Claim Missing Document
Check
Articles

Optimization of Civil Servants' Performance at the Department of Population and Civil Registration, South Papua Provincial Government Jaftoran, Ferdinandus; Daraba, Dahyar; Madjid, Udaya; Poli, Arnold; Basir, Hestiwati
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i11.1502

Abstract

The main problem in our study is the Unorderly Administration of Population and Civil Registration Services at the Population and Civil Registration and Community and Village Empowerment Service of Merauke Regency. This is because South Papua Province is a new province. this research aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts in applying Ministerial Regulation No. 6 of 2022 for state civil servants at the service in question. The research method we use a qualitative descriptive approach was used, with a Likert Scale method applied to measure respondent tendencies through questionnaires. Data was collected from 5 leaders, 10 task implementers, and 135 community representatives across 4 sub-districts. Primary data came from interviews and questionnaires, while secondary data was obtained from documents. The results show that key dimensions, including resource availability, facilities, performance, SOP clarity, and effectiveness, did not meet performance standards, with scores ranging from 33-66%. However, dimensions such as knowledge, budget, skills, and innovation were within acceptable standards. Based on these findings, the study recommends transitioning from manual to digital services to improve efficiency and reduce costs. Further research and collaboration between government and universities are also recommended to support community service efforts.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Madjid, Udaya; Arijah, Andi Wardina; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2948

Abstract

Masih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19
Analysis of Collaborative Governance of The Nation's Collective Memory Archive Registration Program Utami, Yuanita; Madjid, Udaya
Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 27, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Archive Registration as Collective Memory of the Nation is one of the efforts to preserve the documentary heritage of the Indonesian nation. In its implementation, the National Archives of the Republic of Indonesia involves non-governmental institutions, namely state universities and history and culture activists in the nomination, and also involves community organizations, political organizations, and companies in mobilizing participation. This collaborative governance has an impact on the implementation of the Archive Registration as Collective Memory of the Nation program. The research question is how is the implementation of Collaborative Governance in the program and what factors hinder its implementation. The purpose of the study is to implement the application of Collaborative Governance in the Archive Registration as Collective Memory of the Nation Program and to identify the factors that hinder its implementation. The implementation of the program is explained using the theory of Ansell and Gash, namely the initial aspects in the form of successful face-to-face dialogue, building trust, shared understanding, commitment to the process, and intermediate results. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Researchers collect data using secondary data and review relevant literature on collaborative governance, archiving, and the nation's collective memory. The results of this study indicate that the implementation of Collaborative Governance in the Archives Registration Program as the Nation's Collective Memory has been running well, but needs to be optimized by improving the inhibiting factors in its implementation.
Optimasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh M Asyraful Fatih; Udaya Madjid; Fahmi Abdillah
Registratie Vol 7 No 1 (2025): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5536

Abstract

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2022. Namun, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan masih jauh berada di bawah target nasional yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD serta mengidentifikasi strategi optimasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori analisis kebijakan publik menurut Hotniar Siringoringo (Siringoringo, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disdukcapil, operator IKD, dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari artikel, dokumen resmi, dan laporan terkait. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, keterbatasan penggunaan gadget, serta belum maksimalnya pemanfaatan IKD dalam pelayanan administrasi maupun sektor terkait seperti perbankan. Capaian aktivasi baru mencapai sekitar 3,2% dari target 30%, sehingga masih jauh dari target nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi aktivasi IKD membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Upaya seperti sosialisasi berkelanjutan, layanan jemput bola, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan.