuasif kekeluargaan dengan masyarakat dalam upaya penguatan aturan serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KELURAHAN DANGERAKKO KECAMATAN WARA KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Zakiah Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Muh Ilham]]>;
<![CDATA[Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.725 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.438
<![CDATA[Program Kampung KB merupakan usaha pemerintah bukan hanya dalam pengendalian penduduk namun juga peningkatan kualitas hidup melalui partisipasi masyarakat mulai dari wilayah perkampungan. Kota Palopo sebagai kota di Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dan kota terpadat ketiga mencanangkan program tersebut di delapan lokasi, salah satunya ialah di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui secara jelas implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan ditentukan melalui snowball sampling dengan Lurah Dangerakko sebagai informan kunci. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko berjalan baik dilihat dari terpenuhinya indikator sumber daya yang memadai sebagai pelaksana program, pemahaman masyarakat sendiri atas peningkatan kualitas hidup yang menjadi tugas bersama bukan sekadar pemerintah, dan dukungan masyarakat atas keberhasilan program. Keterbukaan masyarakat dan tingkat partisipasi yang tinggi menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Situasi pandemik Covid-19 menjadi hambatan yang menjadikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi rutin terhenti. Upaya yang dilakukan agar program ini tetap berjalan adalah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas dan Lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program yang adaptif dengan situasi pandemi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHAPUSAN 1000 JAMBAN APUNG DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Udaya Madjid]]>;
<![CDATA[Nanda Eka Saputri]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.664
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil program penghapusan 1000 jamban apung ini. Penelitian ini menggunakan teori Sondang P. Siagian. Pengukuran efektivitas program ini dapat dilihat dari : Sumber Daya, Dana, sarana dan Prasarana, Kualitas dan Kuantitas serta Waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Program Penghapusan 1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sungai yang ada di Sungai Martapura masih tercemar karena kebiasaan masyarakat Kecamatan Martapura Barat seperti Mandi, Cuci dan Kakus di Jamban Apung masih ada. Untuk itu pemerintah harus melakukan adanya sosialisasi secara terus menerus meskipun nantinya jamban apung tersebut sudah dihapuskan.]]>
<![CDATA[GOVERNANCE IN OVERCOMING SOCIAL PROBLEMS AT THE COUNTRY BORDER IN ENTIKONG DISTRICT, SANGGAU REGENCY, WEST KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Udaya Madjid]]>;
<![CDATA[Irfan Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 1 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v6i1.1719
<![CDATA[This study aims to examine governance in overcoming social problems at state borders in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. This study uses a qualitative descriptive approach, where data is collected and analyzed using an interactive model. The results showed that in overcoming social problems in the Entikong area, the government built infrastructure by constructing the Entikong area and its supporting facilities, superstructure development, and community empowerment through human resource development and community cultural development through local wisdom]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Renald Christo Lembong]]>;
<![CDATA[sampara lukman]]>;
<![CDATA[Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1742
<![CDATA[In order to improve the performance of the apparatus and competence of human resources as well as foster creativity and higher work innovation in employees, North Sulawesi Province implements a web-based application called e-Kinerja. Performance appraisal is very influential on the effectiveness of the work of employees at the Regional Personnel Board of North Sulawesi Province. This is to find out whether the performance result of an employee is increasing or decreasing. The low quality of the performance of employees can be caused by several aspects including the not yet optimal main tasks and functions in the work in each field and also the lack of timeless in the implementation of e-kinerja, with an indicator of effectiveness measurement, namely Punctuality which is one of the inhibiting factors in the implementation of e-kinerja. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach by conducting observations, interviews, and documentation of the data sources that have been determined. The result obtained indicate that the application of e-kinerja at the Regional Personnel Agency of North Sulawesi Province has a positive and significant effect on employee work performance and is able to increase job satisfaction obtained]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Irfan Setiawan]]>;
<![CDATA[Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 7 No 2 (2022): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v7i2.2918
<![CDATA[Entikong merupakan Kecamatan perbatasan negara yang penting, karena wilayah perbatasan negara termasuk bagian manifestasi dari kedaulatan wilayah Indonesia. Keterbatasan penyelenggaran kelembagaan pemerintahan kecamatan di perbatasan negara memberikan dampak yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan kecamatan perbatasan di entikong, Kabupaten Sanggau. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan upaya-upaya penting dalam pengumpulan data, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, guna mengumpulkan data yang spesifik mengenai pengembangan kelembagaan kecamatan di perbatasan negara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kelembagaan kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan adanya norma kerja, tugas, dan fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan struktur dan dukungan sumber daya yang berbeda melalui pengembangan kecamatan menjadi manager kota kecil. Tugas dan fungsi kementerian dan Lembaga pemerintahan kecamatan dipadaukan dalam struktur kelembagaan kecamatan sehingga dapat membangun dan memberdayakan pemerintah kecamatan dan masyarakat di perbatasan negara.]]>
<![CDATA[Model pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli ]]>
<![CDATA[Desiwantara Desiwantara]]>;
<![CDATA[Khasan Effendy]]>;
<![CDATA[Udaya Madjid]]>;
<![CDATA[Megandaru W. Kawuryan]]>
<![CDATA[ INOVASI Vol 17, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jinv.v17i4.10308
<![CDATA[Model pengelolaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti memilih metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu strategi yang cocok untuk menggali informasi dan memahami kenyataan obyek penelitian secara mendalam dan detail. Kemudian peneliti juga menggunakan analisis SWOT untuk mempertajam analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus ada peranserta masyarakat dalam permodalan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap setiap langkah usaha BUMDes; Pencatatan administrasi, pengelolaan serta perencanaan anggaran yang harus dikelola secara transparan dan akuntable; dan Manajemen kinerja yang dilakukan oleh BUMDes belum dilaksanakan dengan baik. Manajemen kinerja yaitu komunikasi antar pihak internal (pengurus/anggota) dan pihak eksternal BUMDes. Strategi BUMDes Desa Kurau Barat, Desa Padang Baru, dan Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah dengan Strategi Capital Partisipation of Community yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peningkatan evaluasi budgeting, accounting, ferformance management dan auditing yang menekankan pada partisipasi masyarakat desa.]]>
<![CDATA[FAKTOR–FAKTOR MALADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ]]>
<![CDATA[Udaya Madjid]]>;
<![CDATA[Karina Dewi Saefitriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[And Development of Community Empowerment and Village (DPMD) central Lombok conduct and examination administration of Ubung Village and find errors administration that occurs at each fiscal year 2014, 2015 and 2016, it makes the writer wanted to know why the Ubung Village always goes wrong administration of village fund management so that the writer did some research with the title “Factors Maladministration in the Village Fund Management in the Ubung Village Jonggat Central Lombok Regency West Nusa Tenggara Province” This study uses ombudsman theory aout clasification about maladministration. And this study uses qualitative methods with an inductive aproach. In this study,the writer uses the methodof collecting data through interviews, observation and documentation. As for the data analysis technique usesd is the reduction of the data, the presentation of the data and the conclusion. The result of this research explains that there are several factors the occurrence of maladministration in the Ubung Village among other delays go on, incompetence, abuse of authority, negligece law and leadership intervention. As for the efforts made by DMPD and Inspetorat namely training, coaching/mentoring, socializing and technical guidance. Whereas the sanction provied that recomendation repair, reprimand and detention of funds. Keyword : the village fund, Maladministration]]>
